Banjarbaru
[OPINI PUBLIK] Menyoal Pilgub Kalsel : Pemimpin Perempuan Dalam Perspektif Demokrasi Indonesia
BalainNews.com, BANJARBARU – Pada Pilkada Serentak 2024, peningkatan jumlah calon perempuan terlihat di beberapa daerah. Fenomena peningkatan keterlibatan perempuan di Pilkada Serentak 2024 ini menjadi angin segar bagi kontestasi politik di Indonesia. Keterlibatan perempuan dalam politik dan kepemimpinan menjadi salah satu bagian dari SDG 5.5 yang terwujud lewat proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen nasional dan pemerintahan daerah. Indikator SDG 5.5.1 mengukur “proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen nasional dan pemerintah daerah” dalam kerangka tujuan pembangunan berkelanjutan seperti yang diamanatkan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa. Indikator ini berfokus pada representasi perempuan dalam lembaga legislatif dan eksekutif di tingkat nasional maupun daerah. Tujuan akhirnya sebagai upaya untuk menuju kesetaraan gender (Topan Y, Kompas Pedia, 2024).
Perempuan yang maju dalam bursa Pilkada, masih banyak yang dipertanyakan kemampuannya. Selain itu, perempuan juga masih saja mendapat stereotip sebagai orang yang tak pantas memimpin. Keadaan diperburuk dengan karakteristik sistem politik Indonesia didominasi budaya patriarki, yang memandang perempuan sebagai sosok lemah dan tidak bermanfaat. Padahal kehadiran perempuan di bidang politik sangat penting untuk pengambilan keputusan dan kebijakan berperspektif gender (Titi E, 2024).
Keterwakilan perempuan sebagai cakada juga mewakili suara serta kepentingan perempuan dan anak. Maka dari itu, menjadi tugas kita bersama sebagai pemilih untuk memastikan apakah program yang ditawarkan cakada perempuan mampu menjawab isu perempuan dan anak di daerahnya, kemudian komitmen politik yang dibangun menyelesaikan permasalahan sampai ke akarnya, dan tidak adanya pelanggaran, sekaligus tetap menciptakan pilkada yang ramah perempuan dan anak. Kita juga harus memastikan bahwa Pilkada Serentak tahun ini bebas dari diskriminasi bagi perempuan, baik peserta maupun pemilih (Titi E, 2024).
Sementara itu, Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini mengungkapkan seluruh pihak harus bersinergi untuk saling mengingatkan dan mendukung penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang bebas dari diskriminasi bagi perempuan. Pemerintah Indonesia meratifikasi The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) melalui Undang-Undang No.7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan dan CEDAW telah menjadi hukum positif Indonesia. Konvensi CEDAW menegaskan diskriminasi terhadap perempuan adalah pelanggaran HAM, perempuan memiliki hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang harus dinikmati oleh perempuan atas dasar persamaan, kesetaraan dan keadilan dengan laki-laki dan konvensi juga mewajibkan negara untuk melindungi, memajukan, dan memenuhi hak asasi perempuan. Dalam penyelenggaraaan Pemilu dan Pilkada, prinsip dasar CEDAW harus kembali digaungkan agar dalam prosesnya bebas dari diskriminasi, baik terhadap perempuan sebagai peserta maupun pemilih (Titi E, 2024).
Kepala daerah perempuan terus meningkat dari tahun ke tahun. Menurut laman Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), keterwakilan perempuan yang maju di Pilkada Serentak dari tahun ke tahun terus meningkat. Pada Pemilihan Kepala Daerah 2024, terdapat peningkatan tren partisipasi perempuan. Untuk posisi Gubernur dan Wakil Gubernur, terdapat 18 perempuan yang ikut mencalonkan diri pada Pilkada 2024. Di tingkat Bupati dan Wakil Bupati, jumlah calon perempuan mencapai angka 210 perempuan, sedangkan untuk tingkat Walikota dan Wakil Walikota, terdapat 81 perempuan yang turut bersaing dalam kontestasi politik lokal.
Partisipasi politik perempuan untuk maju dalam ajang pilkada tentu menjadi kekuatan perempuan untuk memajukan bangsa Indonesia khususnya dalam bidang politik. Keterwakilan pemimpin daerah perempuan dan partisipasi politik perempuan merupakan hal penting dalam rangka memastikan hadirnya kebijakan-kebijakan yang mendukung, memberdayakan, dan memfasilitasi kebutuhan perempuan di berbagai bidang pembangunan. Minimnya partisipasi perempuan pun menjadi sorotan. Hal ini akan berdampak pada perjuangan kepentingan perempuan (Devi H, 2024).
