BalainNews.com, BANJARMASIN – Menjelang penutupan tahun anggaran 2026, Bank Kalsel memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah se-Kalimantan Selatan sekaligus memperluas sumber penghimpunan dana. Langkah ini ditempuh agar dana pembayaran belanja daerah yang meningkat di akhir tahun tetap berputar di Banua, dan posisi Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Kalsel tetap terjaga hingga tutup buku.

Setiap akhir tahun, pembayaran proyek dan kegiatan yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) meningkat tajam. Dana pemerintah daerah yang ditempatkan di bank mengalir kepada rekanan, penyedia jasa, dan pelaku usaha lokal. Tahun ini, siklus tersebut berjalan bersamaan dengan penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD). Bank Kalsel memandang
perputaran dana ini sebagai penggerak penting ekonomi Banua di penghujung tahun, dan menyiapkan tiga langkah strategis.

Pertama, memperkuat koordinasi jadwal pembayaran dengan pemerintah daerah. Bank Kalsel telah melakukan kunjungan dan koordinasi langsung dengan BPKAD/BPKPAD di sejumlah daerah se-Kalimantan Selatan. Pertemuan dengan pengelola keuangan daerah tersebut
membahas perkembangan penyaluran TKD, kondisi kas daerah, penempatan deposito,
pelaksanaan SP2D Online, serta kebutuhan layanan transaksi pemerintah daerah. Menjelang akhir tahun, koordinasi akan terus diperkuat untuk memperoleh informasi rencana pencairan dan pembayaran APBD, khususnya pembayaran proyek kepada pihak ketiga. Informasi tersebut menjadi dasar pemantauan potensi dana masuk dan keluar, sekaligus penyusunan langkah untuk menjaga posisi DPK Bank Kalsel hingga akhir tahun.

Kedua, menjaga perputaran dana tetap di Bank Kalsel. Sejalan dengan meningkatnya
pembayaran proyek pemerintah daerah, Bank Kalsel melalui kantor cabang terus melakukan pendekatan kepada kontraktor, rekanan, dan penyedia barang/jasa agar dana hasil pembayaran proyek tetap dikelola melalui rekening Bank Kalsel. Upaya ini dilakukan melalui penawaran
rekening giro operasional, tabungan, deposito sesuai kebutuhan, layanan Internet Banking Bisnis (IBB), payroll karyawan, serta layanan transaksi digital lainnya. Selain mempertahankan nasabah yang sudah ada, kantor cabang juga diarahkan untuk menjangkau pemasok, subkontraktor, dan mitra usaha dari rekanan pemerintah daerah. Dengan pendekatan ini, dana yang telah dibayarkan pemerintah daerah diharapkan tidak seluruhnya langsung berpindah ke bank lain, tetapi tetap berputar melalui aktivitas transaksi usaha di Bank Kalsel.

Ketiga, memperluas penghimpunan dana di luar pemerintah daerah. Bank Kalsel terus memperkuat penghimpunan dana dari segmen non-Pemda untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana pemerintah daerah yang cenderung berfluktuasi mengikuti realisasi APBD. Langkah yang telah dilakukan antara lain pemetaan potensi dana BLUD, pendekatan kepada BUMD dan perusahaan swasta, pengembangan kerja sama payroll, serta penjajakan penempatan dana dari korporasi dan institusi. Pada segmen ritel, penguatan dilakukan melalui pemasaran
produk Tabungan Banua, Simpeda, program tabungan berhadiah sesuai ketentuan, peningkatan penggunaan AKSEL, serta perluasan akuisisi nasabah melalui kerja sama dengan instansi, sekolah, komunitas, dan pelaku usaha.

Ke depan, strategi tersebut akan diperkuat melalui pengembangan layanan digital,
perluasan kerja sama dengan rumah sakit, perguruan tinggi, dan perusahaan, serta optimalisasi layanan transaksi dan pengelolaan kas. Dengan demikian, pertumbuhan DPK Bank Kalsel diharapkan semakin ditopang oleh dana masyarakat, korporasi, dan institusi yang lebih beragam
dan berkelanjutan.

