BalainNews.com, BANJAR – Berbaur bersama ribuan jemaah dari berbagai penjuru Kalsel, bahkan dari luar daerah, Wakil Gubernur Kalsel, H. Hasnuryadi Sulaiman hadiri puncak rangkaian Haul ke-220 Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau Datu Kalampayan.

Kehadiran orang nomor dua di Kalsel itu menyatu di tengah lautan jemaah yang memadati kawasan Masjid Jami Tuhfaturroghibin, Desa Dalam Pagar Ulu, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, kamis (26/3/2026) pagi dalam suasana penuh khidmat dan kebersamaan.

Rangkaian acara yang berlangsung dengan penuh keberkahan itu diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an yang menggema di seluruh kawasan haul.

Suasana religius pun semakin terasa saat Grup Maulid Dalam Pagar Ulu melantunkan syair-syair pujian kepada Nabi Muhammad SAW.

Selanjutnya, doa dipanjatkan oleh Habib Ali bin Abdullah Alaydrus, memohon keberkahan dan keselamatan bagi Banua Kalimantan Selatan.

Rangkaian kemudian dilanjutkan dengan doa haul dan tahlil yang dipimpin oleh TGH Wildan Salman.

Momentum ini tidak hanya menjadi ajang mengenang jasa dan keteladanan Datu Kalampayan, tetapi juga mempererat ukhuwah Islamiyah di tengah masyarakat.

Dalam sambutannya, Wagub Kalsel, H. Hasnuryadi Sulaiman menyampaikan rasa syukur dan takzim atas terselenggaranya kegiatan keagamaan yang menyatukan ribuan umat Muslim tersebut.

Membuka sambutan dengan salam dan selawat, Wagub Hasnuryadi menekankan bahwa kehadiran jamaah dari berbagai penjuru merupakan bukti kecintaan yang tidak luntur terhadap sosok Datu Kalampayan.

Wagub Hasnuryadi menyebutkan bahwa peringatan ini bukan sekadar tradisi tahunan, melainkan momentum penting untuk memperkuat nilai-nilai religius di Banua Kalsel.

“Kita berkumpul di sini untuk mengenang sosok guru mulia, seorang pelita bagi umat Islam di Kalimantan. Beliau tidak hanya meninggalkan karya tulis yang monumental, tetapi juga pondasi akhlak dan syariat yang masih kita pedomani hingga hari ini,” ujar Hasnuryadi di hadapan para jamaah.

Lebih lanjut, Wagub Hasnuryadi mengajak seluruh lapisan masyarakat dan jajaran pemerintahan untuk meneladani kegigihan Datu Kalampayan dalam menuntut ilmu dan menyebarkan kebaikan.

Menurutnya, semangat intelektualitas dan spiritualitas yang diwariskan oleh penulis kitab Sabilal Muhtadin tersebut harus diimplementasikan dalam pembangunan daerah.

“Mari kita jadikan keteladanan beliau sebagai inspirasi untuk terus membangun Kalimantan Selatan yang lebih berkah, rukun, dan religius,” tutupnya.

Sementara itu, pembacaan Manakib atau riwayat hidup Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau Datu Kalampayan yang disampaikan dengan khidmat oleh Ustaz Ahmad Daudi Zen menceritakan perjalanan hidup sang ulama besar yang menjadi panutan masyarakat Banjar dari dulu hingga kini.

Dalam manakibnya, Ustaz Ahmad Daudi Zen menjelaskan bahwa Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari lahir dari pasangan Abdullah bin Abu Bakar dengan Siti Aminah binti Husein, keluarga yang dikenal saleh dan salehah.

Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dilahirkan pada malam Kamis, 13 Safar 1122 Hijriah atau sekitar tahun 1710 M di Desa Lok Gabang, Kabupaten Banjar.

“Kelahiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari merupakan jawaban dari doa kedua orang tuanya yang dipanjatkan pada malam Lailatul Qadar, agar dikaruniai anak yang alim dan zahid,” ungkapnya.

Sejak usia dini, lanjutnya, tanda-tanda keistimewaan sudah tampak pada diri Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari.

Dikenal memiliki kecerdasan luar biasa dengan daya tangkap yang cepat dalam mempelajari ilmu agama.

Selain itu, akhlaknya yang mulia membuatnya sangat disukai oleh masyarakat sekitar.

Tak hanya itu, Syekh Muhammad Arsyad juga memiliki bakat di bidang seni, khususnya seni tulis dan kaligrafi. Hasil karya beliau bahkan mampu memukau siapa saja yang melihatnya.

Keistimewaan tersebut kemudian menarik perhatian Sultan Banjar saat berkunjung ke Desa Lok Gabang.

