BalainNews.com, BANJARBARU – Bank Kalsel mulai menyiapkan berbagai strategi penguatan permodalan menyusul penyesuaian regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Langkah tersebut dilakukan agar Bank Kalsel tetap kompetitif, sekaligus mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin mengungkapkan OJK menghendaki bank pembangunan daerah memenuhi modal inti hingga Rp6 triliun. Sementara itu, modal inti Bank Kalsel saat ini masih berada di kisaran Rp3,9 triliun, sehingga masih membutuhkan tambahan sekitar Rp2,2 triliun. “Sekarang sekitar Rp3,9 triliun. Jadi kalau tetap menjadi bank seperti kondisi saat ini, kami setidaknya harus menambah modal lagi sekitar Rp2,2 triliun,” ujarnya saat peletakan batu pertama Gedung Kantor Bank Kalsel Cabang Banjarbaru, Jumat (17/7/2026).

Menurut Fachrudin, pemenuhan kebutuhan modal tersebut menjadi tantangan tersendiri di tengah kondisi keuangan daerah yang sedang terkoreksi. Karena itu, Bank Kalsel tidak ingin sepenuhnya mengandalkan tambahan penyertaan modal dari Pemerintah Daerah selaku pemegang saham. Bank Kalsel pun tengah menyiapkan sejumlah simulasi penguatan modal. Mulai dari menjalin kerja sama dengan pihak ketiga, hingga membuka peluang melakukan Initial Public Offering (IPO).

Selain penguatan modal, Bank Kalsel juga dihadapkan pada kewajiban melakukan pemisahan (spin-off) Unit Usaha Syariah (UUS) sesuai regulasi. Saat ini, aset UUS Bank Kalsel telah mencapai sekitar Rp3,6 triliun. “PR yang kedua terkait dengan syariah. Syariah ini diwajibkan untuk berpisah. Saat ini, syariah masih di bawah Bank Kalsel, asetnya sudah mencapai sekitar Rp3,6 triliun,” jelasnya.

Fachrudin menegaskan proses spin-off akan dipersiapkan secara matang agar tidak mengganggu operasional maupun pelayanan kepada nasabah. Di sisi lain, Bank Kalsel tetap melanjutkan ekspansi layanan syariah sebagai bagian dari penguatan bisnis perusahaan.

Ia mengatakan pengembangan bisnis syariah akan terus dilakukan sejalan dengan visi Gubernur Kalsel dalam memperkuat ekonomi syariah. Tahun ini, Bank Kalsel menargetkan seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan telah memiliki kantor cabang syariah. [adv/riv]

BalainNews.com, BANJARBARU – Gubernur Kalsel H. Muhidin melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin menghadiri peresmian Gedung Baru Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin yang diresmikan langsung oleh Menteri Haji dan Umrah RI, Dr. K.H. Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan), di Banjarbaru, Jumat (10/7/2026).

Peresmian gedung ditandai dengan penandatanganan prasasti, pemotongan pita, serta pemotongan untaian bunga sebagai simbol mulai beroperasinya fasilitas baru tersebut.

Turut mendampingi dalam peresmian Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Supian HK, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji Kalimantan Selatan Dr. H. Eddy Khairani, serta Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin Haris Fadillah.

Gedung baru yang diresmikan tersebut memiliki 44 kamar dengan kapasitas 176 jemaah dan dibangun menggunakan dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Tahun Anggaran 2025.

Fasilitas tersebut juga telah memenuhi standar pelayanan setara hotel bintang tiga, sehingga diharapkan mampu memberikan kenyamanan yang lebih baik bagi calon jemaah haji maupun masyarakat yang memanfaatkannya.

Dalam sambutannya, Gubernur H. Muhidin melalui Sekdaprov Muhammad Syarifuddin menyampaikan apresiasi atas hadirnya gedung baru tersebut sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Hadirnya gedung baru ini merupakan sebuah kemajuan yang patut kita syukuri. Pembangunan sarana dan prasarana seperti ini bukan sekadar menghadirkan bangunan yang megah, tetapi merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Gubernur menegaskan bahwa tantangan berikutnya adalah menjaga kualitas pelayanan dan merawat fasilitas yang telah dibangun agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Ia meminta seluruh jajaran Kanwil Kementerian Haji Kalimantan Selatan dan pengelola Asrama Haji memiliki rasa memiliki terhadap aset negara tersebut.

