BalainNews.com, SURABAYA – Bank Kalsel kembali memperkuat sinergi dengan insan pers melalui kegiatan Media Gathering Bank Kalsel 2026 yang berlangsung pada 2–4 September 2026 di Platinum Hotel, Surabaya.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya Bank Kalsel melanjutkan komunikasi dan sinergi yang telah dibangun bersama media, sekaligus merespons dinamika industri pers di tengah perkembangan teknologi digital dan munculnya fenomena homeless media.

Direktur Operasional Bank Kalsel, Iwan, mengatakan media gathering merupakan kelanjutan dari program sebelumnya yang bertujuan memperkuat hubungan dan sinergi antara Bank Kalsel dengan media.

“Bank Kalsel perlu terus membangun dan memperkuat sinergi dengan teman-teman media. Kami memandang media sebagai partner strategis Bank Kalsel,” ujar Iwan.

Menurutnya, sinergi tersebut penting untuk memastikan berbagai program dan kegiatan Bank Kalsel dapat tersampaikan secara baik kepada masyarakat. Informasi mengenai program kerja perusahaan, kata dia, diharapkan dapat berjalan selaras dengan arah pembangunan daerah sehingga keberadaan Bank Kalsel dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi pembangunan serta masyarakat Kalimantan Selatan.

Sementara itu, Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Bank Kalsel, Firmansyah, menyoroti tantangan yang dihadapi dunia jurnalistik seiring berkembangnya ekosistem media digital, termasuk kemunculan homeless media.

Menurut Firmansyah, kegiatan media gathering juga menjadi ruang untuk memperluas pengetahuan dan wawasan insan media dalam memahami perubahan yang terjadi di dunia jurnalistik.

“Salah satu tantangan yang cukup besar adalah munculnya homeless media. Karena itu, teman-teman yang berada di media konvensional perlu menyikapi perkembangan ini secara bijak dan menjadikannya sebagai bagian dari dinamika serta tolok ukur perkembangan dunia jurnalisme,” katanya.

Firmansyah berpandangan, perkembangan homeless media tidak semata-mata harus dilihat sebagai sesuatu yang berdiri sendiri atau sebagai kompetitor media konvensional. Fenomena tersebut, menurutnya, dapat menjadi momentum bagi media konvensional untuk melakukan evaluasi dan transformasi mengikuti perkembangan teknologi.

Ia menilai diperlukan pola atau aturan yang dapat mendorong terciptanya sinergi antara media konvensional dan homeless media, sehingga perkembangan ekosistem informasi tetap berjalan secara sehat dan terarah.

“Media konvensional perlu terus meningkatkan perannya dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi serta ekosistem media yang semakin beragam,” jelasnya.

Transformasi menuju media multi-platform, lanjut Firman, menjadi bagian dari kebutuhan media di tengah perubahan perilaku masyarakat dalam memperoleh informasi. Namun, transformasi tersebut dinilai harus tetap berpijak pada kredibilitas dan prinsip-prinsip jurnalistik.

Karena itu, ia berharap ke depan terdapat aturan yang mampu menertibkan sekaligus mengarahkan perkembangan ekosistem media, tanpa menghambat inovasi dan proses adaptasi industri pers.

“Media konvensional tidak perlu terburu-buru dalam menyikapi perubahan, tetapi harus mampu bertransformasi secara tepat menjadi media multi-platform, tanpa kehilangan kredibilitas dan nilai-nilai jurnalistik,” pungkasnya.

Melalui Media Gathering Bank Kalsel 2026, komunikasi antara perbankan dan media diharapkan tidak berhenti pada hubungan publikasi semata. Sinergi tersebut juga menjadi ruang dialog untuk memahami perubahan ekosistem informasi, memperkuat literasi media, serta mendorong hadirnya jurnalisme yang tetap kredibel di tengah percepatan teknologi digital. [adv/riv]

BalainNews.com, SURABAYA — Perkembangan kecerdasan buatan (AI) dan kemunculan homeless media mengubah lanskap produksi serta distribusi informasi. Di tengah perubahan tersebut, kemampuan verifikasi, akses terhadap sumber, pengetahuan lokal, dan kepercayaan publik dinilai tetap menjadi fondasi utama jurnalisme.

