Ombudsman Temukan 5 Maladministrasi – Balain News
Connect with us

Nasional

Ombudsman Temukan 5 Maladministrasi

Published

on

JAKARTA, balainnews.com – Ombudsman Republik Indonesia menemukan setidaknya lima potensi maladministrasi dalam tata kelola pupuk bersubsidi berdasarkan hasil Kajian Sistemik Ombudsman RI tentang Pencegahan Maladministrasi dalam Tata Kelola Pupuk Bersubsidi. Hasil kajian tersebut disampaikan secara langsung kepada Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, Kementerian Dalam Negeri, dan PT. Pupuk Indonesia pada Selasa (30/11/2021) di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan.

Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, menyebutkan lima potensi maladministrasi dimaksud yaitu pertama, kriteria petani penerima pupuk bersubsidi tidak dituangkan secara detil. Kedua, ketidakakuratan data petani penerima pupuk bersubsidi. Ketiga, terbatasnya akses bagi petani untuk memperoleh pupuk bersubsidi, termasuk masalah transparansi proses penunjukan distributor dan pengecer resmi. Keempat, mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi yang belum selaras dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik. Serta kelima, belum efektifnya mekanisme pengawasan pupuk bersubsidi.

Selanjutnya dalam rangka perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi, Ombudsman RI menyampaikan beberapa saran perbaikan. Pertama, Ombudsman RI memberikan beberapa opsi kepada Kementerian Pertanian terkait perbaikan kriteria petani penerima pupuk bersubsidi sebagai berikut:
1. Pupuk bersubsidi alokasinya diberikan 100% kepada petani tanaman pangan dan hortikultura sesuai kebutuhan lahannya dengan luas lahan garapan di bawah 0,1 hektar;
2. Pupuk bersubsidi alokasinya diberikan 100% hanya kepada petani dengan komoditas tertentu sesuai kebutuhan lahannya dengan luas lahan garapan di bawah 0,5 hektar untuk tanaman padi dan jagung;
3. Pupuk bersubsidi alokasinya diberikan kepada petani dengan luas lahan garapan di bawah 1 hektar dengan komoditas strategis dan rasio realisasi dengan kebutuhan pupuk minimal 60%.

Kedua, Ombudsman RI menyarankan agar Kementerian Pertanian melakukan pendataan penerima pupuk subsidi setiap 5 (lima) tahun sekali dengan evaluasi setiap tahun, menata ulang mekanisme penyusunan RDKK dengan mengoptimalkan pelibatan Aparatur Desa, penyederhanaan data Simluhtan berbasis Kelompok Tani (e-RDKK Poktan), dan pendataan kebutuhan lahan atas pupuk setiap petani dengan menggunakan perangkat uji tanah terstandardisasi sesuai karakteristik lahan.

Ketiga, Ombudsman RI memberikan saran kepada Menteri Perdagangan dan PT Pupuk Indonesia (Persero) untuk memperluas kewajiban distributor untuk memiliki pengecer setiap desa, mempublikasikan informasi prosedur, mekanisme dan persyaratan rekrutmen distributor dan pengecer baru, penyempurnaan skema penunjukan pengecer guna memastikan pengecer mempunyai kekuatan finansial dan sarana pendukung yang memadai guna kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi kepada poktan/petani, dan memenuhi standar pelayanan publik.

Keempat, saran Ombudsman RI kepada Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian dan PT Pupuk Indonesia (Persero), untuk membangun sistem informasi tentang ketersediaan stok di setiap gudang distributor dan pengecer yang dapat diakses oleh publik, menempatkan PT. Pupuk Indonesia sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas pelepasan pupuk bersubsidi ke petani di tingkat pengecer, pengambilan pupuk bersubsidi dari pengecer dapat dilakukan oleh individu atau kelompok tani, penggunaan Kartu Tani tidak boleh dipaksakan, dan meningkatkan utilisasi teknologi digital yang telah ada dalam penyaluran pupuk bersubsidi.

Kelima, Ombudsman RI menyarankan agar Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan untuk membentuk Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi dan mendorong setiap penyelenggara pelayanan publik untuk membentuk dan/atau mengoptimalkan pengelolaan pengaduan.

