Banjarmasin
Perkembangan APBN Dan APBD “Penerimaan Negara Hampir Mencapai Target, Belanja Negara Harus Lebih Di Akselerasi”
BalainNews.com, BANJARMASIN – Kinerja APBN wilayah Kalimantan Selatan sampai dengan 30 September 2023 masih terjaga dengan masih kuatnya pertumbuhan penerimaan dan realisasi belanja. Hal ini ditunjukkan dengan total pendapatan negara yang mencapai Rp17,79 Triliun dari target sebesar Rp17,89 Triliun atau sekitar 99,46% dari target. Pendapatan negara sampai dengan 30 September 2023 ini tumbuh 23,64%.
Realisasi Belanja APBN sampai dengan 30 September 2023 mencapai 21,33 Triliun, terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar 5,61Triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar 15,72 Triliun. Realisasi belanja APBN sampai dengan 30 September 2023 ini tumbuh 16,35%. Kontribusi terbesar dari pendapatan negara tersebut berasal dari penerimaan perpajakan terutama PPN dan PPh. Dibandingkan dengan tahun yang lalu, telah terjadi peningkatan jumlah penerimaan perpajakan yang cukup besar yaitu sebesar 25,34%%. Tiga sektor yang memberikan kontribusi penerimaan perpajakan berasal dari sektor pertambangan dengan kontribusi sebesar 34,8%, kemudian sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 28,3%, dan sektor pengangkutan sebesar 13,3%. Secara kumulatif, seluruh sektor utama tumbuh positif kecuali sektor pertanian, Kehutanan dan Perikanan serta sektor konstruksi. Pertumbuhan tertinggi adalah sektor Pengangkutan dan Pergudangan yang tumbuh 74,10% dibandingkan tahun lalu.
Penerimaan dari Bea dan Cukai sampai dengan 30 September 2023 ini telah mencapai Rp.386,30 Milyar atau sekitar 70,52% dari target yang ditetapkan. Penerimaan ini berasala dari Bea Masuk (BM), Bea Keluar (BK) dan Cukai. Tantangan yang dihadapi terkait penerimaan dari Perdagangan Internasional adalah
turunnya volume ekspor komoditas CPO dan turunannya. Jika dilihat dari posisi Neraca Perdagangan, sampai saat ini masih surplus sebesar US$784,14 juta. Tetapi jika dibandingkan dengan Bulan Agustus 2023, posisi neraca perdagangan ini turun 17,50%. Penurunan Neraca Perdagangan ini disebabkan oleh penurunan ekspor sebesar 11,25% dan kenaikan impor sebesar 50,72%.
Selanjutnya pada sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), realisasi penerimaannya telah mencapai Rp1,33 Triliun, terjadi peningkatan dibandingkan dengan tahun yang lalu sebesar 46,67%.
Realisasi penerimaan BLU menyumbang sebesar Rp377,46 miliar dari total realisasi PNBP atau sebesar 28,27%. Realisasi ini disumbang dari BLU Rumkit Bhayangkara, Universitas Lambung Mangkurat, dan
Poltekkes Banjarmasin. Realisasi PNBP Kekayaan Negara 17,98 Milyar atau 90,39% dari target.
Terkait pengelolaan aset-aset negara, sampai dengan September 2023, Kementerian Keuangan telah mencatat aset negara sebanyak 13.909 NUP dengan total nilai buku sebesar Rp41,45 Triliun. Gedung dan Bangunan mempunyai porsi terbesar sebesar 59%. Untuk aset eks BLBI di Kalimantan Selatan sebanyak 16 aset. Aset eks BLBI ini terdapat potensi penggunaan dan pemanfaatan untuk cost eficiency dan PNBP ataupun pengembalian pembiayaan.
Pada sisi belanja negara, realisasi Belanja
Pemerintah Pusat (BPP) mencapai Rp5,61Triliun atau sekitar 64,02% dari pagu. Porsi realisasi terbesar BPP adalah Belanja Barang 43,29%, belanja pegawai 40,56%, Belanja Modal 15,98% dan Belanja Bansos 0,17%. Tiga besar Kementerian/Lembaga yang kinerja penyerapan tertinggi adalah Kementerian Pertahanan (82,83%), Kementerian Perindustrian (77,89%), dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (76,11%).