“Merawat aset negara sama pentingnya dengan membangunnya. Budaya melayani, profesionalisme, disiplin, dan inovasi harus terus menjadi bagian dari setiap insan yang bertugas di Asrama Haji Kelas I Banjarmasin,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, Gubernur Kalsel juga menyampaikan harapan besar masyarakat Kalimantan Selatan agar penerbangan langsung dari Kalimantan Selatan menuju Arab Saudi, baik ke Jeddah maupun Madinah, dapat segera diwujudkan.

Menurutnya, penerbangan langsung tidak hanya memberikan kemudahan dan efisiensi perjalanan bagi jemaah, tetapi juga akan memperkuat posisi Kalimantan Selatan sebagai salah satu gerbang keberangkatan jemaah haji di kawasan Kalimantan.

Gubernur Kalsel berharap, apabila penerbangan langsung tersebut terealisasi, Asrama Haji Kelas I Banjarmasin dapat berkembang menjadi pusat layanan terpadu bagi jemaah haji dan umrah dengan pelayanan yang mudah, cepat, nyaman, profesional, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Sementara itu, Menteri Haji dan Umrah RI, Dr. K.H. Mochamad Irfan Yusuf, menyatakan bahwa pembangunan gedung baru ini merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas pelayanan haji di daerah. Menurutnya, fasilitas yang semakin representatif harus diiringi dengan peningkatan mutu pelayanan kepada jemaah.

Ia berharap Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin dapat menjadi kebanggaan masyarakat Kalimantan Selatan sekaligus mampu memberikan pelayanan terbaik bagi calon jemaah haji dan umrah, sehingga proses penyelenggaraan ibadah haji semakin nyaman, aman, dan berkualitas. [adv/riv/adpim]

BalainNews.com, BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin memimpin Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan Selatan, bertempat di Gedung DR. KH. Idham Chalid, Kantor Gubernur Kalsel di Banjarbaru, Senin (6/7/2026)

Rakor yang juga dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Kalsel H. Hasnuryadi Sulaiman, Pangdam XXII/Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin, Ketua DPRD Kalsel Supian HK, Kapolda Kalsel Irjen. Pol. Rosyanto Yudha Hermawan beserta Forkopimda lainnya, Sekdaprov Kalsel Muhammad Syarifuddin, dihadiri pula oleh Bupati/Wali Kota se kalsel, Tenaga Ahli Gubernur, Kepala BPBD Provinsi, Kabupaten/Kota se Kalsel, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama lingkup Pemprov Kalsel, BMKG, serta instansi vertikal terkait lainnya.

Dalam Rakor Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan yang digelar kali ini, Pemerintah Provinsi Kalsel menetapkan Status Siaga Darurat Karhutla untuk tingkat Provinsi Kalsel, yang ditandatangani Gubernur Kalsel H. Muhidin 6 Juli 2026.

“Penetapan status ini berdasarkan pertimbangan bahwa iklim dan cuaca dari BMKG, bahwa wilayah Provinsi Kalsel akan memasuki puncak musim kemarau yang menimbulkan potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan dan kekeringan pada bulan Agustus hingga September,” jelas Gubernur H. Muhidin.

Selain itu, menurut Gubernur H. Muhidin saat ini sudah ada 3 (dua) kabupaten yang telah menetapkan status siaga darurat Karhutla, yakni Kabupaten Barito Kuala, Tanah Bumbu dan Kabupaten Tapin. Serta rakor kali ini juga terungkap bahwa dari jumlah Hotspot di Kalsel sepanjang tahun 2026 sudah mencapai 1.678 dengan jumlah kejadian sebanyak 41 kejadian, dan paling tinggi terjadi di Kabupaten Tapin.

Selain itu, disampaikan Gubernur H. Muhudin, sinergi antara BPBD, TNI, Polri, BMKG, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat harus terus diperkuat, agar penanggulangan Karhutla berjalan efektif hingga puncak musim kemarau berakhir.

“Saya berharap rapat koordinasi ini menghasilkan langkah-langkah konkret dan terukur, sehingga Kalimantan Selatan dapat menghadapi puncak musim kemarau tahun 2026 dengan kesiapan penuh,” ucap Gubernur H. Muhidin mengawali rakor.

