BalainNews.com, BANJARBARU – Sebagai wujud komitmen terhadap penguatan kelembagaan partai politik dan kualitas demokrasi di Banua, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), menyerahkan bantuan keuangan senilai Rp20.578.180.000 kepada 9 (sembilan) partai politik (Parpol) yang mendapat kursi di DPRD Kalsel.

Penyerahan bantuan dana parpol ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima bantuan keuangan kepada parpol tahun anggaran 2026, Kamis (30/07/2026) di ruang rapat H Aberani Sulaiman Kantor Gubernur di Banjarbaru.

Gubernur Kalsel H Muhidin melalui Staf Ahli Bidang Pemerintah Hukum dan Politik, Adi Santoso, diharapkan dana bantuan ini dioptimalkan dan dimanfaatkan sesuai ketentuan yakni minimal 60 persen untuk kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat seperti pendidikan politik dan pangkaderan, selebihnya untuk operasional partai.

“Agar kemanfaatannya bisa benar-benar dirasakan masyarakat Banua di Kalimantan Selatan, itu pesan beliau (Gubernur H Muhidin,red), ” ujar Adi kepada wartawan, usai kegiatan.

Pada kesempatan itu, Adi juga menyampaikan apresiasi Gubernur H Muhidin kepada Badan Kebangpol dan 9 partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kalsel atas komitmen bersama yang terjakin. Gubernur juga mengajak kalangan parpol untuk menjadikan penyaluran bantuan ini sebagai langkah nyata untuk memperkuat pendidikan politik bagi masyarakat.

Sementara itu, Kapala Sub Bidang Fasilitasi, Kelembaban, Pemerintahan, Perwakilan, Partai Politik, Badan Kesbangpol Provinsi Kalsel, Harry Widiyatmoko mengatakan, dana bantuan diberikan kepada sembilan parpol tahun ini mengalami kenaikan dari Rp7.500 menjadi Rp10.000 per suara perolehan Pemilu Legislatif 2024. [adv/adpim]

BalainNews.com, BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin secara resmi membuka kegiatan Rimba Mart yang dirangkai dengan program Tukar Sampah dengan Sembako di kawasan Taman Hutan Hujan Tropis Indonesia, Forester Cafe, Komplek Perkantoran Pemprov Kalsel, Banjarbaru, Kamis (30/7/2026).

Kegiatan yang digelar Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kalsel bersama Dinas Kehutanan Kalsel tersebut menjadi upaya mengedukasi masyarakat agar lebih peduli terhadap pengelolaan sampah sekaligus memperkuat pemanfaatan hasil hutan yang bernilai ekonomi.

Melalui program ini, masyarakat dapat menukarkan berbagai jenis sampah yang masih bernilai daur ulang, seperti kardus, kertas, koran, buku, botol dan gelas plastik, aki bekas, rak telur, hingga minyak jelantah dengan paket sembako.

Selain membantu mengurangi timbunan sampah, kegiatan ini juga mengedukasi masyarakat bahwa sampah yang dipilah dengan baik memiliki nilai ekonomi, sehingga dapat memberi manfaat sekaligus mendukung terciptanya lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan.

Dalam sambutannya, Gubernur H. Muhidin mengapresiasi kolaborasi berbagai pihak dalam menyukseskan program tukar sampah dengan sembako.

Menurut Gubernur H. Muhidin, gerakan tersebut harus dibarengi dengan budaya menjaga kebersihan, dimulai dari lingkungan masing masing.

“Program tukar sampah dengan sembako harus menjadi budaya. Kebersihan harus dimulai dari lingkungan masing-masing.”

Lebih lanjut, Gubernur H. Muhidin juga mendorong rehabilitasi hutan melalui penanaman tanaman produktif yang dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.

“Hutan harus memberi manfaat bagi masyarakat melalui tanaman produktif seperti durian, manggis, rambutan, langsat, dan lainnya.”ujarnya.

Selain itu, Gubernur H. Muhidin menilai potensi jutaan hektare hutan di Kalsel perlu dioptimalkan, termasuk melalui pengembangan carbon credit sebagai sumber pendapatan daerah.

“Potensi carbon credit harus dikelola agar memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat.”tuturnya.

Mengakhiri sambutannya, Gubernur H. Muhidin mengajak seluruh pihak memperkuat kolaborasi dalam menjaga lingkungan demi mewujudkan Kalimantan Selatan yang lebih bersih dan sejahtera.

“Mari bersama-sama mendukung pelestarian lingkungan agar Kalimantan Selatan semakin maju, bersih, dan masyarakatnya sejahtera.”pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kalsel, Rahmat Prapto Udoyo, mengatakan program tukar sampah dengan sembako kini telah berjalan di hampir seluruh kabupaten/kota di Kalsel sebagai upaya mendorong pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular.

“Sampah bukan akhir, tetapi memiliki nilai ekonomi dan manfaat jika dikelola dengan baik,” ujarnya.

