BalainNews.com, BANJARMASIN – Menjelang hadir pada Pra MLB NU di Jawa Timur (Surabaya dan Jombang, 17–21 Desember), yang diselenggarakan oleh Presidium Penyelamat Organisasi NU, mulai dari arena hingga saat kembali ke banua, bahkan sampai sekarang, begitu banyak kontak telepon yang masuk. Mulai dari sekadar bertanya, “Kenapa MLB?” “Kenapa tidak menunggu periodesasi?” hingga pertanyaan bernada usil seperti, “Jabatan apa yang kiai cari?” “Kenapa tidak istirahat saja?” dan berbagai pertanyaan lain yang tidak habis-habisnya

Beruntungnya, saya sudah terbiasa dengan narasi seperti ini. Selain menyenangkan, juga menyebalkan. Sebagian saya jawab  serius, selebihnya secara guyon-an, dan santai-santai saja. Tentu, ada yang puas, ada juga yang kecewa. Pastinya, di antara mereka itu ada pula yang biasa-biasa saja.

Berurusan dengan publik soal jam’iyyah seperti NU, tentu harus berkepala ekstra dingin. Karena niat baik, tak sedikit dianggap tak baik. Sebaliknya, niat jahat, justru malah ada yang menganggapnya sebagai aksi yang baik. Itulah dunia, “panggung sandiwara”, ungkap roker tahun 1970-an, Achmad Albar.

Lihat saja reaksi Ketua Umum PBNU, Rais ‘Am PBNU, serta orang-orang di lingkarannya. Beberapa pendukung setianya dengan lantang beramai-ramai menyalahkan kerumunan “gerombolan” PPO MLB NU itu. Ada yang menyebut mereka sebagai kelompok “pengangguran”, “ambisi jabatan”, “tidak tahu aturan”, “bodoh AD ART”, “gerombolan liar”, dan berbagai julukan negatif yang tidak layak disebutkan satu per satu.

Saat libur Natal kemarin, saya berdiskusi dengan para mahasiswa. Mereka bertanya soal NU. Saya katakan, “Mereka itu tidak memiliki cermin yang sempurna sehingga sama sekali tidak bisa melihat borok di wajahnya. Kritik sosial yang lazim terjadi di mana-mana justru dianggap sebagai hama yang harus dibasmi hingga ke sarangnya.”

Fenomena konflik NU ini dapat dikaji dari berbagai perspektif dan sejarah, mulai dari sosiologis, yuridis, filosofis, agamis, hingga ekonomis. Kesimpulannya, konflik tidak akan pernah hilang. Konflik akan selalu ada, muncul, tenggelam, muncul lagi, tenggelam lagi, dan seterusnya. Bedanya hanya pada kadarnya, bisa berada di atas 180 derajat atau di bawah 10 derajat. Semua tergantung aktor, baik internal maupun eksternal.

Jika hari ini suhu politik jam’iyyah rada panas, bisa jadi karena internal pengurus yang salah. Kenapa, karena publik luas juga ikut menyalahkan internal mereka. Berbeda ketika Gus Dur (Ketua Umum PBNU) ditekan rezim Orde Baru di tahun 1990-an, justru masyarakat luas yang membelanya. Diprediksi, ending dari cerita ini, MLB pasti terjadi. Karena secara isyarat, tak ada tanda-tanda damai. Sejak isu MLB berdengung, para decision maker PBNU malah konfrontatif. Menariknya, suara arus bawah yang mendukung MLB semakin bergaung, baik internal atau eksternal.

Kebetulan benteng mereka di pemerintahan, sudah diganti. Tak ada lagi kekuatan mereka, seperti saat menguasasi sebuah kementerian pada Muktamar NU di Lampung. Jika hari ini ada figure Gus Ipul, tapi ASN nya tidak seperti kementerian pendukung Lampung, yang bisa dimobilisasi. Situasi ini harus dimanfaatkan dengan baik oleh para penggerak MLB. Jangan sampai mundur, harus gass poll … !!!

