BalainNews.com, BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin melalui Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan, Rusma Khazairin, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Penandatanganan Surat Edaran Bersama (SEB) tentang Sinergi Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 secara virtual dari Command Center Setda Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru, Senin (15/06/2026).

Usai mengikuti rakor, Khazairin mengatakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan siap mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebagai upaya menghadirkan data yang akurat dan komprehensif untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah maupun nasional.

“Data ekonomi yang akurat sangat penting sebagai dasar dalam menyusun kebijakan pembangunan. Karena itu, Pemprov Kalimantan Selatan mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dan siap bersinergi dengan BPS agar pelaksanaannya berjalan optimal di daerah,” ujarnya.

Menurutnya, hasil sensus nantinya akan menjadi rujukan penting bagi pemerintah daerah dalam memetakan potensi ekonomi, menyusun program pembangunan yang tepat sasaran, serta memperkuat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rakor tersebut, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Muhammad Tito Karnavian bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menandatangani Surat Edaran Bersama (SEB) yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa data merupakan fondasi utama dalam penyusunan kebijakan pemerintah. Menurutnya, semakin akurat data yang dimiliki, maka semakin tepat pula kebijakan yang dapat dirumuskan untuk menjawab kebutuhan masyarakat.

“Kita tahu bahwa data itu sangat-sangat penting sekali. Dengan data, berbasis data kita bisa membuat kebijakan. Makin data makin akurat maka kebijakan juga akan makin baik,” ujar Tito Karnavian.

Mendagri menjelaskan, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menugaskan BPS untuk melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 guna memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi perekonomian masyarakat Indonesia. Hasil sensus tersebut nantinya akan menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan ekonomi nasional maupun daerah.

Mendagri juga menekankan pentingnya dukungan pemerintah daerah dalam menyukseskan pelaksanaan sensus. Menurutnya, data yang dihasilkan tidak hanya bermanfaat bagi pemerintah pusat, tetapi juga menjadi referensi strategis bagi pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dalam merumuskan kebijakan pembangunan.

“Jadi tolong sekali lagi proaktif rekan-rekan kepala daerah, undang BPS. Segera. Bicarakan secara teknis bagaimana agar kegiatan sensus ini di daerah masing-masing hasilnya optimal,” tegasnya. [adv/riv/adpim]

BalainNews.com, BANJARBARU – Wali Kota Banjarbaru Hj Erna Lisa Halaby memberikan dukungan langsung komunitas Inline Skate Soul Sk8ber Banjarbaru di depan Balai Kota Banjarbaru, Minggu 7 Juni 2026.

Wali Kota Lisa Halaby Semangati Komunitas Inline Skate Soul Sk8ber Banjarbaru, Inginkan Gelar Event Sepatu Roda di Kota Idaman.

Latihan rutin komunitas sepatu roda di Banjarbaru, Soul Sk8er menjadi beda disbanding kebiasaan rutin pada umumnya.
Pada latihan Minggu 7 Juni 2026 pagi, Wali Kota Banjarbaru Hj Erna Lisa Halaby melihat langsung aksi latihan Soul Sk8er.

Orang nomor satu di kota berjuluk Kota Idaman ini pun langsung memberikan dukungan penuh keberadaan komunitas sepatu roda. Dirinya bahkan menginginkan segera dilaksanakan event kejuaraan sepatu roda di Banjarbaru.

“Siapkan event untuk di Banjarbaru. Semoga ke depan, terlahir juara nasional dari kota Banjarbaru,” ucap Lisa Halaby yang datang ke depan Balai Kota di Banjarbaru.

Lisa juga tampak akrab dengan para anggota Soul Sk8er. Satu per satu disalami dan dengan ramahnya mengajak berfoto bersama sambil memberikan pesan dan semangat untuk berlatih.

Car Free Day (CFD) setiap hari Minggu memang disambut baik masyarakat Banjarbaru, termasuk komunitas sepatu roda turut merasakan dampak positif.

“Kami sambut baik keberadaan CFD setiap hari Minggu. Terima kasih kepada ibu Wali Kota terhadap dukungann,” ucap Eko Wahyu, Ketua Soul Sk8er Banjarbaru.