“Ombudsman RI akan melakukan monitoring dan pendampingan terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan saran perbaikan terkait tata kelola pupuk bersubsidi,” tutup Yeka.

Menanggapi hasil kajian Ombudsman, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Ali Jamil menyatakan antusias. Dirinya membenarkan jika anggaran untuk pupuk bersubsidi mengalami penurunan tiap tahunnya. Meskipun demikian, dirinya mengajak kepada para pemangku kepentingan untuk memperbaiki tata kelola pupuk bersubsidi sesuai saran perbaikan dari Ombudsman.”Bisa diawali dengan proyek percontohan di beberapa wilayah dengan memperhatikan saran perbaikan dari Ombudsman,” ujarnya.

Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, Bakir Pasaman menyambut baik hasil kajian Ombudsman. “Saya senang sekali, Ombudsman ini win-win solution, semua pihak senang. Ke depan PT Pupuk Indonesia siap turut serta dalam reformasi subsidi pupuk,” ujarnya. (balain/nrl)

Sebarkan

Kalsel

Provinsi Terbaik se-Indonesia, Kepemimpinan Gubernur Paman Birin Raih SAKIP Predikat A 5 Kali Berturut-Turut

Published

on

Pemerintah Provinsi Kalsel kembali meraih penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) A Tahun 2024 ke- 5 kali berturut-turut. (Foto/Adpim)

BalainNews.com, JAKARTA – Diera kepemimpinan Gubernur Kalsel H. Sahbirin Noor atau Paman Birin, Pemerintah Provinsi Kalsel kembali meraih penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) A Tahun 2024 untuk ke- 5 kali berturut-turut.

Istimewanya lagi, Pemerintah Provinsi Kalsel merupakan 5 terbaik untuk Provinsi se- Indonesia dengan Predikat SAKIP A (Memuaskan) dengan urutan Jawa Barat,Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Jawa Tengah dan DKI Jakarta

Pemerintah Provinsi Kalsel juga menjadi satu-satunya provinsi di Pulau Kalimantan atau di luar Pulau Jawa yang mendapatkan SAKIP A.

Penghargaan SAKIP Predikat A yang diterima Pemprov Kalsel ini atas keberhasilan Tata Kelola Pemerintahan yang diterima Gubernur Paman Birin melalui Kepala Biro Organisasi Setdaprov Kalsel Galuh Tantri Narindra dari Menteri PAN RB Azwar Anas pada Acara SAKIP Award 2024 “Menguatkan Sinergi, Mewujudkan Akuntabilitas Untuk Indonesia Maju” di Hotel Bidakara Jakarta pada Rabu (2/10/2024).

Raihan penghargaan SAKIP predikat A yang ke-5 kalinya berturut-turut dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) Republik Indonesia ini menjadi komitmen dan bukti Tata Kelola Pemerintahan yang sangat memuaskaan di masa kepemimpinan Gubernur Paman Birin.

“Alhamdulilah, Pemerintah Provinsi Kalsel untuk ke-5 tahun berturut-turut meraih Predikat A SAKIP dari Kementerian PAN RB,” sampai Paman Birin.

Dengan mempertahankan Predikat A sejak 2020 hingga 2024, Gubernur Paman Birin mengajak semua birokrasi di Pemprov Kalsel untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat banua pada semua sektor.

“Penghargaan Predikat A ini menjadi semangat dan motivasi terus Pemprov Kalsel untuk meningkatkan pelayanan terbaik kepada masyarakat pada semua bidang. Dan tentunya masyarakat Banua semua harus terlayani dan merasakan pembangunan,” ungkap Paman Birin.

Pada kesempatan itu pula, Gubernur Paman Birin juga menyampaikan rasa terimakasih dan apresiasi kepada ASN, karyawan/karyawati pada SKPD dan unit kerja di lingkup Pemprov Kalsel yang terus berkerja dengan sangat baik melayani masyarakat dan penuh semangat melakukan inovasi untuk kesejahteraan rakyat Banua.

