BalainNews.com, BANJARBARU – Gubernur Kalsel. H. Muhidin melalui Staf Ahli Gubernur Kalsel Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Adi Santoso menghadiri Pembukaan Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) I dan Dialog Kebangsaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Kalsel Masa Khidmat 2026–2031 di Hotel Grand Qin Banjarbaru, Senin (15/6/2026).

Kegiatan yang diikuti sekitar 500 peserta tersebut menjadi forum strategis bagi MUI Kalsel dalam menjabarkan hasil Musyawarah Daerah ke dalam program kerja yang lebih operasional, melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program yang telah berjalan, serta menyusun langkah-langkah strategis organisasi untuk masa mendatang.

Mengusung tema “Memperkuat Soliditas Kebangsaan di Era Ketidakpastian” Mukerda MUI Kalsel dihadiri Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Hanif Faisol Nurofiq; Ketua DPRD Kalsel, H. Supian HK; Wakil Wakapolda Kalsel, Brigjen Pol. Noviar; serta Kepala Staf Korem 101/Antasari, Kolonel Inf. Roy Fahrur Rozi.

Hadir pula Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Dr. KH. Marsudi Syuhud, M.M.; Ketua Dewan Pertimbangan MUI Kalsel, Prof. Dr. KH. Hafiz Anshary; beserta jajaran pengurus MUI provinsi dan kabupaten/kota se-Kalsel.

Selain itu, kegiatan tersebut juga diikuti para pejabat di lingkungan pemerintah provinsi serta kabupaten/kota se-Kalsel, pimpinan organisasi kemasyarakatan dan keagamaan, tokoh agama, akademisi, serta berbagai unsur masyarakat yang turut berpartisipasi dalam Musyawarah Kerja Daerah dan Dialog Kebangsaan MUI Kalimantan Selatan.

Membacakan sambutan tertulis Gubernur Kalsel. H. Muhidin, Staf Ahli Gubernur Kalsel Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Adi Santoso, Gubernur H. Muhidin mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus MUI Kalsel atas terselenggaranya Mukerda pertama dan Dialog Kebangsaan yang dinilai menjadi bukti eksistensi MUI sebagai organisasi keagamaan yang aktif berkontribusi bagi pembangunan bangsa dan daerah.

“Kegiatan ini menegaskan bahwa MUI Kalsel eksis sebagai organisasi keagamaan dan sekaligus hadir untuk berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan daerah yang kita cintai, Kalimantan Selatan,” ujar Gubernur H. Muhidin.

Menurutnya, keberadaan MUI Kalsel juga memiliki posisi yang sangat strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain menjadi wadah pemersatu umat, MUI Kalsel juga berperan dalam mencegah perpecahan, menjaga toleransi, membangun harmoni kehidupan beragama, serta memberikan fatwa dan nasihat keagamaan yang menjadi pedoman masyarakat.

Gubernur H. Muhidin menegaskan, sinergi antara pemerintah daerah dan MUI perlu terus diperkuat, terutama dalam merawat nilai-nilai kebangsaan yang saat ini menghadapi berbagai tantangan di era keterbukaan informasi.

Selain itu Gubernur H. Muhidin menyampaikan maraknya penyebaran fitnah, ujaran kebencian, paham yang memecah belah, hingga isu-isu intoleransi yang beredar melalui berbagai platform media sosial. Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan bersama yang harus dihadapi dengan memperkuat pemahaman kebangsaan di seluruh lapisan masyarakat.

“Nilai-nilai kebangsaan harus kita perkuat di semua generasi. Ruang dialog kebangsaan seperti yang digagas MUI Kalsel ini perlu kita sebarkan lebih luas di berbagai lapisan masyarakat,” katanya.

Karena itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap program-program yang dihasilkan dalam Mukerda mampu menjawab berbagai persoalan umat sekaligus memperkuat wawasan kebangsaan melalui langkah-langkah nyata yang memberi manfaat bagi masyarakat.