Realisasi Belanja Transfer ke Daerah (TKD) sampai dengan 30 September 2023 sebesar 15,72 Triliun atau sebesar 67,56%. Secara keseluruhan, jika dibandingkan dengan tahun lalu, telah terjadi pertumbuhan belanja negara sebesar 22,70%. Khusus untuk realisasi belanja dalam rangka persiapan PEMILU sampai dengan 30 September 2023 ini, untuk KPU sebesar 67,73% dan BAWASLU sebesar 60,76%.
Realisasi Belanja untuk satker dengan kewenangan Dekonsentrasi (DK) sampai 30 September 2023 adalah sebesar 26,96 Milyar atau 58,32% dari pagu. Tiga Satker penerima dana Dekonsentrasi terbesar adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. Kalsel, Dinas Kesehatan Prov. Kalsel, dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kalsel. Sedangkan untuk Belanja dengan kewenangan Tugas Pembantuan (TP) sebesar 60,24 Milyar dari pagu 110,98 Milyar atau 54,28%. Realisasi belanja dengan jenis kewenangan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan perlu segera diakselerasi mengingat periode ini
sudah memasuki periode akhir tahun anggaran 2023.
Penyaluran Subsidi Pupuk untuk wilayah Kalimantan Selatan sampai dengan 30 September 2023 sebesar 41.585,10 ton terdiri dari Pupuk Urea,NPK, dan NPK Kakao. Untuk subsidi listrik di wilayah Kalimantan Selatan telah terealisasi sebesar Rp, 1,21 Triliun. Sedangkan untuk subsidi BBM dan LPG, untuk jenis pertalite sebesar 402.952 Kilo liter, jenis Solar JBT (Jenis BBM Tertentu) sebesar 172.143 Kilo Liter, dan subsidi LPG 3 Kg sebesar 80.961 Metrik Ton.
Progres Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang diberikan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), realisai penjualan unit perumahan s.d. September 2023 telah mencapai 14.394 unit perumahan. Jumlah rumah tangga di Kalimantan Selatan sebanyak 1,12 juta, kepemilikan rumah saat ini mencapai 82,11% atau mengalami backlog kepemilikan rumah sebesar 17,89% atau sebanyak 201.070 rumah.
“Kinerja APBD: Memasuki Triwulan IV 2023, Belanja Daerah Harus Segera di Akselerasi ”
Kinerja APBD Regional Kalimantan Selatan sampai dengan 30 September 2023, untuk realisasi pendapatan daerah mencapai 22,76 Triliun atau sekitar 74,89% dari target. Pendapatan daerah ini terdiri dari Pendapatan asli daerah sebesar 5,25 Triliun, Pendapatan Transfer 17,46 Triliun, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 53,11 Miliar. Sedangkan dari sisi Belanja Daerah, telah terealisasi sebesar 18,53 Triliun atau sekitar 58,56%. Realisasi Belanja Daerah ini terdiri dari Belanja Operasional sebesar 12,36 Triliun, Belanja Modal 2,90 Triliun, Belanja Tak Terduga 24,80 Miliar, dan Belanja Transfer sebesar 3,26 Triliun. Realisasi Belanja Daerah tertinggi pada Kabupaten Hulu Sungai Utara prosentase sebesar 72,79% dan yang paling kecil adalah pada Kabupaten Balangan sebesar 47,81%. Realisasi TKD s.d. 30 September 2023 sebesar 15,72 Triliun atau 67,56% dari pagu. Capaian ini meningkat 19,80% dibandingkan tahun lalu. Dengan rincian Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar 6,21 Triliun, Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 6,01 Triliun, DAK Fisik sebesar 585,14 Miliar, DAK Non Fisik sebesar 1,67 Triliun, Hibah 0,73 Miliar, Dana Desa 1,16 Triliun, dan Intensif Fiskal sebesar 74,05 Miliar. Realisasi TKD terbesar pada Kabupaten Balangan mencapai 77,26% dari pagu. Sedangkan realisasi TKD terendah pada Kabupaten Tanah Bumbu baru sebesar 54% dari pagu.