Majunya calon kepala daerah perempuan di Kalimantan Selatan periode tahun 2024-2029 seperti Calon Gubernur Kalimantan Selatan yaitu Hj. Raudhatul Jannah atau biasa dipanggil Acil Odah adalah ciri sudah menjalankan demokrasi yang berlaku saat ini di Indonesia. Ada penerimaan yang luas terhadap calon pemimpin perempuan. Kedewasaan demokrasi ini akan sempurna jika kemudian Hj. Raudhatul Jannah benar-benar terpilih menjadi Gubernur Kalsel. Ini akan menjadi torehan penting dalam sejarah kepemimpinan Kalsel, jika Hj. Raudhatul Jannah menjadi gubernur perempuan pertama di Kalimantan Selatan. Maka pesta demokrasi di Kalsel sesungguhnya adalah kerja sejarah masyarakat Kalsel itu sendiri.
Perspektif Islam tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan. Meskipun secara fitrah biologis memiliki perbedaan, tetapi dari sisi penciptaan dan tujuan penciptaan memiliki kesamaan, yaitu sebagai hamba yang diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah SWT. Dimana ukuran kemuliaan seorang hamba adalah yang paling tinggi ketaqwaannya kepada Allah SWT. Begitu juga ketika berbicara dalam konteks kepemimpinan. Prinsip dasarnya adalah kita semua adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hal ini bukan saja berkaitan dengan urusan kepemimpinan di dunia, di hadapan orang yang dipimpin, tetapi juga di hadapan Allah SWT di hari akhirat. Lalu, bagaimana agar setiap kita bisa menjadi pemimpin yang baik? Mari kita mulai dengan memahami makna kepemimpinan. Makna kemimpinan bukanlah sosok atau bentuknya, tetapi sifat dan kemampuannya. Sehingga kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi seseorang atau orang lain untuk mencapai tujuan organisasi yang dipimpin (Husaini, 2024)
Kepemimpinan dalam Islam sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang selalu menerapkan ajaran Al-Qur’an sebagai dasar dalam memimpin umat yang berlandaskan nilai-nilai shiddiq (jujur), tabliqh (menyampai amanah), amanah (dapat dipercaya) dan fathonah (cerdas). Dalam khasanah intelektual Islam, ulama membagi kepemimpinan menjadi 2 kategori, yaitu kepemimpinan besar (al-Imamah al-Uzhma) dan kepemimpinan kecil (al- Imamah al-Shughra). Kepemimpinan besar berkaitan dengan kepemimpinan di publik dalam posisi sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan, mulai dari ketua RT, RW, Kepala Desa/Lurah hingga presiden. Sementara kepemimpinan kecil atau privat adalah kepemimpinan dalam salat dan kepemimpinan dalam keluarga. Dalam konteks kepemimpinan besar, yaitu kepemimpinan secara struktural dalam dunia politik kenegaraan, seperti presiden perempuan, kepala daerah perempuan, kepala perusahaan dan sebagainya. Kepemimpinan perempuan dalam Islam sudah menjadi topik di banyak seminar, diskusi, perdebatan hingga kajian ilmiah. Hasilnya tetap sama, ada yang setuju dan ada yang tidak sepakat. Hal tersebut disebabkan karena perbincangan yang berhubungan dengan relasi laki-laki dan perempuan bukan soal prinsip dasar, seperti keadilan, kesetaraan dan kasih sayang, tetapi mengedepankan persoalan kepentingan dan dominasi (Husaini, 2024).
Tantangan reformasi dan globalisasi menuntut seorang pemimpin mampu untuk mengelola organisasi dengan baik dengan memperhatikan segala kebutuhan demi tercapainya tujuan organisasi. Perbedaan jenis kelamin dalam kepemimpinan tidak lagi dipermasalahkan. Hal tersebut dibuktikan dengan perempuan memiliki modal berupa ciri khas untuk menjadi seorang pemimpin. Perempuan juga memiliki kemampuan untuk menjadi seorang pemimpin yang selanjutnya dijadikan tujuan penulisan untuk mengetahui karakteristik perempuan yang dapat menunjang efektifitas kepemimpinan (Helma H, 2023). Penelitian Porter, Crampon dan Smith (2004) mengaitkan masalah gender dan gaya kepemimpinan dengan aspek: Pertama, pengambilan keputusan berorientasi pada pemimpin yang demokratik atau otokratik. Kedua, memengaruhi bawahan, atasan dan rekan kerja dengan strategi komunikasi (Husaini, 2024).
