Ombudsman Kalsel Lakukan Audiensi tentang Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas Bersama Yayasan Daksa Banua – Balain News
Connect with us

Banjarmasin

Ombudsman Kalsel Lakukan Audiensi tentang Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas Bersama Yayasan Daksa Banua

Published

on

Ombudsman Kalsel melaksanakan kegiatan Audiensi dan Diskusi mengenai Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas Bersama Yayasan Daksa Banua. (Foto : Ist)

BalainNews.com, BANJARMASIN – Bertempat di Aula Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan. Ombudsman Kalsel melaksanakan kegiatan Audiensi dan Diskusi mengenai Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas Bersama Yayasan Daksa Banua, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Kota Banjarmasin. Rabu, (27/7/22)

Hadi Rahman, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan berharap dengan digelarnya Audiensi dan Diskusi yang dijembatani oleh Ombudsman, dapat ditemukan beberapa solusi mengenai kendala-kendala yang selama ini dialami oleh penyandang disabilitas terutama dalam hal mengakses pelayanan publik.

Dilatarbelakangi oleh hasil observasi dan pengalaman empiris yang dirasakan, Wawan, Ketua Yayasan Daksa Banua menyampaikan beberapa poin catatan yang diharapkan dapat menjadi perhatian oleh pemerintah. Pertama, dalam segi kesehatan PMK Nomor 52 tahun 2016 yang kemudian diperbaharui melalui Permenkes nomor 4 tahun 2017 dan Permenkes Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan dirasa masih Diskriminatif terhadap Penyandang Disabilitas kategori Sedang dan Berat. Terkhusus pada Pasal 24 mengenai alat bantu yang dijamin oleh BPJS Kesehatan untuk Penyandang Disabilitas.

Menurut Wawan, alat bantu yang dijaminkan dalam regulasi tersebut masih belum dapat membiayai secara keseluruhan kebutuhan kesehatan penyandang disabilitas, terutama dalam hal penebusan obat-obatan dan peralatan penunjang lain di luar jaminan yang dirasa sangat dibutuhkan oleh penyandang disabilitas. Sehingga, menurutnya perlu ada tindakan perubahan atau revisi terhadap peraturan tersebut. Kedua, dalam hal administrasi kependudukan menurut hasil observasi Yayasan Daksa Banua, perlu diberikan kejelasan dalam KTP bahwa pemilik data merupakan penyandang disabilitas. Hal ini penting agar saat mengakses beberapa fasilitas pelayanan publik, pemberi layanan dapat segera mengetahui bahwa pemilik KTP perlu diberikan layanan khusus.

Selanjutnya, berdasarkan hasil observasi Yayasan Daksa Banua, permasalahan penyandang disabilitas juga banyak terjadi dari aspek sosial. Karena masih banyak penyandang disabilitas yang tidak terdaftar di DTKS, padahal tidak semua penyandang disabilitas masuk dalam kategori masyarakat dengan ekonomi yang cukup. Selain itu penyandang disabilitas yang tidak terdaftar di DTKS juga akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan bantuan kesehatan.

Siti Nuriyani, Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, dalam audiensi ini menanggapi beberapa hal terkait permasalahan sosial yang dialami oleh penyandang disabilitas terutama dalam hal mengakses layanan kesehatan. Pertama, Dinas Sosial Provinsi membuka ruang kepada penyandang disabilitas yang tidak terdaftar di DTKS agar datang langsung ke Dinas Sosial untuk dibantu pendataannya. Selain itu, kedepannya DTKS tidak hanya memuat mengenai data masyarakat tidak mampu, melainkan semua masyarakat akan didata dan dimasukan dalam DTKS. Hal ini tentu saja memerlukan koordinasi dan sinkronisasi data bersama Disdukcapil sebagai pemegang data kependudukan.

Dr. Machli Riyadi, SH, MH, Asisten Bidang Pemerintahan, menyampaikan bahwa Dinas Kesehatan memiliki dana pendamping, yang dapat dipergunakan untuk membantu masyarakat yang kebutuhan kesehatannya tidak ter-cover oleh BPJS Kesehatan, termasuk penyandang disabilitas. Namun dengan pertimbangan bahwa yang bersangkutan memang benar tidak mampu secara ekonomi dibuktikan dengan keterangan yang sah seperti dari Dinas Sosial.

