Sorotan Advokat Angga Terhadap Arogansi Oknum Pejabat Dan Vaksin Dalam Layanan Publik – Inovasi, Kreatif dan Aktual
Connect with us

Banjarmasin

Sorotan Advokat Angga Terhadap Arogansi Oknum Pejabat Dan Vaksin Dalam Layanan Publik

Published

on

Advokat Angga, Senin (10/01/2022). (Foto/Juns)

BalainNews.com, BANJARMASIN – Masih banyak oknum pejabat yang sewenang-wenang dan mengedepankan arogansi untuk memerintahkan masyarakat atau untuk mengikuti kemauannya.
Sebenarnya Pejabat juga harus mengerti bahwa kewajiban yang bersangkutan untuk melayani masyarakat.

“Apabila ada oknum Pejabat yang melakukan tindakan-tindakan seperti ini, mereka sebenarnya harus mengetahui bahwasanya ada ketentuan dalam pasal 17 ayat 2 Undang-undang Nomer 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwasanya Pejabat Negara dilarang bertindak sewenang-wenang. Bila melanggar dapat dikenakan sanksi (hukuman) sebagaimana pasal 81 ayat 3 Undang-undang nomer 30 tahun 2014, dengan sanksi pemberhentian tetap secara tidak hormat,” ungkap Angga.

Dikatakan, apabila perbuatan arogan dan sewenang-wenang oknum pejabat itu ada terindikasi telah melakukan pidana sebagaimana diatur di KUHP ataupun Undang-undang nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dapat dikenakan sanksi pidana.

“Oleh sebab itu masyarakat harus berani melaporkan serta memberikan informasi kepada penegak hukum atau utamanya kepada pimpinan yang bersangkutan, apabila melihat ada oknum pejabat yang masih bertindak sewenang-wenang dan arogansi,” Angga menegaskan.

Kritikan dan masukan dari Lembaga Berwenang yang mengawasi Pelayanan Publik seperti Ombudsman Kalsel kata Angga, karena keluhan yang disampaikan masyarakat yang tidak puas terhadap layanan publik, harus diperhatikan dan menjadi tanggung jawab bersama.

“Sehingga kita berharap kepada Pemerintah Daerah, ketika melakukan seleksi atau pemilihan kepada pejabat yang akan menempati di pos-pos di Dinas terkait, agar memperhatikan bagaimana kualitas dari calon yang bersangkutan, sehingga jangan sampai nanti dia menduduki posisi tersebut, ternyata tidak dapat melaksanakan kegiatan sebagaimana yang seharusnya,” Angga berharap.

Untuk menghilangkan arogansi oknum pejabat, perlunya pelatihan atau bimbingan, kata Angga, arogansi sedang menjadi budaya bagi yang menempati pos-pos layanan publik yang sebenarnya tidak memperhatikan kepentingan masyarakat.

Sehingga bukan hanya diperlukan pelatihan-pelatihan, tetapi juga harus memberikan sanksi (hukuman) yang tegas, apabila yang bersangkutan melakukan tindakan diluar ketentuan.

Angga menyatakan, sebagaimana yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, Pimpinan yang bersangkutan harus berani menindak tegas dan yang utama para pejabat yang akan melantik atau memberikan pos-pos jabatan kepada seseorang, harus memastikan bahwa yang bersangkutan track recordnya (jejak rekamnya) bagus.

“Karena kalau memang sebelumnya sudah diketahui track record yang bersangkutan tidak bagus dan tetap dipaksakan, ya sama saja itu pasti kita sudah bisa memperhitungkan hasilnya apabila orang seperti ini tetap dipaksakan untuk menempati pos-pos seperti itu,” kritik Angga.

Menyinggung harus memperlihatkan bukti sudah divaksin jika mau berurusan, Angga menyatakan, Pemerintah berkewajiban untuk melayani masyarakat, yang artinya mereka yang saat ini menjadi Pemimpin atau Aparatur Negara, memang tugas dan fungsinya harus melayani.

