Ombudsman Kalsel Lakukan Audiensi tentang Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas Bersama Yayasan Daksa Banua – Balain News
Connect with us

Banjarmasin

Ombudsman Kalsel Lakukan Audiensi tentang Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas Bersama Yayasan Daksa Banua

Published

on

Ombudsman Kalsel melaksanakan kegiatan Audiensi dan Diskusi mengenai Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas Bersama Yayasan Daksa Banua. (Foto : Ist)

BalainNews.com, BANJARMASIN – Bertempat di Aula Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan. Ombudsman Kalsel melaksanakan kegiatan Audiensi dan Diskusi mengenai Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas Bersama Yayasan Daksa Banua, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Kota Banjarmasin. Rabu, (27/7/22)

Hadi Rahman, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan berharap dengan digelarnya Audiensi dan Diskusi yang dijembatani oleh Ombudsman, dapat ditemukan beberapa solusi mengenai kendala-kendala yang selama ini dialami oleh penyandang disabilitas terutama dalam hal mengakses pelayanan publik.

Dilatarbelakangi oleh hasil observasi dan pengalaman empiris yang dirasakan, Wawan, Ketua Yayasan Daksa Banua menyampaikan beberapa poin catatan yang diharapkan dapat menjadi perhatian oleh pemerintah. Pertama, dalam segi kesehatan PMK Nomor 52 tahun 2016 yang kemudian diperbaharui melalui Permenkes nomor 4 tahun 2017 dan Permenkes Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan dirasa masih Diskriminatif terhadap Penyandang Disabilitas kategori Sedang dan Berat. Terkhusus pada Pasal 24 mengenai alat bantu yang dijamin oleh BPJS Kesehatan untuk Penyandang Disabilitas.

Menurut Wawan, alat bantu yang dijaminkan dalam regulasi tersebut masih belum dapat membiayai secara keseluruhan kebutuhan kesehatan penyandang disabilitas, terutama dalam hal penebusan obat-obatan dan peralatan penunjang lain di luar jaminan yang dirasa sangat dibutuhkan oleh penyandang disabilitas. Sehingga, menurutnya perlu ada tindakan perubahan atau revisi terhadap peraturan tersebut. Kedua, dalam hal administrasi kependudukan menurut hasil observasi Yayasan Daksa Banua, perlu diberikan kejelasan dalam KTP bahwa pemilik data merupakan penyandang disabilitas. Hal ini penting agar saat mengakses beberapa fasilitas pelayanan publik, pemberi layanan dapat segera mengetahui bahwa pemilik KTP perlu diberikan layanan khusus.

Selanjutnya, berdasarkan hasil observasi Yayasan Daksa Banua, permasalahan penyandang disabilitas juga banyak terjadi dari aspek sosial. Karena masih banyak penyandang disabilitas yang tidak terdaftar di DTKS, padahal tidak semua penyandang disabilitas masuk dalam kategori masyarakat dengan ekonomi yang cukup. Selain itu penyandang disabilitas yang tidak terdaftar di DTKS juga akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan bantuan kesehatan.

Siti Nuriyani, Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, dalam audiensi ini menanggapi beberapa hal terkait permasalahan sosial yang dialami oleh penyandang disabilitas terutama dalam hal mengakses layanan kesehatan. Pertama, Dinas Sosial Provinsi membuka ruang kepada penyandang disabilitas yang tidak terdaftar di DTKS agar datang langsung ke Dinas Sosial untuk dibantu pendataannya. Selain itu, kedepannya DTKS tidak hanya memuat mengenai data masyarakat tidak mampu, melainkan semua masyarakat akan didata dan dimasukan dalam DTKS. Hal ini tentu saja memerlukan koordinasi dan sinkronisasi data bersama Disdukcapil sebagai pemegang data kependudukan.

Dr. Machli Riyadi, SH, MH, Asisten Bidang Pemerintahan, menyampaikan bahwa Dinas Kesehatan memiliki dana pendamping, yang dapat dipergunakan untuk membantu masyarakat yang kebutuhan kesehatannya tidak ter-cover oleh BPJS Kesehatan, termasuk penyandang disabilitas. Namun dengan pertimbangan bahwa yang bersangkutan memang benar tidak mampu secara ekonomi dibuktikan dengan keterangan yang sah seperti dari Dinas Sosial.