Yoyong Dwi, Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk pada Disdukcapil Kota Banjarmasin menanggapi permasalahan mengenai penambahan keterangan status penyandang disabilitas pada KTP. Secara regulasi, dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Disdukcapil memiliki keseragaman dalam menerbitkan KTP. Sehingga, selama tidak ada regulasi yang menegaskan bahwa keterangan status penyandang disabilitas dapat ditampilkan dalam KTP, Disdukcapil Kota Banjarmasin tidak bisa melaksanakan hal tersebut. Terlebih lagi dalam Pasal 84 Undang-Undang Adminduk Nomor 24 Tahun 2013 menegaskan bahwa salah satu data yang harus dilindungi adalah keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental. Namun, Disdukcapil membuka ruang untuk mendiskusikan kembali mengenai permasalahan tersebut, misal dengan memberikan surat keterangan yang bisa digunakan sebagai lampiran KTP.

Diharapkan sesudah pelaksanaan audiensi ini, pihak pemerintah terkait dapat segera menindaklanjuti terhadap berbagai solusi yang telah disampaikan dalam audiesi bersama Yayasan Daksa Banua. Ombudsman sebagai Lembaga Pengawas Pelayanan Pubik akan terus mendorong terlaksananya perbaikan pelayanan publik dalam segala aspek yang menyangkut akses disabilitas dalam pelayanan publik. [riv/juns]

Sebarkan
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Kalsel

Banjarmasin6 hari ago

Sambut HUT ke-78 TNI, Korem 101/Antasari Gelar Olahraga Bersama dan Bakti Sosial Kesehatan

BalainNews.com, BANJARMASIN – Olahraga bersama Forkopimda Kalimantan Selatan yang digelar dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-78 Tentara Nasional Indonesia...

Internasional7 hari ago

KTT Perdamaian Dunia HWPL Di Korea Selatan Turut Di Hadiri Ketua SMSI Kalsel

BalainNews.com, KOREA SELATAN – Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perdamaian Dunia untuk membangun strategi multidimensional, digelar 18-22 September 2023, di Incheon Korea...

Banjarmasin7 hari ago

Festival Jukung Hias Semarakkan Hari Jadi Kota Banjarmasin Ke-497

BalainNews.com, BANJARMASIN – Festival Jukung Hias 2023, kata M Noor Fanani, selaku Panitia Pelaksana, kegiatan ini dikenal dengan nama Kemilau...

Banjarmasin1 minggu ago

Tingkatkan Akselerasi Positif, Baznas Kota Banjarmasin Dan Bank Kalsel Lakukan Penandatanganan Kerjasama

BalainNews.com, BANJARMASIN – Dalam upaya memberikan manfaat lebih bagi masyarakat Banua, Bank Kalsel melalui Unit Usaha Syariah (UUS) berkolaborasi dengan sejumlah...

Banjarbaru1 minggu ago

Dukung Kalimantan Penyangga IKN, Kemenkeu Kalsel Gelar Edukasi Pembiayaan Infrastruktur Daerah

BalainNews.com, BANJARBARU – Perwakilan Kementerian Keuangan Satu Kalimantan Selatan (Kemenkeu Satu Kalsel) bersama dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Risiko (DJPPR)...

Kalsel2 minggu ago

Polda Kalsel Gelar Bakti Kesehatan, Adakan Khitanan Massal, Pengobatan Gratis, Bedah Miror dan Penanggulangan Stunting

BalainNews.com, KERTAK HANYAR – Polda Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar kegiatan Bakti Kesehatan Polri yang melibatkan khitanan massal, pengobatan gratis, bedah miror,...

Daerah2 minggu ago

Kabar Gembira, Pemkab HSS Bersama Bank Kalsel Luncurkan Program “Bunga Numasera”

BalainNews.com, BANJARMASIN. 19 September 2023 – Dalam mewujudkan peningkatan ekonomi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), khususnya pengembangan pada Usaha...

Banjarmasin3 minggu ago

Gelar Kompetisi Karya Literasi Sasirangan 2023, BI Kalsel Dorong Generasi Muda Cintai Sasirangan

BalainNews.com, BANJARMASIN – Guna mendorong pengembangan sekaligus mengajak generasi muda untuk mencintai Sasirangan, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kalimantan Selatan...

Banjarmasin3 minggu ago

Dorong Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Selatan, Perwakilan BI Kalsel Selenggarakan Seminar Internasional

BalainNews.com, BANJARMASIN – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kembali menyelenggarakan seminar internasional...

Banjarbaru3 minggu ago

Public Gold Indonesia Hadir Di Banjarbaru, Solusi Mendapatkan Emas Berkualitas

BalainNews.com, BANJARBARU – Public Gold Indonesia yang merupakan perusahaan jual beli emas batangan 24 Karat bersertifikat dan telah beroperasi sejak...

Populer