Jika MLB tetap terlaksana, sedikitnya ada 3 kemungkinan terjadi. Pertama, ada dualisme kepengurusan NU se nusantara. Jika ini yang terjadi, maka yang rugi jam’iyyah dan jama’ah. Semua rugi. Ini sesungguhnya tak boleh terjadi.  Untuk itu harus ada yang mengalah. Bercermin dari konflik NU pasca Pemilu 1982 – 1984, K.H. Idham Chalid patut dijadikan <span;>uswah hasanah. Beliau memilih menyelamatkan jam’iyyah. Mengalah, hingga terselenggaranya Muktamar NU di Situbondo tahun 1984. Dengan mekanisme AHWA Tunggal, seorang diri, <span;>Allah Yarham<span;> K.H. As’ad Samsul Arifin, menunjuk K.H. Ahmad Siddiq Sebagai Rais ‘Am Syuriah PBNU, dan K.H. Abdurrahman Wahid sebagai Ketua Umum Tanfidziyah PBNU (lahul fatihah buat semuanya).

Model Lampung juga setali tiga uang. Kelompok Tanfidziyah yang dipimpin Prof. K.H. Said Aqiel Siradj, pun mengalah. Tak melakukan perlawanan. Hingga sekarang jemaat beliau pun tersingkirkan. Untuk apa? Semata untuk menjaga marwah jam’iyyah. Beliau berjiwa besar. Bagaimana respon elite PBNU hari ini, kita tunggu saja. Yang pasti, kritik terhadap jam’iyyah hari ini terus menguat, sama seperti jemaat NU yang mengeritik para habaib yang dianggap sudah rungkad.

Kedua, elite PBNU ngeyel bertahan. Merasa benar, dan disukai rakyat. Kalau ini yang terjadi, maka jam’iyyah seperti sedang berada di tepi jurang. Beberapa indikator yang bisa dijadikan sandaran, adanya gap antara elite PBNU dengan umat di akar rumput. Aset-aset yang tidak terurus, bahkan berimbas, seperti tata kelola kampus, rumah sakit, dan lembaga lainnya (yang bisa dimonitor dinamikanya, andai mereka mau jujur mencermatinya). Berbagai MoU hanya akan menjadi penghias lemari, dan beragam persoalan akan bermunculan di sana-sini.

Ketiga, sikap pemerintah. Harapannya, pemerintah seyogyanya tetap pada tupoksinya. Namun untuk menciptakan stabilitas negara, mereka bisa saja tegas. Karena jangan sampai jam’iyyah NU ini amburadul, dikelola secara otoriter. Menteri Dalam Negeri harus mencermati baik-baik apa yang sedang terjadi. Jamaah yang diam lebih banyak dari pada yang bersuara. Mereka itulah yang bisa dijadikan rujukan. Apalagi misalnya jika ada di lingkaran elite NU yang tak sejalan dengan kebijakan NKRI, misalnya soal khilafah atau negara Islam, ini harus segera ditutup ruangnya. Karena itu berbahaya sekali. Juga terhadap mereka yang selalu membanggakan para pendatang, itu juga kurang wise. Buat apa generasi muda kita dididik, jika hanya dipandang sebagai warga kelas dua. Negara juga harus tegas terhadap pihak tertentu yang secara terselubung menjadi corong kepentingan kolonial dari kelompok zionis Israel.

Besar harapan, agar negara bisa lebih demokratis dan bijak jika menyerahkan urusan NU ini hanya ke aktor yang sesungguhnya. Sembari menarik pejabat negara yang menyibukan diri mengurus NU, seperti Gus Ipul. Sesungguhnya, menjadi relevan jika Sekjend PBNU yang dipercaya negara menjadi Menteri Sosial oleh Presiden Prabowo, mundur dari PBNU. Karena nyatanya, saat kunjungan bencana alam, jumpa pers-nya justru soal NU melulu. Kita yakin, sebagai negarawan, Presiden Prabowo, pasti risih melihat pembantunya double tanggung jawab institusi, bahkan terlibat konflik civil society, jam’iyyah NU. Menjadi relevan jika Presiden langsung bertindak, memberikan ultimatum pada pembantunya: “sibuk ngurus NU, atau menjalankan tugas negara?”