Di era revolusi industri perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa dampak pada peran perempuan yang semakin kompleks. Memiliki kesetaraan di bidang ketenagakerjaan dengan laki-laki, sehingga mempunyai kesempatan, akses dan peluang yang sama sebagai sumber pembangunan nasional. Perempuan sebagai pemimpin dalam berbagai industri adalah topik yang semakin mendapat perhatian di seluruh dunia. Di tengah perubahan sosial, perkembangan norma gender, dan kebutuhan akan keberagaman dalam berbagai sektor, peran perempuan dalam kepemimpinan telah menjadi sorotan utama. Setelah menjadi fenomena yang marak diperbincangkan dalam kalangan mayarakat saat ini, kepemimpinan perempuan tidak lagi diragukan jiwa kepemimpinannya. Kiprahnya semakin tampak di Abad ke-21 [riv/ril].
Penulis : Prof. Dr. Husaini – Akademisi ULM
Sebarkan
BalainNews.com, BANJARBARU — Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) kembali menempatkan pengelolaan kontrak kerja sama media pada Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) pada 2026. Kebijakan tersebut berbeda dengan tahun sebelumnya, ketika anggaran kontrak media berada di Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kalsel.
Hal itu disampaikan dalam kegiatan silaturahmi antara Biro Adpim Pemprov Kalsel dengan sejumlah awak media yang menjalin kerja sama kontrak pada 2026.
Dalam pertemuan tersebut dijelaskan, perubahan pengelolaan anggaran kontrak media terjadi setelah adanya arahan Gubernur Kalsel. Sebelumnya, kontrak media berada di Biro Adpim, kemudian pada 2025 pengelolaannya berada di Kominfo, sebelum kembali ke Biro Adpim pada 2026.
“Sebelumnya kontrak media itu adanya di Biro Adpim. Kemudian pada 2025 kontrak media berada di Kominfo. Tahun 2026 kembali diserahkan ke Adpim atas arahan Pak Gubernur,” ujar Kepala Biro Adpim H Berkatullah dalam kegiatan tersebut.
Ia mengatakan, perpindahan pengelolaan tersebut bukan semata persoalan teknis, tetapi berkaitan dengan ketersediaan anggaran dan kebijakan pemerintah daerah.
Menurutnya, persoalan utama terjadi dalam perencanaan anggaran 2025 untuk pelaksanaan kontrak media pada 2026. Saat itu, anggaran kontrak media belum tersedia pada pos yang sebelumnya menangani kerja sama tersebut.
“Untuk 2026, perencanaannya dilakukan pada 2025. Saat itu anggarannya tidak ada. Sehingga pada akhir Desember 2025, atas arahan Pak Gubernur, anggaran tersebut disiapkan di Biro Adpim untuk kontrak media 2026,” jelasnya.
Kondisi tersebut, lanjutnya, membuat pengelolaan kontrak media 2026 akhirnya kembali berada di Biro Adpim.
Anggaran 2027 Sudah Disiapkan
Sementara itu, untuk tahun anggaran 2027, Biro Adpim menyatakan telah menyiapkan anggaran untuk kontrak kerja sama media.
Namun, posisi anggaran tersebut masih bersifat dinamis karena pembahasan dan pengesahan APBD 2027 belum selesai.
“Untuk 2027, anggaran kontrak media masih berada di Adpim sampai hari ini. Anggarannya sudah kami siapkan, tetapi masih dinamis karena anggaran 2027 belum disahkan,” katanya.
Ia memastikan, pemerintah daerah telah memasukkan kebutuhan anggaran tersebut dalam perencanaan. Namun, belum dapat dipastikan apakah pada tahap final pengelolaannya tetap berada di Biro Adpim atau kembali dialihkan kepada Kominfo.
“Apakah nanti pada finalnya diserahkan ke Kominfo atau tetap di Adpim, itu masih menunggu keputusan. Yang pasti anggarannya sudah ada dan sudah kami siapkan,” ujarnya.
Samakan Persepsi dengan Media
Pertemuan dengan media tersebut juga dimaksudkan untuk menyamakan persepsi mengenai mekanisme kerja sama kontrak media dengan Pemprov Kalsel.
Pihak Biro Adpim menilai komunikasi langsung penting dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai ketentuan maupun pelaksanaan kontrak.
“Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan kita diskusikan. Namanya juga silaturahmi antara Biro Administrasi Pimpinan dan rekan-rekan media yang berkontrak di Biro Adpim,” katanya.