Khusus untuk realisasi DAK Fisik di Kalimantan Selatan telah terealisasi sebesar 51,14%.
Kabupaen Barito Kuala menempati peringkat pertama penyaluran DAK Fisik berdasarkan persentase realisasi dari pagu dan Rencana Kegiatan (RK) di lingkup Pemda Kalimantan Selatan. Untuk realisasi Dana Desa, sampai dengan 30 September 2023 ini Kabupaten Barito Kuala juga menempati peringkat pertama realisasi Dana Desa dengan persentase sebesar 85,16%. Kalimantan Selatan menempati peringkat ke-8 penyaluran Dana Desa se-Indonesia
Isu Strategis
“Penyaluran KUR dan UMi di Kalimantan Selatan” KUR telah disalurkan kepada 62.753 debitur dengan nilai sebesar Rp3,63 Triliun. Penyaluran KUR pada Kota Banjarmasin mengalami peningkatan sebesar 16,37% dibandingkan tahun lalu. Penyalauran KUR di Kalimantan Selatan didominasi oleh sektor perdagangan (46,24%) yaitu sebesar Rp 1,68 Triliun
kepada 51.880 debitur. Penyaluran UMi s.d 30 September 2023 mencapai Rp51,67 Miliar kepada 12.621 debitur. Penyaluran UMi s.d. 30 September 2023 mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun lalu dengan persentase peningkatan sebesar 34,68% sedangkan jumlah debitur mengalami peningkatan 27,61% (yoy).
“ Upaya Mengatasi Ketimpangan Fiskal Daerah” Berdasarkan hasil analisis terkait ketimpangan horizontal antar daerah di Kalimantan Selatan dapat diperoleh gambaran bahwa penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) kepada pemerintah daerah di Kalimantan Selatan berperan menurunkan ketimpangan fiskal horizontal di Kalimantan Selatan. Analisis tersebut menggunakan metode pengukuran Indeks Theil. Hasil analisis menyatakan bahwa indeks ketimpangan horizontal dengan adanya penyaluran DAU kepada daerah mendekati nilai O (Nol) yang berarti bahwa tingkat ketimpangan horizontal menurun setelah mendapat DAU.
Dalam upaya penurunan ketimpangan fiskal dapat dilakukan melalui Pembiayaan Utang Daerah, Pengelolaan Dana Abadi Daerah, dan Penguatan Sinergi pendanaan antar APBN dan APBD. Dari hasil disksusi dengan beberapa pemerintah daerah diketahui bahwa belum seluruh pemda memanfaatkan pembiayaan utang daerah dan belum melakukan pembentukan dan pengelolaan dana abadi daerah, serta memanfaatkan sinergi pendanaan antra APBN dan APBD.
“ Policy Respon”
Rekomendasi untuk Pemerintah Pusat
1. Sosialisasi manfaat creative and sustainable financing ke Pemda Pemerintah Pusat perlu memberikan pemahaman ke Pemda baik eksekutif maupun legislatif mengenai manfaat creative and sustainable financing sekaligus kebijakan akuntansinya.
2. Fasilitasi Instrumen dan Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Daerah
Pemerintah Pusat perlu memfasilitasi Pemda dalam hal skema pembiayaan melalui instrumeninstrumen keuangan dan mekanisme restrukturisasi pembiayaan yang menarik misal dengan mekanisme.
3. Piloting Project pembentukan dan pengelolaan Dana Abadi Daerah Pemerintah Pusat perlu menunjuk daerah-daerah sebagai pilot project pembentukan dan pengelolaan Dana Abadi Daerah.
Rekomendasi untuk Pemerintah Pusat
1. Meningkatkan quality of spending belanja pemerintah di daerah. Pemerintah Daerah perlu mengakselerasi pelaksanaan kegiatan dan belanja khususnya belanja modal dengan melaksanakan kontrak pra DIPA melalui mekanisme lelang dini (sebelum TA berjalan). Dalam pelaksanaannya, perlu disusun target dan indikator kinerja (KPI).