Terpikat oleh kecerdasan dan kemampuan seni tulisnya, Sultan Banjar pada saat itu kemudian membawa beliau ke istana untuk mendapatkan pendidikan agama yang lebih mendalam.

“Dari sinilah awal perjalanan beliau menuntut ilmu hingga ke tanah suci Makkah,” jelas Ustaz Ahmad Daudi Zen.

Dalam manakib tersebut juga ditegaskan bahwa Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dikenal sebagai ulama besar yang menguasai tiga pilar utama dalam keilmuan Islam, yakni syariat, tarekat, dan hakikat. Dalam pengajarannya, beliau berpegang teguh pada mazhab Syafi’i serta paham Ahlus Sunnah wal Jamaah.

Penyampaian manakib ini disambut khidmat oleh para jemaah yang hadir, sekaligus menjadi pengingat akan keteladanan dan perjuangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam menyebarkan ilmu dan nilai-nilai keislaman di Kalsel.

Turut dihadiri Ketua DPRD Kalsel, H. Supian HK, Kapolda Kalsel, Irjen Pol. Rosyanto Yudha Hermawan, jajaran unsur Forkopimda Kalsel, Sekdaprov Kalsel, Muhammad Syarifuddin beserta sejumlah Kepala SKPD lingkup Kalsel, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalsel, KH Ahmad Syairazi, Ketua Yayasan Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari, KH Muhammad Husein, para alim ulama, habaib serta tokoh masyarakat dan tamu undangan lainnya. [adv/riv/rfq/adpim]

BalainNews.com, MARTAPURA – Bank Kalsel menegaskan komitmennya untuk terus mendukung Pemerintah Kabupaten Banjar dalam upaya penanganan bencana banjir melalui penguatan program Corporate Social Responsibility (CSR).

Komitmen tersebut disampaikan dalam audiensi antara perwakilan Bank Kalsel yang dipimpin Kepala Cabang Bank Kalsel Martapura dengan Sekda Banjar H Yudi Andrea, di ruang kerja Sekda, Rabu (31/12/2025) pagi.

Pertemuan ini menjadi forum strategis untuk membahas sinergi antara Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pemerintah daerah, khususnya dalam penanganan dampak bencana banjir yang kerap melanda wilayah Kabupaten Banjar. Fokus pembahasan meliputi koordinasi penyaluran CSR, pemberian bantuan langsung kepada masyarakat terdampak, serta dukungan sosialisasi dan edukasi kebencanaan kepada masyarakat.

Perwakilan Bank Kalsel Teguh Marsudi menyampaikan bahwa sebagai bank daerah, Bank Kalsel memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk hadir di tengah masyarakat, terutama saat terjadi bencana. Ke depan, Bank Kalsel berkomitmen untuk meningkatkan intensitas dan efektivitas program CSR, tidak hanya dalam penanganan banjir, tetapi juga berbagai bencana dan kebutuhan sosial lainnya di daerah.

“Bank Kalsel hadir untuk masyarakat Kalimantan Selatan. Kami siap berkontribusi maksimal melalui program CSR yang berkelanjutan dan tepat sasaran, sejalan dengan kebutuhan pemerintah daerah dan masyarakat,” ujarnya.

Sekda Banjar Yudi Andrea menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah bergerak sejak awal dalam penanganan banjir, baik dari sisi mitigasi, tanggap darurat, maupun pemulihan pascabencana. Oleh karena itu, dukungan dari Bank Kalsel sebagai bank milik pemerintah daerah dinilai sangat strategis dalam memperkuat upaya tersebut.

Ia berharap sinergi yang telah terjalin dapat terus diperkuat melalui komunikasi yang intensif dan kolaborasi berkelanjutan.

“Pentingnya upaya bersama dalam membesarkan bank daerah agar manfaatnya dapat dirasakan langsung masyarakat, mulai dari penguatan sumber daya manusia hingga pembangunan ekonomi dan sosial,” ujarnya.

Dengan sinergi yang solid antara Bank Kalsel dan Pemerintah Kabupaten Banjar, diharapkan upaya penanganan banjir dan pembangunan daerah dapat berjalan lebih optimal serta memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. [adv/riv]

BalainNews.com, BANJAR – Gubernur Kalsel H. Muhidin melalui Sekretaris Daerah H. Muhammad Syarifuddin mendorong desa agar memberikan pelayanan yang bersih dan prima saat kegiatan Penetapan Desa Awang Bangkal Barat sebagai Desa Anti Maladministrasi dan Pencanangan 10 Desa Anti Maladministrasi di Kabupaten Banjar yang berlokasi di Kampung Wisata Putra Bulu, Desa Awang Bangkal Barat, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, pada Kamis (31/7/2025) siang.