Untuk para aktivis PPO MLB, optimalkanlah peranan ulama, masyayikh, pimpinan pesantren dan muasis, yang selama ini sudah seirama. Ini modal adu kekuatan opini dan dukungan. Keprihatinan ulama terhadap eksistensi PBNU hari ini menjadi senjata ampuh bagi PPO MLB untuk melangkah lebih jauh, menyelamatkan jam’iyyah. Kelompok ini harus dipelihara buat penjaga marwah NU, termasuk optimalisasi peran masyayikh itu di muktamar mendatang.

Optimalisasi peran ulama ini merupakan jalan pintas menyelesaikan konflik, sekaligus menjadikan para masyayikh sebagai pengawas NU di masa depan. Jika ada konflik, pembekuan, atau pemberhentian seperti yang dialami K.H. Marzuki Mustamar (Jawa Timur), itu bukan ranah Tanfidziyah lagi, melainkan sudah harus persetujuan para pengawas. Format inilah langkah penyelesaian konflik, di mana PBNU bisa dibubarkan para masyayikh, dan membentuk pengurus yang baru. Kehadiran wilayah dan cabang fungsional hanya aspiratif, sedang ulama sekaligus pengawas eksekutif. Wallahua’lam bi as-sawab … !!! [riv/nf]

Oleh : M. Syarbani Haira

BalainNews.com, JAKARTA – Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Firdaus yang mengusulkan pemberian gelar kepahlawanan nasional untuk RM Margono Djojohadikusumo mendapatkan penghargaan dari Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS).

Kado Akhir Tahun dari Hashim untuk SMSI

Penyampaian penghargaan inisiator gelar pahlawan dibacakan oleh Ketua Umum FORMAS Yohanes Handojo Budhisedjati di Auditorium Abdulrahman Saleh, Radio Republik Indonesia (RRI), Jakarta, Senin 30 Desember 2024.

Selain Firdaus, juga pengusul gelar kepahlawanan nasional lainnya, yakni Grace Siahaan Njo, aktivis Vox Point Indonesia yang mengusulkan Herman Yosep Fernandez.

Usai pembacaan para penerima penghargaan oleh Ketua Umum FORMAS, dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat oleh Ketua Dewan Pembina FORMAS, Hashim Djojohadikusumo.

Hashim juga memberi selamat kepada para penerima penghargaan lainnya termasuk sejumlah Ormas yang ikut berperan dalam kepedulian terhadap masyarakat.

Pemberian penghargaan tersebut juga menandai kegiatan peluncuran program Gerakan Masyarakat Peduli Anak Sekolah (Gemas), dan peresmian 19 anggota ormas yang baru tergabung dalam FORMAS.

Gelar Kepahlawanan

Ketua Umum SMSI Firdaus mulai merintis pengusulan gelar pahlawan nasional untuk RM Margono Djojohadikusumo dengan menggelar Focus Group Discussion (FGD).

FGD itu untuk mendukung RM Margono Djojohadikusumo sebagai Pahlawan Nasional Indonesia dengan menghadirkan pakar-pakar sejarah. FGD berlangsung di Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2024).

Diskusi mengungkapkan bahwa kontribusi Margono dalam memperbaiki kondisi ekonomi pasca-kemerdekaan sangat penting dalam mendukung kehidupan ekonomi bangsa.

RM Margono saat itu sebagai pendiri dan Direktur Utama BNI. Margono turut merancang bank sentral yang menjadi fondasi ekonomi nasional, setelah pelantikan Soekarno dan Hatta menjadi Presiden dan Wapres.

Setelah dibentuk Kabinet Presidentil dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS), Margono mengusulkan supaya dibentuk sebuah Bank Sentral atau Bank Sirkulasi seperti yang dimaksud dalam UUD ’45.