2. Peningkatan size ekonomi daerah Pemda perlu meningkatkan kapasitas fiskal guna meningkatkan size ekonomi di daerah dengan mengarahkan belanja produktif pembangunan infrastruktur, peningkatan SDM, dan pengembangan potensi daerah. Dengan meningkatnya size ekonomi dari suatu daerah akan meningkatkan penerimaan daerah tersebut yang pada akhirnya dapat menurunkan ketimpangan fiskal.
3. Pemanfaatan instrumen pinjaman untuk mem-fast forward pelaksanaan kegiatan
Pemda perlu aktif mencari informasi dan memanfaatkan instrumen pinjaman daerah secara pruden agar mem-fast forward pelaksanaan kegiatan dari yang sebelumnya belum bisa dilakukan pada saat ini karena pendapatan daerah terbatas menjadi dapat dilakukan sekarang tanpa menunggu
pendapatan daerah cukup untuk mendanai kegiatan kegiatan tersebut.
4. Pencatatan terhadap kegiatan-kegiatan yang didanai CSR Perusahaan Pemda diimbau agar melakukan pencatatan terhadap kegiatan-kegiatan yang didanai CSR Perusahaan. [riv/juns].
Banjarmasin
SMSI Kalsel Intensifkan Kemitraan dengan Pemerintah Daerah, Banjarmasin jadi Awal Kolaborasi
BalainNews.com, BANJARMASIN – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat kemitraan dengan pemerintah daerah dalam rangka mendorong penyebaran informasi publik yang berkualitas dan mendukung pembangunan daerah.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui audiensi pengurus SMSI Kalimantan Selatan dengan Pemerintah Kota Banjarmasin yang diterima Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Banjarmasin, Ichrom Muftezar, mewakili Wali Kota Banjarmasin H. Muhammad Yamin HR, di Ruang Sekda Pemko Banjarmasin, Kamis (16/7/2026).
Pertemuan yang berlangsung dalam suasana akrab itu menjadi momentum mempererat silaturahmi sekaligus membahas berbagai peluang kolaborasi antara SMSI Kalsel dan Pemerintah Kota Banjarmasin, khususnya dalam mendukung keterbukaan informasi publik, penyampaian program pembangunan, serta menghadirkan pemberitaan yang akurat, berimbang, dan bertanggung jawab.
Ketua SMSI Kalsel, Anang Fadilah, mengatakan audiensi ini merupakan bagian dari upaya organisasi membangun komunikasi yang lebih erat dengan pemerintah daerah sebagai mitra strategis media siber.
“SMSI Kalsel berkomitmen menjadi mitra pemerintah dalam menyampaikan informasi yang benar, berimbang, dan mencerdaskan masyarakat. Kami ingin membangun sinergi yang positif agar media siber dapat berkontribusi dalam mendukung pembangunan daerah sekaligus menjaga kualitas informasi di ruang digital,” ujar Anang Fadilah.
Menurutnya, kerja sama yang baik antara pemerintah dan media merupakan salah satu kunci dalam mewujudkan keterbukaan informasi sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap berbagai program pembangunan yang dijalankan pemerintah.
Sementara itu, Wali Banjarmasin, H. M Yamin HR melalui Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, Ichrom Muftezar, menyambut baik kunjungan jajaran pengurus SMSI Kalsel.
Ia menilai media memiliki peran penting sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
“Pemerintah Kota Banjarmasin terbuka untuk terus bersinergi dengan SMSI. Kami berharap kolaborasi ini dapat memperkuat penyebaran informasi yang objektif, edukatif, dan bermanfaat bagi masyarakat,” katanya.
Melalui audiensi tersebut, SMSI Kalsel berharap hubungan baik dengan Pemerintah Kota Banjarmasin semakin erat dan menjadi langkah awal lahirnya berbagai kolaborasi dalam mendukung penyampaian informasi publik yang profesional, menangkal penyebaran hoaks, serta memperkuat ekosistem media siber yang sehat di Kalimantan Selatan. (SMSI Kalsel)
SebarkanBanjarmasin
MPLS SMPN 11 Banjarmasin, Aiptu Abdul Aziz Bekali Siswa Baru Anti Bullying dan Keselamatan Lalu Lintas
BalainNews.com, BANJARMASIN – Dalam rangka mendukung pembentukan karakter pelajar yang disiplin, aman, dan berbudaya tertib, Bhabinkamtibmas Kelurahan Basirih Selatan Polsek Banjarmasin Selatan, Aiptu Abdul Azis, SH, menjadi narasumber pada kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di SMP Negeri 11 Banjarmasin, Kamis (16/7/2026).
