BalainNews.com, BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan H. Sahbirin Noor atau Paman Birin pamitan dan menyampaikan pengunduran diri sebagai Gubernur Kalsel di sisa jabatan periode kedua tahun 2021-2024

Pengunduran diri ini disampaikan Paman Birin saat berpamitan bersama pegawai di lingkup Pempdov Kalsel pada Rabu (13/11/2024)

Bertempat di Gedung Idham Chalid Kantor Gubernur dihadapan ratusan pegawai, Paman Birin sebagai Gubernur Kalsel dua periode ini menyampaikan langsung pengunduran diri yang didampingi istrinya Hj. Raudatul Jannah, Ketua Tenaga Ahli Gubernur Noor Aidi dan Agus Dyan Nur, Staf Ahli Gubernur.

“Alhamdulilah, hari ini kita dapat berkumpul, berkajutan. Alhamdulilah dalam keadaan sehat wal alfiat,” kata Paman Birin memulai sambutan.

Selanjutnya, Paman Birin menambahkan, kurang lebih 8 tahun bukan waktu yang pendek dan juga bukan waktu yang panjang. Terasa pendek, karena kemarin kita bertemu. Terasa panjang, karena rindu kita yang lama tidak bertemu. Lama bersua kurang lebih 8 tahun.

“Hari ini sengaja datang, bersama Bunda (Hj. Raudatul Jannah) sebagai Ketua TP PKK Kalsel yang ingin saya sampaikan, mulai hari ini saya mengundurkan diri dari sisa-sisa jabatan Gubernur tahun 2024,” kata Paman Birin

“Pasti banyak hal barangkali, saya banyak berbuat kesalahan, membuat bapak ibu kurang nyaman selama saya menjadi Gubernur. Maka di momen berharga ini, saya mengucapkan mohon maaf dan ampun kepada seluruh keluarga besar ASN di Pemprov Kalsel. Begitu juga Bunda,” kata Paman Birin.

Pada kesempatan itu, Paman Birin juga mengenang kebersamaan 8 tahun membangun Banua kita yang merupakan hasil kerja bersama. Hasil sinergitas bahu-membahu diantara SKPD dan antar SKPD.

“Alhamdulilah banyak hal yang bisa kita kerjakan. Kurang lebih 8 tahun, kalau sudah ada turdes kesannya luar biasa.Mudahan-mudahan hasil kerja kita, saya yakin ada Pj yang ditunjuk Presiden Prabowo karena kita sudah memohon mengundurkan diri, pemerintahan dan pembangunan di Kalsel berjalan dengan lancar,” ungkap Paman Birin.

Karena bersifat mendadak, Gubernur Paman Birin meminta kepada yang hadir untuk menyampaikan kepada keluarga besar Pemprov Kalsel yang tidak hadir bahwa dirinya berpamitan dan mengundurkan diri.

Selesai berpamitan, Paman Birin dan istri pun menyempatkan bersalaman dengan para pegawai lingkup Pemprov Kalsel.

Saat berpamitan itulah, pecah tangis haru mengiringi para pegawai seraya mendoakan Paman Birin.

Paman Birin dan istri pun diantar para pegawai hingga ke pelataran Gedung Idham Chalid seraya meninggalkan areal Kantor Gubernur Kalsel. [rivani/adpim]

BalainNews.com, BANJARBARU – Komitmen Gubernur Kalsel H. Sahbirin Noor atau Paman Birin dalam upaya pelayanan administrasi kependudukan kepada warga Banua mengantarkan Provinsi Kalsel meraih dua penghargaan sekaligus dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Provinsi Kalsel pun menjadi provinsi terbaik se-Indonesia dalam kategori Penegakan Hukum (Gakkum Award) Tahun 2024 dan Penghargaan Penerima ISO / IEC 27001:13 – Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) pada aplikasi SIAK di Provinsi Kalsel.

Penghargaan ini diserahkan Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto kepada Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Provinsi Kalsel, Galuh Tantri Narindra pada pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakornas) Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2024 di Lombok Raya Hotel Kota Mataram, Senin (04/11/24).

Atas penghargaan ini, Galuh Tantri Narindra mengatakan, Kalsel menjadi satu-satunya provinsi yang meraih penghargaan di kategori Penegakam Hukum (Gakkum Award) dan menjadi motivasi pihaknya untuk terus berusaha memaksimalkan kinerja dan pelayanan kependudukan dari segi penegakan hukum maupun administrasi kependudukan lainnya.