Sementara itu, Azwar Anas berharap SAKIP Award 2024 ini dapat meningkatkan sinergi dan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang progresif dan inovatif.
“Dengan memaksimalkan peran pemerintah daerah melalui upaya refocusing program dan kegiatan berdasarkan analisis efektivitas biaya (cost-effectiveness analysis) sehingga program dan kegiatan menjadi tepat sasaran dan mampu menjawab isu-isu strategis daerah,” tuturnya.

Deputi Bidang Reformasi Birokasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto menuturkan SAKIP Award merupakan ajang pemberian apresiasi dan penghargaan kepada instansi dengan hasil evaluasi penilaian SAKIP terbaik di tahun 2024.

Kegiatan juga menjadi wadah sharing knowledge dan pembelajaran interaktif antar instansi pemerintah melalui pelaksanaan peer teaching oleh pemerintah daerah best practice SAKIP.Pihaknya berharap SAKIP Award 2024 dapat memberikan ruang kepada instansi pemerintah dalam bertukar informasi megenai pengalaman, strategi, informasi maupun solusi dan inovasi dalam pelaksanaan implementasi SAKIP yang lebih berdampak.
Sebagai informasi, evaluasi pelaksanaan akuntabilitas kinerja merupakan tools untuk memetakan (assess) dan membina (assist) instansi pemerintah dalam memperbaiki tata kelola dan upayanya dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
Evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 88/2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pihaknya berharap SAKIP Award 2024 dapat memberikan ruang kepada instansi pemerintah dalam bertukar informasi megenai pengalaman, strategi, informasi maupun solusi dan inovasi dalam pelaksanaan implementasi SAKIP yang lebih berdampak.
Sebagai informasi, evaluasi pelaksanaan akuntabilitas kinerja merupakan tools untuk memetakan (assess) dan membina (assist) instansi pemerintah dalam memperbaiki tata kelola dan upayanya dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
Evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 88/2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Melalui evaluasi tersebut, Kementerian PANRB dapat menyusun profil instansi pemerintah berdasarkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Terdapat 7 kategori pemerintah berdasarkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggarannya, yaitu AA, A, BB, B, CC, C, dan D.

Semakin tinggi nilai akuntabilitas kinerja, semakin tinggi pula efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran sehingga berdampak pada ketercapaian target sasaran pembangunan nasional dan penyelesaian isu-isu strategis daerah. [ad/adpim]

Sebarkan
Continue Reading

Kalsel

Dukungan Gubernur Paman Birin, Kalsel Raih TP2DD Provinsi Terbaik 2024 Wilayah Kalimantan

Published

on

Gubernur Kalsel H. Sahbirin Noor atau Paman Birin menerima penghargaan P2DD Provinsi Terbaik 2024 Wilayah Kalimantan. (Foto/Adpim)

BalainNews.com, JAKARTA – Gubernur Kalsel H. Sahbirin Noor atau Paman Birin menerima penghargaan P2DD Provinsi Terbaik 2024 Wilayah Kalimantan pada acara Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Rakornas P2DD) Tahun 2024 di Jakarta, pada Senin (23/9).

Penghargaan TP2DD Provinsi Terbaik 2024 Wilayah Kalimantan diterima Gubernur Paman Birin melalui Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Muhammad Farhan yang diserahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas.

“Alhamdulilah. Keberhasilan Provinsi Kalsel sebagai TP2DD Terbaik Wilayah Kalimantan tak lepas dari dukungan penuh Gubernur Paman Birin yang menekankan pentingnya digitalisasi dalam sistem pembayaran kepada masyarakat, pelaku usaha dan UMKM Banua,” ungkap Muhammad Farhan.

Dalam berbagai kesempatan pun, Gubernur Paman Birin menekankan dengan adanya digitalisasi pembayaran dapat mempercepat arus transaksi, mengurangi biaya administrasi, dan meminimalkan risiko kebocoran serta penyalahgunaan dana.

Disamping itu, Paman Birin juga menyampaikan digitalisasi pembayaran sebagai upaya untuk mendukung inklusi keuangan.

“Digitalisasi pembayaran juga mendukung inklusi keuangan. Dengan memanfaatkan teknologi digital, kita dapat menjangkau masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh sistem perbankan konvensional,” ungkap Paman Birin.