Kegiatan yang dilaksanakan mulai pukul 08.30 hingga 09.30 WITA di SMP Negeri 11 Banjarmasin, Jalan Tembus Mantuil RT 02, Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, diikuti oleh pihak sekolah dan seluruh siswa baru.
Dalam penyampaiannya, Aiptu Abdul Azis memberikan materi mengenai dampak dan bahaya bullying di lingkungan sekolah serta pemahaman dasar tentang keselamatan dan ketertiban berlalu lintas. Para siswa diajak untuk saling menghormati, menghindari segala bentuk perundungan, serta menjadi pelajar yang disiplin dan bertanggung jawab saat berkendara maupun sebagai pengguna jalan.
Selain itu, Bhabinkamtibmas juga mengimbau para siswa agar tidak ragu melaporkan apabila mengetahui atau mengalami suatu permasalahan maupun kejadian yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban. Masyarakat maupun siswa dapat menghubungi Bhabinkamtibmas setempat, Polsek terdekat, atau memanfaatkan Layanan Kepolisian 110 yang siap melayani pengaduan selama 24 jam.
Kegiatan edukasi ini merupakan bagian dari upaya Polri melalui Bhabinkamtibmas dalam membangun kemitraan dengan dunia pendidikan serta menanamkan kesadaran hukum, disiplin, dan kepedulian terhadap keamanan sejak usia dini.
Selama kegiatan berlangsung, seluruh rangkaian acara berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. [riv/aa]
SebarkanBanjarmasin
Aksel OTW, Bank Kalsel Ajak Masyarakat Lihat Berbagai Potensi Daerah
BalainNews.com, BANJARMASIN – Bank Kalsel terus berkomitmen dalam mendukung pariwisata dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah Kalimantan Selatan.
Pada keterangan tertulis yang diterima di Banjarmasin, Selasa, melalui Aksel OTW, Bank Kalsel mengajak masyarakat untuk melihat lebih dekat berbagai potensi daerah, salah satunya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS).
Dalam episode terbarunya, duo host Aksel OTW mengajak Sobat Aksel (sapaan untuk nasabah dan penonton setia Bank Kalsel) menikmati destinasi wisata belanja lokal yang sangat unik, yakni Galeri UMKM Bakul Nyiru yang berlokasi persis di samping Islamic Center HSS.
Saat memasuki galeri, pengunjung langsung disuguhkan dengan konsep berbelanja yang tidak biasa dan sangat kental dengan kearifan lokal. Jika biasanya swalayan menggunakan keranjang plastik, di Galeri Bakul Nyiru, pengunjung menggunakan nyiru (nampan anyaman bambu tradisional) sebagai tempat menaruh barang belanjaan.
“Di sini uniknya konsep belanja kita memakai nyiru sebagai pengganti keranjang. Sesuai nama tokonya, Bakul Nyiru,” jelas pengelola galeri saat menyambut kedatangan tim Aksel OTW.
Galeri ini menawarkan berbagai macam produk unggulan khas HSS. Mulai dari jajanan khas seperti Dodol Kandangan, hingga berbagai kerajinan tangan, sangat cocok untuk dijadikan souvenir.
.
Selain kuliner, Galeri Bakul Nyiru juga memamerkan kekayaan wastra dan kriya lokal. Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah koleksi kain Sasirangan terbaru dengan motif Bunga Kecombrang.
Motif cantik ini diketahui merupakan hasil karya dari Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Ibu Hj. Mustaidah Syafruddin Nur. Kain ini sukses mengangkat tema flora lokal menjadi karya seni bernilai tinggi.
Tak hanya itu, galeri ini juga menjual berbagai kerajinan bambu, seperti tas anyaman, yang diproduksi langsung oleh para pengrajin di kawasan wisata Loksado, yang juga merupakan binaan dari Dekranasda setempat.