Yoyong Dwi, Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk pada Disdukcapil Kota Banjarmasin menanggapi permasalahan mengenai penambahan keterangan status penyandang disabilitas pada KTP. Secara regulasi, dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Disdukcapil memiliki keseragaman dalam menerbitkan KTP. Sehingga, selama tidak ada regulasi yang menegaskan bahwa keterangan status penyandang disabilitas dapat ditampilkan dalam KTP, Disdukcapil Kota Banjarmasin tidak bisa melaksanakan hal tersebut. Terlebih lagi dalam Pasal 84 Undang-Undang Adminduk Nomor 24 Tahun 2013 menegaskan bahwa salah satu data yang harus dilindungi adalah keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental. Namun, Disdukcapil membuka ruang untuk mendiskusikan kembali mengenai permasalahan tersebut, misal dengan memberikan surat keterangan yang bisa digunakan sebagai lampiran KTP.

Diharapkan sesudah pelaksanaan audiensi ini, pihak pemerintah terkait dapat segera menindaklanjuti terhadap berbagai solusi yang telah disampaikan dalam audiesi bersama Yayasan Daksa Banua. Ombudsman sebagai Lembaga Pengawas Pelayanan Pubik akan terus mendorong terlaksananya perbaikan pelayanan publik dalam segala aspek yang menyangkut akses disabilitas dalam pelayanan publik. [riv/juns]

Sebarkan
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Kalsel

Banjarmasin3 hari ago

Idul Adha 1445 H, Paman Birin Dan Acil Odah Serahkan Sapi Kurban Hampir Satu Ton Kepada Pengurus Masjid Raya Sabilal Muhtadin

BalainNews.com, BANJARMASIN – Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor atau Paman Birin didampingi istri Hj Raudatul Jannah atau Acil Odah menyerahkan...

Banjarbaru4 hari ago

Paman Birin Sambut Peserta Bhayangkara Adventure Offroad 4×4, Berikan Hadiah Rp40 Juta

BalainNews.com, BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan H Sahbirin Noor atau Paman Birin menyambut kehadiran peserta Bhayangkara Adventure Offroad 4×4 dalam...

Banjarmasin5 hari ago

Saat Pimpin Biro Perekonomian, Acil Odah Turut Andil Dalam Upaya Pengendalian Inflasi di Banua

BalainNews.com, BANJARMASIN – Ketua TP PKK Provinsi Kalsel Hj Raudatul Jannah S.KM M.Kes atau biasa disapa Acil Odal, punya andil...

Banjarmasin6 hari ago

Serahkan Sertifikat Proper 2022-2023, Paman Birin : Jaminan Untuk Menjaga Lingkungan

BalainNews.com, BANJARMASIN – Gubernur Kalimantan Selatan H Sahbirin Noor atau Paman Birin melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan,...

Banjarmasin1 minggu ago

Peduli Sosial, Bank Kalsel Melalui Pj Bupati Tala Serahkan CSR dan UPZ untuk Masyarakat

BalainNews.com, BANJARMASIN – Sebagai bentuk kepedulian sosial dan berbagi terhadap sesama dan menjelang Hari Raya Idul Adha 1445 H, Bank...

Banjarmasin1 minggu ago

Seminar Nasional & Rapat Kerja FKDK BPDSI Wilayah Tengah, Penguatan BPD Terus Dikronkritkan Melalui Peran Komisaris

BalainNews.com, BANJARMASIN– Kegiatan Forum Komunikasi Dewan Komisaris (FKDK) Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (BPD-SI) Wilayah Tengah hari kedua berlangsung Sabtu...

Banjarmasin1 minggu ago

Bank Kalsel Kenalkan Budaya Kalsel kepada Anggota FKDK BPDSI Wilayah Tengah di Acara Welcome Dinner

BalainNews.com, BANJARMASIN – Acara Welcome Dinner Bersama seluruh Dewan Komisaris dan Komite Dewan Komisaris merupakan salah satu rangkaian agenda yang...

Banjarmasin1 minggu ago

Bank Kalsel Raih Penghargaan Indonesia Best Living Legend Company In Managing Innovation 2024

BalainNews.com, BANJARMASIN – SWA Media Group menggelar program tahunan yang bertajuk “Indonesia Best Living Legend Companies & Brands 2024”. Dalam...

Banjarmasin1 minggu ago

Menkopolhukam dan Paman Birin Sepakat Keterbukaan Informasi Kunci Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel

BalainNews.com, BANJARMASIN – Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor atau Paman Birin yang didampingi Ketua TP PKK Kalsel Hj Raudatul Jannah...

Banjarmasin1 minggu ago

Gandeng Bank Kalsel, Wali Kota Kenalkan ID Card ASN Untuk Transaksi Non-Tunai

BalainNews.com, BANJARMASIN – Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin menggelar apel Senin pagi yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Banjarmasin, H Ibnu...

Populer