Penghargaan TP2DD Provinsi Terbaik 2024 Wilayah Kalimantan yang diraih Provinsi Kalsel ini melengkapi penghargaan yang juga diterima pada Tahun 2023 yakni Bank Indonesia (BI) Award Implementasi QRIS Terbaik se-Kalimantan sebagai komitmen pertumbuhan UMKM dengan digitalisasi pembayaran.

Turut mendampingi Kepala Biro Perekonomian Muhammad Farhan, tampak hadir Direktur Utama Bank Kalsel Fakhruddin.

Selain Provinsi Kalsel,
TP2DD Provinsi Terbaik 2024 untuk Wilayah Sumatera diraih Provinsi Riau, Provinsi Jawa Barat (Wilayah Jawa Bali), Provinsi Sulawesi Selatan (Wilayah Sulawesi) dan Provinsi
-Nusa Tenggara Timur (Wilayah Maluku dan Papua)

Diketahui, arah kebijakan P2DD yaitu penguatan infrastruktur, penguatan regulasi dan koordinasi, serta penguatan ekosistem transaksi digital pemda. Dengan mengusung tema bertajuk: “Digitalisasi Transaksi Pemda Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah.”

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Satgas P2DD menyampaikan bahwa digitalisasi di era sekarang semakin maju, Indonesia selaku Pimpinan ASEAN pada tahun lalu telah mendorong Economic Framework Agreement.

“Tentu saja, TP2DD ini sangat penting. Pertama, perkembangan implementasi kebijakan elektronik transaksi pemerintah daerah. Sekarang sudah 87,9% atau 480 pemda,” ungkap Menko Airlangga.

Lalu, Menko Airlangga juga mendorong ekosistem transaksi digital Pemerintah Daerah melalui penguatan peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam penyediaan layanan yang mendukung digitalisasi pajak dan retribusi daerah seperti mendukung mekanisme split payment untuk Opsen PKB dan BBNKB.

Adapun Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo pun menyampaikan bahwa digitalisasi keuangan daerah membuat perekonomian semakin maju di sejumlah daerah.

“Kami berterima kasih kepada Pak Menko selaku Ketua Satgas P2DD telah mendorong kemajuan ini,” ungkap Perry.

Dengan sinergi, menurut Perry Warjiyo, bisa mempercepat digitalisasi keuangan negara dan daerah, demi mensejahterakan rakyat Indonesia.

Menurut Perry Warjiyo, transformasi digitalisasi sangat mempengaruhi pendapatan dan pengeluaran anggaran daerah sehingga sangat membantu sekali dalam kemajuan daerah tersebut. [rivani/adpim]

Sebarkan
Continue Reading

Jakarta

Berhasil Tata Transportasi Publik, Gubernur Paman Birin Raih Penghargaan Wahana Tata Nugraha Wiratama dari Presiden RI

Published

on

Penyerahan penghargaan Piala Wahana Tata Nugraha (WTN) Wiratama dari Presiden Republik Indonesia itu diserahkan langsung oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi kepada Gubernur Kalsel Paman Birin melalui Kepala Dinas Perhubungan M. Fitri Hernadi. (Foto : Adpim).

BalainNews.com, JAKARTA – Gubernur Kalsel H. Sahbirin Noor atau Paman Birin menerima penghargaan Wahana Tata Nugraha Wiratama Tahun 2024 dari Presiden Republik Indonesia.

Penyerahan penghargaan Piala Wahana Tata Nugraha (WTN) Wiratama dari Presiden Republik Indonesia itu diserahkan langsung oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi kepada Gubernur Kalsel Paman Birin melalui Kepala Dinas Perhubungan M. Fitri Hernadi pada Gelaran Hub Space 2024 dalam rangka rangkaian peringatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Sabtu (7/9/2024)

Keberhasilan Gubernur Paman Birin meraih WTN Wiratama ini menjadi bukti bahwa pengelolaan transportasi umum di Kalsel telah tertata baik. Selain itu juga menjadi bukti bahwa pengelolaan jaringan jalan, rekayasa lalu lintas serta penyediaan sarana dan prasarana keselamatan di Kalsel juga telah tertata baik.

