Direktorat Intelkam Polda Kalsel Gandeng JMSI Kalsel Sukseskan Pilkada 2024

BalainNews.com, BANJARMASIN – Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Selatan (Kalsel) bagian Direktorat Intelkam Politik menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama para mediay yang tergabung dalam Organisasi JMSI Kalsel, menghadirkan nara sumber Humas Polda Kalsel, Kombes Pol Mochamad Rifai, S.I.K, Ketua KPUD Kalsel, Azhari Fadli, Ketua JMSI Kalsel diwakili Sekjen, SA Lingga, di hotel Summer Jalan Veteran Kota Banjarmasin, Kamis, (9/06/22).

Kegiatan digelar bertemakan “Mengoptimalisasikan peran media dalam mensukseskan pemilu dan pilkada tahun 2024 yang aman dan kondusif di provinsi Kalimantan Selatan”.

“Peran media dalam mewujudkan pemilu dan pilkada tahun 2024 yang aman dan kondusif adalah sangat penting. Media itu harus mengetahui aturan hukumnya yaitu UU Pers, di mana UU menyebutkan media harus berbadan hukum (PT) dan harus mematuhi aturan main,” ujar Kabid Humas Polda Kalsel Kombes Pol Mochamad Rifai, S.I.K.di hadapan para media.

Rifai sapaan akrab Kabid Humas Polda Kalsel ini, juga menyampaikan dalam menanggapi arus informasi di media sosial, adalah dengan pengawasan dari kita sendiri dalam menangkal hoax atau berita bohong.

Sedangkan mengenai tindak lanjut dari laporan masyarakat mengenai tindak pidana pemilu, menurut Rifai, pada tahun 2021 lalu, ada mengalami peningkatan.

Ia menjelaskan pengalamannya sewaktu bertugas di Kabupaten Barito Kuala (Batola), kasus yang sering terjadi adalah black campaign (kampanye hitam), di mana salah satu pihak memainkan propaganda yang negatif terhadap rivalnya.

Ketua KPID Kalsel, Azhari Fadli, mengatakan, media dalam menyambut pemilihan serentak tahun 2024 adalah sebagai juru damai,” katanya.

Media massa mempunyai peran penting untuk menjaga suasana yang aman dan kondusif dalam mengawal demokrasi sampai ke tujuannya,” ujarnya.

Menanggapi opini publik yang sering muncul dalam media sosial, karena sekarang ini masyarakat dengan sangat mudahnya menjadi nitizen journalism (Jurnalisme warga).

“Oleh karenanya bagi para insan jurnalis sudah merupakan tugasnya memerangi hoax dan memberikan informasi yang benar dan akurat, di mana isu atau berita itu selalu diverifikasi dan ini menjadi PR bagi kita semua,” tandasnya.

“Saat ini masyarakat sedang senang mencari informasinya sendiri, ia mencari informasi yang diinginkan ketimbang informasi yang telah diberikan oleh media dan di sini opini publik sudah mendominasi kebutuhan informasi,” imbuhnya.

Sementara Ketua JMSI Kalsel, Milhan Rusli, menyampaikan, media dihadapkan pada dua problema, yaitu kepentingan bisnis untuk keberlangsungan medianya dan di satu sisi ia harus dapat menjaga marwahnya (kehormatannya).

Media, kata Milhan, harus memanfaatkan kesempatan pada saat jelang pilkada itu untuk keberlangsungan medianya, karena saat itu adalah masa panen iklan.

“Kedekatan media dengan kekuasaan atau dengan salah satu tokoh juga sangat mempengaruhi keberadaan media itu, sehingga ia harus berupaya untuk tidak memihak,” ujarnya.

Sekretaris JMSI Kalsel Syamsul Lingga, pada kesempatan itu juga menanggapi mengenai penyalahgunaan profesi wartawan, di mana sekarang banyaknya orang yang menjadi wartawan namun dalam tugasnya banyak juga yang menyalahgunakan profesi tersebut.

“Wartawan itu dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, Ia harus mengetahui kode etik jurnalistik, agar tidak melakukan pelanggaran hukum,” katanya.

Selain itu Mochtar salah satu jurnalis TV Udai mengungkapkan, saat menjelang pilkada beberapa waktu yang lalu, media sering dianggap tidak berimbang karena hanya memuat berita salah satu pihak kandidat saja.

“Padahal ketika media ingin mengkonfirmasi keduanya supaya berimbang, salah satu pihak tidak memanfaatkannya dengan baik, sehingga karena ini timbul kesan yang negatif kepada media,” ungkapnya. (balain/rivani).