Soul Sk8er memang kini latihan rutin di Lapangan Murjani Banjarbaru. Namun tak jarang pula latihan Bersama di kantor gubernuran kawasan Trikora Banjarbaru. Kini difasilitas Dishub Banjarbaru, Soul Sk8er bisa berlatih di halaman Dishub Banjarbaru.

“Kami ucapkan terima kasih ke Pemko Banjarbaru, khususnya Dishub Banjarbaru sudah memfasilitas kegiatan olaharga di Kota Idaman Banjarbaru, “ ucap Humas Soul Sk8ter Banjarbaru, Muhammad Rizki Zamzam. [riv/nrl]

BalainNews.com, BANJARBARU – Gubernur Kalsel H Muhidin didampingi Plh Sekdaprov Subhan Noor Yaumil dan Kepala Dinas Pariwisata Iwan Fitriady, turut menghadiri pertemuan Kapolda Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan dengan jajaran PT Pertamina Patra Niaga Area Kalsel, Selasa (2/6/2026).

Pertemuan yang berlangsung di ruang Kapolda Kalsel di Banjarbaru itu membahas masalah kelangkaan BBM serta pengawasan penyaluran BBM bersubsidi di Kalsel.

Turut hadir petinggi Polda Kalsel diantaranya, Wakapolda, Irwasda, Karo Ops, Dir Krimum, Dir Krimsus, Wadir Polair, dan Kasubdit Ekonomi Dit Intelkam.

Sedangkan pihak PT. Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, dihadiri Isfahani (Executive General Manager) dan Bondan Tri Wibowo selalu ales Area Manager PT. Pertamina Patra Niaga Kalsel.

Dalam pertempuran, dibahas beberapa permasalahan utama kelangkaan BBM bersubsidi, bahwa terdapat beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab terjadinya antrean dan kelangkaan BBM di sejumlah wilayah Kalsel.

Antara lain, adanya indikasi penimbunan BBM oleh pihak-pihak tertentu, dan masih terdapat praktik premanisme di lingkungan depo maupun dalam rantai distribusi BBM.

Kemudian, berdasarkan kuota BBM subsidi yang telah ditetapkan, secara perhitungan seharusnya tidak terjadi kelangkaan maupun antrean panjang di Kalsel.

Dalam hal ini, diperlukan evaluasi terhadap sistem pengawasan dan distribusi BBM subsidi agar penyaluran tepat sasaran.
Iswahani selalu Executive General Manager Pertamina Balikpapan menyampaikan bahwa penyaluran BBM subsidi, khususnya Solar, telah menggunakan mekanisme QR Code sebagai instrumen pengendalian pembelian.

Dijelaskan, terdapat pembatasan volume pembelian BBM subsidi yang terintegrasi dalam sistem QR Code dan dalam pelaksanaannya, petugas SPBU memiliki peran penting untuk melakukan verifikasi langsung terhadap pengguna QR Code saat transaksi pembelian.

Implementasi pengawasan di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait keterbatasan pengawasan terhadap penggunaan QR Code dan kepatuhan pengguna.

Adapun Gubernur H Muhidin dalam arahannya, menyampaikan bahwa perlu dilakukan penguatan sistem pengendalian dalam penggunaan QR Code, termasuk kajian penerapan mekanisme yang lebih ketat dengan mengintegrasikan data kendaraan melalui STNK sehingga dapat meminimalisasi penyalahgunaan BBM subsidi.

Gubernur juga meminta Pertamina menjelaskan secara rinci mekanisme pengendalian dan pengawasan penggunaan barcode/QR Code BBM subsidi serta langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan.

Dalam proses pengisian dan distribusi BBM dari depo, perlu dilakukan pengaturan yang lebih terkoordinasi dan serentak guna menghindari terjadinya antrean panjang maupun keterlambatan pasokan di wilayah Kalsel.

Arahan gubernur berikutmya adalah diperlukan sinergi yang lebih kuat antara Pertamina, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan pengelola SPBU untuk memastikan distribusi BBM berjalan lancar dan tepat sasaran.

Pertemuan ini menghasilkan kesimpulan bahwa kelangkaan dan antrean BBM yang terjadi perlu ditelusuri lebih lanjut mengingat kuota BBM subsidi yang tersedia secara data mencukupi kebutuhan masyarakat.