Lebih lanjut, GubernurH. Muhidun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama membangun Kalimantan Selatan yang maju, sejahtera, dan bermartabat dengan berlandaskan nilai-nilai keagamaan yang kuat.

“Pemerintah dan ulama kiranya saling merangkul untuk memperkuat soliditas kebangsaan ini, sehingga berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat dapat diselesaikan secara bersama-sama,” pesannya.

Sementara itu, Ketua MUI, K.H. Ahmad Syairazi menegaskan bahwa MUI harus menjadi rumah besar umat Islam yang mampu merangkul seluruh komponen masyarakat tanpa memandang perbedaan pandangan.

“Perbedaan pandangan tidak boleh menjadi sumber perpecahan, sebaliknya keberagaman harus menjadi kekuatan untuk membangun sinergi dan kolaborasi demi kepentingan umat yang lebih luas,” ujarnya.

Lebih lanjut, K.H. Ahmad Syairazi berharap Mukerda mampu menghasilkan program kerja yang realistis, implementatif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Selain itu, K.H. Ahmad Syairazi juga mendorong penguatan sinergi antara MUI, pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan Islam, perguruan tinggi, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

“Tantangan umat saat ini tidak dapat dihadapi sendiri-sendiri sehingga kolaborasi dan semangat gotong royong menjadi kunci dalam menjalankan dakwah dan pengabdian kepada masyarakat.” pungkas K.H. Ahmad Syairazi. [adv/riv/adpim]

BalainNews.com, BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin melalui Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan, Rusma Khazairin, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Penandatanganan Surat Edaran Bersama (SEB) tentang Sinergi Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 secara virtual dari Command Center Setda Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru, Senin (15/06/2026).

Usai mengikuti rakor, Khazairin mengatakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan siap mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebagai upaya menghadirkan data yang akurat dan komprehensif untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah maupun nasional.

“Data ekonomi yang akurat sangat penting sebagai dasar dalam menyusun kebijakan pembangunan. Karena itu, Pemprov Kalimantan Selatan mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dan siap bersinergi dengan BPS agar pelaksanaannya berjalan optimal di daerah,” ujarnya.

Menurutnya, hasil sensus nantinya akan menjadi rujukan penting bagi pemerintah daerah dalam memetakan potensi ekonomi, menyusun program pembangunan yang tepat sasaran, serta memperkuat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rakor tersebut, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Muhammad Tito Karnavian bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menandatangani Surat Edaran Bersama (SEB) yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa data merupakan fondasi utama dalam penyusunan kebijakan pemerintah. Menurutnya, semakin akurat data yang dimiliki, maka semakin tepat pula kebijakan yang dapat dirumuskan untuk menjawab kebutuhan masyarakat.

“Kita tahu bahwa data itu sangat-sangat penting sekali. Dengan data, berbasis data kita bisa membuat kebijakan. Makin data makin akurat maka kebijakan juga akan makin baik,” ujar Tito Karnavian.

Mendagri menjelaskan, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menugaskan BPS untuk melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 guna memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi perekonomian masyarakat Indonesia. Hasil sensus tersebut nantinya akan menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan ekonomi nasional maupun daerah.

Mendagri juga menekankan pentingnya dukungan pemerintah daerah dalam menyukseskan pelaksanaan sensus. Menurutnya, data yang dihasilkan tidak hanya bermanfaat bagi pemerintah pusat, tetapi juga menjadi referensi strategis bagi pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dalam merumuskan kebijakan pembangunan.

