BalainNews.com, BANJARMASIN – Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) Kalimantan Selatan menggandeng Bank Kalsel menggelar Silaturahmi dan Diskusi Reflektif bertema “Perempuan dan Media: Merawat Kedaulatan Informasi, Menebar Keadilan” di WKK Stage, Sabtu (29/8/2026).

Diskusi tersebut mendorong jurnalis perempuan untuk tidak hanya menjadi penyampai informasi, tetapi mampu membaca persoalan sejak dini, mengawal kepentingan publik dan mendorong perubahan melalui pemberitaan yang kritis, akurat, berintegritas serta berperspektif keadilan.

Ketua FJPI Kalsel Hj Sunarti mengatakan, tantangan jurnalisme di tengah derasnya arus informasi digital bukan lagi sekadar siapa yang paling cepat menyampaikan berita, tetapi siapa yang mampu menghadirkan informasi yang benar, terverifikasi dan dapat dipercaya.

“Kecepatan tidak boleh mengalahkan akurasi. Bagi jurnalis, verifikasi bukan sekadar prosedur, tetapi bentuk tanggung jawab kepada publik,” ujarnya.

Menurut Sunarti, prinsip saring sebelum sharing dan verifikasi sebelum publikasi harus tetap menjadi pegangan jurnalis, meski tuntutan menghasilkan berita secara cepat semakin tinggi.

Selain akurasi, ia menekankan pentingnya perspektif keadilan dalam pemberitaan. Media memiliki kekuatan dalam menentukan suara siapa yang mendapat ruang dan isu apa yang menjadi perhatian masyarakat.

Keberimbangan, katanya, tidak cukup hanya menghadirkan dua pihak dalam sebuah berita. Jurnalis juga harus memastikan pemberitaan tidak memperkuat stigma, diskriminasi maupun ketimpangan, termasuk terhadap perempuan.

“Kritik boleh tajam, tetapi harus berpijak pada fakta dan kepentingan publik,” tegasnya.

Sunarti menilai kehadiran jurnalis perempuan di ruang redaksi menjadi penting karena dapat memperkuat keberagaman perspektif, terutama ketika mengangkat persoalan kelompok yang selama ini kurang mendapatkan ruang.

Tantangan tersebut semakin kompleks dengan perkembangan media sosial dan kecerdasan buatan (AI). Jurnalis dituntut memiliki kompetensi untuk membedakan fakta, opini, manipulasi dan informasi menyesatkan.

“Jurnalisme masa depan membutuhkan kompetensi, kreativitas dan integritas,” katanya.

Jurnalis Jangan Datang Saat Api Sudah Membesar

Praktisi media sekaligus Ketua Tim Berita TVRI Kalsel Dr. Hj Ratna Sari Dewi mengingatkan jurnalis perempuan agar tidak hanya hadir ketika sebuah bencana telah terjadi.

Ia mencontohkan pemberitaan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang biasanya menguat ketika api sudah membesar dan kabut asap mulai mengganggu masyarakat.

Padahal, karhutla merupakan ancaman yang memiliki pola berulang dan dapat diperkirakan, terutama memasuki musim kemarau maupun ketika terjadi fenomena iklim seperti El Niño.

“Ini kejadian yang berulang dan bisa diprediksi. Karena kita sudah tahu kapan akan mengalami kemarau,” ujarnya.

Menurut Dewi, media semestinya mampu membangun peringatan dini melalui pemberitaan. Ketika ancaman kemarau panjang sudah diketahui, pers dapat mulai mempertanyakan kesiapan pemerintah, ketersediaan air, sarana pemadaman hingga kondisi lahan yang rawan terbakar.

“Selama ini kita sering hanya memberitakan peristiwa yang sudah terjadi atau akan terjadi, tanpa memberikan warning kepada para pemangku kepentingan tentang apa yang akan terjadi,” katanya.

Ia menegaskan, menjalankan fungsi preventif bukan berarti jurnalis mencampurkan opini ke dalam berita. Pemberitaan tetap harus berpegang pada fakta, data dan narasumber yang kompeten.