“Alhamdulilah. Provinsi Kalsel meraih dua penghargaan sebagai wujud komitmen pelayanan kependudukan kepada masyarakat Banua,” ungkap Tantri Galuh.

Capaian ini ujar Tantri, sekaligus tantangan di jajaran Dinas Dukcapil Provinsi Kalsel kedepannya agar terus berproses dan berinovasi dalam melayani masyarakat.

“Tentunya kita patut bersyukur atas penghargaan ini, mengingat ini juga hasil dari bentuk sinergi dan kerja keras bersama antara Dinas Dukcapil kabupaten kota dan rovinsi. Kedepan kita juga akan terus berinovasi dalam menghadapi tantangan pelayanan administrasi kependudukan,” komitmen Tantri.

Selain memberikan penghargaan Kepada provinsi dan kabupaten/kota, Rakornas yang mengusung tema “Akurasi Data Kependudukan untuk Dukung Suksesnya Pilkada Serentak 2024 dan Transformasi Digital Nasional” juga membahas tantangan Dukcapil dalam skala nasional dan international, terutama pada momen besar seperti Pilkada yang akan datang. [riv/adpim]

BalainNews.com, BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalsel melalui Plh Gubernur Kalsel Roy Rizali Anwar menyambut baik dan menyatakan siap mendukung program pemerintah Cetak Sawah Rakyat (CSR) dalam rangka swasembada pangan, yang merupakan program dari Presiden RI Prabowo Subianto.

Hal tersebut disampaikan Roy dalam sambutannya pada acara Rapat Koordinasi Perkembangan Cetak Sawah di Kalimantan Selatan, yang turut dihadiri oleh Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, di Grand Qin Hotel Banjarbaru, Senin (04/11) siang.

Dalam sambutannya, Roy menyampaikan ucapan terima kasih dan selamat datang kepada Menteri Pertanian RI H Andi Amran Sulaiman yang menunjukkan perhatian besar pemerintah pusat terhadap pengembangan lahan pertanian di daerah.

“Kalimantan Selatan diketahui menjadi salah satu kawasan prioritas dalam pengembangan sawah baru. Perluasan lahan ini dilakukan melalui pengolahan lahan-lahan yang tidak produktif, yang merupakan sebuah kehormatan sekaligus peluang besar bagi kami,” ungkapnya.

Menurutnya, program Cetak Sawah Rakyat sangat penting untuk meningkatkan produksi pangan di wilayah tersebut, sekaligus memberikan peluang kesejahteraan bagi masyarakat setempat.

Dirinya juga melaporkan bahwa realisasi target optimasi lahan rawa seluas 46.340 hektar telah mencapai 41.829 hektar, sementara target kegiatan pompanisasi seluas 23.433 hektar bahkan telah melampaui target dengan capaian 27.894 hektar atau 119,03 persen.

Selain itu, progres program cetak sawah di Kalimantan Selatan ditargetkan selama empat tahun dengan luas 500.000 hektar dan memiliki potensi cetak sawah hingga 530.000 hektar.

“Perluasan lahan melalui program Cetak Sawah ini saya yakini akan mendorong peningkatan produksi pertanian di Banua Kalimantan Selatan. Sekali lagi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan siap mendukung pelaksanaan program ini, dan kami juga mengajak seluruh kepala daerah kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan untuk berkoordinasi dan menyelaraskan langkah demi suksesnya program ini,” tutup Roy.

Sementara itu, dalam arahannya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia telah meluncurkan program cetak sawah untuk mewujudkan swasembada pangan yang berfokus pada daerah strategis, salah satunya yakni Kalimantan Selatan.

Menurutnya, hingga tahun 2025, Kementerian Pertanian (Kementan) menargetkan untuk mencetak sawah baru seluas 1 juta hektar. Amran juga menyampaikan bahwa cetak sawah baru ini bertujuan untuk mengatasi alih fungsi lahan dan menjaga ketahanan pangan nasional.