“Jadi tolong sekali lagi proaktif rekan-rekan kepala daerah, undang BPS. Segera. Bicarakan secara teknis bagaimana agar kegiatan sensus ini di daerah masing-masing hasilnya optimal,” tegasnya. [adv/riv/adpim]

BalainNews.com, BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin membuka secara resmi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XVIII Tahun 2026 di Aula BPSDMD Provinsi Kalsel di Banjarbaru, Rabu (10/6/2026)

Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVIII Tahun 2026 kali ini mengusung tema “Kepemimpinan Adaptif dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Melalui Tata Kelola Pemerintahan untuk Mewujudkan Sumber Daya Bidang Pangan, Bencana, Energi dan Ekonomi.”

Sebanyak 60 peserta mengikuti pelatihan ini, terdiri dari 19 peserta dari Pemerintah Provinsi Kalsel, 1 peserta dari Kabupaten Kapuas Kalteng, serta peserta lainnya dari pemerintah kabupaten/kota di Kalsel.

Dalam sambutannya, Gubernur Kalsel H. Muhidin berharap melalui pelaksanaan PKN ini, agar pejabat yang menjadi peserta pelatihan bisa membenahi kinerja organisasi. bisa bekerja lebih cepat, kreatif dan inovatif, serta mampu beradaptasi dengan setiap perubahan, terutama adaptasi di sektor pelayanan publik, yang menjadi kebutuhan utama masyarakat.

“Di masa kepemerintahan saat ini, saya berharap agar semangat kalsel bekerja, benar-benar melekat dalam diri setiap pejabat. Semua pejabat harus bekerja dengan cepat dan produktif melayani masyarakat. Mampu membangun cara berpikir yang sistematis dalam menyelesaikan permasalahan rakyat, termasuk mengembangkan budaya inovasi di lingkup kerja masing-masing, agar lima tahun masa pemerintahan ini, kita bisa membawa Kalsel dalam kemajuan dan kesejahteraan,” ucap Gubernur H. Muhidin.

Gubernur H. Muhidin juga berharap pelaksanaan PKN yang berlangsung selama 4 bulan ini, jangan sampai jadi formalitas saja. Karena PKN ini dapat menjadi sarana masukan dan evaluasi, untuk mengetahui kompetensi, sebagai seorang pemimpin di lingkup SKPD pemerintah Provinsi Kalsel dan kabupaten/kota.

“PKN ini juga menjadi pertimbangan untuk menentukan, siapa pejabat yang layak dan tidak layak, untuk meneruskan jabatan yang diamanahkan. Dengan adanya pelatihan ini, seluruh peserta PKN kiranya mampu tampil sebagai pemimpin yang profesional, berintegritas dan menjadi teladan dalam membangun budaya kerja yang disiplin, patuh aturan, serta ikhlas dalam bekerja. Sehingga terwujud aksi nyata yang mampu merubah kinerja organisasi secara maksimal,” tegas Gubernur H Muhidin menutup sambutannya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Kalimantan Selatan, Faried Fakhmansyah menyampaikan, tujuan PKNl ini memenuhi standar kompetensi, manajerial jabatan pimpinan tinggi pratama untuk menjamin akuntabilitas jabatan.

“Di dalamnya meliputi, tersusunnya rumusan alternatif kebijakan yang memberikan solusi, tercapainya hasil kerja unit selaras dengan tujuan organisasi, kemudian terwujudnya pengembangan strategi yang terintegrasi untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. serta hadirnya kebijakan dan inovasi yang berdampak nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan publik dan kemajuan daerah. sasarannya adalah terwujudnya ASN yang memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatan Pimpinan Tinggi Pratama,” jelas Faried Fakhmamsyah.

Untuk diketahui, Pelatihan Kepemimpinan Nasional kali ini dilaksanakan sejak 10 Juni – 15 Oktober 2026, dengan metode pembelajaran blended learning yang tempatnya bervariatif, menggunakan KURIKULUM KOMPETENSI INTI dibagi dalam 4 (empat) agenda pembelajaran, yakni; mengelola diri, kepemimpinan strategis, manajemen strategis, dan agenda aktualisasi kepemimpinan strategis.