Ia juga membuka ruang komunikasi bagi media yang belum dapat menghadiri kegiatan tersebut. Pertanyaan maupun hal yang belum jelas terkait kontrak dapat disampaikan langsung melalui kantor, WhatsApp, maupun telepon.
“Kalau penjelasannya tidak cukup atau tidak memadai, takutnya terjadi miskomunikasi. Makanya kita undang hari ini untuk silaturahmi dan menyamakan persepsi mengenai kontrak media yang ada di Biro Adpim,” tambahnya.
Pertemuan tersebut sekaligus menjadi ruang komunikasi antara pemerintah daerah dan media terkait keberlanjutan kerja sama publikasi serta kepastian penganggaran pada tahun berikutnya.
Meski anggaran 2027 disebut telah disiapkan, keputusan akhir mengenai perangkat daerah yang akan menjadi pengelola kontrak media masih menunggu proses pengesahan dan kebijakan Pemprov Kalsel. [adv/riv]
SebarkanBanjarbaru
Erupsi Gunung Anak Krakatau, Penerbangan di Bandara Internasional Syamsudin Noor Terdampak
BalainNews.com, BANJARBARU – Penerbangan di Bandara Internasional Syamsudin Noor terdampak akibat erupsi Gunung Anak Krakatau yang tengah terjadi dan mengakibatkan penutupan operasional dalam waktu tertentu di Bandara Internasional Soekarno Hatta (CGK) pada hari ini, (06/09).
Terdapat sejumlah penerbangan yang terdampak dengan data sebagai berikut.
KEBERANGKATAN / DEPARTURE
1. GA533 | STD 07.00 WITA | BDJ-CGK
2. IU629 | STD 09.30 WITA | BDJ-CGK
3. GA535 | STD 10.20 WITA | BDJ-CGK
4. QG795 | STD 10.25 WITA | BDJ-SRG
5. IP617 | STD 10.55 WITA | BDJ-CGK
6. QG491 | STD 12.25 WITA | BDJ-CGK
7. IU627 | STD 13.20 WITA | BDJ-CGK
8. QG495 | STD 14.05 WITA | BDJ-SUB
KEDATANGAN / ARRIVAL
1. GA530 | STA 09.30 WITA | CGK-BDJ
2. QG480 | STA 09.55 WITA | SRG-BDJ
3. IP616 | STA 10.10 WITA | CGK-BDJ
4. QG490 | STA 11.55 WITA | CGK-BDJ
5. IU626 | STA 12.40 WITA | CGK-BDJ
6. QG794 | STA 13.35 WITA | SRG-BDJ
Seluruh penerbangan di atas dibatalkan untuk berangkat dan tiba di Bandara Internasional Syamsudin Noor dengan total penumpang terdampak sebanyak 1.187 penumpang keberangkatan dan 784 penumpang kedatangan.
”Informasi terkini yang kami dapatkan pagi ini, telah terbit NOTAM penutupan operasional Bandara Internasional Soekarno Hatta hingga pukul 13.30 WIB/14.30 WITA, sehingga hal ini berdampak pada penerbangan dari dan ke tujuan CGK dan penerbangan dengan rute terkoneksi. Hingga saat ini kami masih terus menunggu perkembangan situasi”, terang Stephanus Millyas Wardana.
Akibat kondisi ini, Bandara Internasional Syamsudin Noor telah menyiapkan sejumlah langkah penanganan seperti _parking stand_ untuk pesawat-pesawat yang terdampak dan memberikan _service recovery_ kepada para penumpang.
“Kami menyarankan para pengguna jasa untuk memastikan kembali jadwal penerbangannya melalui informasi yang disampaikan oleh maskapai. Jika sudah berada di Bandara Internasional Syamsudin Noor jangan ragu untuk menghubungi petugas dan mengikuti arahannya jika membutuhkan bantuan. Kami berterima kasih atas pengertian seluruh pengguna jasa atas ketidaknyamanan yang terjadi selama kondisi ini berlangsung”, tutup Millyas. [riv/rls]
SebarkanBanjarbaru
Hadirkan Perjalanan Seamless, Bandara Internasional Syamsudin Noor Siapkan Layanan Top-Up Kartu Elektronik
BalainNews.com, BANJARBARU – PT Angkasa Pura Indonesia (Persero) hadirkan layanan khusus untuk _top-up_ kartu elektronik di Bandara Internasional Syamsudin Noor.