Rahmat berharap gerakan tersebut semakin masif melalui dukungan pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar mampu membantu kebutuhan masyarakat sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih bersih.

“Semakin banyak pihak yang terlibat, semakin besar manfaatnya bagi masyarakat dan kebersihan Kalsel” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kehutanan Kalsel, Hj. Fatimatuzzahra, menjelaskan Rimba mart menjadi wadah promosi berbagai produk hasil hutan kayu maupun hasil hutan bukan kayu yang dihasilkan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) bersama kelompok tani hutan se-Kalimantan Selatan.

“Rimba mart menjadi ajang memperkenalkan potensi hasil hutan sekaligus memberdayakan kelompok tani hutan,” ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga terus mengembangkan hasil hutan bukan kayu melalui rehabilitasi hutan dan lahan sesuai arahan Gubernur Kalsel.

“Kami ingin hasil hutan memberi manfaat ekonomi tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan,” pungkasnya.

Usai membuka Rimba Mart dan program Tukar Sampah dengan Sembako, Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin meninjau stan produk unggulan hasil hutan dari berbagai Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) se-Kalsel.

Didampingi jajaran, Gubernur H. Muhidin berdialog dengan kelompok tani hutan dan pelaku UMKM sekaligus melihat beragam produk hasil hutan bukan kayu sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan ekonomi masyarakat berbasis kehutanan yang berkelanjutan.

Turut hadir Tenaga Ahli Gubernur, para pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kalsel, Pimpinan Instansi Vertikal, Pimpinan Perusahaan Swasta, Pelaku UMKM, kelompok tani hutan, serta tamu undangan lainnya. [adv/adpim]

BalainNews.com, BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan H Muhidin, menegaskan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mengawal percepatan pemulihan sistem kelistrikan bersama PLN Pusat menyusul terjadinya pemadaman bergilir di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.

Saat ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama pihak PLN Kalselteng, tengah intens melakukan pengawalan dan koordinasi penanganan gangguan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah secara intensif.

Sebagai bentuk keseriusan dan perhatian terkait kondisi kelistrikan di wilayah Kalselteng tersebut, Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin kembali memanggil dan melakukan pertemuan bersama perwakilan petinggi PLN.

Kali ini, Gubernur H Muhidin bertemu dan berkoordinasi langsung bersama PLN pusat, Saleh Siswanto selaku Executive Vice President Operational Sumatera Kalimantan dan GM PLN UID Kalselteng, Iwan Soelistijono pada Rabu (29/7/2026) di Banjarbaru.

Dalam koordinasi itu, Gubernur H Muhidin meminta tim dari pusat segera turun ke daerah untuk memberikan penjelasan secara terbuka mengenai kondisi pembangkit listrik yang menjadi penyebab terganggunya pasokan listrik.

Gubernur H Muhidin juga meluruskan informasi yang sempat beredar di masyarakat terkait lokasi pembangkit listrik.

Ia menjelaskan bahwa pembangkit berkapasitas 2×100 megawatt yang berada di Kabupaten Gunung Mas, Kuala Purun Kalimantan Tengah, bukan merupakan IPP Murung Raya, sebagaimana sempat diberitakan, melainkan pembangkit milik SKS Listrik Kalimantan (SLK).

Untuk memastikan kondisi di lapangan, Gubernur berencana melakukan peninjauan langsung bersama jajaran terkait.

“Insha Allah minggu depan kita akan melakukan peninjauan di PLTU Asam-Asam bersama jajaran PLN, untuk memastikan bahwa proses perbaikan memang berjalan sesuai rencana, ” kata Gubernur H Muhidin.

Sementara itu, GM PLN UID Kalselteng, Iwan Soelistijono, mengungkapkan bahwa pemadaman yang terjadi disebabkan 3 unit pembangkit besar di sistem interkoneksi di Kalimantan Selatan dan Tengah, hingga mengalami gangguan dan sedang menjalani proses perbaikan.

Disebutkannya, PLTU SKS Listrik Kalimantan (SLK) di Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah, memiliki kapasitas 2×100 megawatt.

“Saat ini unit 1 beroperasi normal, aman dan handal, sedangkan Unit 2 yang mengalami gangguan ditargetkan kembali beroperasi pada 5 Agustus 2026 dengan kapasitas 100 megawatt, ” ujar Iwan Soelistijono, Rabu (29/7/2026).

Selain itu, PLTU Tanjung Power Indonesia (TPI) di Kabupaten Tabalong yang juga memiliki kapasitas 2×100 megawatt sebelumnya mengalami gangguan pada Unit 2 sebesar 100 megawatt.

Namun, GM PLN UID Kalselteng, memastikan bahwa unit tersebut telah berhasil kembali beroperasi penuh sejak 28 Juli 2026, lebih cepat dari target semula pada 30 Juli 2026.

PLN juga menyampaikan bahwa PLTU Asam-Asam Unit 3 dan 2 di Kalimantan Selatan yang memiliki kapasitas 54 megawatt turut menjadi bagian dari proses pemulihan sistem kelistrikan.

