BalainNews.com, BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan H Muhidin melakukan diskusi dengan Bupati/Walikota untuk membahas berbagai permasalahan di daerah. Gubernur pun berusaha mengakomodir segala usulan dan aspirasi yang disampaikan untuk dilakukan tindakan penyelesaian bersama.

Diskusi ini dilakukan dalam rangkaian Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kalsel tahun 2026 penyusunan RKPD tahun 2027, Selasa (07/04/2026) di aula DR KH Idham Chalid Kantor Gubernur di Banjarbaru.

Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) Syahrujani mengawali topik diskusi dengan penyampaian keluhan soal banjir kiriman dari Kabupaten Balangan. Disusul permintaan Walikota Banjarmasin Muhammad Yamin terkait keterbatasan lahan tempat pembuangan dan pemrosesan akhir (TPA) sampah di Kota Banjarmasin.

Sedangkan Bupati Batola H Bahrul Ilmi, meminta solusi kepada Gubernur Kalsel atas masalah yang dihadapi yakni perlunya peningkatan kualitas dan pelebaran jalan yang menghubungkan daerah setempat ke Margasari Kabupaten Tapin.

Menanggapi hal itu, Gubernur H Muhidin mengatakan, Pemerintah Provinsi memang memprioritaskan pembangunan sodetan di kawasan Banua Anam, termasuk Kabupaten Balangan, sebagai solusi penanganan banjir.

Sodetan ini direncanakan untuk mengatasi luapan air dengan mengalirkan debit banjir, salah satunya direncanakan menuju Sungai Barito dan proyek ini melibatkan koordinasi intensif dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III.

Adapun masalah penanganan sampah di Kota Banjarmasin, disarankan untuk meningkatkan sinergi dan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Batola dan Banjar.

Pemko Banjarmasin bisa meminta lahan ke Pemkab Batola dan Banjar dengan sistem kerja sama yang sama-sama menguntungkan.
Berikutnya, berkenaan permintaan pelebaran jalan di Batola, disarankan untuk membuat proposal dan menyampaikan ke Kementerian Pekerjaan Umum. “Kita akan bantu,” ujar Gubernur.

Permintaan serupa disampaikan Bupati Hulu Sungai Tengah (HST) Samsul Rizal, untuk beberapa ruas jalan di wilayahnya, disusul keluhan Bupati Tabalong Muhammad Noor Rifani terkait kelangsungan proyek Bendung Kinarum di Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong dan kondisi jalan menuju kawasan IKN- Kalimantan Timur.

Melihat usulan dan keluhan bupati walikota relatif sama, Gubernur H Muhidin meminta mereka terlebih dulu menyampaikan proposal, karena sudah dilakukan musrenbang di kabupaten masing-masing.

Soal anggaran terbatas, tetap akan dipertimbangkan. Namun Pemerintah kabupaten/kota ujarnya harus bergerak lebih dulu, tidak semata-mata mengandalkan bantuan Pemerintah Provinsi atau pusat.

Turut hadir dalam pertemuan, Ketua DPRD Kalsel H Supian HK, Kapolda Kalsel Irjenpol Rosyanto Yudha Hermawan dan forkopimda, Sekretaris Daerah Provinsi Muhammad Syarifuddin, bupati/walikota se Kalsel, kepala SKPD lingkup Pemprov Kalsel dan pejabat terkait lainnya. [adv/riv/sal/adpim]

BalainNews.com, BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, menegaskan pentingnya sinergi dan keselarasan dalam perencanaan pembangunan daerah guna menjawab berbagai tantangan ke depan. Hal tersebut disampaikannya saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026 di Gedung Idham Chalid, Selasa (7/4/2026).

Kegiatan ini dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Bupati dan Walikota se-Kalsel, Kepala Bappeda kabupaten/Kota se-Kalsel, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, akademisi, tokoh masyarakat hingga pimpinan organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan se-Kalimantan Selatan sebagai forum strategis dalam merumuskan arah pembangunan daerah yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalsel 2025–2029.

“Musrenbang ini menjadi momentum penting untuk menyatukan visi dan langkah pembangunan agar lebih terarah dan berdampak bagi masyarakat,” ujar Muhidin.