Sebagai upaya untuk menghadirkan rangkaian perjalanan yang _seamless_ mulai dari pintu gerbang hingga lepas landas, Bandara Internasional Syamsudin Noor menerapkan pembayaran parkir non-tunai dengan menggunakan kartu elektronik di seluruh gerbang masuk dan keluar kendaraan.
“Kita sudah mulai pembayaran non-tunai di Bandara Internasional Syamsudin Noor sejak November 2023 dengan menggunakan kartu elektronik. Selama penerapannya, kami melihat ada kebutuhan para pengguna jasa yang urgent ketika saldo pembayaran kurang atau bahkan kartu hilang, untuk itu kami hadirkan layanan untuk solusi atas kondisi tersebut”, terang General Manager Bandara Internasional Syamsudin Noor, Stephanus Millyas Wardana.
Bekerja sama dengan Bima Trans, layanan yang dapat diakomodir adalah pembelian kartu baru seharga Rp 60.000,00 (termasuk saldo senilai Rp 20.000,00), penyewaan kartu elektronik dengan biaya Rp 20.000,00 (belum termasuk saldo untuk pembayaran tarif parkir), dan top-up dengan biaya Rp 5.000,00/transaksi. Saat ini jenis kartu elektronik yang tersedia adalah e-Money Mandiri, Flazz BCA, Brizzi BRI, dan BNI TapCash.
Seluruh layanan tersebut berlokasi di dua titik, yaitu Toll Gate Utama dan Toll Gate Area Perkantoran untuk kendaraan roda dua maupun roda empat selama 24 jam setiap hari.
“Untuk menggunakan layanan ini, para pengguna jasa cukup menyampaikan kebutuhannya ke petugas yang _standby_ di toll gate, Kami harap dengan hadirnya layanan ini akan semakin memudahkan dan mempercepat proses tap in dan tap out pembayaran parkir kendaraan di Bandara Internasional Syamsudin Noor serta sejalan dengan kebijakan cashless government yang diterapkan oleh pemerintah”, tutup Millyas. [riv/va]
SebarkanBanjarbaru
Antisipasi Siklus Kebakaran Berulang, Gubernur H Muhidin Tekankan Pembangunan Sistem Air hingga Penyiapan Peralatan
BalainNews.com, BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama pemerintah pusat, TNI-Polri dan instansi terkait mulai mengarahkan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada penyelesaian tiga kawasan yang dinilai menjadi titik krusial di Kota Banjarbaru, yakni Guntung Damar, Hutan Lindung Liang Anggang dan Pekayuan Landasan Ulin.
Penanganan karhutla kini tidak lagi sekadar mengejar titik api, tetapi diarahkan untuk membangun sistem permanen yang mampu memutus siklus kebakaran berulang setiap musim kemarau. Ketersediaan air, perendaman lahan, penempatan pompa hingga penyediaan kolam biofloc portable menjadi bagian dari strategi tersebut.
Strategi itu dibahas Gubernur Kalsel H. Muhidin bersama Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Hanif Faisol Nurofiq dan Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan saat meninjau Posko Pantau Pengayuan, Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Rabu (26/8/2026) sore.
Gubernur Kalsel H. Muhidin menilai persoalan air harus segera ditangani karena menjadi salah satu kendala utama pemadaman karhutla di sejumlah kawasan.
“Kita mengalami kekurangan air di sini. Karena itu, bagaimana kita menyikapi dan mengatasi persoalan air ini harus segera dibahas dan ditindaklanjuti,” sampai Gubernur H. Muhidin disela meninjau lokasi.
Gubernur H. Muhidin meminta setiap hasil koordinasi segera diterjemahkan menjadi langkah konkret. Kecepatan juga diperlukan ketika titik api membesar, termasuk melalui water bombing apabila kondisi dan status darurat memungkinkan.
Masyarakat juga diminta segera melaporkan titik api agar dapat ditindaklanjuti sebelum meluas. Dengan Guntung Damar, Hutan Lindung Liang Anggang dan Pekayuan sebagai fokus utama, pemerintah kini berupaya mengubah pola penanganan karhutla Kalsel dari sekadar memadamkan api menjadi mengendalikan kawasan.
Targetnya bukan hanya memastikan api padam hari ini, Gubernur H. Muhidin mengatakan bahwa membangun sistem air, peralatan, personel dan pola pencegahan yang membuat kebakaran lebih sulit berulang pada musim kemarau berikutnya.