Sementara, Saleh Siswanto selaku Executive Vice President Operational Sumatera Kalimantan, menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Kalimantan Selatan H Muhidin atas perhatian dan dukungannya dalam mengawal percepatan perbaikan pembangkit kelistrikan di wilayah Kalselteng.

Menurutnya, arahan Gubernur menjadi dorongan bagi PLN untuk mempercepat proses pemulihan sehingga dampak pemadaman bergilir dapat segera diatasi.

“Alhamdulillah, salah satu pembangkit yang sebelumnya mengalami kerusakan telah kembali beroperasi sejak 28 Juli 2026. Kami terus bekerja keras bersama seluruh personel PLN dan berkoordinasi dengan seluruh pengelola pembangkit agar unit yang masih dalam perbaikan dapat segera beroperasi,” ujar Saleh Siswanto.

PLN katanya optimis setelah pembangkit Tanjung Power Indonesia dan Unit 2 SKS Listrik Kalimantan beroperasi penuh, pasokan daya akan kembali mencukupi sehingga pemadaman bergilir dapat dihentikan.

“Dengan beroperasinya kembali kedua pembangkit berkapasitas masing-masing 100 megawatt tersebut, sistem interkoneksi kelistrikan Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Timur dan Kalimantan Utara, dipastikan akan semakin kuat dan andal dalam memenuhi kebutuhan listrik masyarakat, ” pungkasnya. [adv/adpim]

BalainNews.com, BANJARBARU – Bank Kalsel terus memperkuat dukungan terhadap percepatan digitalisasi transaksi Pemerintah Daerah melalui partisipasinya dalam Kompetisi QRIS Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2026.

Program yang menghadirkan kesempatan memperoleh berbagai hadiah hingga paket umrah tersebut diluncurkan Pemerintah Kota Banjarbaru, melalui Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) bersama Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kalimantan Selatan dan Bank Kalsel di Lapangan Taman Van Der Pijl, belum lama tadi.

Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong masyarakat agar semakin terbiasa menggunakan transaksi digital dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah.

Melalui dukungan Bank Kalsel, rpembayaran pajak dan retribusi menggunakan QRIS diharapkan semakin mudah, cepat, aman, dan transparan, sekaligus turut memperkuat penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kompetisi berlangsung mulai 1 Juli hingga 30 November 2026. Masyarakat yang melakukan pembayaran pajak maupun retribusi melalui QRIS berkesempatan memperoleh hadiah bulanan berupa emas 1 gram.

Selain itu, tersedia grand prize untuk empat kategori peserta, yakni wajib pajak PBB-P2, juru parkir, merchant, dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Banjarbaru. Hadiah utama berupa satu paket umrah eksklusif juga akan diundi secara elektronik.

Untuk mengikuti kompetisi, masyarakat cukup melakukan pembayaran pajak atau retribusi daerah menggunakan QRIS.

Khusus hadiah utama umrah, peserta akan mendapatkan kupon undian elektronik berdasarkan jumlah transaksi QRIS. [adv]

BalainNews.com, BANJARBARU – Gubernur Kalsel H. Muhidin didampingi Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) H Muhammad Syarifuddin, memimpin rapat koordinasi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov), pada Senin (27/07/2026) di ruang rapat H Aberani Sulaiman Kantor Gubernur di Banjarbaru.

Rakor yang melibatkan para tenaga ahli gubernur (TAG) untuk memberikan masukan dan saran itu, membahas sejumlah agenda penting, dimulai soal persiapan dengan peringatan puncak Hari Jadi ke-76 Provinsi Kalsel pada tanggal 13 Agustus 2026 di Masjid Raya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Banjarbaru.

Materi lain yang digunakan bahas, soal kinerja SKPD, perkembat serapan anggaran, target SKPD penghasil, hingga permasalahan pinjaman di luar anggaran SKPD dari bank, PT SMI, KPBU, hibah (BPDP, Sigren-Alkes), dan hal-hal mengenai Obligasi Pemda.

Terkait persiapan peringatan hari jadi Provinsi nantinya, Gubernur H Muhidin menyampaikan arahan mulai pakaian yang dikenakan pimpinan SKPD, forkopimda/undangan, memakai jas warna hitam, dilengkapi laung dan sarung sasirangan dengan dominasi hitam.
Pemilihan warna hitam ujar Gubernur H Muhidin, agar nampak netral dan tidak ada kesan menonjolkan warna terkait partai tertentu.

Arahan pada materi rakor selanjutnya disampaikan Sekdaprov Syarifuddin sesuai petunjuk Gubernur H Muhidin.

“Banyak arahan Bapak Gubernur untuk pelaksanaan acara peringatan nantinya antinya, apalagi saat ini kita dalam kondisi penghematan anggaran, ” ucap Sekdaprov.

Kendati demikian, Pemprov tetap menyediakan kegiatan untuk masyarakat seperti hiburan dan angkutan gratis, termasuk rencana penyediaan makanan gratis seperti tahun lalu. [adv/adpim]