TAP2D dan Jejak Kepemimpinan Lisa: Format Baru Pemerintahan Rasional di Banjarbaru

BalainNews.com, BANJARBARU – Pemerintahan yang modern ditandai oleh kemampuannya tidak hanya menjalankan fungsi administrasi, tetapi juga mengolah pengetahuan, menyusun analisis kebijakan, serta membangun sistem pengambilan keputusan berbasis data dan pertimbangan strategis. Pemerintah Kota Banjarbaru di bawah kepemimpinan Wali Kota Hj. Erna Lisa Halaby mulai menunjukkan arah ke sana.

Langkah progresif tersebut diwujudkan dengan diterbitkannya Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tenaga Ahli Percepatan Pembangunan Daerah (TAP2D). Sebuah inisiatif kelembagaan yang patut diapresiasi karena menandai keseriusan Pemerintah Kota dalam membangun governance yang lebih berbasis bukti (evidence-based policy), dan bukan semata routine-based bureaucracy.

TAP2D: Format Baru Kepemimpinan Pemerintahan

Dalam konteks teori administrasi publik modern, TAP2D mencerminkan prinsip adaptive governance—di mana negara lokal perlu memiliki think tank internal yang dapat merespons dinamika sosial secara lebih reflektif, independen, dan lintas sektoral.

TAP2D bukan sekadar tambahan struktur, tetapi merupakan strategi memperkuat dimensi pemikiran dalam birokrasi. Fungsi mereka adalah memberi masukan alternatif, memajukan evaluasi kebijakan, serta menjadi “sumber kedua” bagi kepala daerah dalam menyusun prioritas pembangunan.

Melalui TAP2D, Wali Kota Lisa menunjukkan kesadaran bahwa birokrasi tidak cukup hanya dengan loyalitas struktural. Dibutuhkan pula kapasitas strategis untuk menjembatani antara realitas lapangan dan instrumen kebijakan.

Dari Gugatan ke Gugus Strategi: Memaknai Loyalitas Intelektual

Yang menarik, TAP2D ini kemungkinan besar dibentuk berdasarkan kepercayaan yang terbangun selama perjalanan politik Lisa, terutama pasca Pilkada 2020 dan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Jika menilik nama-nama yang diduga kuat atau diprediksi menjadi bagian dari TAP2D, tampak kombinasi antara loyalitas intelektual

Jika menilik nama-nama yang diduga kuat atau diprediksi menjadi bagian dari TAP2D karena peran strategisnya di balik layar, maka setidaknya terdapat tiga sosok yang layak disebut:

1. Azhar “Aldo” Ridhanie, mantan Ketua Bawaslu Kalsel dan pengacara muda yang berperan penting dalam mendampingi Lisa menghadapi gugatan hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi. Ia tidak hanya mengawal aspek hukum, tetapi membentuk narasi legalitas yang kuat, berbasiskan prinsip keadilan pemilu.

2. H. Wahyuddin (Ujud), pensiunan birokrat senior Pemerintah Kota Banjarbaru, yang sudah mendampingi Lisa jauh sebelum pencalonan. Ia dikenal luas di kalangan ASN sebagai figur strategis yang memahami seluk-beluk sistem pemerintahan daerah. Loyalitasnya tak hanya emosional, tetapi teknokratis—karena ia menjaga Lisa tetap berada dalam koridor pemerintahan yang akuntabel.

3. Prof. Husaini, akademisi yang tulisan-tulisannya banyak dijadikan rujukan pemilih rasional dalam membentuk opini publik pro-Lisa. Peran Prof Husaini tidak berada dalam logika kampanye konvensional, tetapi lebih pada pembangunan legitimasi intelektual. Karya-karyanya menyumbang narasi kebijakan yang kontekstual dan bernas.

Jika TAP2D nanti benar diisi oleh figur-figur semacam ini, maka itu mencerminkan bentuk ideal dari konsultan pemerintahan yang tidak hanya punya kompetensi substantif, tetapi juga ikatan moral terhadap keberhasilan kepala daerah.

Kepemimpinan yang Menginisiasi Dialog, Bukan Instruksi

Pembentukan TAP2D juga menandai pergeseran gaya kepemimpinan Lisa. Dari yang sebelumnya harus membuktikan legitimasi elektoral, kini ia memfokuskan diri pada membangun legitimasi kinerja. Alih-alih instruktif, Lisa kini mendorong partisipasi intelektual dalam pengambilan kebijakan.

Kegiatan seperti Kemah Wisata 2025, upaya meredam gejolak harga gas melon, serta konsistensinya membangun platform komunikasi publik, merupakan indikasi bahwa Lisa tidak memimpin sendirian. Ia membentuk ekosistem berpikir, dan TAP2D adalah bagian dari desain itu.

Menuju Pemerintahan Daerah Berbasis Pengetahuan

Tentu TAP2D masih harus diuji efektivitasnya. Tapi niat membangun instrumen pemikiran dalam pemerintahan daerah adalah langkah yang jarang dilakukan kepala daerah lain, terutama yang masih dalam periode awal kepemimpinan.

Menuju Pemerintahan Daerah Berbasis Pengetahuan

Kita patut memberi apresiasi. Dalam situasi ketika banyak kepala daerah masih berkutat dengan pencitraan media sosial, Wali Kota Lisa justru memilih membentuk policy advisory body yang strukturnya mungkin tidak populer, namun sangat dibutuhkan.

Jika dikawal dengan transparansi dan akuntabilitas, TAP2D bisa menjadi best practice bagi kota-kota lain di Kalimantan Selatan. Bahkan menjadi role model nasional, bahwa pengambilan keputusan di daerah bisa bersandar pada pemikiran strategis, bukan hanya kekuasaan administratif. Dengan format seperti ini, Banjarbaru tak hanya bergerak. Ia berpikir. Dan itulah bentuk tertinggi dari kemajuan. [riv]

Oleh: M. Sulthon, SH,MM