Banyak hal yang menjadi bahasan dalam rakor kali ini, diantaranya update terkini prediksi musim kemarau dari BMKG, hingga laporan dari beberapa Kepala Daerah mengenai kondisi di masing-masing daerahnya, baik jumlah titik panas (hotspot) hingga jumlah kejadian Karhutla yang sudah terjadi di daerahnya.

“Pada prinsipnya Kalsel sampai saat ini masih aman, namun kami tetap memerintahkan kepada BPBD dan tim, untuk melakukan monitoring terhadap kondisi lahan gambut di sekitar bandara yang masuk Ring 1, apakah lahan masih basah atau sudah kering. Apabila mengalami kekeringan, kita dapat segera berkoordinasi dengan BNPD untuk penanganan Karhutla ini,” ucap Gubernur Kalsel, H. Muhidin.

Untuk kesekian kalinya, Gubernur Kalsel H. Muhidin bersama Forkopimda Kalsel mengingatkan Masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, untuk menghindari risiko api merembet, kerusakan lingkungan, serta ancaman sanksi hukum. Selain itu masyarakat juga diminta berperan aktif memantau lingkungan sekitar dan segera melaporkan jika menemukan indikasi adanya titik api.

Diakhir rakor, Gubernur Kalsel H. Muhidin juga memberikan bantuan berupa alat pemadam kebakaran kepada 4 (empat) daerah di Kalsel, yakni untuk Kabupaten Balangan, Tabalong, Hulu Sungai Selatan dan Hulu Sungai Utara. [adv/riv/adpim]

BalainNews.com, BANJARBARU – Menghadapi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), Gubernur juga kembali mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar.

Hal itu kembali diingatkan Gubernur H. Muhidin usai kegiatan Apel Kesiapsiagaan Bencana menghadapi Karhutla di Halaman Kantor Pemprov Kalsel pada Senin (6/7/2026)

Menurut Gubernur, keberhasilan pengendalian karhutla tidak hanya bergantung pada aparat, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan serta segera melaporkan apabila menemukan indikasi kebakaran.

“Kita ingatkan kembalo agar masyarakat tidak membakar lahan dan secepatnya melaporkan apabila mengetahui ada titik api di sekitar wilayahnya,” pesan Gubernur.

Gubernur juga menyampaikan saat ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan meningkatkan kewaspadaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) memasuki puncak musim kemarau 2026. Langkah tersebut ditandai dengan pelaksanaan Apel Kesiapsiagaan Bencana Karhutla Tahun 2026 yang dipimpin langsung Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin di halaman Kantor Gubernur Kalimantan Selatan, Banjarbaru.

Apel dihadiri Pangdam XXII/Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin, Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol. Dr. Rosyanto Yudha Hermawan, jajaran Forkopimda, para bupati dan wali kota se-Kalimantan Selatan, tenaga ahli gubernur, pimpinan instansi vertikal, BPBD kabupaten/kota, TNI, Polri, Manggala Agni, Basarnas, Satpol PP dan Damkar, dunia usaha, hingga relawan kebencanaan.

Dalam arahannya, Gubernur H. Muhidin menegaskan seluruh unsur yang tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) Karhutla harus memasuki fase siaga penuh. Kesiapan personel, peralatan, hingga sistem komando dinilai menjadi faktor utama dalam menekan risiko kebakaran yang diperkirakan meningkat selama musim kemarau.

“Seluruh personel maupun sarana prasarana harus dipastikan siap mulai hari ini. Tingkatkan patroli terpadu, perkuat deteksi dini titik panas, dan lakukan pemadaman secepat mungkin sejak kebakaran pertama kali terdeteksi,” tegas Muhidin.

Menurutnya, penanganan karhutla di Kalimantan Selatan tetap menggunakan satu sistem komando yang dipimpin langsung oleh gubernur, dengan BPBD Provinsi Kalimantan Selatan sebagai koordinator pelaksana. Pola tersebut diharapkan mampu mempercepat koordinasi lintas instansi sehingga penanganan di lapangan menjadi lebih efektif.