Hal itu mengemuka dalam materi bertajuk “Homeless Media dan Era AI untuk Bank Kalsel” yang disampaikan Mitra Tarigan, redaktur Tempo.co sekaligus Trainer AI for Journalism 2026, dalam kegiatan Media Gathering 2026 di Surabaya, Kamis (3/9/2026).

Perubahan ekosistem informasi terlihat dari pola distribusi berita yang tidak lagi sepenuhnya bergantung pada portal media dan jaringan redaksi. Informasi kini dapat muncul dari berbagai platform, seperti Instagram, TikTok, video warga, maupun unggahan media sosial, kemudian menyebar luas melalui mekanisme algoritma.

Kondisi tersebut turut melahirkan homeless media, yakni media berbasis platform digital yang tidak selalu memiliki struktur dan organisasi redaksi sebagaimana media konvensional.

Model ini memiliki sejumlah keunggulan, antara lain kecepatan produksi, biaya operasional yang relatif rendah, jangkauan audiens yang luas, fleksibilitas dalam mengemas konten, serta peluang monetisasi melalui kerja sama merek, afiliasi, dan sponsorship.

Namun, kecepatan distribusi informasi tidak serta-merta identik dengan kerja jurnalistik.

Homeless Media Bisa Menjadi Radar Wartawan

Homeless media tidak selalu harus ditempatkan sebagai pesaing media konvensional. Konten yang mereka hasilkan dapat menjadi sumber informasi awal bagi wartawan, terutama ketika berada di lokasi sebuah peristiwa.

Video warga, unggahan saksi mata, maupun isu yang ramai diperbincangkan di media sosial dapat menjadi petunjuk awal bagi wartawan untuk melakukan penelusuran lebih lanjut.

Perbedaannya terletak pada tahapan setelah informasi awal tersebut diperoleh.

Dalam materi tersebut ditegaskan bahwa konten dapat berhenti pada publikasi, sedangkan kerja jurnalistik menuntut proses lanjutan berupa verifikasi, konfirmasi, pemberian konteks, dan pertanggungjawaban kepada publik.

Dengan demikian, kecepatan bukan satu-satunya ukuran kualitas berita. Akurasi informasi, keberimbangan, relevansi, konteks, serta kepentingan publik tetap menjadi bagian penting dalam proses jurnalistik.

AI Mempercepat Kerja, Bukan Mengambil Alih Peran Jurnalis

Pemanfaatan AI di ruang redaksi memberikan peluang untuk meningkatkan efisiensi kerja. Teknologi tersebut dapat membantu proses transkripsi, penerjemahan, peringkasan, penyusunan draf awal, pembuatan alternatif judul, pengolahan data rutin, serta penandaan atau analisis awal terhadap materi visual.

Namun, penggunaan AI juga memiliki keterbatasan.

Investigasi lapangan, wawancara dengan sumber utama, verifikasi informasi kompleks, pemahaman terhadap konteks sosial dan budaya, penentuan nilai berita, pengambilan keputusan etis, serta pembangunan hubungan dengan narasumber tetap membutuhkan penilaian manusia.

Karena itu, AI lebih tepat ditempatkan sebagai alat bantu kerja jurnalistik, bukan sebagai pengganti wartawan.

Jurnalis tetap bertanggung jawab memeriksa keluaran AI, memastikan fakta, mengantisipasi kesalahan, dan menentukan keputusan editorial sebelum informasi dipublikasikan.

Risiko AI Memerlukan Tata Kelola

Penggunaan AI tanpa pedoman yang jelas juga membawa sejumlah risiko, antara lain hallucination atau informasi yang dihasilkan AI tetapi tidak sesuai fakta, fake citation, bias, deepfake, serta potensi persoalan hak cipta.

Materi tersebut juga mengutip data Thomson Reuters Foundation yang menyebutkan bahwa delapan dari 10 redaksi di Global South belum memiliki kebijakan mengenai penggunaan AI.