Dalam sambutannya, H. Muhidin menegaskan bahwa pembangunan Kalsel mengacu pada visi “Kalsel Bekerja” yang berfokus pada pembangunan berkelanjutan, berbudaya, religius, dan sejahtera. Visi tersebut diarahkan untuk menjadikan Kalimantan Selatan sebagai gerbang logistik Kalimantan berbasis sumber daya manusia unggul dan infrastruktur terintegrasi.

Beliau juga memaparkan capaian pembangunan tahun 2025 yang dinilai menunjukkan fondasi kuat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalsel tercatat sebesar 76,10 atau di atas rata-rata nasional, dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,22 persen.

“Capaian ini menunjukkan bahwa arah pembangunan kita sudah berada di jalur yang tepat, namun tetap perlu diperkuat dengan perencanaan yang matang dan terintegrasi,” ungkapnya.

Selain itu, tingkat pengangguran terbuka berada di angka 4,16 persen dan angka kemiskinan 3,73 persen, menjadikan Kalsel sebagai salah satu provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah di Indonesia.

H. Muhidin menegaskan bahwa arah pembangunan ke depan harus selaras dengan agenda nasional tahun 2027, yaitu “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri.”

“Sinkronisasi dengan kebijakan nasional penting agar pembangunan daerah berjalan searah dan saling mendukung,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyoroti pentingnya penguatan infrastruktur dasar sebagai penopang pembangunan, termasuk dalam mengatasi persoalan lingkungan yang masih menjadi tantangan di sejumlah wilayah.

“Ke depan, kita juga harus lebih serius dalam membenahi infrastruktur yang mendukung ketahanan wilayah, termasuk pengendalian banjir yang harus dilakukan secara terpadu,” ujarnya.

Muhidin menekankan bahwa penanganan banjir tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus melibatkan lintas kewenangan dari hulu hingga hilir.

“Kita perlu langkah konkret seperti normalisasi sungai, peningkatan sistem drainase, serta pembangunan sodetan untuk mengendalikan aliran air di kawasan rawan banjir,” jelasnya.

Untuk mendukung percepatan pembangunan, Pemprov Kalsel juga mendorong sejumlah proyek strategis, di antaranya pembangunan jembatan penghubung Tanah Bumbu–Pulau Laut, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus dan Pelabuhan Internasional Mekar Putih, pembangunan stadion bertaraf internasional, serta pengembangan Bandara Syamsudin Noor.

“Seluruh program ini harus berjalan selaras agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

Melalui Musrenbang ini, diharapkan tercipta perencanaan pembangunan yang lebih terarah, terpadu, dan mampu menjawab berbagai persoalan daerah secara berkelanjutan.

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Akhmad Wiyagus memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan atas komitmen dalam menyelaraskan perencanaan pembangunan daerah dengan kebijakan nasional.

Menurutnya, pelaksanaan Musrenbang ini menjadi instrumen penting dalam memastikan arah pembangunan tidak hanya terencana dengan baik, tetapi juga tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.

“Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah harus terus diperkuat, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kalimantan Selatan sudah menunjukkan progres yang baik, tinggal bagaimana konsistensi ini terus dijaga,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya penguatan kualitas belanja daerah agar lebih produktif dan mampu mendorong sektor-sektor unggulan di masing-masing wilayah.

“Kami berharap pemerintah daerah dapat memaksimalkan potensi yang ada, baik dari sektor sumber daya alam maupun pengembangan sumber daya manusia, sehingga mampu meningkatkan daya saing daerah,” tambahnya.

Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan, Dr. Ir. Suprapti Tri Astuti, S.T., M.T., menyampaikan bahwa Musrenbang tahun ini difokuskan pada penguatan konektivitas wilayah dan peningkatan pelayanan dasar, dengan pendekatan berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat.

Ia menegaskan pentingnya pemerataan pembangunan antarwilayah agar seluruh kabupaten/kota dapat berkembang secara seimbang, serta mendorong kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, dunia usaha, dan akademisi. [adv/riv/md/adpim]

BalainNews.com, BANJARMASIN – Keluhan calon penumpang terkait sulitnya mendapatkan tiket pesawat menuju Banjarmasin ramai diperbincangkan di media sosial dalam beberapa hari terakhir. Berbagai unggahan warganet menunjukkan pengalaman serupa, mulai dari tiket yang telah habis hingga harga yang melonjak untuk penerbangan dengan rute transit.