“Program cetak sawah ini diperlukan untuk mencapai cita-cita kedaulatan pangan Indonesia,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Kalimantan Selatan sendiri ditargetkan membuka 500 ribu hektar sawah baru melalui program CSR ini dengan rincian Kab. Sulu Sungai Selatan target seluas 58.987 Ha, Kab. Hulu Sungai Tengah target seluas 23.611 Ha, Kab. Hulu Sungai Utara target seluas 40.252 Ha, Kab. Tanah Laut target seluas 36.274 Ha, Kab. Tapi target seluas 41.995 Ha, Kab. Banjar target seluas 26.103 Ha, Kab. Barito Kuala target seluas 32.602 Ha, Kab. Kotabaru target seluas 94.736 Ha, Kab. Tanah Bumbu target seluas 26.825 Ha, Kab. Balangan target seluas 8.365 Ha, Kota Banjarbaru target seluas 11.434 Ha, Kota Banjarmasin target seluas 1.321 Ha, dan Kab. Tabalong target seluas 84.706 Ha.

Program ini akan melibatkan berbagai kelompok masyarakat, termasuk kelompok tani, lembaga swadaya masyarakat, pesantren, dan kelompok masyarakat lainnya, dengan syarat lahan minimal 5 hektar dan memiliki sumber air. Selain itu, lahan yang diusulkan harus berada di luar kawasan hutan dan tidak dalam status sengketa (clean and clear).

Dalam rakor tersebut turut hadir Ketua DPRD Kalsel Supian HK, Kapolda, Danrem 101/Antasari dan Pimpinan Forkopimda Kalsel, Bupati/Walikota se-Kalsel, Kapolres dan Dandim se-Kalsel, Pimpinan Instansi Vertikal dan Pimpinan SKPD Pemprov dan Pemkab/Pemkot se- Kalimantan Selatan. [riv/adpim]

BalainNews.com, BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan, H. Sahbirin Noor melalui Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Adi Santoso memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-96 Tahun 2024 bersama tokoh-tokoh adat di halaman Kantor Gubernur Kalsel, Kota Banjarbaru, pada Senin (28/10) pagi.

Tampak hadir Ketua DPRD Kalsel, Supian HK; Dandim 1006/Banjar, Letkol Kav Zulkifer Sembiring; Direktur RSUD Ulin Banjarmasin, dr. Diauddin dan jajaran Forkopimda Kalsel, serta pimpinan SKPD lingkup Pemprov Kalsel.

Terlihat sejumlah anak muda yang berpakaian adat Banjar, adat Dayak hingga adat-istiadat Nusantara, kemudian ada jajaran TNI/Polri, Satpol PP, PSMTI Kalsel, Pramuka serta kelompok siswa-siswi SMP dan SMA.

Setelah bendera merah putih dinaikkan, mengheningkan cipta dimulai. Kemudian, kedua lagu kebangsaan Indonesia mengalun seperti Bagimu Negeri dan Bangun Pemudi Pemuda. Lalu, pembacaan teks Pancasila, pembukaan UUD 1945 dan dibacakan teks keputusan Kongres Pemuda Indonesia 1928.

“Peristiwa Sumpah Pemuda di tahun 1928. Sebuah peristiwa di mana anak muda menyatakan tekad dan kehendak untuk bersatu, ditengah keragaman untuk bersuara menyatukan negara Indonesia,” ucap Gubernur Kalsel dalam sambutan yang disampaikan oleh Staf Ahli, Adi Santoso.

Sebagai generasi penerus bangsa, Adi Santoso menyelami nilai-nilai agung dalam sumpah pemuda tersebut. Dalam teks itu, menurutnya generasi sekarang dapat membentuk karakter anak muda ditengah menghadapi perubahan zaman.

Apalagi situasi yang serba cepat sekarang, Adi Santoso mengajak anak muda agar menjaga eksistensi bangsa Indonesia dalam membangun semangat bersatu.

“Hari Pemuda Nasional Tahun 2024 ini berbarengan transisi pemerintahan baru yang akan mengorkestrasi langkah bangsa Indonesia dalam menargetkan pembangunan jangka panjang,” ungkap Adi Santoso.

Pembangunan itu juga berkenaan dengan generasi emas di tahun 2045, menurut Adi Santoso bahwa kiprah Indonesia akan terwujud jika dibarengi dengan semangat anak muda era sekarang. Terlebih tantangan global, baginya pemerintahan harus hadir dalam mendorong agenda-agenda kepemudaan sebagai bagian penting dalam pembangunan Indonesia.

“Kita harapkan, program di daerah sinergi dengan pusat dalam rangka mendukung layanan peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) di Kalimantan Selatan,” pungkasnya.

Salah satu pemuda berpakaian Adat Dayak, Ahmad Riduan yang merupakan siswa SMA Negeri 3 Banjarmasin itu mengatakan bahwa anak muda harus memiliki nilai moral yang tinggi di masyarakat, baik itu di lingkungan keluarga, sosial dan pekerjaannya.