Pengawasan terhadap penyalahgunaan BBM subsidi, termasuk indikasi penimbunan dan praktik premanisme dalam distribusi BBM, perlu ditingkatkan melalui koordinasi lintas instansi.

Kemudian, Pertamina diminta melakukan evaluasi dan penyempurnaan sistem pengendalian QR Code agar lebih efektif dalam memastikan BBM subsidi diterima oleh pihak yang berhak.

Hal penting lain, perlu dilakukan pengaturan distribusi dan pengisian BBM dari depo secara lebih terencana dan merata untuk mencegah antrean serta gangguan pasokan di daerah.

Terakhir, hasil pembahasan akan menjadi bahan tindak lanjut bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Polda Kalimantan Selatan, dan PT Pertamina Patra Niaga. [adv/riv/sal]

BalainNews.com, BANJARBARU – Tunjukkan perhatian terhadap inflasi sekaligus Pendidikan Antikorupsi, Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin, yang diwakili Asisten Administrasi Umum, Dinansyah, hadiri secara daring Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan Peluncuran Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Antikorupsi.

Rakor yang diikuti secara daring dari Command Center, Kantor Gubernur Kalsel, di Banjarbaru, pada Senin (11/5/2026) diawali dengan Peluncuran Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Antikorupsi yang ditandai dengan penyerahan Buku Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Antikorupsi (PAK) secara simbolis kepada Perwakilan Pemerintah Daerah.

Peluncuran ini merupakan bentuk kerjasama antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), bertempat di Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta, dengan dihadiri Mendikdasmen, Abdul Mu’ti, Ketua KPK, Setyo Budiyanto dan Wamendagri, Akhmad Wiyagus.

Gubernur H Muhidin, melalui Dinansyah menyampaikan bahwa Pemprov Kalsel beserta seluruh unsur terkait, mendukung penuh peluncuran Buku Panduan dan Bahan Ajar PAK ini, sebagai sebuah upaya untuk memberikan edukasi terkait Pendidikan Antikorupsi sejak dini, untuk menjaga anak-anak dan generasi muda di Provinsi Kalsel dari tindak KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

Usai peluncuran buku, rakor dilanjutkan dengan rakor pengendalian inflasi yang rutin diselenggarakan setiap minggu, untuk memantau perkembangan inflasi, Indeks Perkembangan Harga (IPH), serta mengetahui komoditas-komoditas apa yang menjadi penyumbang inflasi dan untuk mengetahui apa penyebab serta bagaimana solusinya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang disampaikan pada rakor, diketahui bahwa IPH di Provinsi Kalsel pada minggu pertama Mei 2026 mengalami penurunan sebesar minus 0,83 persen.

Hal ini turut disampaikan Asisten Administrasi Umum, Dinansyah, didampingi Plh Kepala BPS Kalsel, Ahmad Muzakkir, bahwa IPH di Kalsel cenderung stabil, dan kalaupun ada kenaikan harga, masih aman dan berada di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET).

“Pada minggu pertama Mei 2026 ini, seperti yang kita lihat dari data tadi, IPH di Kalsel cenderung stabil, dan tidak ada kenaikan harga barang yang signifikan. Kalau pun ada kenaikan di beberapa komoditas, harganya masih terkendali di bawah HET,” sampainya.

Beberapa komoditas tersebut disebutkan adalah beras medium dan minyak goreng, yang terjadi di Kabupaten Tapin dan Tanah Bumbu.

Untuk inflasi di Kalsel, berdasarkan data BPS Kalsel pada awal Mei 2026, diketahui bahwa inflasi year on year pada April 2026 sebesar 3,67 persen, yang dipengaruhi kenaikan harga sepuluh indeks kelompok pengeluaran.

Sedangkan month to month April 2026 terhadap Maret 2026 di Provinsi Kalsel, terjadi deflasi sebesar minus 0,04 persen dan untuk year to date bulan April 2026 terjadi inflasi sebesar 1,52 persen.