“Dana yang dibayarkan pemerintah daerah di akhir tahun adalah penggerak ekonomi
Banua. Kami ingin dana itu tidak langsung keluar, tetapi tetap berputar melalui transaksi usaha para rekanan dan mitranya di Bank Kalsel. Di saat yang sama, kami terus memperluas sumber dana dari masyarakat, korporasi, dan institusi agar pertumbuhan DPK semakin kuat dan
berkelanjutan,” ujar Muhammad Yamin, Kepala Divisi Dana & Digital Banking Bank Kalsel.

Bank Kalsel mengajak seluruh rekanan pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat Kalimantan Selatan untuk terus bertransaksi dan menyimpan dana di Bank Kalsel, agar perputaran ekonomi Banua tetap tumbuh dari, oleh, dan untuk Banua. [adv/riv]

Bank Kalsel, Setia Melayani Melaju Bersama.

BalainNews.com, BANJARMASIN – Memasuki dua bulan terakhir tahun anggaran 2026, Bank Kalsel memperkuat kesiapan likuiditas menghadapi puncak transaksi keuangan daerah. Sebagai bank pengelola kas daerah di Kalimantan Selatan, Bank Kalsel memastikan dana selalu
tersedia tepat waktu untuk mendukung kelancaran pembayaran belanja pemerintah daerah hingga penutupan tahun anggaran.

Setiap akhir tahun, kebutuhan belanja daerah meningkat seiring penyelesaian pembayaran proyek dan kegiatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tahun ini, siklus tersebut berjalan bersamaan dengan penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD), sehingga kas daerah perlu dikelola dengan lebih cermat. Dana pemerintah daerah yang ditempatkan di bank akan mengalir kepada rekanan, penyedia jasa, dan pelaku usaha lokal dalam waktu yang berdekatan. Untuk memastikan seluruh pembayaran tersebut berjalan lancar, Bank Kalsel menyiapkan tiga langkah utama.

Pertama, perencanaan likuiditas akhir tahun. Bank Kalsel menyusun proyeksi arus kas harian berdasarkan jadwal pembayaran pemerintah daerah, sehingga setiap kebutuhan dana dapat dipenuhi tepat waktu. Proyeksi ini difokuskan untuk penyediaan likuiditas pada periode
November hingga Desember 2026. Pemantauan kondisi likuiditas dilakukan secara ketat dan dilaporkan setiap hari, baik kepada manajemen maupun kepada regulator, yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Apabila terjadi lonjakan kebutuhan dana di luar proyeksi, Bank Kalsel telah
menyiapkan langkah mitigasi untuk memenuhi kebutuhan likuiditas harian tersebut, yaitu dengan memanfaatkan cadangan sekunder dalam bentuk surat berharga dan fasilitas pinjaman jangka pendek di pasar uang.

Kedua, penyiapan sumber likuiditas pendukung. Bank Kalsel mengatur penempatan dana pada instrumen yang mudah dicairkan serta menyiapkan sumber pendanaan pendukung, dengan likuiditas tetap terjaga sesuai ketentuan OJK. Saat ini Bank Kalsel telah memiliki cadangan
likuiditas dalam bentuk penempatan pada bank lain serta kepemilikan surat berharga, baik yang diterbitkan oleh Pemerintah berupa Surat Utang Negara (SUN) maupun oleh Bank Indonesia berupa Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Bank Kalsel juga telah memiliki line kerja sama dengan sejumlah bank, mulai dari bank Himbara, bank swasta, hingga Bank Pembangunan
Daerah (BPD), untuk pemenuhan kebutuhan likuiditas melalui transaksi pasar uang maupun repo surat berharga.

Ketiga, pemantauan penyaluran dana dari Pemerintah Pusat. Akhir tahun juga menjadi
periode penyaluran sisa alokasi TKD dan dana transfer lainnya ke daerah. Bank Kalsel secara aktif memantau jadwal penyaluran tersebut agar dana yang masuk ke kas daerah dapat langsung dikelola secara optimal. Diperkirakan pada akhir November hingga minggu keempat Desember, masih terdapat sisa penyaluran dana dari pemerintah pusat, baik dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun Dana Bagi Hasil (DBH).

Bagi masyarakat, Bank Kalsel juga menyiapkan layanan menghadapi libur Natal dan Tahun Baru, mulai dari ketersediaan uang tunai di jaringan kantor dan ATM, kesiapan layanan digital,
hingga layanan kas bagi transaksi pemerintah daerah sampai hari terakhir tutup buku.

