Ombudsman Temukan 5 Maladministrasi – Balain News
Connect with us

Nasional

Ombudsman Temukan 5 Maladministrasi

Published

on

JAKARTA, balainnews.com – Ombudsman Republik Indonesia menemukan setidaknya lima potensi maladministrasi dalam tata kelola pupuk bersubsidi berdasarkan hasil Kajian Sistemik Ombudsman RI tentang Pencegahan Maladministrasi dalam Tata Kelola Pupuk Bersubsidi. Hasil kajian tersebut disampaikan secara langsung kepada Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, Kementerian Dalam Negeri, dan PT. Pupuk Indonesia pada Selasa (30/11/2021) di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan.

Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, menyebutkan lima potensi maladministrasi dimaksud yaitu pertama, kriteria petani penerima pupuk bersubsidi tidak dituangkan secara detil. Kedua, ketidakakuratan data petani penerima pupuk bersubsidi. Ketiga, terbatasnya akses bagi petani untuk memperoleh pupuk bersubsidi, termasuk masalah transparansi proses penunjukan distributor dan pengecer resmi. Keempat, mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi yang belum selaras dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik. Serta kelima, belum efektifnya mekanisme pengawasan pupuk bersubsidi.

Selanjutnya dalam rangka perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi, Ombudsman RI menyampaikan beberapa saran perbaikan. Pertama, Ombudsman RI memberikan beberapa opsi kepada Kementerian Pertanian terkait perbaikan kriteria petani penerima pupuk bersubsidi sebagai berikut:
1. Pupuk bersubsidi alokasinya diberikan 100% kepada petani tanaman pangan dan hortikultura sesuai kebutuhan lahannya dengan luas lahan garapan di bawah 0,1 hektar;
2. Pupuk bersubsidi alokasinya diberikan 100% hanya kepada petani dengan komoditas tertentu sesuai kebutuhan lahannya dengan luas lahan garapan di bawah 0,5 hektar untuk tanaman padi dan jagung;
3. Pupuk bersubsidi alokasinya diberikan kepada petani dengan luas lahan garapan di bawah 1 hektar dengan komoditas strategis dan rasio realisasi dengan kebutuhan pupuk minimal 60%.

Kedua, Ombudsman RI menyarankan agar Kementerian Pertanian melakukan pendataan penerima pupuk subsidi setiap 5 (lima) tahun sekali dengan evaluasi setiap tahun, menata ulang mekanisme penyusunan RDKK dengan mengoptimalkan pelibatan Aparatur Desa, penyederhanaan data Simluhtan berbasis Kelompok Tani (e-RDKK Poktan), dan pendataan kebutuhan lahan atas pupuk setiap petani dengan menggunakan perangkat uji tanah terstandardisasi sesuai karakteristik lahan.

Ketiga, Ombudsman RI memberikan saran kepada Menteri Perdagangan dan PT Pupuk Indonesia (Persero) untuk memperluas kewajiban distributor untuk memiliki pengecer setiap desa, mempublikasikan informasi prosedur, mekanisme dan persyaratan rekrutmen distributor dan pengecer baru, penyempurnaan skema penunjukan pengecer guna memastikan pengecer mempunyai kekuatan finansial dan sarana pendukung yang memadai guna kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi kepada poktan/petani, dan memenuhi standar pelayanan publik.

Keempat, saran Ombudsman RI kepada Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian dan PT Pupuk Indonesia (Persero), untuk membangun sistem informasi tentang ketersediaan stok di setiap gudang distributor dan pengecer yang dapat diakses oleh publik, menempatkan PT. Pupuk Indonesia sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas pelepasan pupuk bersubsidi ke petani di tingkat pengecer, pengambilan pupuk bersubsidi dari pengecer dapat dilakukan oleh individu atau kelompok tani, penggunaan Kartu Tani tidak boleh dipaksakan, dan meningkatkan utilisasi teknologi digital yang telah ada dalam penyaluran pupuk bersubsidi.

Kelima, Ombudsman RI menyarankan agar Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan untuk membentuk Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi dan mendorong setiap penyelenggara pelayanan publik untuk membentuk dan/atau mengoptimalkan pengelolaan pengaduan.

“Ombudsman RI akan melakukan monitoring dan pendampingan terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan saran perbaikan terkait tata kelola pupuk bersubsidi,” tutup Yeka.