Sementara itu, Wamenko Pangan Hanif Faisol Nurofiq mengatakan, tiga kawasan tersebut kini telah memiliki strategi penanganan yang lebih jelas. Pemerintah tidak ingin penanganan berhenti pada pemadaman, tetapi menghasilkan sistem permanen untuk menghadapi karhutla yang berulang.
“Dengan telah ditemukannya strategi permanen ini, kita sedikit lebih tenang untuk bersama-sama menghadapi musim kemarau yang relatif panjang,” tegas Hanif.
Di Guntung Damar, pemerintah menerapkan strategi perendaman dengan memanfaatkan air dari sistem Irigasi Riam Kanan. Namun, sejumlah sungai yang masih terbuka membuat air belum dapat dimanfaatkan secara optimal.
Karena itu, Hanif menyebut pemerintah melakukan penutupan dengan meningkatkan tabat atau dinding penahan air hingga sekitar satu meter. Perbedaan tinggi muka air antara bendungan dan jalan raya di kawasan Guntung Damar sekitar satu meter.
Jika proses penutupan selesai, kawasan utama ditargetkan dapat terendam dalam waktu satu hingga dua hari. Setelah zona utama terendam, penanganan dilanjutkan ke zona samping menggunakan pompa portable.
Dukungan peralatan juga diperkuat. Kementerian Pertahanan menyediakan 50 unit pompa portable, sedangkan Kementerian Pertanian memberikan 30 unit pompa.
Pemerintah juga telah melakukan blocking dan memperkuatnya dengan pompa air serta excavator long arm. Tambahan pompa disiapkan untuk mempercepat proses perendaman kawasan.
“Kita harapkan dalam waktu dua sampai tiga hari area tersebut dapat terendam sehingga api dapat kita fokuskan pada daerah sekitar dan zona utama,” ungkap Hanif Faisol.
Sementara itu, Pekayuan menjadi tantangan tersendiri karena luas kawasan yang mencapai sekitar 900 hektare dan sekitar 500 hektare di antaranya disebut mengalami kebakaran berulang.
Keterbatasan air menjadi persoalan utama. Pemerintah kemudian mulai membangun sistem penanganan berbasis jaringan titik air.
Sebanyak enam unit biofloc portable telah disiapkan. Masing-masing memiliki kapasitas sekitar 12.000 liter dan dapat dipindahkan mendekati lokasi yang membutuhkan pasokan air.
Air dapat diisi dari sumber di pinggir jalan, kemudian didistribusikan secara estafet hingga mendekati titik kebakaran. Ke depan, jumlah biofloc ditargetkan mencapai sekitar 144 unit dengan pola penempatan berjarak sekitar 250 x 250 meter.
“Yang sudah siap hari ini ada enam unit biofloc. Kita siapkan agar keenam unit tersebut siap digunakan. Setiap kolam memiliki kapasitas 12.000 liter,” terang Hanif Faisol.
Biofloc bukan menjadi satu-satunya solusi. Pemerintah juga melakukan survei geolistrik untuk menemukan sumber air permanen. Dari survei awal ditemukan sumber air dengan kedalaman sekitar 40 meter dan debit yang dinilai cukup besar.
Hanif menegaskan, operasi modifikasi cuaca (OMC) saat ini tidak dapat sepenuhnya diandalkan karena kondisi awan yang tidak memungkinkan. Karena itu, operasi darat menjadi strategi utama.
“Kita melakukan perang darat,” tegas Hanif.
Pola tersebut menempatkan ketersediaan air sebagai fondasi utama penanganan. Pemerintah tidak hanya mengejar api yang terlihat di permukaan, tetapi juga berupaya membasahi kawasan, menjaga kelembapan tanah dan membangun cadangan air yang dapat digunakan kembali ketika titik api muncul.
Di sisi lain, pemerintah menghadapi persoalan ketersediaan air dari Waduk Riam Kanan. Hanif menyebut muka air Dam Riam Kanan saat ini berada sekitar 56,25 meter. Tanpa tambahan air yang berarti, muka air diperkirakan turun sekitar 2,5 sentimeter setiap hari.
Dalam sekitar 30 hari terakhir, kawasan tangkapan air Riam Kanan disebut tidak memperoleh imbuhan air yang berarti, sementara aliran keluar mencapai sekitar 12.500 liter per detik.
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena air dari sistem Riam Kanan juga berkaitan dengan kebutuhan masyarakat serta operasional pembangkit listrik.