Tak itu saja, bahkan saat ini sebagian sudah terkoordinasi dengan kabupaten/kota dan ke depan tinggal mengoptimalkan dari sisi perencanaan. Selain itu, pelaksanaan kegiatan lalu lintas dan semua aspek transportasi telah memenuhi standar ekspektasi masyarakat.

Paman Birin mengatakan bahwa penghargaan ini merupakan buah dari kolaborasi dan sinergitas Pemprov Kalsel dengan sejumlah pihak dalam menghadirkan layanan transportasi yang layak dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

“Kita di Kalsel berupaya untuk menghadirkan layanan transportasi yang ramah, aman dan terintegrasi untuk seluruh masyarakat, jaringan jalan yang dilengkapi prasarana dan sarana keselamatan yang lebih baik. Alhamdulillah, upaya itu mendapat apresiasi dari Pemerintah Pusat,” sampai Gubernur Paman Birin melalui Kadishub Fitri Hernadi.

Fitri Hernadi menjelaskan, selain Gubernur Paman Birin, untuk Kalimantan Selatan, Piala WTN juga diterima Pemerintah Kota Banjarbaru dan Banjarmasin, kemudian Pemerintah Kabupaten Tabalong, Tanah Laut, Banjar, dan Balangan.

“Kolaborasi semua pihak dari Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Provinsi termasuk dari Polda (Ditlantas) dan Polres (Satlantas) serta PUPR Kabupaten/Kota dan PUPR Provinsi terus kita tingkatkan untuk memberikan pelayanan maksimal kepada warga Banua,” ungkap Fitri.

Sementara itu, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyampaikan Pemerintah Provinsi yang menerima Piala Wahana Tata Nugraha Wiratama adalah sebagai berikut: Pemprov Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Bali, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Riau, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Sumatera Utara, Yogyakarta, Jambi, Aceh, Bangka Belitung, dan Lampung.

Sedangkan Piala Wahana Tata Nugraha diberikan kepada 61 Pemerintah Kota/Kabupten dan Sertifikat Wahana Tata Nugraha kepada 100 Pemerintah Kota/Kabupaten.

“Penghargaan Wahana Tata Nugraha diberikan kepada Pemda yang mampu menghadirkan inovasi, perencanaan matang, serta implementasi efektif dalam tata kelola transportasi. Penghargaan ini bukan sekedar simbol, melainkan manifestasi dari komitmen kita bersama untuk mewujudkan tata kelola transportasi yang mendukung mobilitas masyarakat, meningkatkan keselamatan, serta mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan,” ujar Menhub.

Menhub mengapresiasi dan berterima kasih kepada para kepala daerah beserta seluruh jajaran, yang telah berupaya mengelola sistem transportasi dengan baik dan selalu mendukung program-program transportasi yang berkelanjutan. Menurut Menhub, keberhasilan yang diraih merupakan buah dari upaya jangka panjang, serta hasil dari sinergi antarsektor dan partisipasi aktif dari masyarakat di masing-masing wilayah.

Kemudian, sejalan dengan upaya untuk meningkatkan kualitas transportasi di tanah air, Menhub juga menekankan pentingnya alokasi sumber daya yang memadai. Dalam konteks ini, Menhub menyampaikan bahwa penting bagi Pemda untuk mengalokasikan paling sedikit 10 persen hasil dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak atas Penggunaan Kendaraan Bermotor, untuk pembangunan atau pemeliharaan jalan, serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

“Kebijakan ini merupakan wujud nyata dari komitmen kita dalam meningkatkan infrastruktur transportasi yang tidak hanya mendukung mobilitas, tetapi juga menjamin keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan,” terang Menhub. [riv/mul/adpim]

Sebarkan
Continue Reading

Nasional

Penerapan Aplikasi SRIKANDI, Gubernur Paman Birin Terima Penghargaan ANRI Dua Tahun Berturut-Turut

Published

on

Gubernur Kalimantan Selatan H Sahbirin Noor atau Paman Birin mendapatkan lagi penghargaan Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). (Foto : Adpim)

