Realisasi APBN Dan APBD Dan Kegiatan Kementerian/Lembaga

BalainNews.com, BANJARBARU – Realisasi APBN di Kalsel mencapai 63 persen, yang terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga 62 persen dan belanja transfer ke daerah. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kalsel, Sulaimansyah mengakui, memang masih ada kendala, terutama terhadap berbagai perubahan yang terjadi. Yaitu penyesuaian-penyesuaian anggaran, sehingga memakan waktu dan menyita daripada anggaran-anggaran yang seharusnya dieksekusi oleh Kementerian/Lembaga.

“Dari sisi transfer ke daerah secara umum sudah sejalan, kecuali DAK (Dana Alokasi Khusus) Fisik masih terkendala, karena memang berbagai pekerjaannya belum secara lancar dilakukan,” ungkap Sulaimansyah, selesai kegiatan Media Breifing Realisasi APBN Regional Kalsel, di Aula DJKN Kalsel di Km. 29,5 Guntung Manggis, Banjarbaru, Jum’at (21/10/2022).

Dalam mengatasi dampak kenaikan subsidi BBM, Pemerintah membuat aturan di PMK 137 untuk mendorong Pemda dalam penanganan dampak inflasi melalui pemanfaatan 2 persen dari belanja wajibnya. Itu sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

“Dari data saya itu sudah mencapai 155, tapi baru anggarannya. Dari setiap bulan kita pantau. Sampai dengan 14 Oktober 2022 itu baru Kabupaten HSU (Hulu Sungai Utara) yang merealisasikan mencapai 5,9 milyar. Saya kira ini Pemda sedang berproses. Mudah-mudahan bisa segera dieksekusi untuk membantu masyarakat yang terdampak inflasi, kenaikan harga-harga akibat kenaikan BBM tadi,” jelas Sulaimansyah.

Sedangkan Kabupaten Tabalong berhasil dalam mengendalikan inflasi. Disebutkan di Tabalong mampu menurunkan dari Mei ke Agustus sebesar 0,50 persen.

“Ini kemudian Pemerintah memberikan dana insentif daerah sebesar 10,68 milyar rupiah. Untuk mendorong. Memberikan dana insentif. Tahap pertama. Tahap kedua nanti akan diukru nanti, yang mulai September sampai Desember. Nanti akan diukur. Siapa yang berhasil, akan diberikan dana insentif daerah,” tambah Sulamimansyah.

Sedangkan realisasi APBD di Kalsel, belanja mencapai 54,22 persen dari alokasi 27,7 triliyun rupiah. Hal ini diakui memang masih cukup jauh, sisa 3 bulan. Tapi diyakini upaya ekstra ordinary yang dilakukan oleh Pemda untuk mengejar ketertinggalan.

Selama 3 bulan ini memang harus digenjot realisasinya. Disebutkan, mungkin pada dasarnya pekerjaannya sudah selesai, hanya tinggal proses penagihan.

“Biasanya ini kecenderungannya rekanan ini membayarnya dicicil. Dia menunggu 100 persen baru dibayar. 100 persen itu rata-rata ada di November dan Desember. Jadi baru dibayar di bulan itu. Sehingga akan meningkat cukup drastis,” ungkap Sulaimansyah, sembari menyebutkan hal ini karena pekerjaan cukup terlambat. Harusnya pekerjaan di awal. Sehingga kalau jatuhnya 6 bulan, kalau dilaksanakan bulan Februari, maka Juli sudah bisa diselesaikan.***[riv/juns].