Tampak hadir Tenaga Ahli Gubernur (TAG), Staf Ahli dan Asisten Setda Kalsel; Plh. Sekda Kabupaten Banjar dan jajaran Pimpinan Forkopimda Kabupaten Banjar, serta kepala desa dan jajarannya.

Pada kesempatan itu, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan, Hadi Rahman menyerahkan plakat kepada Sekdaprov Kalsel M. Syarifuddin dan Plh. Sekda Banjar, Ikhwansyah. Kemudian, penyerahan sertifikat penghargaan kepada Kepala Desa Awang Bangkal Barat, Pajrul Ripani.

Selanjutnya dilakukan penandatanganan sebagai bentuk Komitmen Pemerintah Desa dalam rangka Pencanangan Desa Anti Maladministrasi di Kabupaten Banjar, yaitu Desa Remo, Desa Pingaran Ulu, Desa Kertak Hanyar II, Desa Sungai Sipai, Desa Batu Tanam, Desa Sungai Landas, Desa Tangkas, Desa Gudang Hirang, Desa Simpang Warga, Desa Gunung Ulin, Desa Kertak Empat, Desa Kupang Rejo, Desa Belangian, Desa Salat Makmur, Desa Sungkai, Desa Keramat Mina, Desa Pemangkih Darat, Desa Antasan Senor, Desa Telaga Biru dan Desa Tambak Sirang Baru.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengucapkan apresiasi kepada kepala desa dan aparatur desa yang kini ditetapkan sebagai Desa Anti Maladministrasi dan Pencanangan 20 Desa Maladministrasi. Semoga, penetapan dan pencanangan ini dapat menyadarkan kepala desa beserta seluruh jajaran,” sampai Gubernur H. Muhidin dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekdaprov Kalsel, M. Syarifuddin.

Gubernur Kalsel ingin adanya pelayanan yang bersih dan memiliki standar yang prima, serta jauh dari nilai diskriminasi. Pemerintah desa yang mampu melayani rakyat dengan baik, menurutnya adalah dambaan seluruh warga di Banua.

Gubernur Kalsel menyadari bahwa masih banyak tindakan maladministrasi yang menjadi persoalan nyata diberbagai lapisan pemerintahan. Mulai dari pelayanan publik yang lambat, pemungutan liar, hingga ketidakjelasan informasi itu menjadi keluhan masyarakat sekitar.

“Hari ini, kita tidak hanya melakukan penetapan dan pencanangan sebuah program, tetapi kita juga melakukan gerakan kolektif untuk mewujudkan desa-desa yang bebas dari praktik maladministrasi,” tegas Gubernur.

Karena menurut Gubernur Kalsel bahwa desa bukan sekadar unit kecil tetapi ujung tombak dari pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sebab itu, dia mendorong dalam peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pembinaan.

“Tentu juga memastikan dana desa serta pelayanan publik secara transparan dan partisipatif, hingga mempererat dengan penegak hukum agar mencegah maladministrasi,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan, Hadi Rahman menyampaikan bahwa Ombudsman memiliki fungsi yaitu pencegahan dan pemberantasan dari tindakan maladministrasi. Dalam konteks, dia menyebut penyelenggaraan negara atau pemerintahan daerah, baik itu ditingkat pusat, daerah maupun desa.

“Selama itu menggunakan dana APBN dan APBD, kita memiliki data sepanjang 2024 secara Nasional bahwa menerima 10.837 laporan masyarakat, dengan 10.303 laporan berhasil diselesaikan, melebihi target 90% penyelesaian,” ungkap Hadi Rahman.

Hadi Rahman mengatakan, substansi pedesaan paling banyak dan cukup tinggi pelaporan ke Ombudsman RI. Dari grafik, menurutnya selalu meningkat dari tahun ke tahunnya sehingga perlu kolaborasi antar pihak untuk pengentasan masalah tersebut.

Dalam pemenuhan standar pelayanan publik, Hadi Rahman mengaku masih kurang dalam halnya dengan proses perencanaan, penggunaan dan pertanggungjawaban dana desa.

“Khususnya dalam pelayanan desa, dan melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Terutama dalam akuntabilitas dan responsibiltas dalam konteks partisipasi masyarakat,” tandasnya.

Diketahui bahwa area itu merupakan destinasi Kampung Putra Buku menawarkan banyak hiburan, yaitu Kapal Bebek, Sepeda Air, Canoe, Mancing, Camping Area, Gazebo, Jetski, Donat Boat, Banana Boat, Katinting, Dermaga, Playground, Atu, Danau dan Pamiling Park. [adv/riv/Adpim]

BalainNews.com, KAB BANJAR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) berhasil mencatat prestasi membanggakan dengan menjadi salah satu dari tiga provinsi tercepat secara nasional dalam pelaksanaan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus (Musdes/Kel Khusus) untuk pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes MP).