Pada Rakor Lintas SKPD lingkup Pemprov Kalsel, Kamis (7/5) yang lalu, Gubernur Kalsel H Muhidin juga telah menyampaikan arahan, khususnya kepada Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kalsel, untuk terus memantau dan mengontrol inflasi serta perkembangan harga komoditas-komoditas di Kalsel, serta melaporkan langsung setiap updatenya kepada Gubernur.

Rakor pengendalian inflasi ini turut dihadiri perwakilan dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalsel dan perwakilan Kamar Dagang Indonesi (KADIN) Provinsi Kalsel. [adv/riv]

BalainNews com, BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, H. Muhammad Syarifuddin membuka kegiatan Sosialisasi Program Pemanfaatan Hasil Kelola Dana Abadi Kebudayaan Tahun 2026 yang diselenggarakan Kementerian Kebudayaan di Gedung DR. KH. Idham Chalid, Banjarbaru, pada Senin (11/5/2026) pagi.
‎
‎Kegiatan diawali dengan persembahan Tari Huyung Marabia dari Sanggar Rairatan, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan pembacaan doa oleh Ustadz Ahmad Baihaqi.
‎
‎Tampak hadir juga Direktur Investasi Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Muhammad Oriza; Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Kalimantan Selatan, Manggar Sari Ayuati; Tenaga Ahli Gubernur Kalsel, Prof Dr. Gusti HM Hatta dan jajaran Pimpinan SKPD Kalsel terkait, serta sejumlah seniman Banua.
‎
‎Dalam kesempatan tersebut disampaikan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur perluasan cakupan dana abadi, meliputi Dana Abadi Pendidikan, Penelitian, Perguruan Tinggi, dan Kebudayaan.
‎
‎Sosialisasi Program Pemanfaatan Hasil Kelola Dana Abadi Kebudayaan Tahun 2026 ini diharapkan dapat mendorong peningkatan jumlah penerima manfaat dari kalangan pelaku budaya di Banua, sekaligus memperkuat pengembangan dan pelestarian kebudayaan daerah.
‎
‎Gubernur Kalimantan Selatan melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel H. Muhammad Syarifuddin menyampaikan, program Dana Abadi Kebudayaan merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mendukung kemajuan pendidikan dan kebudayaan di Indonesia.
‎
‎“Pemerintah menghadirkan Program Pemanfaatan Hasil Kelola Dana Abadi sebagai bentuk komitmen terhadap kemajuan di bidang pendidikan dan kebudayaan. Sejumlah aset atau investasi disisihkan dan dikelola agar nilai pokoknya terus berkembang, sementara hasil pengelolaannya dimanfaatkan untuk pengembangan program pendidikan dan kebudayaan,” sampai Gubernur Kalsel yang dibacakan oleh Sekdaprov Kalsel M. Syarifuddin.
‎
‎Dalam kesempatan itu, Gubernur menjelaskan pengelolaan dana tersebut telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2021. Melalui kegiatan sosialisasi ini, pemerintah ingin memberikan pemahaman kepada calon penerima manfaat serta SKPD pendukung terkait tata cara pengusulan program dan mekanisme pendanaan.
‎
‎Sebanyak 52 organisasi, komunitas, dan lembaga budaya di Kalimantan Selatan diundang dalam kegiatan tersebut agar informasi mengenai Dana Abadi Kebudayaan dapat menjangkau seluruh pihak yang bergerak di bidang kebudayaan.
‎
‎H. Muhammad Syarifuddin mengungkapkan, selama periode 2022–2025 jumlah penerima manfaat Dana Abadi Kebudayaan dari Kalimantan Selatan masih tergolong minim. Dari total 3.757 penerima manfaat secara nasional, hanya 21 penerima yang berasal dari Kalimantan Selatan.
‎
‎“Jumlah ini tentu masih sangat sedikit. Oleh sebab itu, melalui sosialisasi ini diharapkan akan semakin banyak pihak yang memanfaatkan program tersebut,” ungkap Sekdaprov Kalsel M. Syarifuddin.
‎