Usai memimpin apel, Muhidin mengungkapkan kondisi cuaca tahun ini perlu menjadi perhatian serius. Berdasarkan proyeksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), musim kemarau 2026 diperkirakan berlangsung lebih kering dari kondisi normal dengan puncaknya terjadi pada Agustus hingga September.

Kondisi tersebut mulai tercermin dari meningkatnya jumlah titik panas di Kalimantan Selatan. Sepanjang Juni 2026 terpantau sebanyak 629 titik panas dengan luas kebakaran mencapai 42 hektare, meningkat signifikan dibandingkan bulan-bulan sebelumnya.

Sementara secara kumulatif sejak awal tahun hingga awal Juli 2026, telah tercatat 1.678 titik panas dan 41 kejadian kebakaran hutan dan lahan di berbagai wilayah Kalimantan Selatan.

“Data ini menjadi peringatan bagi kita semua agar tidak lengah. Pencegahan harus menjadi prioritas karena jauh lebih efektif dibandingkan penanganan setelah kebakaran meluas,” ujarnya.

Muhidin menjelaskan, sebagian besar kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan kini telah menetapkan status siaga karhutla. Adapun Kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Tanah Bumbu masih berada pada status waspada.

Selain itu, kawasan Ring 1 Bandara Syamsudin Noor tetap menjadi salah satu wilayah yang mendapatkan perhatian khusus karena memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap kebakaran lahan gambut.

Untuk itu, Gubernur meminta seluruh pemangku kepentingan mengoptimalkan berbagai langkah mitigasi, mulai dari pembangunan dan pemeliharaan sekat kanal serta embung untuk menjaga tinggi muka air lahan gambut, hingga meningkatkan frekuensi patroli terpadu di kawasan rawan.

Gubernur juga kembali mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Menurutnya, keberhasilan pengendalian karhutla tidak hanya bergantung pada aparat, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan serta segera melaporkan apabila menemukan indikasi kebakaran.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, apel ditutup dengan simulasi penanggulangan karhutla yang melibatkan personel gabungan. Simulasi tersebut memperagakan prosedur penanganan mulai dari deteksi awal, koordinasi lintas instansi, pengerahan personel dan peralatan, hingga proses pemadaman kebakaran sebagai bentuk kesiapan menghadapi potensi bencana selama musim kemarau 2026. [adv/riv/adpim]

BalainNews.com, BANJARBARU – Gubernur Kalsel H. Muhidin yang diwakili Sekretaris Daerah Kalsel, H. M. Syarifuddin bertindak selaku Inspektur pada Upacara Peringatan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) ke-33 tingkat Provinsi Kalsel di halaman Kantor Gubernur Kalsel, Senin (29/6/2026) pagi.

Mengangkat tema “Ayah Wajib Hadir” Peringatan tahun ini menjadi momentum memperkuat komitmen bersama dalam membangun keluarga yang tangguh sebagai fondasi utama mencetak generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.

Upacara berlangsung khidmat dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalsel bertindak sebagai Komandan Upacara.

Rangkaian diawali dengan penyerahan bantuan secara simbolis kepada keluarga berisiko stunting dari Kota Banjarbaru dan Kota Banjarmasin.

Bantuan yang diberikan meliputi bantuan sanitasi berupa pembangunan jamban sehat untuk menciptakan lingkungan tempat tinggal yang bersih, layak, dan memenuhi standar kesehatan.

Selain itu, disalurkan pula bantuan nutrisi selama tiga bulan guna memenuhi kebutuhan gizi anak-anak pada masa pertumbuhan, sehingga diharapkan dapat mendukung tumbuh kembang yang optimal serta mencegah terjadinya stunting.

Dalam amanat Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, H. Wihaji yang dibacakan Inspektur Upacara, M. Syariduddin ditegaskan bahwa Hari Keluarga Nasional bukan sekadar agenda seremonial tahunan, tetapi momentum refleksi untuk memperkuat fungsi keluarga sebagai benteng utama pembangunan bangsa.

“Hari ini bukan sekadar baris tanggal untuk sebuah seremoni, melainkan sebuah jeda kultural dan refleksi nasional. Mari kita tengok kembali rumah kita masing-masing dan bertanya, sudahkah keluarga kita menjadi tempat bernaung yang aman, tangguh, dan siap melahirkan generasi pemenang,” katanya.