“Akhir tahun selalu menjadi masa tersibuk bagi keuangan daerah, dan kami sudah
menyiapkan diri jauh hari dengan menjaga likuiditas. Tujuannya sederhana: setiap pembayaran pemerintah daerah berjalan lancar dan tepat waktu, sehingga dana tersebut segera bergerak menghidupkan usaha dan ekonomi masyarakat. Bank Kalsel siap menjadi mitra pemerintah
daerah dan masyarakat Banua untuk menutup tahun 2026 dengan baik dan menyambut 2027 dengan langkah yang lebih kuat,” ujar Deddy Setiawan, Kepala Divisi Treasury dan International
Banking Bank Kalsel. [adv/riv]

Bank Kalsel, Setia Melayani Melaju Bersama.

BalainNews.com, BANJARMASIN – Di tengah perkembangan teknologi digital yang semakin pesat, keamanan transaksi dan perlindungan data nasabah menjadi salah satu prioritas utama dalam penyelenggaraan layanan perbankan. Dinamika perkembangan teknologi juga menuntut industri perbankan untuk senantiasa meningkatkan kesiapan, memperkuat pengendalian risiko, serta membangun kesadaran keamanan digital di lingkungan masyarakat.

Bank Kalsel secara berkelanjutan melakukan pemantauan, penguatan pengendalian, serta koordinasi antarunit terkait untuk memastikan layanan perbankan berjalan dengan baik dan setiap potensi risiko dapat ditangani secara tepat. Langkah tersebut antara lain meliputi:

• Pemantauan 24/7 terhadap seluruh sistem dan jaringan untuk mendeteksi aktivitas tidak wajar secara dini.

• Pengawasan transaksi, termasuk penundaan sementara atas transaksi yang terindikasi mencurigakan untuk dilakukan verifikasi kepada nasabah.

• Penguatan lapisan pengamanan sistem serta pelaksanaan uji penetrasi, simulasi serangan siber, dan audit teknologi informasi secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku.

• Koordinasi dengan otoritas serta mitra jaringan pembayaran.

Dalam memberikan pelayanan, Bank Kalsel senantiasa mengedepankan keterbukaan
informasi yang bertanggung jawab serta memastikan setiap pertanyaan dan pengaduan nasabah mendapatkan perhatian dan tindak lanjut sesuai prosedur yang berlaku.

Imbauan kepada Nasabah

Bank Kalsel juga mengimbau nasabah untuk senantiasa menjaga kerahasiaan data pribadi, PIN, password, dan kode OTP, serta tidak mengakses tautan atau informasi yang tidak berasal dari kanal resmi Bank Kalsel. Nasabah juga diharapkan tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi, terutama yang beredar melalui media sosial maupun aplikasi percakapan.
Langkah sederhana yang dapat dilakukan nasabah antara lain:

• Tidak mengunduh file aplikasi (APK) yang dikirim melalui SMS, WhatsApp, email, atau media sosial dari sumber tidak dikenal.

• Hanya menggunakan aplikasi resmi Bank Kalsel dari Google Play Store atau App Store, serta rutin memperbarui aplikasi dan sistem operasi ponsel.

• Mengaktifkan notifikasi transaksi dan memeriksa mutasi rekening secara berkala.

• Apabila menemukan aktivitas transaksi yang tidak dikenali atau membutuhkan informasi, segera menghubungi layanan resmi Bank Kalsel melalui Call Center 0800 1122 000, kanal resmi www.bankkalsel.co.id, atau kantor Bank Kalsel terdekat.

Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin, menegaskan bahwa kepercayaan nasabah menjadi fondasi utama perusahaan.