Capaian ini berdasarkan data resmi dari portal https://kopdesmerahputih.kop.id per 29 Mei 2025. Provinsi Kalsel sukses mencapai target 100 persen pembentukan Kopdes MP di seluruh 2.015 desa dan kelurahan (1.871 desa dan 144 kelurahan), lebih cepat dua hari dari target yang ditetapkan oleh Gubernur Kalsel, H. Muhidin, yakni 31 Mei 2025.

Dalam peluncuran dan dialog Kopdes MP yang berlangsung di GOR Babussalam pada Rabu, 21 Mei 2025 lalu, Gubernur Kalsel, Muhidin menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk merealisasikan target tersebut. Dengan slogan “Bekerja Bersama Merangkul Semua”, Gubernur mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berperan aktif.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Kalsel, Faried Fakhmansyah, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi.

“Capaian ini berkat arahan Gubernur Kalsel, serta dukungan penuh dari seluruh bupati, wali kota, camat, lurah, kepala desa, OPD, hingga instansi vertikal. Ini adalah buah dari kerja bersama,” ujar Faried, Jumat (30/05/2025).

Berdasarkan data pada Dashboard Kopdes MP Provinsi Kalsel per 29 Mei 2025 pukul 12.37 WITA, tercatat 100 persen desa dan kelurahan telah disosialisasikan dan melaksanakan Musdes/Kel Khusus untuk pembentukan Koperasi Merah Putih.

“Keberhasilan ini menandai komitmen kuat Provinsi Kalsel dalam mendorong kemandirian ekonomi desa serta memperkuat kelembagaan ekonomi berbasis masyarakat melalui koperasi,” pungkasnya.[adv/riv]

BalainNews.com, KAB BANJAR – Ketua Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Provinsi Kalimantan Selatan, Hj. Fathul Jannah Muhidin kembali melanjutkan rangkaian sosialisasi Program 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Posyandu Era Baru, yang kali ini dilaksanakan di Posyandu Jati 2, Desa Pasar Jati, Kabupaten Banjar, Kamis (8/5/2025) pagi.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya revitalisasi peran Posyandu di era modern, dengan fokus pada penguatan layanan dasar masyarakat. Sosialisasi ini merupakan lanjutan dari kegiatan serupa yang telah dilakukan di Kabupaten Tapin dan Hulu Sungai Selatan dan merupakan lokus Posyandu Wasaka di 6 titik yang berbeda.

Dalam sambutannya, Hj. Fathul Jannah menjelaskan bahwa Program 6 SPM Posyandu mencakup sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan dan permukiman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta sosial.

“Program Posyandu Baru ini merupakan langkah konkret untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui enam SPM ini, Posyandu tidak hanya berfungsi sebagai pusat layanan kesehatan, tapi juga menjadi simpul partisipasi masyarakat dalam pembangunan,” ujarnya.

Istri Gubernur Kalsel ini menekankan bahwa peran kader Posyandu sangat strategis, karena mereka berada di garda terdepan dalam menjalankan pelayanan dasar yang menyentuh langsung kehidupan warga desa.

“Posyandu bukan sekadar tempat timbang bayi atau pemberian makanan tambahan. Di sinilah masyarakat saling belajar, bertukar informasi, dan membangun kebersamaan,” tambahnya.

Hj. Fathul Jannah juga menyampaikan apresiasi kepada para kader Posyandu yang dengan penuh dedikasi telah memberikan waktu, tenaga, dan bahkan dana pribadi demi keberlangsungan kegiatan Posyandu.

“Ini adalah bentuk pengabdian yang luar biasa dan menjadi teladan bagi generasi muda serta masyarakat sekitar,” ujarnya.

Hj. Fathul Jannah berharap, program ini dapat dijalankan secara berkelanjutan dengan perencanaan yang matang, serta mendapatkan dukungan nyata dari semua pihak, termasuk pemerintah daerah dan mitra terkait.

Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan Posyandu di Kalimantan Selatan semakin tangguh dan mampu menjadi pusat pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.

Turut hadir dalam kegiatan ini Wakil Bupati Banjar H. Said Idrus Al-Habsyie dan Ketua TP PKK Kabupaten Banjar Hj. Nurgita Tiyas Saidi Mansyur, yang turut memberikan dukungan dan apresiasi terhadap upaya peningkatan kualitas layanan Posyandu melalui program 6 SPM ini dan masyarakat yang sejak pagi antusias menyambut kedatangan istri gubernur itu. [adv/riv/adpim].