BalainNews.com, MATARAM – Gubernur Kalimantan Selatan H Sahbirin Noor atau Paman Birin mendapatkan lagi penghargaan Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Penghargaan yang kedua ini diserahkan pada kegiatan Rapat Koordinasi Penerapan Aplikasi Srikandi, Selasa (03/09/2024) di Hotel Lombok Raya Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Paman Birin mendapat apresiasi ini karena keberhasilan penerapan aplikasi SRIKANDI di lingkungan Pemerintah Provinsi dengan dukungan, komitmen, inovasi, dan konsistensi dalam mengimplementasikan aplikasi SRIKANDI pada pemerintahan daerah di Wilayah Pembinaan Kearsipan Daerah I sebagaimana telah diamanatkan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.41/8557/SJ tentang Implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI).
Penghargaan diberikan Kepala ANRI melalui Kepala Bidang Pembinaan Kearsipan Desi Pratiwi kepada Gubernur Paman Birin melalui Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Provinsi Kalsel, Hj. Nurliani Dardie.

Keberhasilan Gubernur Paman Birin ini ini adalah kali kedua setelah 2023 lalu uga menerima penghargaan serupa di Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, Rabu (6/9/2023).

Pihak ANRI menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Gubernur Paman Birin yang telah memberikan dukungan penuh dan pengaruh yang besar terhadap penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), khususnya Aplikasi Umum Bidang Kearsipan yaitu SRIKANDI.

Sementara itu, Gubernur Paman Birin melalui Hj. Nurliani menyampaikan penghargaan ini diberikan karena keberhasilan penerapan Aplikasi Srikandi di lingkup Pemerintah Provinsi Kalsel, dengan indikator jumlah Organisasi Perangkat Daerah yang menggunakan, jumlah surat masuk dan keluar, serta jumlah disposisi, sebagaimana telah diamanatkan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.41/8557/SJ tentang Implementasi Srikandi ANRI.

Penghargaan ini lanjut Nurliani, juga bentuk apresiasi ANRI kepada Pemerintah Daerah yang telah memberikan dukungan penuh terhadap penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, khususnya Aplikasi SBPE Bidang Kearsipan Srikandi.

“Alhamdulilah. Bapak Gubernur Kalsel kembali menerima penghargaan SRIKANDI yang merupakan wujud keberhasilan penerapan Aplikasi SBPE Bidang Kearsipan Srikandi di lingkup Pemprov Kalsel,” ungkap Nurliani. [riv/adpim]

Sebarkan
Continue Reading

Ekonomi

29th Infobank Banking Appreciation 2024, Bank Kalsel Raih Predikat Kinerja “Sangat Baik” 5 Tahun Berturut-turut

Published

on

Bank Kalsel dianugerahi predikat Sangat Baik dalam kategori “EXCELLENT PERFORMANCE IN 5 CONSECUTIVE YEARS”. (Foto : Ist) 

BalainNews.com, JAKARTA – Bank Kalsel kembali mengukir prestasi dengan meraih penghargaan bergengsi pada ajang 29th Infobank Banking Appreciation 2024. Pada kesempatan ini, Bank Kalsel dianugerahi predikat Sangat Baik dalam kategori “EXCELLENT PERFORMANCE IN 5 CONSECUTIVE YEARS”.

Penghargaan ini merupakan bukti konsistensi kinerja unggul Bank Kalsel selama lima tahun berturut-turut dalam industri perbankan Indonesia.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Kepala Bank Kalsel Jakarta Agus Setiawan mewakili manajemen Bank Kalsel di Shangri-La Hotel Jakarta pada Kamis, 29 Agustus 2024 Pencapaian ini tidak hanya mencerminkan komitmen Bank Kalsel dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan kinerja, namun juga sebagai pengakuan atas kualitas layanan yang terus ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan nasabah dan mendukung perekonomian nasional.

Pada kesempatan yang berbeda, Direktur Utama Bank Kalsel Fachrudin menyatakan rasa syukurnya atas penghargaan ini. “Kami sangat bersyukur dan bangga menerima penghargaan ini.

“Ini adalah hasil dari kerja keras seluruh insan Bank Kalsel, serta kepercayaan dan dukungan dari para pemegang saham, nasabah, mitra kerja dan Akselenials. Kami akan terus berkomitmen untuk menjaga dan meningkatkan kinerja serta layanan kami ke depannya,” tuturnya.

