JPKP Kalsel Soroti Perpindahan Ibukota Kalsel Ke Banjarbaru

BalainNews.com, BANJARMASIN – Pemindahan Ibukota Kalsel dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru, kata Ketua Jaringan Pendukung Kebijakan Pembangunan (JPKP) Kalimantan Selatan Winardi Sethiono, sebenarnya kalau direview lagi kebelakang, perencanaan kita sudah sangat jauh. Itu menurut Winardi, terlihat dengan adanya pemindahan kantor-kantor (SKPD) Pemerintah Provinsi Kalsel ke Kota Banjarbaru.

Dikatakan, itu harus sudah menjadi sebuah peringatan. Karena kalau misalnya dulu itu sudah diprotes, mungkin hal ini akan menjadi pertimbangan. Tapi menurut Winardi, pada saat perkembangan pembangunan Komplek Provinsi ke Banjarbaru, semuanya hening. Sehingga tercuat terakhir, ada wacana pemindahan Ibukota Kalimantan Selatan ke Kota Banjarbaru.

“Saya rasa mau diapakan lagi? Memang kalau kita melihat dari infrastruktur atau dari pembangunan-pembangunan jalan, memang sangat layak kalau Banjarbaru. Kalau Banjarmasin ini memang agak susah dikembangkan. Namun disisi lain, saya kira yang menjadi tolok ukur dari Pemerintah Pusat, itu karena periode-periode terakhir di Kota Banjarmasin ini PAD (Pendapatan Asli Daerah)nya sangat minim,” ungkap Winardi.
Dia juga menyatakan, terakhir pernah membaca, bahwa Kemendagri sudah teriak-teriak dengan PAD Kota Banjarmasin yang sudah mendekati garis merah.

“Nah ini juga mungkin menjadi salah satu pemikiran dari Pemerintah Pusat. Jadi bisa dikatakan Banjarmasin ini tambah lama tambah merosot dalam hal PAD,” Winardi menambahkan.

Namun dia mengembalikan lagi permasalahan itu dengan rencana awal dengan adanya pembangunan perkantoran yang ada di Banjarbaru. Menurut Winardi, disitu poinnya. Sehingga katanya, kalau hal ini sudah disepakati secara tidak langsung oleh kita-kita sendiri, maka mau bilang apa lagi.

Tetapi kata Winardi, kita mempunyai harapan kedepan dengan adanya Bakula (Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Tanah Laut dan Barito Kuala). Itu dirasakan Winardi, kemungkinan besar perluasan-perluasan itu bisa dijadikan andalan kedepan bagi Masyarakat Kalimantan Selatan.

“Jadi Bakula yang sudah direncanakan itu, bagaimanapun juga harus tetap dilaksanakan untuk pengembangan-pengembangan daerah, khususnya yang ada di Kalimantan Selatan,” pungkasnya.(juns)