Dalam pidato itu juga dijelaskan bahwa keluarga saat ini menghadapi tantangan besar akibat perubahan zaman yang begitu cepat, mulai dari disrupsi teknologi digital hingga pergeseran nilai sosial yang masuk ke lingkungan keluarga.

Oleh sebab itu, ketangguhan keluarga dinilai menjadi kebutuhan mendesak dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas.

“Ketangguhan keluarga bukanlah sebuah pilihan alternatif, melainkan keharusan mutlak dan urgensi nasional. Ketangguhan keluarga inilah yang berkolerasi langsung dengan masa depan Indonesia,” ujarnya.

Pemerintah juga mengingatkan bahwa Indonesia tengah memasuki bonus demografi yang merupakan peluang emas untuk menjadi negara maju. Namun, peluang tersebut hanya dapat dimanfaatkan apabila kualitas sumber daya manusianya dipersiapkan sejak dini melalui keluarga.

Dalam mewujudkan hal tersebut, pemerintah menekankan tiga pilar utama pembangunan keluarga, yakni penuntasan stunting melalui pemenuhan gizi terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan, penguatan pendidikan karakter sejak di lingkungan rumah, serta membangun ketahanan mental anak agar mampu menghadapi berbagai tantangan kehidupan.

Selain itu, perhatian khusus juga diberikan kepada peran ayah dalam proses pengasuhan anak. Kehadiran ayah dinilai tidak cukup hanya secara fisik, tetapi juga harus hadir secara emosional agar mampu membentuk karakter anak secara optimal.

“Kehadiran fisik dan kedekatan emosional Anda adalah penentu utama kestabilan struktur kepribadian anak. Jangan biarkan anak-anak kita tumbuh dalam fenomena fatherless country, di mana ayah hadir secara fisik namun absen secara psikologis,” pesannya.

Pemerintah juga mengajak seluruh keluarga membatasi penggunaan gawai yang berlebihan serta membangun komunikasi hangat di lingkungan rumah agar anak tidak kehilangan perhatian dan kasih sayang orang tua.

Dalam amanat tersebut dijelaskan pula bahwa berbagai persoalan sosial seperti perundungan, tawuran, penyalahgunaan narkoba hingga pergaulan bebas sering kali berakar dari lemahnya fungsi keluarga. Karena itu, keluarga harus menjadi benteng pertama dalam mencegah berbagai ancaman tersebut.

“Jangan tunggu sampai anak kita terlanjur menjadi korban atau bahkan pelaku. Benteng pertahanan terbaik di dunia adalah ketahanan keluarga. Jadikan rumah sebagai tempat yang paling aman dan paling dirindukan,” tegasnya.

Menutup amanatnya, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, H. Wihaji mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperbarui cara pandang terhadap keluarga sebagai titik awal pembangunan nasional.

“Keluarga bukan sekadar unit terkecil di masyarakat, melainkan hulu dari segala kebijakan publik dan penentu utama arah pembangunan nasional,” tutup amanat tersebut.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, H. M syarifuddin ditemui usai kegiatan menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Kalsel mendukung penuh seluruh kebijakan pemerintah pusat, khususnya yang berkaitan dengan penguatan pembangunan keluarga, percepatan penurunan stunting, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

“Pemerintah Provinsi Kalsel berkomitmen untuk terus bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah pusat dalam mengimplementasikan berbagai program strategis nasional. Dukungan ini kami wujudkan melalui penguatan kebijakan daerah, koordinasi lintas sektor, serta pelaksanaan program yang langsung menyentuh masyarakat,” ujarnya.

Melalui peringatan HARGANAS ke-33 ini, Pemerintah Provinsi Kalsel menegaskan dukungannya terhadap berbagai program pembangunan keluarga, percepatan penurunan stunting, serta penguatan kualitas sumber daya manusia demi terwujudnya keluarga yang sehat, harmonis, dan tangguh sebagai pondasi Indonesia yang maju.

Upacara Peringatan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) ke-33 Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kalimantan Selatan, para pimpinan instansi vertikal, pimpinan BUMN, BUMD, perguruan tinggi, dan dunia usaha, para pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, tenaga ahli gubernur, pimpinan organisasi kemasyarakatan, jajaran perangkat daerah, serta para peserta upacara dari berbagai instansi dan organisasi terkait. [adv/adpim]