Ketiadaan kebijakan dapat membuka ruang bagi penggunaan AI secara tidak transparan serta meningkatkan risiko kesalahan jurnalistik, hukum, dan etika.

Karena itu, tata kelola dan transparansi penggunaan AI menjadi bagian penting dalam transformasi media.

Penggunaan AI untuk membantu pekerjaan internal perlu tetap berada dalam kendali dan tanggung jawab jurnalis. Sementara penggunaan materi sintetis, seperti foto, video, atau suara yang dihasilkan AI, membutuhkan perhatian lebih terhadap keterbukaan informasi kepada publik agar tidak menimbulkan kesan bahwa materi tersebut merupakan dokumentasi faktual.

Pengetahuan Lokal Jadi Keunggulan Media Daerah

Perkembangan AI juga menghadirkan tantangan sekaligus peluang bagi media daerah.

Salah satu modal yang sulit direplikasi mesin adalah pengetahuan lokal yang diperoleh melalui pengalaman, interaksi, dan jaringan di suatu wilayah.

Pemahaman terhadap karakter masyarakat, sejarah persoalan, kondisi geografis, jaringan narasumber, serta dinamika sosial setempat dapat menjadi nilai tambah bagi media daerah.

Karena itu, pemberitaan tidak cukup hanya mengejar algoritma mesin pencari. Informasi harus terlebih dahulu memiliki nilai dan manfaat bagi masyarakat.

Dalam pendekatan Generative Engine Optimization (GEO), kualitas informasi antara lain ditopang otoritas sumber, konteks, kejelasan, orisinalitas, struktur informasi, bukti, dan sitasi.

Sebuah berita mengenai suatu peristiwa, misalnya, tidak cukup hanya menjelaskan apa yang terjadi. Pemberitaan idealnya juga memberikan informasi mengenai lokasi, waktu, kronologi, data pendukung, pihak terdampak, keterangan pihak berwenang, serta informasi relevan lainnya yang dapat membantu publik memahami persoalan secara utuh.

Verifikasi Menjadi Benteng Jurnalisme

Di tengah banjir informasi dan kemampuan AI memproduksi konten dalam waktu singkat, verifikasi menjadi salah satu pembeda utama antara konten dan kerja jurnalistik.

Jurnalis dituntut melakukan pemeriksaan silang atau triangulasi melalui lebih dari satu sumber maupun metode. Informasi dari media sosial, misalnya, dapat diperiksa melalui wawancara, dokumen resmi, data lapangan, dan jejak digital yang relevan.

Selain literasi AI dan data, jurnalis membutuhkan editorial judgment, yakni kemampuan menentukan informasi yang memiliki nilai berita dan kepentingan publik.

Sebab, sesuatu yang viral belum tentu penting bagi publik. Sebaliknya, persoalan yang penting bagi masyarakat belum tentu langsung menjadi viral.

Dalam konteks tersebut, kemampuan memahami fakta, memberikan konteks, menjaga independensi, menerapkan etika, dan mempertimbangkan kepentingan publik tetap menjadi bagian yang tidak dapat dilepaskan dari profesi wartawan.

Perkembangan AI pada akhirnya tidak otomatis menghilangkan nilai jurnalisme. Justru ketika produksi konten semakin mudah dan murah, nilai tambah jurnalistik semakin bergeser pada hal-hal yang sulit diotomatisasi: informasi orisinal, pengetahuan lokal, akses, verifikasi, konteks, dan kepercayaan.

Di tengah situasi ketika hampir setiap orang dapat memproduksi dan menyebarkan informasi, tantangan wartawan bukan semata menjadi pihak yang paling cepat mengunggah berita.

Wartawan dituntut menjadi pihak yang paling dapat dipercaya karena setiap informasi yang disampaikan kepada publik telah melalui proses verifikasi dan dapat dipertanggungjawabkan. [adv/riv]

BalainNews.com, SURABAYA – Bank Kalsel resmi menyandang status sebagai bank devisa sejak 22 Juni 2026. Perubahan status tersebut menjadi langkah strategis perseroan dalam memperluas layanan perbankan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan transaksi valuta asing serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha yang berkaitan dengan transaksi internasional.