“Tidak dapat mereka mengeluarkan kebijakan yang ternyata malah mengakibatkan kerugian bagi masyarakat. Karena kewajiban Negara untuk melayani sudah diatur dalam konstitusi kita sebagaimana amanat UUD 1945. Apalagi kita memiliki Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mana tujuannya salah satunya ketentuan ini diatur adalah guna terwujudnya perlindungan dan kepentingan hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik,” ungkap Angga.

Sehingga bila ada salah satu contoh Kecamatan di Kota Banjarmasin yang membuat peraturan seperti itu, sebenarnya kata Angga, kita harus tahu juga semisal peraturan tersebut dikeluarkan oleh Camat, ini sebenarnya mengatur ke intern mereka, tidak dapat dibenarkan apabila ternyata aturan itu diberlakukan untuk masyarakat luas.

“Harusnya pengaturan atau aturan yang diterbitkan itu mengatur untuk internal mengenai SOP (Standar Operasional Prosedur) atau kewajiban dari pegawainya saat melayani masyarakat, bukan mengatur ke luar,” Angga menegaskan.

Sehingga jika tidak ada ketentuan hukum yang sah yang mengatur bahwasanya ketentuan vaksin ini harus diwajibkan untuk masyarakat saat melakukan pengurusan administrasi dan lain sebagainya, kata Angga, sebenarnya Kecamatan tidak dapat diizinkan atau tidak dapat dibenarkan untuk melakukan aturan yang seperti ini, karena dapat dikategorikan aturan seperti ini sebagai aturan yang semena-mena untuk masyarakat.

Disebutkan, pihaknya mengetahui bahwasanya memang pengaturan ini mungkin dikarenakan keinginan oleh yang bersangkutan agar masyarakat segera mengikuti program vaksin.
Namun kita juga harus tahu bahwasanya peraturan yang dibuat itu mengakibatkan kerugian bagi masyarakat atau mengandung efek pemaksaan yang tidak berdasar dari ketentuan hukum.

“Karena apabila peraturan seperti itu dilaksanakan dan diterapkan di masyarakat, tentu ini akan mencederai juga rasa keadilan dan ketentuan hukum yang telah berlaku,” Angga kembali menegaskan.

Kalau peraturan yang dibuat Camat sebagai tindak lanjut Surat Edaran Walikota, menurut Angga, kita juga harus mengetahui apakah Surat Edaran Walikota itu sebagai sebuah kewajiban. Dan apakah Surat Edaran itu memiliki dasar hukum atau tidak. Apabila Walikota sendiri mengeluarkan Surat yang tidak berdasarkan ketentuan hukum atau tidak memiliki dasar hukum, otomatis kata Angga, Surat Edaran itu juga tidak memiliki daya paksa untuk mengatur kewajiban dari pada masyarakat untuk melakukan vaksin.

“Oleh sebab itu. Kita juga berharap sebenarnya Pemerintah lebih mengedepankan edukasi, pemahaman terhadap masyarakat yang mana sebenarnya vaksin ini sangat berguna bagi yang bersangkutan,” Angga berharap lagi.

Pihaknya kata Angga, juga banyak melihat akibat adanya efek paksa pengaturan bahwasanya orang yang tidak bervaksin tidak dapat melakukan pengurusan administrasi dan lain sebagainya, ini malah mengakibatkan masyarakat melakukan perbuatan melawan hukum. Salah satu contohnya beberapa hari lalu adanya Joki Vaksin.

“Nah ini pasti dilakukan dilatarbelakangi kekhawatiran dari masyarakat, apabila yang bersangkutan tidak memiliki vaksin, tidak dapat melakukan pengurusan administrasi ke lembaga pemerintahan,” ungkap Angga.