“Bank Kalsel percaya bahwa keberlanjutan industri perbankan tidak hanya ditentukan oleh inovasi dan kemudahan layanan, tetapi juga oleh kemampuan menjaga kepercayaan masyarakat melalui konsistensi, tanggung jawab, dan komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik. Kepercayaan nasabah merupakan prioritas kami dan Bank Kalsel berkomitmen untuk senantiasa hadir memberikan pelayanan yang aman, nyaman, dan terpercaya,” ujarnya. [adv/riv]

BalainNews.com, BANJARMASIN – Dalam membersamai semangat perjuangan para pahlawan senantiasa menjadi inspirasi untuk berkarya dan mengabdi bagi kemajuan bangsa. Untuk menghidupkan nilai-nilai perjuangan tersebut, Bank Kalsel menggelar Apel Peringatan Hari Pahlawan yang diikuti seluruh unit kerja di Kalimantan Selatan serta Cabang Jakarta secara virtual melalui Zoom, Selasa (10/11). Kegiatan ini menjadi momentum untuk mengenang jasa para pahlawan sekaligus meneguhkan semangat kebersamaan dan pengabdian dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Kegiatan tersebut juga diikuti oleh Jajaran Direksi dan Insan Bank Kalsel dari lokasi kerja masing-masing. Pelaksanaan secara virtual menyatukan seluruh Unit Kerja dalam semangat kebersamaan untuk memperingati perjuangan para pahlawan bangsa.

Dilain waktu, Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Bank Kalsel, Agus Setiawan menyampaikan bahwa nilai-nilai kepahlawanan perlu terus dihidupkan melalui sikap dan tindakan nyata, termasuk dalam menjalankan tugas di lingkungan perbankan.

“Semangat para pahlawan menjadi pengingat bagi Seluruh Insan Bank Kalsel untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab, menjaga integritas, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Melalui peran masing-masing, kita dapat melanjutkan nilai perjuangan dengan menghadirkan manfaat bagi daerah Kalimantan Selatan,” ujar Agus.

Ia menambahkan, keikutsertaan seluruh unit kerja di Kalimantan Selatan hingga Cabang Jakarta mencerminkan semangat persatuan yang perlu terus dijaga. Kebersamaan tersebut menjadi kekuatan untuk memperkuat kolaborasi dan meningkatkan kualitas layanan Bank Kalsel.

“Momentum Hari Pahlawan mengajak kita untuk memperkuat kepedulian dan kebersamaan. Semangat ini harus tercermin dalam cara kita melayani nasabah, membangun kepercayaan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat Kalimantan Selatan,” tambah Agus.

Melalui peringatan Hari Pahlawan, Bank Kalsel terus mendorong seluruh insan perusahaan untuk menjadikan nilai perjuangan sebagai inspirasi dalam berkarya. Semangat pengabdian tersebut diharapkan memperkuat kontribusi Bank Kalsel sebagai bank pembangunan daerah yang tumbuh bersama masyarakat. [adv/riv]

BalainNews.com, BANJARMASIN – Pengurangan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN 2026 menjadi tantangan serius bagi Bank Pembangunan Daerah (BPD), termasuk Bank Kalsel. Pemangkasan anggaran dari Rp919,9 triliun menjadi sekitar Rp693 triliun atau berkurang Rp226,9 triliun (24,7 persen) berpotensi menekan penghimpunan dana pemerintah daerah yang selama ini menjadi salah satu sumber pendanaan perbankan daerah.

Kondisi tersebut menuntut Bank Kalsel tidak lagi terlalu bergantung pada dana pemerintah daerah. Diversifikasi sumber pendanaan, penguatan dana masyarakat, serta ekspansi pembiayaan sektor produktif menjadi langkah mendesak untuk menjaga likuiditas dan keberlanjutan bisnis bank milik masyarakat Banua tersebut.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat (FEB ULM), Dr. H. Ahmad Yunani, S.E., M.Si., menilai pengurangan TKD tidak hanya berdampak terhadap kemampuan fiskal pemerintah daerah, tetapi juga berpotensi memengaruhi kinerja perbankan daerah melalui perubahan arus kas pemerintah.

Menurutnya, terdapat keterkaitan erat antara pengelolaan keuangan daerah, penghimpunan dana pihak ketiga (DPK), dan kemampuan bank menyalurkan kredit untuk menggerakkan perekonomian.

Selama ini, pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota merupakan salah satu sumber dana penting bagi BPD melalui penempatan giro maupun deposito. Ketika transfer pusat berkurang, ruang fiskal daerah menyempit sehingga dana yang mengalir dan mengendap di perbankan berpotensi ikut tertekan.