Soekarno-Mohammad Hatta kemudian memberikan mandat kepada Margono untuk membuat dan mengerjakan persiapan pembentukan Bank Sentral (Bank Sirkulasi) Negara Indonesia pada tanggal 16 September 1945.

Kemudian pada tanggal 19 September 1945, sidang Dewan Menteri Republik Indonesia memutuskan untuk membentuk sebuah Bank milik negara yang berfungsi sebagai “Bank Sirkulasi”.

Seiring usulan gelar kepahlawanan tersebut, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf atau sering disapa dengan panggilan Gus Ipul, Minggu (10/11/2024) di Jakarta, menilai pemberian gelar pahlawan pada Raden Mas (RM) Margono Djojohadikusumo, kakek Prabowo Subianto Presiden sangat layak.

Pendapat Gus Ipul sejalan dengan penilaian Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) yang mengusulkan RM Margono diberi penghargaan sebagai pahlawan bangsa, terutama kiprahnya di bidang ekonomi.

Herman Yosep Fernandez

Grace Siahaan Njo dalam memperjuangkan Herman Yosep Fernandez, juga diawali dengan menggelar Focus Grup Discusion (FGD) dengan mengusung tema Herman Fenandes dari perlawanan bawah tanah di Bayah hingga gugur di Yogyakarta. FGD menghadirkan narasumber dari tokoh pers nasional dan juga peneliti sejarah, di Serang, Banten, Senin (21/10-24).

Herman Fernandez dikenal sebagai tokoh perlawanan bawah tanah di Bayah, Banten, pada masa pendudukan Jepang. Bersama tokoh pergerakan nasional lainnya, ia membentuk jaringan perjuangan romusha yang menolak eksploitasi kerja paksa oleh Jepang.

Pada masa revolusi fisik, Fernandez bergabung dengan Tentara Pelajar di Yogyakarta, ikut berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Puncak perjuangannya terjadi dalam pertempuran di Sidobunder, Kebumen, di mana ia gugur bersama rekannya, Alex Rumambi. (riv/smsi)

BalainNews.com, JAKARTA – Diera kepemimpinan Gubernur Kalsel H. Sahbirin Noor atau Paman Birin, Pemerintah Provinsi Kalsel kembali meraih penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) A Tahun 2024 untuk ke- 5 kali berturut-turut.

Istimewanya lagi, Pemerintah Provinsi Kalsel merupakan 5 terbaik untuk Provinsi se- Indonesia dengan Predikat SAKIP A (Memuaskan) dengan urutan Jawa Barat,Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Jawa Tengah dan DKI Jakarta

Pemerintah Provinsi Kalsel juga menjadi satu-satunya provinsi di Pulau Kalimantan atau di luar Pulau Jawa yang mendapatkan SAKIP A.

Penghargaan SAKIP Predikat A yang diterima Pemprov Kalsel ini atas keberhasilan Tata Kelola Pemerintahan yang diterima Gubernur Paman Birin melalui Kepala Biro Organisasi Setdaprov Kalsel Galuh Tantri Narindra dari Menteri PAN RB Azwar Anas pada Acara SAKIP Award 2024 “Menguatkan Sinergi, Mewujudkan Akuntabilitas Untuk Indonesia Maju” di Hotel Bidakara Jakarta pada Rabu (2/10/2024).

Raihan penghargaan SAKIP predikat A yang ke-5 kalinya berturut-turut dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) Republik Indonesia ini menjadi komitmen dan bukti Tata Kelola Pemerintahan yang sangat memuaskaan di masa kepemimpinan Gubernur Paman Birin.

“Alhamdulilah, Pemerintah Provinsi Kalsel untuk ke-5 tahun berturut-turut meraih Predikat A SAKIP dari Kementerian PAN RB,” sampai Paman Birin.

Dengan mempertahankan Predikat A sejak 2020 hingga 2024, Gubernur Paman Birin mengajak semua birokrasi di Pemprov Kalsel untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat banua pada semua sektor.