Informasi tersebut disampaikan Direktur Operasional Bank Kalsel Iwan saat membacakan amanat Direktur Utama Bank Kalsel dalam Media Gathering Bank Kalsel 2026 di Platinum Hotel Surabaya, Kamis (3/9/2026).

Menurut manajemen, status sebagai bank devisa tidak sekadar menambah jenis layanan perbankan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperkuat peran Bank Kalsel sebagai bank pembangunan daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan.

“Kalimantan Selatan memiliki potensi ekonomi yang besar, termasuk perdagangan dan ekspor,” demikian disampaikan Iwan dalam sambutan tersebut.

Potensi tersebut antara lain berasal dari sektor batu bara, kelapa sawit, produk olahan kayu, serta berbagai komoditas lainnya. Dengan status bank devisa, Bank Kalsel dapat menyediakan layanan transaksi valuta asing sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga masyarakat maupun pelaku usaha memiliki alternatif layanan perbankan untuk kebutuhan transaksi yang berkaitan dengan aktivitas internasional.

Manajemen Bank Kalsel berharap perluasan layanan tersebut dapat meningkatkan kapasitas perseroan dalam melayani kebutuhan transaksi ekonomi masyarakat dan dunia usaha di Kalimantan Selatan, sekaligus mendukung aktivitas perdagangan dan ekspor daerah.

Perkuat Peran di Tengah Transformasi Digital

Media Gathering Bank Kalsel 2026 tidak hanya membahas perkembangan bisnis perseroan. Forum yang mempertemukan manajemen Bank Kalsel dengan insan pers tersebut juga mengangkat perkembangan ekosistem media di tengah pesatnya kemajuan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).

Manajemen Bank Kalsel menilai perkembangan AI telah membawa perubahan terhadap pola produksi, distribusi, hingga konsumsi informasi. Kondisi tersebut dinilai memiliki keterkaitan erat dengan industri perbankan yang sangat bergantung pada kepercayaan dan reputasi publik.

Dalam sambutan yang dibacakan Iwan, manajemen menekankan bahwa perkembangan teknologi harus tetap diiringi dengan penerapan prinsip jurnalistik, terutama dalam memastikan informasi yang disampaikan kepada publik memiliki dasar yang jelas.

“Kecepatan memang penting, tetapi kecepatan tidak boleh mengalahkan akurasi,” demikian pesan yang disampaikan dalam sambutan tersebut.

Menurut manajemen, sejumlah prinsip seperti akurasi, kredibilitas, verifikasi, keberimbangan, dan tanggung jawab kepada publik tetap menjadi bagian penting dalam ekosistem informasi.

Kehadiran AI dinilai tidak serta-merta menggantikan peran media profesional. Justru, kemampuan wartawan dan media dalam melakukan verifikasi, konfirmasi, serta menghadirkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan menjadi semakin penting ketika masyarakat menghadapi arus informasi yang semakin cepat.

Media dan Perbankan Sama-Sama Bertumpu pada Kepercayaan

Bank Kalsel juga menyampaikan apresiasi kepada insan pers atas kontribusinya dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Bagi industri perbankan, keberadaan media dinilai memiliki arti penting karena informasi yang beredar di ruang publik dapat berkaitan langsung dengan persepsi dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan.

Karena itu, komunikasi yang terbuka antara Bank Kalsel dan media diharapkan dapat menciptakan ruang pertukaran informasi yang konstruktif. Informasi mengenai kinerja, kebijakan, maupun perkembangan perseroan diharapkan dapat disampaikan kepada publik secara proporsional, akurat, dan berimbang.

Media Gathering Bank Kalsel 2026 sekaligus menjadi momentum memperkuat hubungan antara perseroan dan insan pers. Selain membahas perkembangan Bank Kalsel, forum tersebut menjadi ruang dialog mengenai tantangan industri media dalam menghadapi perubahan teknologi dan pola konsumsi informasi masyarakat.