Penghargaan EXCELLENT PERFORMANCE IN 5 CONSECUTIVE YEARS ini menambah deretan pencapaian yang telah diraih Bank Kalsel. Sebagai bank daerah yang telah beroperasi selama 60 tahun, Bank Kalsel terus berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan zaman demi memberikan layanan terbaik bagi seluruh masyarakat Kalimantan Selatan.

“Bank Kalsel terus berfokus pada pengembangan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah, serta memperkuat posisi sebagai bank yang unggul dan terpercaya di tingkat regional bahkan nasional. Dengan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, Bank Kalsel optimis dapat terus memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi regional dan nasional,” pungkasnya. [adv/rivani]

Sebarkan
Continue Reading

Kalsel

Banjarmasin15 jam ago

UPZ Bank Kalsel Beri Bantuan Dana untuk Teras Sehat dan Santunan Dai di Pegunungan Meratus

BalainNews.com, BANJARMASIN – Pegunungan Meratus terletak di Kec. Loksado, Kab. Hulu Sungai Selatan, merupakan wilayah yang dihuni oleh berbagai suku...

Daerah7 hari ago

Berantas Aktivitas Keuangan Ilegal dan Judi Online, OJK Gandeng Bank Kalsel Edukasi Masyarakat

BalainNews.com, KOTABARU – Berkenaan dengan maraknya aktivitas Judi Online, Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal dan Penawaran Investasi Ilegal yang telah merugikan...

Daerah1 minggu ago

Bank Kalsel Kembali Serahkan Rombong Barakah Kepada UMKM Pra Sejahtera Nagara (Daha) Kab HSS

BalainNews.com, HULU SUNGAI SELATAN – Bank Kalsel melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) menunjukkan lagi komitmennya dalam mendukung pengembangan Usaha Mikro...

Banjarmasin2 minggu ago

Waduh! Surat Suara Sudah Tercoplos di TPS 4 Arjuna Banjarmasin

BalainNews.com, BANJARMASIN – Sebuah kejadian tak terduga terjadi di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4 Arjuna, Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin...

Daerah2 minggu ago

UPZ Bank Kalsel Salurkan Bantuan Gerobak dan Modal untuk Pedagang Pentol Keliling di Balangan

BalainNews.com, PARINGIN – Sebagai wujud kepedulian terhadap pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), khususnya pedagang pentol keliling, Bank Kalsel...

Daerah3 minggu ago

Bank Kalsel Beri Bantuan Dana Pendidikan 25 Siswa(i) di Yayasan Pendidikan Islam Al Futuwwah Melalui KCS Kandangan

BalainNews.com, KANDANGAN – Salah satu tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini...

Banjarmasin3 minggu ago

Bank Kalsel Kembali Salurkan Bantuan Pendidikan Kepada Mahasiswa/i Pra-Sejahtera di UNISKA

BalainNews.com, BANJARMASIN – Dalam rangka mendukung kemajuan pendidikan di Kalimantan Selatan, Bank Kalsel melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) kembali menunjukkan...

Banjarmasin3 minggu ago

13 Kabupaten Di Kalsel Secara Resmi Bentuk CSIRT

BalainNews.com, BANJARMASIN – Dalam upaya meningkatkan perlindungan data digital di tengah pesatnya transformasi teknologi, 13 kabupaten di Kalimantan Selatan secara...

Banjarmasin4 minggu ago

Plh Gubernur Kalsel Apresiasi Festival Panahan Wujud Melestarikan Olahraga Tradisional di Banua

BalainNews.com, BANJARMASIN – Plh Gubernur Kalimantan Selatan, Roy Rizali Anwar melalui Plt Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalsel, Diauddin...

Banjarmasin4 minggu ago

Mundurnya Paman Birin, Luruhnya Asa Rakyat Kecil

BalainNews com, BANJARMASIN – Paman Birin, begitulah rakyat Kalimantan Selatan mengenalnya. Selama dua periode ia memimpin, beliau hadir tidak hanya...

Populer