“Penghargaan Predikat A ini menjadi semangat dan motivasi terus Pemprov Kalsel untuk meningkatkan pelayanan terbaik kepada masyarakat pada semua bidang. Dan tentunya masyarakat Banua semua harus terlayani dan merasakan pembangunan,” ungkap Paman Birin.

Pada kesempatan itu pula, Gubernur Paman Birin juga menyampaikan rasa terimakasih dan apresiasi kepada ASN, karyawan/karyawati pada SKPD dan unit kerja di lingkup Pemprov Kalsel yang terus berkerja dengan sangat baik melayani masyarakat dan penuh semangat melakukan inovasi untuk kesejahteraan rakyat Banua.

Sementara itu, Azwar Anas berharap SAKIP Award 2024 ini dapat meningkatkan sinergi dan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang progresif dan inovatif.
“Dengan memaksimalkan peran pemerintah daerah melalui upaya refocusing program dan kegiatan berdasarkan analisis efektivitas biaya (cost-effectiveness analysis) sehingga program dan kegiatan menjadi tepat sasaran dan mampu menjawab isu-isu strategis daerah,” tuturnya.

Deputi Bidang Reformasi Birokasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto menuturkan SAKIP Award merupakan ajang pemberian apresiasi dan penghargaan kepada instansi dengan hasil evaluasi penilaian SAKIP terbaik di tahun 2024.

Kegiatan juga menjadi wadah sharing knowledge dan pembelajaran interaktif antar instansi pemerintah melalui pelaksanaan peer teaching oleh pemerintah daerah best practice SAKIP.Pihaknya berharap SAKIP Award 2024 dapat memberikan ruang kepada instansi pemerintah dalam bertukar informasi megenai pengalaman, strategi, informasi maupun solusi dan inovasi dalam pelaksanaan implementasi SAKIP yang lebih berdampak.
Sebagai informasi, evaluasi pelaksanaan akuntabilitas kinerja merupakan tools untuk memetakan (assess) dan membina (assist) instansi pemerintah dalam memperbaiki tata kelola dan upayanya dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
Evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 88/2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pihaknya berharap SAKIP Award 2024 dapat memberikan ruang kepada instansi pemerintah dalam bertukar informasi megenai pengalaman, strategi, informasi maupun solusi dan inovasi dalam pelaksanaan implementasi SAKIP yang lebih berdampak.
Sebagai informasi, evaluasi pelaksanaan akuntabilitas kinerja merupakan tools untuk memetakan (assess) dan membina (assist) instansi pemerintah dalam memperbaiki tata kelola dan upayanya dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
Evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 88/2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Melalui evaluasi tersebut, Kementerian PANRB dapat menyusun profil instansi pemerintah berdasarkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Terdapat 7 kategori pemerintah berdasarkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggarannya, yaitu AA, A, BB, B, CC, C, dan D.

Semakin tinggi nilai akuntabilitas kinerja, semakin tinggi pula efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran sehingga berdampak pada ketercapaian target sasaran pembangunan nasional dan penyelesaian isu-isu strategis daerah. [ad/adpim]

BalainNews.com, JAKARTA – Gubernur Kalsel H. Sahbirin Noor atau Paman Birin menerima penghargaan P2DD Provinsi Terbaik 2024 Wilayah Kalimantan pada acara Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Rakornas P2DD) Tahun 2024 di Jakarta, pada Senin (23/9).

Penghargaan TP2DD Provinsi Terbaik 2024 Wilayah Kalimantan diterima Gubernur Paman Birin melalui Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Muhammad Farhan yang diserahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas.

“Alhamdulilah. Keberhasilan Provinsi Kalsel sebagai TP2DD Terbaik Wilayah Kalimantan tak lepas dari dukungan penuh Gubernur Paman Birin yang menekankan pentingnya digitalisasi dalam sistem pembayaran kepada masyarakat, pelaku usaha dan UMKM Banua,” ungkap Muhammad Farhan.