Dengan status baru sebagai bank devisa dan di tengah transformasi digital yang terus berkembang, Bank Kalsel menegaskan komitmennya untuk memperluas layanan sekaligus menjaga komunikasi dengan publik. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat peran Bank Kalsel dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah serta mempertahankan kepercayaan masyarakat sebagai salah satu fondasi utama industri perbankan. [adv/riv]

BalainNews.com, BANJARBARU – PT Angkasa Pura Indonesia (Persero) hadirkan layanan khusus untuk _top-up_ kartu elektronik di Bandara Internasional Syamsudin Noor.

Sebagai upaya untuk menghadirkan rangkaian perjalanan yang _seamless_ mulai dari pintu gerbang hingga lepas landas, Bandara Internasional Syamsudin Noor menerapkan pembayaran parkir non-tunai dengan menggunakan kartu elektronik di seluruh gerbang masuk dan keluar kendaraan.

“Kita sudah mulai pembayaran non-tunai di Bandara Internasional Syamsudin Noor sejak November 2023 dengan menggunakan kartu elektronik. Selama penerapannya, kami melihat ada kebutuhan para pengguna jasa yang urgent ketika saldo pembayaran kurang atau bahkan kartu hilang, untuk itu kami hadirkan layanan untuk solusi atas kondisi tersebut”, terang General Manager Bandara Internasional Syamsudin Noor, Stephanus Millyas Wardana.

Bekerja sama dengan Bima Trans, layanan yang dapat diakomodir adalah pembelian kartu baru seharga Rp 60.000,00 (termasuk saldo senilai Rp 20.000,00), penyewaan kartu elektronik dengan biaya Rp 20.000,00 (belum termasuk saldo untuk pembayaran tarif parkir), dan top-up dengan biaya Rp 5.000,00/transaksi. Saat ini jenis kartu elektronik yang tersedia adalah e-Money Mandiri, Flazz BCA, Brizzi BRI, dan BNI TapCash.

Seluruh layanan tersebut berlokasi di dua titik, yaitu Toll Gate Utama dan Toll Gate Area Perkantoran untuk kendaraan roda dua maupun roda empat selama 24 jam setiap hari.

“Untuk menggunakan layanan ini, para pengguna jasa cukup menyampaikan kebutuhannya ke petugas yang _standby_ di toll gate, Kami harap dengan hadirnya layanan ini akan semakin memudahkan dan mempercepat proses tap in dan tap out pembayaran parkir kendaraan di Bandara Internasional Syamsudin Noor serta sejalan dengan kebijakan cashless government yang diterapkan oleh pemerintah”, tutup Millyas. [riv/va]

BalainNews.com, BANJARMASIN – Dalam rangka Bank Kalsel berterima kasih dan memberikan apresiasi terhadap fungsi kontrol sosial yang dijalankan dan memandang setiap masukan sebagai bagian dari penguatan tata kelola. Namun agar informasi yang berkembang di ruang publik tidak menimbulkan kesimpulan yang belum sepenuhnya berdasarkan fakta, Bank Kalsel memandang perlu menyampaikan penjelasan berikut.

1. Bank Kalsel Tidak Menutup Diri, Namun Terikat Ketentuan Kerahasiaan Bank

Sebagai lembaga jasa keuangan, Bank Kalsel terikat ketentuan mengenai rahasia bank, pelindungan data pribadi, serta ketentuan perbankan lainnya. Terhadap regulator, auditor, dan aparat penegak hukum
yang memiliki kewenangan, mekanisme penyampaian informasi telah diatur secara jelas dan Bank Kalsel bersikap kooperatif sepenuhnya.

2. Penyebutan Angka Rp600 Miliar dan Dugaan atas Kelebihan Rp6 Miliar

Setiap nominal dalam aktivitas perbankan memiliki klasifikasi yang berbeda dan tidak dapat dipertukarkan, antara lain: target penyaluran, plafon fasilitas, baki debet (outstanding), realisasi pencairan, akumulasi transaksi selama satu periode, atau komponen transaksi lainnya. Angka target penyaluran adalah rencana bisnis, oleh karena itu penyebutan suatu nominal secara berdiri sendiri tidak dapat serta-merta diartikan sebagai kerugian Bank, kerugian keuangan negara, maupun transaksi yang menyimpang.