Sebagai bank daerah yang terus berinovasi di era digital, tayangan Aksel OTW juga mengedukasi masyarakat tentang kemudahan bertransaksi di UMKM lokal.
Setelah puas memilih suvenir, host Aksel OTW melakukan pembayaran dengan sangat praktis tanpa menggunakan uang tunai. Transaksi di Galeri Bakul Nyiru sudah sepenuhnya mendukung pembayaran digital menggunakan QRIS.
Hanya dengan memindai barcode melalui ponsel pintar, transaksi langsung berstatus sukses. Hal ini membuktikan bahwa UMKM di pedaerah Kalimantan Selatan kini semakin modern dan melek digital.
Selain Galeri Bakul Nyiru, tim Aksel OTW juga menyoroti area food court di sekitar lokasi yang menjajakan beragam jajanan UMKM, memberikan paket lengkap bagi wisatawan yang ingin berbelanja sekaligus bersantai.
Melalui program Aksel OTW, Bank Kalsel berharap dapat terus mempromosikan destinasi wisata dan produk UMKM Banua agar semakin dikenal luas, sekaligus mendorong digitalisasi transaksi keuangan di seluruh lapisan masyarakat Kalimantan Selatan. [adv/riv]
SebarkanBanjarmasin
Bank Kalsel Peringatkan Nasabah Modus Penipuan Berkedok Layanan Resmi
BalainNews.com, BANJARMASIN – Bank Kalsel mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh masyarakat, khususnya para nasabah, untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan yang kian marak terjadi belakangan ini, dengan mengatasnamakan layanan resmi Bank Kalsel.
Pada keterangan tertulis yang diterima di Banjarmasin, Kamis, Bank Kalsel mengimbau nasabah agar tidak mudah panik.
“Sebelum membalas pesan atau mengklik tautan (link) apa pun yang mengatasnamakan Bank Kalsel, pastikan terlebih dahulu keasliannya,” tegas imbauan resmi dari Bank Kalsel.
Berdasarkan temuan di lapangan, pelaku penipuan menggunakan nomor kontak dan tautan palsu untuk mencuri data nasabah (phishing). Bank Kalsel secara spesifik meminta masyarakat untuk mengabaikan dan tidak mempercayai kontak berikut:
• Nomor WhatsApp Palsu: 0851 3527 8308
• Tautan/Link Berbahaya: [https://ib-bankkalsel.cloudds.my.id](https://ib-bankkalsel.cloudds.my.id)
Kedua kanal tersebut dipastikan bukan merupakan saluran resmi milik Bank Kalsel. Nasabah dilarang keras mengklik tautan tersebut karena berpotensi meretas data perbankan yang ada di dalam ponsel pintar.
Sebagai panduan keamanan, nasabah harus mengetahui bahwa satu-satunya layanan WhatsApp resmi milik bank adalah Bank Kalsel Care.
• Nomor Resmi: 0811 500 1122
• Ciri-ciri: Telah terverifikasi (verified) dan memiliki tanda centang biru.
Untuk meminimalisir risiko pembobolan rekening, Bank Kalsel kembali mengingatkan nasabah untuk tidak pernah membagikan informasi rahasia kepada siapa pun, termasuk kepada pihak yang mengaku-ngaku sebagai petugas bank.
Selalu jaga kerahasiaan data berikut: PIN (Personal Identification Number), Password. OTP (One Time Password) dan Data Pribadi (seperti nama ibu kandung, nomor kartu, atau masa berlaku kartu)
Jika nasabah menemukan aktivitas mencurigakan atau terlanjur mengklik tautan yang tidak dikenal, segera hubungi layanan call center resmi Bank Kalsel atau kunjungi kantor cabang terdekat untuk melakukan pemblokiran rekening sementara.
“ Keamanan rekening dimulai dari kewaspadaan Anda,” tulis Manajemen Bank Kalsel. [adv/riv]
SebarkanBanjarmasin
Bank Kalsel Umumkan SBDK Terbaru Per 30 Juni 2026
BalainNews.com, BANJARMASIN – PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda) atau Bank Kalsel, mengumumkan rincian Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) terbaru yang berlaku efektif per 30 Juni 2026.
