Direktur BLF Optimis Menang Gugatan Judicial Review Ibukota Provinsi Kalsel Saat Serahkan Dokumen Ke MK – Balain News
Connect with us

Nasional

Direktur BLF Optimis Menang Gugatan Judicial Review Ibukota Provinsi Kalsel Saat Serahkan Dokumen Ke MK

Published

on

Ketua Forkot Banjarmasin, Direktur Borneo Law Firm dan Ketua Kadin Banjarmasin. Jakarta, Jum'at (22/4). (Foto: Ist)

BalainNews.com, JAKARTA – Jum’at 22 April 2022 Direktur Borneo Law Firm bersama Ketua Forum Kota, Ketua Kadin Banjarmasin resmi menyerahkan kelengkapan Dokumen Hard Copy Asli Permohonan Judicial Review (JR), Surat Kuasa Asli dan 2 Koper Bukti Surat JR.
Yang sebelumnya pada tgl 19 April 2022 sudah mendaftarkan Judicial Review melalui online WEB Simpel MK.

Dengan terdaftarnya secara resmi hari ini 2 Permohonan yaitu Permohonan/Gugatan pengujian Formil Perkara No.52 dan Permohonan pengujian Materill Perkara No.53 terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan yang  Pada Pasal 4 merubah kedudukan Ibu Kota Provinsi berada di Banjarbaru.

Kami optimis menang, semua akan kami buktikan dengan berbagai macam dalil, bukti-bukti serta saksi-saksi fakta yang kuat, JR ini dikabulkan MK dan Kedudukan Ibu Kota Provinsi Kalsel tetap menjadi di Kota Banjarmasin katanya saat mengirimkan rilis melalui pesan whatsapp kepada awak media.

Bahwa alasan kuat JR ini, karena jelas-jelas pada Proses Pembentukan UU Provinsi Kalsel tidak berdasar secara filosofis,sosiologis,yuridis dan historis bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1), Pasal 1 ayat (2), Pasal  1 ayat (3), Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sangat merugikan hak konstitusional masyarakat Banjarmasin dan  Masyarakat Kalsel pada umumnya.

Bahwa sangat banyak dugaan kejanggalan-kejanggalan, dari awal Rancangan Undang-Undang (RUU) terdiri dari 58 Pasal namun kemudian yanh di sahkan hanya menjadi 8 Pasal yang tidak mengakomodir kebutuhan Kalsel, tidak mengakomodir Kalsel sebagai penyangga Ibu Kota Negara (IKN). Dan pada Pembentukan UU Kalsel tidak sesuai Prosedur dan mekanisme, pembahasan yang sangat cepat, tidak terbuka/tidak transpraran, tidak ada partisipasi publik/ masyarakat.

Bahwa seharusnya berdasarkan Pasal 12 Peraturan Pemerintah  Nomor 78 tahun 2007 Tentang Tata cara pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah.

Ayat (1) Lokasi calon ibukota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7  ditetapkan dengan keputusan gubernur dan keputusan DPRD provinsi untuk ibukota provinsi, dengan keputusan bupati dan keputusan DPRD kabupaten untuk ibukota kabupaten.

(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya untuk satu lokasi ibukota.

(3) Penetapan lokasi ibukota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah adanya kajian daerah terhadap aspek tata ruang, ketersediaan fasilitas, aksesibilitas, kondisi dan letak geografis,
kependudukan, sosial ekonomi, sosial politik dan sosial budaya.

Bahwa didalam naskah akademik RUU sebelumnya tidak ada kajian dan pembahasan khusus pemindahan ibu kota Provinsi Kalsel ke Banjarbaru,
tidak ada rapat paripurna, tidak ada pembahasan, tidak ada persetujuan pembiayaan DPRD Prov Kalsel memutuskan ibukota berpindah, tidak ada Surat Keputusan (SK) Gubernur Kalsel ibukota berpindah, tidak ada  melibatkan dan tidak ada persetujuan/dukungan Bupati dan Walikota DPRD Kab/Kota se Kalsel sesuai dengan Peratutan Pemerintah, dan bertentangan dengan UU 12 tahun 2011 Jo UU 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan serta tidak ada urgensi hal yang mendesak memindah ibukota Propinsi Kalsel, dan kedepan akan berpontesi merugikan masyarakat ,menghambat pertumbuhan ekonomi, karena APBD Kalsel akan di fokuskan membangun sarana prasarana di Banjarbaru, padahal saat ini Kalsel  masih berjibaku dengan pemulihan ekonomi dari covid 19 dan semua kebutuhan pokok serba naik, sehingga masih banyak untuk biaya hal prioritas dan untuk kesejahteraan masyarakat Kalsel.