Dalam berbagai kesempatan pun, Gubernur Paman Birin menekankan dengan adanya digitalisasi pembayaran dapat mempercepat arus transaksi, mengurangi biaya administrasi, dan meminimalkan risiko kebocoran serta penyalahgunaan dana.

Disamping itu, Paman Birin juga menyampaikan digitalisasi pembayaran sebagai upaya untuk mendukung inklusi keuangan.

“Digitalisasi pembayaran juga mendukung inklusi keuangan. Dengan memanfaatkan teknologi digital, kita dapat menjangkau masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh sistem perbankan konvensional,” ungkap Paman Birin.

Penghargaan TP2DD Provinsi Terbaik 2024 Wilayah Kalimantan yang diraih Provinsi Kalsel ini melengkapi penghargaan yang juga diterima pada Tahun 2023 yakni Bank Indonesia (BI) Award Implementasi QRIS Terbaik se-Kalimantan sebagai komitmen pertumbuhan UMKM dengan digitalisasi pembayaran.

Turut mendampingi Kepala Biro Perekonomian Muhammad Farhan, tampak hadir Direktur Utama Bank Kalsel Fakhruddin.

Selain Provinsi Kalsel,
TP2DD Provinsi Terbaik 2024 untuk Wilayah Sumatera diraih Provinsi Riau, Provinsi Jawa Barat (Wilayah Jawa Bali), Provinsi Sulawesi Selatan (Wilayah Sulawesi) dan Provinsi
-Nusa Tenggara Timur (Wilayah Maluku dan Papua)

Diketahui, arah kebijakan P2DD yaitu penguatan infrastruktur, penguatan regulasi dan koordinasi, serta penguatan ekosistem transaksi digital pemda. Dengan mengusung tema bertajuk: “Digitalisasi Transaksi Pemda Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah.”

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Satgas P2DD menyampaikan bahwa digitalisasi di era sekarang semakin maju, Indonesia selaku Pimpinan ASEAN pada tahun lalu telah mendorong Economic Framework Agreement.

“Tentu saja, TP2DD ini sangat penting. Pertama, perkembangan implementasi kebijakan elektronik transaksi pemerintah daerah. Sekarang sudah 87,9% atau 480 pemda,” ungkap Menko Airlangga.

Lalu, Menko Airlangga juga mendorong ekosistem transaksi digital Pemerintah Daerah melalui penguatan peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam penyediaan layanan yang mendukung digitalisasi pajak dan retribusi daerah seperti mendukung mekanisme split payment untuk Opsen PKB dan BBNKB.

Adapun Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo pun menyampaikan bahwa digitalisasi keuangan daerah membuat perekonomian semakin maju di sejumlah daerah.

“Kami berterima kasih kepada Pak Menko selaku Ketua Satgas P2DD telah mendorong kemajuan ini,” ungkap Perry.

Dengan sinergi, menurut Perry Warjiyo, bisa mempercepat digitalisasi keuangan negara dan daerah, demi mensejahterakan rakyat Indonesia.

Menurut Perry Warjiyo, transformasi digitalisasi sangat mempengaruhi pendapatan dan pengeluaran anggaran daerah sehingga sangat membantu sekali dalam kemajuan daerah tersebut. [rivani/adpim]

BalainNews.com, JAKARTA – Gubernur Kalsel H. Sahbirin Noor atau Paman Birin menerima penghargaan Wahana Tata Nugraha Wiratama Tahun 2024 dari Presiden Republik Indonesia.

Penyerahan penghargaan Piala Wahana Tata Nugraha (WTN) Wiratama dari Presiden Republik Indonesia itu diserahkan langsung oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi kepada Gubernur Kalsel Paman Birin melalui Kepala Dinas Perhubungan M. Fitri Hernadi pada Gelaran Hub Space 2024 dalam rangka rangkaian peringatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Sabtu (7/9/2024)

Keberhasilan Gubernur Paman Birin meraih WTN Wiratama ini menjadi bukti bahwa pengelolaan transportasi umum di Kalsel telah tertata baik. Selain itu juga menjadi bukti bahwa pengelolaan jaringan jalan, rekayasa lalu lintas serta penyediaan sarana dan prasarana keselamatan di Kalsel juga telah tertata baik.