Situasi ini memicu keresahan, terutama bagi masyarakat yang memiliki keperluan mendesak atau hendak kembali dari masa libur. Sejumlah calon penumpang mengaku harus mencari alternatif transportasi lain atau menunda perjalanan akibat keterbatasan kursi penerbangan.

Menanggapi hal tersebut, pihak pengelola bandara memastikan operasional tetap berjalan sebagaimana mestinya. Branch Communication & CSR Department Head PT Angkasa Pura Indonesia, Ahmad Zulfia Noor, menegaskan tidak ada gangguan dalam layanan penerbangan di bandara. Sabtu (4/4/26)

“Operasional bandara berjalan normal, kemungkinan karena libur panjang,” ujarnya saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp.

Lonjakan permintaan pada periode libur panjang dinilai menjadi faktor utama terbatasnya ketersediaan tiket. Kondisi ini juga menjadi pengingat bagi calon penumpang untuk merencanakan perjalanan lebih awal, terutama pada masa puncak mobilitas, guna menghindari kendala serupa. [riv/red]

BalainNews.com, BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan H Muhidin didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Muhammad Syarifuddin menyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited tahun 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalsel, Selasa (31/03/2026) di auditorium BPK RI di Banjarbaru.

LKPD tahun 2025 diserahkan langsung Gubernur H Muhidin kepada Kepala BPK RI Perwakilan Kalsel Adriyanto disertai penandatanganan berita acara.

Penyampaian LKPD Unaudited ini merupakan bentuk pemenuhan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perbendaharaan Negara, yang mewajibkan pemerintah daerah menyerahkan laporan keuangan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir, untuk dilakukan pemeriksaan oleh BPK.

“Mudahan LKPD kita nanti rapi semua, dan mendapat penilaian yang baik,” ucap gubernur usai prosesi penyerahan LKPD bersama bupati/walikota se Kalsel itu.

Pada kesempatan itu, Gubernur H Muhidin mengajak bupati/walikota se Kalsel, untuk membuat program atau kegiatan rutin setiap bulan, berupa bimbingan atau pembekalan tentang pengelolaan keuangan hingga soal pelaporan dengan bimbingan pihak BPK RI.

Pada bagian lain, Gubernur juga menyampaikan ajak keikutsertaan kegiatan Komponen Cadangan (Komcad) yang diselanggarakan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) untuk pemerintah kabupaten/kota, dengan jumlah utusan sebanyak 50 orang.

Komcad adalah program sukarela warga negara, sumber daya alam/buatan, dan sarana prasarana nasional yang disiapkan oleh pemerintah untuk memperkuat komponen utama (TNI) dalam sistem pertahanan negara.

Namun pada kesempatan itu, gubernur mempertanyakan kepada BPK RI, apakah pembiayaan kegiatan selama dua bulan itu, dibolehkan mengunakan dana CSR pihak swasta, karena saat ini tidak dianggarkan dalam APBD murni.

Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Kalsel, Adriyanto menyampaikan apresiasi kepada gubernur dan kepala daerah lainnya yang menyerahkan LKPD ini. Sesuai ketentuan, LKPD diserahkan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pemeriksaan terinci LKPD tahun 2025 ujarnya, dilaksanakan BPK RI selama 28 hari kerja yakni mulai tanggal 25 April sampai 2 Mei 2026, lalu diserahkan kepada masing-masing kepala daerah.

Tujuan pemeriksaan LKPD ujarnya, untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian informasi keuangan dalam LKPD, yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan peraturan, dan efektivitas sistem pengendalian internal.

Tujuan lain, memastikan pengelolaan keuangan daerah mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI), sekaligus mengevaluasi kekuatan sistem pengendalian internal yang dibangun manajemen untuk mencegah kesalahan dan kecurangan.