Terkait penyebutan nilai sekitar Rp600 miliar, Bank Kalsel perlu meluruskan bahwa nilai tersebut Adalah merupakan Target yang ditetapkan antara Bank Kalsel dan PT.BAP sebagaimana tercantum dalam
Perjanjian Kerjasama. Dalam pelaksanaannya, setiap pemberian fasilitas kredit tetap melalui mekanisme persetujuan, pencairan, pencatatan, pengendalian, pemantauan, rekonsiliasi, serta pelaporan sesuai ketentuan internal Bank dan regulasi perbankan yang berlaku.

Menanggapi informasi yang menyebut adanya dugaan selisih transaksi atau kelebihan pembayaran sekitar Rp6 miliar, Bank Kalsel menegaskan bahwa berdasarkan dokumen, pencatatan, mekanisme transaksi serta ketentuan dalam perjanjian kerja sama, tidak terdapat kelebihan maupun kekurangan
pembayaran sebagaimana yang disebutkan dalam pemberitaan, Apabila terdapat perbedaan atau selisih perhitungan, maka hal tersebut telah dilaksanakan secara berkala melalui pencocokan dan rekonsiliasi data antara kedua belah pihak pada periode yang bersangkutan, bukan serta-merta disimpulkan sebagai kelebihan pembayaran. Hal ini sejalan dengan Perjanjian yang telah disepakati antara Bank Kalsel dan PT.BAP

3. Kerja Sama dengan Pihak Ketiga Tidak Menghapus Kewajiban Pengendalian Bank

Bank Kalsel menjalankan kegiatan perkreditan berdasarkan prinsip kehati-hatian, tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), penerapan manajemen risiko, serta kepatuhan terhadap ketentuan internal dan peraturan perundang-undangan. Dalam setiap proses pemberian kredit terdapat mekanisme persetujuan, pencatatan, pengendalian, pemantauan, dan pelaporan secara berjenjang sesuai nilai, karakteristik, dan tingkat risiko fasilitas yang diberikan.

Kerja sama dengan pihak ketiga dalam mendukung kegiatan bisnis Bank tidak menghilangkan kewajiban Bank untuk melakukan verifikasi, pengendalian risiko, monitoring, dan evaluasi sesuai kewenangan serta ketentuan yang berlaku. Apabila dalam proses evaluasi ditemukan hal yang memerlukan penyempurnaan, koreksi administratif, atau tindak lanjut lainnya, Bank Kalsel telah memiliki mekanisme pengendalian dan penyelesaian sesuai ketentuan internal dan peraturan perundang-undangan.

Bank Kalsel menghormati mekanisme pengawasan yang dilakukan regulator, auditor, maupun aparat penegak hukum sesuai kewenangannya. Apabila terdapat permintaan klarifikasi ataupun pemeriksaan resmi terkait kegiatan dan transaksi Bank, Bank Kalsel akan bersikap kooperatif serta memberikan data dan dokumen sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bank Kalsel menghargai peran pers sebagai salah satu pilar penting dalam memberikan informasi kepada masyarakat, dan berharap setiap pemberitaan mengenai institusi perbankan — terlebih yang mengandung dugaan pelanggaran hukum — mengedepankan prinsip akurasi, verifikasi, dan keberimbangan. Apabila ditemukan informasi yang tidak sesuai dengan fakta dan dokumen yang dimiliki Bank, Bank Kalsel akan menggunakan mekanisme hak jawab dan/atau hak koreksi secara proporsional sesuai ketentuan yang berlaku.

Bank Kalsel memastikan isu yang berkembang tidak mengurangi komitmen Perseroan dalam menjaga pelayanan kepada nasabah dan masyarakat. Kepercayaan publik merupakan fondasi utama industri perbankan. Karena itu, Bank Kalsel akan terus memperkuat tata kelola, manajemen risiko, kepatuhan, transparansi, serta sistem pengendalian internal dalam setiap aktivitas bisnis. [adv/riv]