Berdasarkan proyeksi Satlak Klimatologi BMKG Kalimantan Selatan, hujan signifikan baru diperkirakan terjadi pada dasarian ketiga atau sekitar akhir November. Pemerintah pun harus menjaga keseimbangan antara kebutuhan pemadaman karhutla, kebutuhan air masyarakat dan keberlangsungan sistem Riam Kanan.
Adapun, Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan mengatakan, penanganan karhutla di Pekayuan melibatkan sekitar 350 personel gabungan TNI, Polri, BPBD, Dinas Perkebunan dan Peternakan serta unsur perusahaan.
Personel dibagi dalam tiga sif agar penanganan dapat berlangsung secara berkelanjutan.
“Area yang menjadi tanggung jawab kami kurang lebih 900 hektare,” ungkap Irjen Pol Rosyanto.
Selain posko utama, sejumlah posko tambahan didirikan di sekitar kawasan Pekayuan untuk mempercepat koordinasi dan respons terhadap titik api.
Menurut Rosyanto, pencarian sumber air menjadi salah satu prioritas karena keterbatasan air selama proses pemadaman. Dari pencarian tersebut, tim menemukan sumber air dengan debit yang dinilai cukup besar.
Upaya pencegahan juga mulai disiapkan dengan melibatkan akademisi untuk mencari pendekatan agar kebakaran tidak kembali berulang. Masyarakat dan pemilik lahan nantinya didorong membuat biopori untuk menjaga kelembapan tanah bagian bawah setelah api dipadamkan. [adv/adpim]
Banjarbaru
Jaga Inflasi dan Kestabilan Harga Pangan, Pemprov Harapkan Kabupaten/Kota Miliki Outlet TPID
BalainNews.com, BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin diwakili Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan, Rusma Khazairin mengikuti rapat koordinasi pembahasan langkah konkret pengendalian inflasi di daerah secara virtual, di Command Center Setda Provinsi Kalsel di Banjarbaru, Senin (24/8/2026).
Rakor dipimpin oleh Sekjen Kementerian Dalam Negeri (Mendagri), Komjen Pol. Tomsi Tohir yang diikuti secara virtual juga oleh Gubernur, Bupati Wali Kota serta Forkopimda dari seluruh Indonesia ini, juga membahas mengenai Evaluasi Dukungan Pemda dalam Program 3 Juta Rumah.
Usai rakor, Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan, Rusma Khazairin menyampaikan, untuk ketersediaan Bahan Pokok di Kalsel aman terkendali.
“Minggu ketiga Agustus ini, dari Rapat Koordinasi kita hari ini dengan Kemendagri, kita melihat Indeks Perkembangan Harga kita di posisi yang stabil. Mudah-mudahan langkah dari Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) baik provinsi maupun kabupaten kota dapat terus dilaksanakan. Seperti gerakan pangan murah dan sejenisnya. Sehingga harga-harga dapat terus stabil,” jelas Rusma Khazairin.
Ditambahkan Rusma, pihaknya juga selalu melakukan pemantauan sistem pendistribusian pangan di daerah, dengan koordinasi dan kerjasama yang baik dipastikan Rusma, tingkat inflasi dapat selalu stabil.
“Kami juga berharap, kedepan Kabupaten Kota memiliki outlet TPID. Di sanalah nantinya, dapat menjadi barometer kestabilan harga di daerah. Karena di outlet ini kan menjual dibawah atau sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET),” ucap Rusma.
Lebih jauh, Rusma menjelaskan fungsi utama outlet TPID ini, selain dapat menjaga harga tetap stabil, juga dapat menekan Inflasi.
“Fungsi lainnya juga dapat mengendalikan lonjakan harga pangan di daerah, terutama menjelang hari-hari besar keagamaan atau saat terjadi gejolak pasar. Selain itu juga dapat memastikan keamanan stok. Sehingga memudahkan warga mendapatkan pasokan barang kebutuhan dasar dengan mudah dan terjangkau,” tutup Rusma.
Sementara itu sebelumnya, Sekjen Kemendagri, Tomsi Tohir dalam rakor meminta kepada seluruh pemerintah daerah, menindaklanjuti apa yang telah disampaikan dalam rapat kali ini. Baik terkait pengendalian inflasi maupun implementasi program. [adv/adpim]
Sebarkan
Kandangan Ethnic Sasirangan Fashion Show Meriah, Hadirkan UMKM HSS
BalainNews.com, KANDANGAN – Kegiatan Kandangan Ethnic Sasirangan Fashion Show berlangsung meriah di Aula Pendopo Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS). Acara...