Prosesi penyerahan LKPD juga dilakukan kepala daerah lainnya, dimulai Walikota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, Bupati Barito Kuala Bahrul Ilmi, Bupati Banjar Saidi Mansyur, Bupati Tapin Yamani, Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS) Syafruddin Noor, Bupati Tanah Laut Rahmat Trianto, Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif dan Bupati Kotabaru Muhammad Rusli.
Selanjutnya, Bupati Hulu Sungai Tengah (HST) Syamsul Rizal, Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) Syahrujani, Bupati Balangan Abdul Hadi, Bupati Tabalong Muhammad Noor Rifani, dan Wakil Walikota Banjarmasin Ananda.

Penyertaan LKPD) Unaudited tahun 2025 juga dihadiri sekretaris daerah kabupaten/kota, dan para kepala inspektorat di wilayah setempat. [adv/riv/sal/adpim]

BalainNews.com, BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin didampingi Ketua DPRD Kalsel H Supian HK dan Sekdaprov Muhammad Syarifuddin, menyaksikan Penandatangan Kontrak Pembangunan Jembatan Penghubung Daratan Kalimantan – Kabupaten Tanah Bumbu – Pulau Laut-Kabupaten Kotabaru (Tahun Jamak) di Aula Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalsel di Banjarbaru pada Senin (30/3/2026)

Penandatanganan kontrak antara Bambang Asmoro dan Yusdiantoro selalu kuasa Kerjasama Operasi (KSO) dengan Kepala Dinas PUPR Kalsel Muhammad Yasin Toyib selaku pengguna anggaran itu dalam upaya percepatan pembangunan jembatan senilai Rp5,9 triliun yang telah lama diimpikan masyarakat.

Pada kesempatan itu, Gubernur meminta pihak pelaksana proyek atau kontraktor, segera melakukan pengerjaannya, sehingga serapan anggaran lebih cepat.

Diharapkan tahun 2028 jembatan penghubung ini benar-benar bisa dimanfaatkan masyarakat Kalsel khususnya, dan pengguna lainnya.

Kelanjutan pembangunan jembatan penghubung ini ujar Gubernur H Muhidin, adalah program yang sesuai visi misi pihaknya bersama Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman.

Proyek ini terlaksana atas kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru yang turut berpartisipasi dalam penyertaan biaya masing-masing Rp100 miliar melalui APBD setempat.

Gubernur H Muhidin juga menyebut proyek lain dalam visi misinya yakni kawasan ekonomi khusus (KEK), Stadion Internasional yang terpadu dengan kawasan hutan lindung, dan jalan poros sekitar 30 kilometer yang menghubungkan Banjarbaru ke kawasan Banua Anam.

Gubernur tak lupa menyampaikan apresiasi atas kehadiran Bupati Tanbu Andi Rudi Latif dan Bupati Kotabaru Muhammad Rusli sebagai bentuk komitmen ikut menyelesaikan proyek strategis nasional ini.

Turut menyaksikan penandatanganan proyek ini, Direktur Jenderal Bina Marga Pekerjaan Umum, Rakhman Taufik, Bupati Tanbu Andi Rudi Latif dan Bupati Kotabaru Muhammad Rusli, Tim Ahli Gubernur Kalsel, pejabat lingkup Pemprov Kalsel dan pihak terkait lainnya.

Jembatan penghubung yang ditargetkan rampung 2028 ini, bakal meningkatkan konektivitas antardaerah di Kalsel, mempercepat arus logistik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Total panjang jembatan sekitar 3.750 meter itu memiliki bentang utama cable stayed sepanjang 350 meter dan lebar 24 meter. Pembangunan bentang tengah mendapat kucuran dana dari pemerintah pusat sebesar Rp3 triliun, didukung APBD Provinsi dan Kabupaten.

Pengerjaan dilakukan bertahap (per Januari 2026 mulai pengerjaan fisik) dan ditargetkan selesai 2028 dengan melibatkan sejumlah kontraktor besar, yakni PT Adhi WSKT KSO (2025-2028), PT Hutama Karya (2025-2026), PT Pembangunan Perumahan (2025-2026), PT Asri Praya KSO (2024-2025), PT Pandji Bangun Persada (2024-2025), dan PT Adhi Karya (2015-2017). Adapun pihak perencana, dilakukan PT Pemetaan Engineering System KSO, PT Anugerah Kridpradana, dan PT Widyadaya Bandaran. [adv/riv/sal/adpim]