Menanggapi hasil kajian Ombudsman, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Ali Jamil menyatakan antusias. Dirinya membenarkan jika anggaran untuk pupuk bersubsidi mengalami penurunan tiap tahunnya. Meskipun demikian, dirinya mengajak kepada para pemangku kepentingan untuk memperbaiki tata kelola pupuk bersubsidi sesuai saran perbaikan dari Ombudsman.”Bisa diawali dengan proyek percontohan di beberapa wilayah dengan memperhatikan saran perbaikan dari Ombudsman,” ujarnya.

Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, Bakir Pasaman menyambut baik hasil kajian Ombudsman. “Saya senang sekali, Ombudsman ini win-win solution, semua pihak senang. Ke depan PT Pupuk Indonesia siap turut serta dalam reformasi subsidi pupuk,” ujarnya. (balain/nrl)

Sebarkan

Kalsel

Banjarmasin3 hari ago

Idul Adha 1445 H, Paman Birin Dan Acil Odah Serahkan Sapi Kurban Hampir Satu Ton Kepada Pengurus Masjid Raya Sabilal Muhtadin

BalainNews.com, BANJARMASIN – Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor atau Paman Birin didampingi istri Hj Raudatul Jannah atau Acil Odah menyerahkan...

Banjarbaru4 hari ago

Paman Birin Sambut Peserta Bhayangkara Adventure Offroad 4×4, Berikan Hadiah Rp40 Juta

BalainNews.com, BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan H Sahbirin Noor atau Paman Birin menyambut kehadiran peserta Bhayangkara Adventure Offroad 4×4 dalam...

Banjarmasin5 hari ago

Saat Pimpin Biro Perekonomian, Acil Odah Turut Andil Dalam Upaya Pengendalian Inflasi di Banua

BalainNews.com, BANJARMASIN – Ketua TP PKK Provinsi Kalsel Hj Raudatul Jannah S.KM M.Kes atau biasa disapa Acil Odal, punya andil...

Banjarmasin6 hari ago

Serahkan Sertifikat Proper 2022-2023, Paman Birin : Jaminan Untuk Menjaga Lingkungan

BalainNews.com, BANJARMASIN – Gubernur Kalimantan Selatan H Sahbirin Noor atau Paman Birin melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan,...

Banjarmasin1 minggu ago

Peduli Sosial, Bank Kalsel Melalui Pj Bupati Tala Serahkan CSR dan UPZ untuk Masyarakat

BalainNews.com, BANJARMASIN – Sebagai bentuk kepedulian sosial dan berbagi terhadap sesama dan menjelang Hari Raya Idul Adha 1445 H, Bank...

Banjarmasin1 minggu ago

Seminar Nasional & Rapat Kerja FKDK BPDSI Wilayah Tengah, Penguatan BPD Terus Dikronkritkan Melalui Peran Komisaris

BalainNews.com, BANJARMASIN– Kegiatan Forum Komunikasi Dewan Komisaris (FKDK) Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (BPD-SI) Wilayah Tengah hari kedua berlangsung Sabtu...

Banjarmasin1 minggu ago

Bank Kalsel Kenalkan Budaya Kalsel kepada Anggota FKDK BPDSI Wilayah Tengah di Acara Welcome Dinner

BalainNews.com, BANJARMASIN – Acara Welcome Dinner Bersama seluruh Dewan Komisaris dan Komite Dewan Komisaris merupakan salah satu rangkaian agenda yang...

Banjarmasin1 minggu ago

Bank Kalsel Raih Penghargaan Indonesia Best Living Legend Company In Managing Innovation 2024

BalainNews.com, BANJARMASIN – SWA Media Group menggelar program tahunan yang bertajuk “Indonesia Best Living Legend Companies & Brands 2024”. Dalam...

Banjarmasin1 minggu ago

Menkopolhukam dan Paman Birin Sepakat Keterbukaan Informasi Kunci Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel

BalainNews.com, BANJARMASIN – Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor atau Paman Birin yang didampingi Ketua TP PKK Kalsel Hj Raudatul Jannah...

Banjarmasin1 minggu ago

Gandeng Bank Kalsel, Wali Kota Kenalkan ID Card ASN Untuk Transaksi Non-Tunai

BalainNews.com, BANJARMASIN – Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin menggelar apel Senin pagi yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Banjarmasin, H Ibnu...

Populer