Berdasarkan pengumuman resmi yang diterima di Banjarmasin, Kamis, Bank Kalsel menetapkan SBDK yang bervariasi sesuai dengan segmen kreditnya. Menariknya, suku bunga terendah ditawarkan untuk sektor perumahan.
Berdasarkan pengungkapan kuantitatif per 30 Juni 2026, rincian SBDK Bank Kalsel adalah sebagai berikut: Kredit KPR / KPA: 7,20 persen, Kredit Non UMKM – Korporasi: 10,22 persen, Kredit Non UMKM – Ritel: 11,03 persen, Kredit Non KPR / KPA: 11,77 persen, Kredit UMKM – Menengah: 12,79 persen, Kredit UMKM – Kecil: 14,10 persen, Kredit UMKM – Mikro: 14,52 persen
SBDK tersebut dihitung berdasarkan tiga komponen utama, yaitu Harga Pokok Dana untuk Kredit (HPDK) yang dipatok rata di angka 2,39 persen untuk semua segmen, ditambah dengan Biaya Overhead, dan Margin Keuntungan bank.
Untuk memberikan kejelasan bagi nasabah, Bank Kalsel juga menjabarkan indikator dan kriteria dari kategori kredit Non-UMKM, yaitu Kredit Korporasi, Merupakan kredit yang diberikan kepada badan usaha atau perusahaan dengan batas plafon (batas atas kredit) di atas Rp 15 Miliar.
Kemudian Kredit Ritel, yaitu kredit yang diberikan untuk batas plafon kredit sampai dengan Rp 15 Miliar. Kategori ini di luar segmen UMKM sebagaimana yang didefinisikan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 13 Tahun 2024.
Penting bagi calon debitur untuk memahami bahwa besaran SBDK yang dipublikasikan ini belum memperhitungkan komponen estimasi premi risiko. Artinya, suku bunga akhir yang akan dikenakan kepada nasabah bisa saja berbeda. Premi risiko ini besarnya sangat bergantung pada penilaian bank terhadap profil risiko masing-masing debitur atau kelompok debitur.
Manajemen Bank Kalsel menyebutkan bahwa SBDK ditentukan berdasarkan berbagai faktor, termasuk suku bunga acuan dari otoritas berwenang, kondisi ekonomi terkini, harga pokok dana, biaya operasional, dan target margin perusahaan.
Bagi masyarakat yang membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai SBDK yang berlaku saat ini, dapat langsung mengunjungi Kantor Cabang Bank Kalsel terdekat atau mengakses situs resmi di www.bankkalsel.co.id.
Sebagai informasi tambahan, operasional Bank Kalsel berizin dan diawasi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) & BI (Bank Indonesia), serta merupakan peserta penjaminan LPS. [adv/riv]
Sebarkan-
Nasional3 tahun agoMajelis Ulama Indonesia Dan Masyarakat Spiritual Indonesia
-
Lifestyle3 tahun agoGeliat Kehidupan Malam Jakarta
-
Internasional3 tahun agoKTT Perdamaian Dunia HWPL Di Korea Selatan Turut Di Hadiri Ketua SMSI Kalsel
-
Banjarmasin2 tahun agoTidak Ada Yang Lebih Penting Daripada Air, Qum Water Solusi Kesehatan Masa Kini
-
Daerah3 tahun agoPolres Batola Berhasil Ungkap Kasus Tindak Pidana Penjualan Obat Bebas Terbatas
-
Banjarmasin2 tahun agoOrang Tua Wajib Tahu ! Apa Saja Informasi Dan Syarat PPDB Online 2024 SMP Negeri 11 Banjarmasin
-
Banjarmasin3 tahun agoLulus Akmil 2023, Sejak Kecil Hikmal Aris Farendy Sudah Ingin jadi Jenderal
-
Nasional2 tahun agoMengharumkan Banua, Karateka Muhammad Afif Lubis Bawa Pulang Medali
-
Daerah2 tahun agoDayat El, Anak Muda Dari Banua Resmi Dilantik Jadi Anggota DPD RI
-
Banjarmasin2 tahun agoLantik PDK Kerukunan Bubuhan Banjar Sa’Dunia, Paman Birin : Terus Eratkan Kebersamaan Warga Banjar Di Seluruh Tanah Air