Selain dihadiri oleh Deputi Bidang Penjaminan Mutu Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran ASN di Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI), Army Winarty, pembukaan pelatihan yang didalam rangkaiannya juga dibacakan Fakta Integritas oleh seluruh peserta pelatihan ini, juga dihadiri oleh Tenaga Ahli Gubernur (TAG), Bupati/Walikota se Kalsel, Kepala BKPSD Kalbupaten/Kota serta, widyaiswara, mentor, coach, serta para peserta PKN dan tamu undangan lainnya.

Acara di akhiri dengan pengalungan tanda peserta secara simbolis, langsung oleh Gubernur Kalsel, H. Muhidin kepada 2 perwakilan peserta, dan dilanjutkan foto bersama dengan seluruh peserta dan undangan yang berhadir. (Rin/Adpim)

BalainNews.com, BANJARBARU – Wali Kota Banjarbaru Hj Erna Lisa Halaby memberikan dukungan langsung komunitas Inline Skate Soul Sk8ber Banjarbaru di depan Balai Kota Banjarbaru, Minggu 7 Juni 2026.

Wali Kota Lisa Halaby Semangati Komunitas Inline Skate Soul Sk8ber Banjarbaru, Inginkan Gelar Event Sepatu Roda di Kota Idaman.

Latihan rutin komunitas sepatu roda di Banjarbaru, Soul Sk8er menjadi beda disbanding kebiasaan rutin pada umumnya.
Pada latihan Minggu 7 Juni 2026 pagi, Wali Kota Banjarbaru Hj Erna Lisa Halaby melihat langsung aksi latihan Soul Sk8er.

Orang nomor satu di kota berjuluk Kota Idaman ini pun langsung memberikan dukungan penuh keberadaan komunitas sepatu roda. Dirinya bahkan menginginkan segera dilaksanakan event kejuaraan sepatu roda di Banjarbaru.

“Siapkan event untuk di Banjarbaru. Semoga ke depan, terlahir juara nasional dari kota Banjarbaru,” ucap Lisa Halaby yang datang ke depan Balai Kota di Banjarbaru.

Lisa juga tampak akrab dengan para anggota Soul Sk8er. Satu per satu disalami dan dengan ramahnya mengajak berfoto bersama sambil memberikan pesan dan semangat untuk berlatih.

Car Free Day (CFD) setiap hari Minggu memang disambut baik masyarakat Banjarbaru, termasuk komunitas sepatu roda turut merasakan dampak positif.

“Kami sambut baik keberadaan CFD setiap hari Minggu. Terima kasih kepada ibu Wali Kota terhadap dukungann,” ucap Eko Wahyu, Ketua Soul Sk8er Banjarbaru.

Soul Sk8er memang kini latihan rutin di Lapangan Murjani Banjarbaru. Namun tak jarang pula latihan Bersama di kantor gubernuran kawasan Trikora Banjarbaru. Kini difasilitas Dishub Banjarbaru, Soul Sk8er bisa berlatih di halaman Dishub Banjarbaru.

“Kami ucapkan terima kasih ke Pemko Banjarbaru, khususnya Dishub Banjarbaru sudah memfasilitas kegiatan olaharga di Kota Idaman Banjarbaru, “ ucap Humas Soul Sk8ter Banjarbaru, Muhammad Rizki Zamzam. [riv/nrl]

BalainNews.com, BANJARBARU – Gubernur Kalsel H Muhidin didampingi Plh Sekdaprov Subhan Noor Yaumil dan Kepala Dinas Pariwisata Iwan Fitriady, turut menghadiri pertemuan Kapolda Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan dengan jajaran PT Pertamina Patra Niaga Area Kalsel, Selasa (2/6/2026).

Pertemuan yang berlangsung di ruang Kapolda Kalsel di Banjarbaru itu membahas masalah kelangkaan BBM serta pengawasan penyaluran BBM bersubsidi di Kalsel.