“Cari narasumber yang kuat, cari akademisi untuk memperkuat analisa. Kita tidak boleh beropini, tetapi kita bisa mengarahkan agenda agar semua fokus pada preventif,” tegasnya.

Dewi juga mengingatkan media massa agar tidak hanya bersaing dalam kecepatan dengan media sosial. Masyarakat kini dapat merekam dan menyebarkan sebuah peristiwa dalam hitungan menit.

Karena itu, nilai lebih pers harus terletak pada kemampuan menggali akar persoalan, melakukan verifikasi, menghadirkan konteks dan mengawal isu hingga mendorong perubahan kebijakan.

“Social power itu adalah gerakan kelompok yang bisa memengaruhi kebijakan pemerintah. Kita kuat kalau kita bersatu,” ujarnya.

Pahami Karakteristik Lingkungan Kalsel

Ketua Pusat Studi Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan LPPM ULM Dr. Hj Hastin Umi Anisah, SE, MM, CT.NNLP, CH.t, turut mendorong perempuan, termasuk jurnalis, untuk terus meningkatkan kapasitas dan kompetensi.

Menurut Hastin, perempuan tidak cukup hanya menjadi pelaku ekonomi maupun penyampai informasi. Perempuan harus menjadi sumber daya manusia yang terus belajar dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman.

“Bukan hanya UMKM yang harus naik kelas, tetapi perempuan sebagai sumber daya manusia juga harus naik kelas,” ujarnya.

Dalam konteks jurnalistik, kemampuan menulis saja dinilai tidak cukup. Jurnalis juga harus memahami teknologi digital, media sosial dan AI, tanpa kehilangan etika, integritas serta keberpihakan pada kebenaran.

Hastin secara khusus menyoroti pentingnya pemahaman jurnalis terhadap karakteristik lingkungan Kalimantan Selatan, terutama dalam memberitakan karhutla.

Menurutnya, Kalsel memiliki kawasan rawa dan lahan gambut dengan karakteristik ekologis yang berbeda dengan tanah mineral. Ketika kandungan air gambut menurun pada musim kemarau, kawasan tersebut menjadi lebih rentan terbakar. Bahkan, api dapat bertahan di bawah permukaan sehingga membutuhkan penanganan berbeda.

“Kalau kita berbicara tentang pengelolaan lingkungan, kita harus melihat karakteristik tanahnya. Kalsel punya wilayah rawa dan gambut yang memiliki karakteristik tersendiri,” katanya.

Karena itu, pemberitaan lingkungan tidak seharusnya berhenti pada jumlah titik api, luas lahan terbakar atau kepulan asap. Jurnalis perlu menggali keterkaitan antara karhutla, tata kelola lahan, tata air, ketersediaan air, perubahan iklim dan kebijakan pemerintah.

“Peran kita bukan hanya menjadi korban. Kita bisa mencegah, mengeluarkan informasi dan menggerakkan perubahan,” tegasnya.

Pers Harus Punya Daya Dorong

Diskusi tersebut menegaskan pentingnya memperkuat posisi pers sebagai sumber informasi yang kredibel sekaligus memiliki daya dorong terhadap perubahan sosial.

Jurnalis perempuan didorong memperkuat kompetensi, keberanian, independensi dan integritas agar mampu menjalankan fungsi kontrol sosial sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat.

Dalam isu karhutla, misalnya, media dapat mengawal kesiapan pemerintah menghadapi musim kemarau, kondisi sumber air, sarana pemadaman, tata kelola lahan hingga kebijakan pencegahan.

Dengan pemberitaan yang konsisten, berbasis data dan dilakukan secara kolaboratif, media diharapkan tidak hanya menjadi “pemadam” informasi setelah bencana terjadi, tetapi ikut mendorong agar langkah pencegahan dilakukan sejak dini.

