Mustafa Silalahi: Di Era Banjir Informasi, Jurnalisme Bernurani Jadi Benteng Terakhir Demokrasi

BalainNews.com, BALI – Di tengah derasnya arus informasi di era digital, peran media massa kembali ditegaskan sebagai garda depan penopang demokrasi. Dalam forum Media Gathering Bank Kalsel 2025 yang mengusung tema “Media sebagai Katalis Demokrasi: Penangkal Disinformasi dan Penjaga Transparansi”, wartawan senior Mustafa Silalahi menekankan bahwa media bukan sekadar penyampai berita, melainkan pilar penegak akal sehat publik.

Menurut data Dewan Pers 2024, terdapat 1.800 media massa terverifikasi, terdiri atas 1.015 media siber, 442 media cetak, 377 stasiun televisi, dan 18 radio. Namun, dari total itu, ekosistem media di Indonesia masih dihadapkan pada tantangan besar—yakni disrupsi akibat ledakan informasi dari media sosial.

“Secara keseluruhan, Indonesia kini memiliki lebih dari 51 ribu media massa, rata-rata 100 media di setiap kabupaten/kota. Namun, jumlah yang banyak tak selalu sebanding dengan kualitas dan kepercayaan publik,” ungkap Mustafa.

Media Massa Dihantam Disrupsi Sosial Media

Fakta menunjukkan, pasca booming internet, popularitas media sosial melesat tajam. Survei We Are Social 2025 mencatat, terdapat 143 juta akun aktif media sosial di Indonesia—setara 50,2 persen dari total penduduk. Kondisi ini mengubah pola konsumsi informasi masyarakat secara masif.

Fenomena tersebut, menurut Mustafa, menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi, media sosial mempercepat arus informasi. Namun di sisi lain, ia melahirkan efek negatif yang tak bisa diabaikan:

1. Informasi palsu menyebar masif.

2. Masyarakat semakin terbelah oleh polarisasi opini.

3. Premanisme digital dan kriminalisasi di ruang maya meningkat.

4. Diskursus kritis menurun, bahkan banyak yang mudah menghakimi tanpa dasar ilmiah.

“Era media sosial adalah era di mana setiap orang bisa menjadi penyampai kabar, tapi tidak semua mampu menjadi penjaga kebenaran,” ujarnya menegaskan.

Kembali pada Jurnalisme Berkualitas

Di tengah hiruk-pikuk kabar palsu dan perang opini di jagat digital, jurnalisme yang beretika dan berbasis fakta menjadi jawaban paling relevan. Mustafa menilai, jurnalisme berkualitas bukan hanya soal kecepatan, tetapi tentang akurat, berimbang, dan bernurani.

Ia menegaskan, media harus kembali pada khitahnya: Patuh terhadap kode etik jurnalistik, menerapkan prinsip cover both sides dan menolak berita sensasional.

Menjaga akurasi dan keberimbangan, tidak terjebak pada klik semata. Menghasilkan karya mendalam; baik feature, in-depth reporting, maupun liputan investigasi yang menegakkan fakta di atas opini.

Berinovasi terus-menerus, agar relevan di tengah perubahan teknologi dan perilaku pembaca.

“Jurnalisme yang berintegritas adalah cahaya di tengah kabut disinformasi. Ia menjadi penuntun agar publik tak tersesat di simpang informasi palsu,” tutup Mustafa. [adv/riv]