“Setidaknya anak muda itu harus sopan dengan orangtuanya, sekarang banyak tidak beretika. Harusnya mereka patuh dengan orangtua,” jelasnya.

Kemudian, Riduan juga menyoroti anak muda yang mudah membuang sampah sembarangan. Sehingga, menurutnya potret ini perlu dijauhi perilakunya sebagai anak muda.

“Kemarin, ulun (saya) ada lihat ada anak muda yang buang sampah sembarangan. Membuang botol plastik yang bukan ditempatnya, kita sangat menyayangkan hal itu,” tegas Riduan.

Banyaknya anak muda yang nongkrong di malam hari, Riduan melihat asalkan tidak melakukan tawuran saja. Dan asalkan tidak mengganggu orang di sekitarnya.

Dibarengi dengan pemenuhan diri dalam meningkatkan keterampilan dan pengalaman, bagi Riduan, anak muda harus berdaya di masyarakat. [rivani/adpim]

BalainNews.com, BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan turut berperan dalam menjaga inflasi yang terkendali.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian pun mengapresiasi capaian inflasi tahunan (Year-on-Year) pada September 2024 yang mencatat angka terendah sejak digelarnya Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi dua tahun lalu.

Angka inflasi nasional mencapai 1,84 persen, yang diakui sebagai hasil kerja sama yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah (Pemda), serta kementerian/lembaga terkait dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat

Diungkapkan Gubernur Kalsel melalui Kepala Dinas Perdagangan Kalimantan Selatan, Sulkan, perkembangan inflasi di wilayahnya yang tercatat sedikit di atas rata-rata nasional pada angka 1,98 persen YoY.

“Alhamdulillah, inflasi di Kalimantan Selatan stabil hingga minggu kelima Oktober 2024,” ujar Sulkan setelah mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual di Command Center Kalsel, Banjarbaru pada Senin (28/10/24).

Menurut Sulkan, Indeks Perkembangan Harga (IPH) di Kalimantan Selatan pada minggu keempat Oktober mencatat rata-rata -0,23 persen. Beberapa wilayah seperti Hulu Sungai Selatan, Tanah Bumbu, Balangan, dan Banjarbaru mengalami IPH di atas rata-rata provinsi akibat kenaikan harga daging sapi, daging ayam ras, telur, gula pasir, dan minyak goreng.

Sementara itu, dalam rakor pengendalian inflasi itu, Mendagri Tito mengungkapkab telah telah menyampaikan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai inflasi September kepada Bapak Presiden dan Presiden Terpilih, yang menyambut baik pencapaian ini. Angka 1,84 persen year-on-year adalah prestasi besar,” kata Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kemendagri, Jakarta, Senin (28/10/2024).

Mendagri menyoroti pentingnya pengawasan terhadap dua komponen utama inflasi: inflasi inti (core inflation) yang cenderung stabil, mencakup sektor pendidikan, kesehatan, dan rekreasi, serta inflasi bergejolak (volatile inflation) yang dipengaruhi dinamika suplai dan permintaan, terutama pada sektor pangan dan energi.

“Kita melihat kenaikan pada perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,38 persen yang termasuk dalam inflasi inti. Kenaikan ini menunjukkan daya beli masyarakat tetap kuat karena permintaan terus tumbuh,” ujarnya.

Sejalan dengan hal ini, Mendagri menanggapi pandangan ekonom terkait deflasi pada beberapa sektor, seperti rekreasi, restoran, dan perawatan pribadi, yang disebabkan menurunnya permintaan. Namun, Tito menekankan daya beli masyarakat secara umum tetap kuat, dibuktikan oleh inflasi inti yang masih naik.

“Kita adalah negara produsen, bukan hanya konsumen. Jika terjadi deflasi berlebihan, masyarakat konsumen mungkin diuntungkan, tetapi petani dan produsen lokal bisa mengalami kerugian karena tidak bisa menutupi biaya operasional,” tegasnya.

Mendagri mengucapkan terima kasih kepada seluruh kepala daerah atas peran aktifnya dalam menjaga stabilitas harga.

“Kinerja rekan-rekan kepala daerah dalam mengendalikan inflasi daerah masing-masing sangat membantu pencapaian inflasi nasional ini,” tutup Tito. [rivani/adpim]