Tak itu saja, bahkan saat ini sebagian sudah terkoordinasi dengan kabupaten/kota dan ke depan tinggal mengoptimalkan dari sisi perencanaan. Selain itu, pelaksanaan kegiatan lalu lintas dan semua aspek transportasi telah memenuhi standar ekspektasi masyarakat.

Paman Birin mengatakan bahwa penghargaan ini merupakan buah dari kolaborasi dan sinergitas Pemprov Kalsel dengan sejumlah pihak dalam menghadirkan layanan transportasi yang layak dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

“Kita di Kalsel berupaya untuk menghadirkan layanan transportasi yang ramah, aman dan terintegrasi untuk seluruh masyarakat, jaringan jalan yang dilengkapi prasarana dan sarana keselamatan yang lebih baik. Alhamdulillah, upaya itu mendapat apresiasi dari Pemerintah Pusat,” sampai Gubernur Paman Birin melalui Kadishub Fitri Hernadi.

Fitri Hernadi menjelaskan, selain Gubernur Paman Birin, untuk Kalimantan Selatan, Piala WTN juga diterima Pemerintah Kota Banjarbaru dan Banjarmasin, kemudian Pemerintah Kabupaten Tabalong, Tanah Laut, Banjar, dan Balangan.

“Kolaborasi semua pihak dari Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Provinsi termasuk dari Polda (Ditlantas) dan Polres (Satlantas) serta PUPR Kabupaten/Kota dan PUPR Provinsi terus kita tingkatkan untuk memberikan pelayanan maksimal kepada warga Banua,” ungkap Fitri.

Sementara itu, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyampaikan Pemerintah Provinsi yang menerima Piala Wahana Tata Nugraha Wiratama adalah sebagai berikut: Pemprov Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Bali, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Riau, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Sumatera Utara, Yogyakarta, Jambi, Aceh, Bangka Belitung, dan Lampung.

Sedangkan Piala Wahana Tata Nugraha diberikan kepada 61 Pemerintah Kota/Kabupten dan Sertifikat Wahana Tata Nugraha kepada 100 Pemerintah Kota/Kabupaten.

“Penghargaan Wahana Tata Nugraha diberikan kepada Pemda yang mampu menghadirkan inovasi, perencanaan matang, serta implementasi efektif dalam tata kelola transportasi. Penghargaan ini bukan sekedar simbol, melainkan manifestasi dari komitmen kita bersama untuk mewujudkan tata kelola transportasi yang mendukung mobilitas masyarakat, meningkatkan keselamatan, serta mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan,” ujar Menhub.

Menhub mengapresiasi dan berterima kasih kepada para kepala daerah beserta seluruh jajaran, yang telah berupaya mengelola sistem transportasi dengan baik dan selalu mendukung program-program transportasi yang berkelanjutan. Menurut Menhub, keberhasilan yang diraih merupakan buah dari upaya jangka panjang, serta hasil dari sinergi antarsektor dan partisipasi aktif dari masyarakat di masing-masing wilayah.

Kemudian, sejalan dengan upaya untuk meningkatkan kualitas transportasi di tanah air, Menhub juga menekankan pentingnya alokasi sumber daya yang memadai. Dalam konteks ini, Menhub menyampaikan bahwa penting bagi Pemda untuk mengalokasikan paling sedikit 10 persen hasil dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak atas Penggunaan Kendaraan Bermotor, untuk pembangunan atau pemeliharaan jalan, serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

“Kebijakan ini merupakan wujud nyata dari komitmen kita dalam meningkatkan infrastruktur transportasi yang tidak hanya mendukung mobilitas, tetapi juga menjamin keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan,” terang Menhub. [riv/mul/adpim]