Turut hadir petinggi Polda Kalsel diantaranya, Wakapolda, Irwasda, Karo Ops, Dir Krimum, Dir Krimsus, Wadir Polair, dan Kasubdit Ekonomi Dit Intelkam.

Sedangkan pihak PT. Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, dihadiri Isfahani (Executive General Manager) dan Bondan Tri Wibowo selalu ales Area Manager PT. Pertamina Patra Niaga Kalsel.

Dalam pertempuran, dibahas beberapa permasalahan utama kelangkaan BBM bersubsidi, bahwa terdapat beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab terjadinya antrean dan kelangkaan BBM di sejumlah wilayah Kalsel.

Antara lain, adanya indikasi penimbunan BBM oleh pihak-pihak tertentu, dan masih terdapat praktik premanisme di lingkungan depo maupun dalam rantai distribusi BBM.

Kemudian, berdasarkan kuota BBM subsidi yang telah ditetapkan, secara perhitungan seharusnya tidak terjadi kelangkaan maupun antrean panjang di Kalsel.

Dalam hal ini, diperlukan evaluasi terhadap sistem pengawasan dan distribusi BBM subsidi agar penyaluran tepat sasaran.
Iswahani selalu Executive General Manager Pertamina Balikpapan menyampaikan bahwa penyaluran BBM subsidi, khususnya Solar, telah menggunakan mekanisme QR Code sebagai instrumen pengendalian pembelian.

Dijelaskan, terdapat pembatasan volume pembelian BBM subsidi yang terintegrasi dalam sistem QR Code dan dalam pelaksanaannya, petugas SPBU memiliki peran penting untuk melakukan verifikasi langsung terhadap pengguna QR Code saat transaksi pembelian.

Implementasi pengawasan di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait keterbatasan pengawasan terhadap penggunaan QR Code dan kepatuhan pengguna.

Adapun Gubernur H Muhidin dalam arahannya, menyampaikan bahwa perlu dilakukan penguatan sistem pengendalian dalam penggunaan QR Code, termasuk kajian penerapan mekanisme yang lebih ketat dengan mengintegrasikan data kendaraan melalui STNK sehingga dapat meminimalisasi penyalahgunaan BBM subsidi.

Gubernur juga meminta Pertamina menjelaskan secara rinci mekanisme pengendalian dan pengawasan penggunaan barcode/QR Code BBM subsidi serta langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan.

Dalam proses pengisian dan distribusi BBM dari depo, perlu dilakukan pengaturan yang lebih terkoordinasi dan serentak guna menghindari terjadinya antrean panjang maupun keterlambatan pasokan di wilayah Kalsel.

Arahan gubernur berikutmya adalah diperlukan sinergi yang lebih kuat antara Pertamina, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan pengelola SPBU untuk memastikan distribusi BBM berjalan lancar dan tepat sasaran.

Pertemuan ini menghasilkan kesimpulan bahwa kelangkaan dan antrean BBM yang terjadi perlu ditelusuri lebih lanjut mengingat kuota BBM subsidi yang tersedia secara data mencukupi kebutuhan masyarakat.

Pengawasan terhadap penyalahgunaan BBM subsidi, termasuk indikasi penimbunan dan praktik premanisme dalam distribusi BBM, perlu ditingkatkan melalui koordinasi lintas instansi.

Kemudian, Pertamina diminta melakukan evaluasi dan penyempurnaan sistem pengendalian QR Code agar lebih efektif dalam memastikan BBM subsidi diterima oleh pihak yang berhak.

Hal penting lain, perlu dilakukan pengaturan distribusi dan pengisian BBM dari depo secara lebih terencana dan merata untuk mencegah antrean serta gangguan pasokan di daerah.

Terakhir, hasil pembahasan akan menjadi bahan tindak lanjut bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Polda Kalimantan Selatan, dan PT Pertamina Patra Niaga. [adv/riv/sal]