Tarif Papadaan Digulirkan, Dishub Kalsel Gandeng Aksel by Bank Kalsel
BalainNews.com, BANJARMASIN – Tarif Papadaan resmi diterapkan pada semua moda transportasi perkotaan, yang dikelola Dinas Perhubungan Provinsi Kalsel, Dishub Kota...
Karhutla Handil Bakti Mengganas, Warga: Mana Peran dan Perhatian Bupati Batola
BalainNews.com, BARITO KUALA Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi dalam beberapa hari terakhir di sejumlah titik kawasan Handil Bakti,...
Hadiah Hingga Rp30 Juta Bagi Peserta Aktif Top Up ShopeePay Melalui AKSEL by Bank Kalsel
BalainNews.com, BANJARMASIN Bank Kalsel kembali mendorong peningkatan transaksi digital melalui aplikasi AKSEL. Kali ini, program Top Up Race khusus menyasar...
10 Pemenang Pantung Challenge dari Bank Kalsel Dapat Hadiah 10 Tiket Nontong Pertandingan Barito Putera
BalainNews.com, BANJARMASIN – Bank Kalsel bersama klub sepak bola kebanggaan Banua, Barito Putera, telah resmi mengumumkan para pemenangnya kompetisi kreatif...
Tiga Kesempatan Bunga Lebih Ringan 1%, Kredit Multiguna 3XTRA dari Bank Kalsel
BalainNews.com, BANJARMASIN – Kredit Multiguna 3XTRA 3 Kesempatan, Bunga Lebih Ringan! Punya rencana yang ingin diwujudkan? Saatnya manfaatkan Kredit Multiguna...
BPBD Balangan Bersama Bank Kalsel Perkuat Sinergi Tanggulangan Bencana Daerah
BalainNews.com, BALANGAN – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Balangan bersama Bank Kalsel Cabang Paringin memperkuat sinergi dalam penanggulangan bencana...
Bank Kalsel Umumkan Pembaruan SBDK Kepada Nasabah per 30 September 2026
BalainNews.com, BANJARMASIN – Bank Kalsel mengumumkan pembaruan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) untuk memberikan transparansi informasi keuangan kepada masyarakat dan...
Laung Kuning Banjar DPC HSS Gelar Pagelaran Seni Budaya Banjar dan Milad ke-4, Hadirkan Maturi Dahar/ Selamatan Pusaka
BalainNews.com, KANDANGAN – Laung Kuning Banjar (LKB) DPC Hulu Sungai Selatan (HSS) kembali menggelar Pagelaran Seni Budaya Banjar sekaligus memperingati...
Admin Top Up DANA dan ShopeePay Ditetapkan Rp2.000 per Transaksi Melalui Aplikasi Aksel by Bank Kalsel
BalainNews.com, BANJARMASIN Bank Kalsel melakukan penyesuaian biaya administrasi untuk layanan pengisian saldo atau top up dompet digital DANA dan ShopeePay...
Kandangan Ethnic Sasirangan Fashion Show Meriah, Hadirkan UMKM HSS
Bank Kalsel Syariah Raih Golden Champion dan Excellent Performance Banking Sharia
Tarif Papadaan Digulirkan, Dishub Kalsel Gandeng Aksel by Bank Kalsel
-
Nasional3 tahun agoMajelis Ulama Indonesia Dan Masyarakat Spiritual Indonesia
-
Lifestyle3 tahun agoGeliat Kehidupan Malam Jakarta
-
Banjarmasin2 tahun agoTidak Ada Yang Lebih Penting Daripada Air, Qum Water Solusi Kesehatan Masa Kini
-
Internasional3 tahun agoKTT Perdamaian Dunia HWPL Di Korea Selatan Turut Di Hadiri Ketua SMSI Kalsel
-
Daerah3 tahun agoPolres Batola Berhasil Ungkap Kasus Tindak Pidana Penjualan Obat Bebas Terbatas
-
Banjarmasin3 tahun agoLulus Akmil 2023, Sejak Kecil Hikmal Aris Farendy Sudah Ingin jadi Jenderal
-
Banjarmasin2 tahun agoOrang Tua Wajib Tahu ! Apa Saja Informasi Dan Syarat PPDB Online 2024 SMP Negeri 11 Banjarmasin
-
Daerah2 tahun agoDayat El, Anak Muda Dari Banua Resmi Dilantik Jadi Anggota DPD RI
-
Banjarmasin3 tahun agoLomba Nyanyi antar Wartawan Bersama SMSI Kalsel
-
Nasional2 tahun agoMengharumkan Banua, Karateka Muhammad Afif Lubis Bawa Pulang Medali