Bahwa adanya juga dugaan kepentingan oknum-oknum tertentu memindah ibukota ke Banjarbaru, sehingga pembentukan UU Prov Kalsel menciderai dan menghilangkan sejarah banjar sesungguhnya.

Terpisah Ketua Forum Kota Banjarmasin (Syarifuddin Nisfuady), menyampaikan bahwa hal ini merupakan keseriusan untuk mengembalikan ibukota Provinsi Kalimantan Selatan kembali ke Kota Banjarmasin

Selain itu Ketua Kadin Kota Banjarmasin (Muhammad Akbar Utomo Setiawan) menyampaikan bahwa gugatan ini sebagai bentuk nyata perjuangan agar ibukota Provinsi Kalimantan Selatan tetap dibanjarmasin, karena kalau Ibukota provinsi Kalimantan Selatan tetap dibanjarmasin akan membangkitkan perekonomian, usaha-usaha dan UMKM kota banjarmasin, terlebihnya Banjarmasin sebagai contoh, ikon Kalsel.

Terakhir Dr. Muhamad Fazri, SH., MH memohon doa’ restu kepada para habaib, ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan secara khusus masyarakat kota Banjarmasin dan secara umum Kalsel. Untuk mendukung penuh perjuangan ini agar dimenangkan dan dikabulkan pungkasnya. [balain/rivani]

Sebarkan
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Kalsel

Banjarmasin3 hari ago

Idul Adha 1445 H, Paman Birin Dan Acil Odah Serahkan Sapi Kurban Hampir Satu Ton Kepada Pengurus Masjid Raya Sabilal Muhtadin

BalainNews.com, BANJARMASIN – Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor atau Paman Birin didampingi istri Hj Raudatul Jannah atau Acil Odah menyerahkan...

Banjarbaru4 hari ago

Paman Birin Sambut Peserta Bhayangkara Adventure Offroad 4×4, Berikan Hadiah Rp40 Juta

BalainNews.com, BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan H Sahbirin Noor atau Paman Birin menyambut kehadiran peserta Bhayangkara Adventure Offroad 4×4 dalam...

Banjarmasin5 hari ago

Saat Pimpin Biro Perekonomian, Acil Odah Turut Andil Dalam Upaya Pengendalian Inflasi di Banua

BalainNews.com, BANJARMASIN – Ketua TP PKK Provinsi Kalsel Hj Raudatul Jannah S.KM M.Kes atau biasa disapa Acil Odal, punya andil...

Banjarmasin6 hari ago

Serahkan Sertifikat Proper 2022-2023, Paman Birin : Jaminan Untuk Menjaga Lingkungan

BalainNews.com, BANJARMASIN – Gubernur Kalimantan Selatan H Sahbirin Noor atau Paman Birin melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan,...

Banjarmasin1 minggu ago

Peduli Sosial, Bank Kalsel Melalui Pj Bupati Tala Serahkan CSR dan UPZ untuk Masyarakat

BalainNews.com, BANJARMASIN – Sebagai bentuk kepedulian sosial dan berbagi terhadap sesama dan menjelang Hari Raya Idul Adha 1445 H, Bank...

Banjarmasin1 minggu ago

Seminar Nasional & Rapat Kerja FKDK BPDSI Wilayah Tengah, Penguatan BPD Terus Dikronkritkan Melalui Peran Komisaris

BalainNews.com, BANJARMASIN– Kegiatan Forum Komunikasi Dewan Komisaris (FKDK) Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (BPD-SI) Wilayah Tengah hari kedua berlangsung Sabtu...

Banjarmasin1 minggu ago

Bank Kalsel Kenalkan Budaya Kalsel kepada Anggota FKDK BPDSI Wilayah Tengah di Acara Welcome Dinner

BalainNews.com, BANJARMASIN – Acara Welcome Dinner Bersama seluruh Dewan Komisaris dan Komite Dewan Komisaris merupakan salah satu rangkaian agenda yang...

Banjarmasin1 minggu ago

Bank Kalsel Raih Penghargaan Indonesia Best Living Legend Company In Managing Innovation 2024

BalainNews.com, BANJARMASIN – SWA Media Group menggelar program tahunan yang bertajuk “Indonesia Best Living Legend Companies & Brands 2024”. Dalam...

Banjarmasin1 minggu ago

Menkopolhukam dan Paman Birin Sepakat Keterbukaan Informasi Kunci Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel

BalainNews.com, BANJARMASIN – Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor atau Paman Birin yang didampingi Ketua TP PKK Kalsel Hj Raudatul Jannah...

Banjarmasin1 minggu ago

Gandeng Bank Kalsel, Wali Kota Kenalkan ID Card ASN Untuk Transaksi Non-Tunai

BalainNews.com, BANJARMASIN – Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin menggelar apel Senin pagi yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Banjarmasin, H Ibnu...

Populer