Oleh sebab itu, menurut Angga, hal-hal yang seperti ini juga harus dihindari. Jangan sampai Pemerintah hanya memperhatikan keinginannya untuk masyarakat melakukan vaksin saja, namun mengesampingkan hal-hal yang dapat juga terjadi yang berakibat negatif untuk masyarakat, akibat diberlakukannya ketentuan vaksin itu tadi.(juns)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Kalsel

Banjarmasin3 jam ago

Pesan Dandim Saat Hadiri Pengukuhan Paskibra : Laksanakan Tugas Mulia Dengan Penuh Tanggung Jawab

BalainNews.com, BANJARMASIN – Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) Kota Banjarmasin tahun 2022 dikukuhkan melalui Upacara Pengukuhan yang diselenggarakan di Aula Kayuh...

Banjarmasin3 jam ago

Meriahkan HUT RI Ke-77, Satgas TMMD Kodim 1007/Banjarmasin Adakan Berbagai Lomba Tingkat Sekolah Dasar

BalainNews.com, BANJARMASIN  –  Meriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia Ke 77 tahun, Tim Satuan Tugas (Satgas) TNI Manunggal Membangun...

Banjarmasin3 jam ago

Perpustakaan Pal 6 Terima Kunjungan FAD Kalsel Dan Warnai Kebersamaan Dengan Fashion Week

BalainNews.com, BANJARMASIN – Forum Anak Daerah (FAD) Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Pelaku yang langsung mengajak adik-adik untuk bermain, membaca dan...

Banjarmasin5 jam ago

Bibit Buah Bantuan Dari Wasev Mabes TNI Untuk Warga Kampung Sungai Gampa

BalainNews.com, BANJARMASIN –  Kedatangan Tim Wasev Mabes TNI yang dipimpin Kolonel Inf Danny Alkadrie beberapa hari yang lalu membawa berkah...

Banjarmasin7 jam ago

Workshop Kurikulum Merdeka Bagi Kepala dan Guru TK ABA Se Kalimantan Selatan

BalainNews.com, BANJARMASIN – Implementasi Kurikulum Merdeka untuk Anak Usia Dini, perubahan kurikulum yang baru saja dilaunching oleh Menteri Nadiem Makarim...

Banjarmasin9 jam ago

Wakapolda Kalsel Beri Arahan Saat Apel Pagi Pimpinan

BalainNews.com, BANJARMASIN – Apel merupakan kewajiban bagi setiap anggota Polri, selain untuk mendengar arahan pimpinan dan pengecekan personel, Apel Pagi...

Banjarmasin1 hari ago

Sinergitas TNI/Polri Dan Masyarakat Di TMMD Ke-114 Kodim 1007/Banjarmasin

BalainNews.com, BANJARMASIN  –  Semangat gotong royong ditunjukkan antara TNI, Polri dan masyarakat saat pelaksanaan renovasi rumah Syarifah Riyanah (46) warga...

Banjarmasin1 hari ago

Pentingnya Kehadiran Penerangan Kodim 1007/Banjarmasin Dalam TMMD Ke-114 Di Sungai Gampa

BalainNews.com, BANJARMASIN – Tim Pendim adalah personel yang bertugas mendokumentasikan suatu kegiatan yang mana kegiatan tersebut ada unsur TNI-nya. Selain...

Banjarmasin2 hari ago

Mengajarkan Bersepeda, Cara Praka Gatot Melakukan Pendekatan Kepada Anak – Anak

BalainNews.com, BANJARMASIN  –  Keakraban satgas TMMD Sungai Gampa tak hanya dengan orang dewasa, tapi anak-anak juga menjadi bagian penting bagi...

Banjarmasin2 hari ago

Dandim 1007/Banjarmasin Berikan Semangat Kepada Personil Satgas TMMD

BalainNews.com, BANJARMASIN  –  Kegiatan TMMD ke-114 Kodim 1007/Banjarmasin hingga saat ini terus berlangsung, Dandim 1007/Banjarmasin Letkol Inf Ilham Yunus didampingi...

Populer