Pada akhirnya, jurnalisme bukan hanya tentang menulis apa yang terlihat, tetapi juga keberanian membaca apa yang mungkin terjadi dan memastikan kepentingan publik tetap menjadi tujuan utama.

“Jangan hanya memberitakan peristiwa. Mulai peka terhadap apa yang akan terjadi, kita harus leading dan serentak memberitakannya,” pungkas Ratna.

Kegiatan tersebut diikuti perwakilan AJI, IJTI, jurnalis senior serta keluarga besar FJPI Kalsel. Selain Bank Kalsel, kegiatan juga mendapat dukungan PT Ambapres, PDAM dan DLU. [adv/riv]

BalainNews.com, BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada 27 Agustus 2026 mengeluarkan Surat Komitmen Penyelesaian Pembentukan RUU Tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Menjadi Undang-undang. Surat itu ditandatangani oleh 4 Wakil Ketua DPR RI, yaitu : Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurizal, Saan Mustopa dan Sari Yuliati.

Sehubungan hal ini, Prof. Dr. Ahmad Yunani SE MSi selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Kalimantan Selatan mengatakan, percepatan UU Perampasan Aset sebagai Penguatan Pemberantasan Korupsi.

Upaya mempercepat pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana patut kita dukung sebagai bagian penting dari penguatan agenda pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Korupsi bukan hanya persoalan menghukum pelaku, tetapi juga bagaimana negara mampu memulihkan kerugian negara dan mengembalikan aset hasil kejahatan untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat,” katanya Sabtu (29/8/2026).

Disebutkan Yunani, Komitmen DPR RI untuk menyelesaikan pembahasan RUU Perampasan Aset secara terukur dan tepat waktu merupakan hal yang positif.

“Ini menunjukkan adanya kesamaan semangat antara Lembaga Legislatif, Pemerintah, dan aspirasi Masyarakat bahwa pemberantasan korupsi harus semakin efektif,” ungkap Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) ULM Banjarmasin itu.

Yunani yang juga Ketua Dewan Penasehat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Kalsel menegaskan, keberhasilan pemberantasan korupsi tidak cukup diukur dari berapa banyak pelaku yang dipidana, tetapi juga dari seberapa besar aset hasil kejahatan dapat dilacak, dibekukan, dirampas secara sah, dan dikembalikan kepada negara.

Namun, Yunani mengingatkan, percepatan tidak boleh dimaknai sebagai ketergesa-gesaan. Undang-undang ini menyangkut hak milik, kepastian hukum, kewenangan negara, pembuktian, perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik, serta mekanisme pengawasan. Karena itu, pembahasannya harus tetap dilakukan secara cermat, transparan, partisipatif, dan berdasarkan kajian akademik serta prinsip negara hukum. Jangan sampai semangat memberantas korupsi justru melahirkan ketentuan yang multitafsir atau membuka peluang penyalahgunaan kewenangan.

“Masyarakat tentu memiliki hak konstitusional untuk menyampaikan aspirasi, kritik, dan melakukan pengawasan terhadap proses legislasi. Partisipasi publik bahkan diperlukan agar undang-undang yang dihasilkan memiliki legitimasi sosial yang kuat,” tegas Yunani.

Namun, kata Yunani, penyampaian aspirasi hendaknya tetap dilakukan secara demokratis, tertib, damai, dan menghormati hukum. Aspirasi yang kuat tidak harus diwujudkan melalui pemaksaan atau cara-cara yang tidak tepat, karena substansi demokrasi adalah mempertemukan tuntutan masyarakat dengan proses pengambilan keputusan yang konstitusional.

Karena itu, momentum pembahasan RUU Perampasan Aset sebaiknya menjadi titik temu antara ketegasan pemberantasan korupsi, kualitas legislasi, dan kedewasaan demokrasi.

“DPR dan Pemerintah perlu membuka ruang partisipasi publik seluas-luasnya, sementara Masyarakat, Akademisi, Pers, Organisasi Masyarakat Sipil, dan berbagai Elemen Bangsa perlu mengawal substansinya secara konstruktif,” Yunani menambahkan.