“Pengurangan TKD bukan berarti secara otomatis menurunkan aset BPD. Namun, kondisi ini dapat mempersempit ruang pertumbuhan apabila tidak diimbangi diversifikasi sumber pendanaan,” jelas Ahmad Yunani dalam kajiannya.

Ia mengingatkan, tekanan terhadap Bank Kalsel dapat terjadi melalui beberapa jalur. Pertama, perlambatan pertumbuhan dana giro pemerintah daerah yang selama ini menjadi sumber pendanaan relatif murah.

Kedua, meningkatnya kebutuhan pengelolaan likuiditas ketika pemerintah daerah harus menggunakan saldo kas untuk membiayai belanja rutin, pelayanan publik, dan pembangunan.

Ketiga, perlambatan aktivitas ekonomi akibat penyesuaian belanja pemerintah yang dapat berpengaruh terhadap permintaan kredit, kemampuan pembayaran debitur, hingga kualitas kredit perbankan.

Menurut Ahmad Yunani, persoalan ini perlu dicermati karena perekonomian Kalimantan Selatan memiliki keterkaitan dengan belanja pemerintah, perdagangan, konstruksi, pertanian, pertambangan, dan sektor jasa.

Karena itu, Bank Kalsel perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur pendanaan dan tingkat ketergantungannya pada dana pemerintah daerah.

Besarnya dampak pengurangan TKD juga tidak bisa hanya dihitung berdasarkan angka pemangkasan anggaran nasional. Diperlukan data mengenai porsi dana pemerintah daerah terhadap total DPK, rasio likuiditas, komposisi kredit, serta kecukupan modal Bank Kalsel untuk mengukur tingkat kerentanannya.

Diversifikasi Jadi Keharusan

Ahmad Yunani menilai, perubahan kebijakan fiskal harus menjadi momentum bagi Bank Kalsel untuk mempercepat transformasi bisnis. Bank daerah tidak cukup hanya mengandalkan kedekatan dengan pemerintah daerah sebagai sumber penghimpunan dana.

Ada lima strategi yang perlu diperkuat.

Pertama, memperluas penghimpunan dana masyarakat, pelaku UMKM, perusahaan swasta, lembaga pendidikan, dan sektor kesehatan agar sumber pendanaan lebih beragam.

Kedua, mempercepat transformasi digital melalui pengembangan mobile banking, QRIS, dan ekosistem pembayaran digital untuk meningkatkan jumlah nasabah sekaligus memperkuat dana murah atau Current Account Saving Account (CASA).

Ketiga, memperbesar pembiayaan sektor produktif, terutama UMKM, pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan yang memiliki potensi besar di Kalimantan Selatan.

Keempat, memperkuat manajemen likuiditas dan risiko kredit agar bank mampu mengantisipasi fluktuasi dana pemerintah daerah tanpa mengorbankan kesehatan perbankan.

Kelima, memperluas sinergi dengan pemerintah daerah, tidak hanya dalam pengelolaan kas dan transaksi APBD, tetapi juga digitalisasi pembayaran serta pembiayaan kegiatan ekonomi masyarakat.

BPD Harus Naik Kelas

Lebih jauh, Ahmad Yunani menegaskan pengurangan TKD harus menjadi momentum perubahan orientasi bisnis BPD. Selama ini, kedekatan dengan pemerintah daerah menjadi kekuatan utama. Namun, ketergantungan yang terlalu besar terhadap dana APBD juga berpotensi menjadi titik lemah ketika kebijakan fiskal pusat berubah.

Ke depan, keberhasilan Bank Kalsel tidak cukup diukur dari besarnya dana pemerintah daerah yang dikelola. Kemampuan menghimpun dana masyarakat, menyalurkan kredit produktif, menjaga kualitas aset, dan memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah juga harus menjadi ukuran utama.

Bank Kalsel dituntut bergerak dari pola bisnis yang bertumpu pada dana pemerintah menuju struktur pendanaan yang lebih beragam, sehat, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, tantangan pengurangan TKD bukan hanya persoalan likuiditas jangka pendek, tetapi juga ujian terhadap ketahanan model bisnis Bank Kalsel dalam menghadapi perubahan ekonomi dan kebijakan fiskal nasional. [adv/riv]