‎Saat ini, penerima manfaat masih didominasi wilayah Kota Banjarmasin, Kabupaten Banjar, dan Kota Banjarbaru. Sementara beberapa daerah lain seperti Balangan, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara, Kotabaru, Tanah Bumbu, dan Tapin belum memiliki perwakilan penerima manfaat.
‎
‎Dalam kesempatan itu, Gubernur juga menyoroti besarnya potensi budaya yang dimiliki Kalimantan Selatan, termasuk pengakuan Geopark Meratus sebagai UNESCO Global Geopark yang semakin memperkuat identitas daerah sebagai kawasan kaya warisan budaya dan kearifan lokal.
‎
‎Menurut Gubernur, masih banyak pekerja budaya yang memiliki potensi besar untuk mengembangkan karya dan aktivitas kebudayaan melalui dukungan pendanaan dari Dana Abadi Kebudayaan.
‎
‎Karena itu, Pemerintah Provinsi Kalsel bersama pemerintah kabupaten/kota menyatakan siap memberikan pendampingan kepada calon penerima manfaat dalam memenuhi tata cara dan prosedur pengajuan program.
‎
‎Selain itu, H. Gubernur juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk SKPD, dinas pendidikan dan kebudayaan, organisasi, hingga komunitas budaya untuk memperkuat kolaborasi dalam meningkatkan kapasitas dan daya saing pelaku budaya di Kalimantan Selatan.
‎
‎“Kolaborasi lintas sektor menjadi sebuah keharusan dalam mewujudkan perkembangan kebudayaan yang berkelanjutan,” pungkasnya.
‎
‎Direktur Investasi Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, Muhammad Oriza menyampaikan bahwa Dana Abadi Kebudayaan yang dikelola LPDP terus diperkuat untuk mendukung para pelaku budaya di Indonesia, termasuk di Kalimantan Selatan.
‎
‎Menurutnya, Dana Abadi Kebudayaan telah mulai dianggarkan oleh negara sejak 2021 dengan nilai awal Rp1 triliun. Saat ini, total dana yang dikelola telah mencapai Rp6 triliun sebagai bagian dari keseluruhan dana abadi nasional yang mencapai Rp139 triliun.
‎
‎“Pada tahun ini kami berkomitmen mendistribusikan dana program budaya sebesar Rp500 miliar. Kami berharap para pelaku budaya dan pemangku kepentingan di Kalimantan Selatan dapat memanfaatkan kesempatan ini,” ujar Oriza dalam kegiatan sosialisasi program LPDP.
‎
‎Ia menyebutkan, jumlah penerima manfaat dari Kalimantan Selatan masih relatif kecil. Dari sekitar 3.700 penerima program secara nasional sejak 2021, penerima dari Kalimantan Selatan baru mencapai sekitar 21 orang. Karena itu, LPDP terus mendorong peningkatan sosialisasi agar akses terhadap program kebudayaan, beasiswa, maupun riset semakin luas.
‎
‎Oriza menegaskan, LPDP siap melakukan sosialisasi baik secara luring maupun daring kapan pun dibutuhkan. Menurutnya, keterlibatan aktif masyarakat dan komunitas budaya menjadi kunci agar pemanfaatan Dana Abadi Kebudayaan dapat lebih optimal.
‎
‎Ia juga memaparkan sejumlah capaian program Dana Abadi Kebudayaan sejak diluncurkan. Hingga saat ini, program tersebut telah menghasilkan lebih dari 500 karya dan kreasi baru, meliputi 150 buku, 137 film dokumenter, 87 pertunjukan seni, serta berbagai karya digital dan aplikasi.
‎
‎Selain itu, lebih dari 1.000 kegiatan publik telah terselenggara dengan melibatkan lebih dari 35 ribu pelaku budaya, sekitar 8.900 komunitas, dan menjangkau sekitar 1,5 juta masyarakat.
‎
‎“Kami akan terus mengembangkan pemanfaatan dana dan kegiatan ini. Karena itu sosialisasi terus dilakukan di berbagai daerah, dan Kalimantan Selatan menjadi salah satu daerah yang terpilih,” katanya.
‎
‎Dalam kesempatan tersebut, Oriza juga menyampaikan apresiasinya kepada para pelaku budaya yang hadir. Ia mengaku senang dapat melihat secara langsung pemanfaatan dana yang dikelola LPDP untuk mendukung pengembangan budaya, riset, dan pendidikan di Indonesia. [adv/riv]