Menurut Yunani, pada akhirnya, yang kita perlukan bukan sekadar UU Perampasan Aset yang cepat disahkan, tetapi undang-undang yang kuat secara hukum, adil dalam penerapan, efektif mengembalikan kerugian negara, melindungi hak warga negara, dan sulit disalahgunakan untuk kepentingan tertentu.

Semangatnya harus sama: korupsi diberantas, aset hasil kejahatan dikembalikan kepada negara, hak masyarakat dilindungi, dan demokrasi tetap dijalankan secara bermartabat. [riv/jun]

BalainNews.com, BANJARMASIN – Bank Kalsel Syariah kembali merilis rincian tingkat bagi hasil (nisbah) dan Return on Investment (ROI) terbaru bagi para nasabahnya untuk periode Juli 2026.

Pada keterangan tertulis yang diterima di Banjarmasin, Rabu, melalui berbagai produk pendanaannya, Bank Kalsel Syariah menawarkan imbal hasil yang kompetitif, khususnya pada instrumen Deposito yang mencatatkan ROI hingga 5,30 persen.

Berdasarkan infografis resmi yang dirilis melalui platform AKSEL by Bank Kalsel, produk Deposito 12 Bulan menduduki posisi puncak dengan porsi nisbah sebesar 72 bagian dan indikasi ROI mencapai 5,30 persen.

Sementara itu, untuk nasabah yang membutuhkan likuiditas lebih fleksibel, produk Tabungan iB Simpel dan Tabungan iB Pelajar menawarkan ROI yang cukup menarik, masing-masing sebesar 2,58 persen dan 2,21 persen.

Berikut adalah rincian lengkap porsi nisbah dan indikasi ROI untuk produk pendanaan Bank Kalsel Syariah periode Juli 2026, pada Kategori Giro dan Tabungan.

Giro iB Al Amanah, mendapatkan nisbah sebesar 15 dengan indikasi ROI 1.10 persen. Cocok untuk kebutuhan transaksi bisnis yang lancar. Kemudian Tabungan iB Al Barakah, menawarkan nisbah 25 Bagian dengan indikasi ROI 1.84 persen. Tabungan iB Pelajar, Bank Kalsel Syariah memberikan nisbah 30 Bagian dengan indikasi ROI yang cukup menarik, yakni 2.21 persen.

Sedangkan Tabungan Haji iB Ar Rahman, yaitu simpanan khusus untuk persiapan ibadah haji ini memiliki nisbah 10 Bagian dengan indikasi ROI 0.74 persen. Tabungan iB SimPel (Simpanan Pelajar), menjadi primadona untuk edukasi menabung anak dengan tawaran nisbah tertinggi di kategori tabungan, yaitu 35 Bagian dan ROI 2.58 persen.

Sementara itu Tabungan iB Wadiah, dikarenakan menggunakan akad titipan (Wadiah), produk ini tidak menetapkan nisbah bagi hasil maupun ROI (pemberian bonus bersifat sukarela sesuai kebijakan Bank).

Selanjutnya pada kategori Deposito (Investasi Berjangka) ini, Bank Kalsel Syariah memberikan porsi bagi hasil yang jauh lebih besar seiring dengan lamanya tenor simpanan. Berikut rinciannya:

Untuk Deposito 1 Bulan, mendapatkan nisbah 65 bagian dengan indikasi ROI 4.79 persen. Kemudian Deposito 3 Bulan, mendapat nisbah 68 bagian dengan indikasi ROI 5.01 persen. selanjutnya Deposito 6 Bulan, nisbah 70 bagian dengan indikasi ROI 5.16 persen. dan Deposito 12 Bulan, nisbah 72 bagian dengan indikasi ROI tertinggi mencapai 5.30 persen.

Bank Kalsel Syariah mengingatkan bahwa angka ROI yang tertera merupakan indikasi dari kinerja bulan Juli 2026. Selain itu, pemberian bonus untuk produk tertentu sepenuhnya menyesuaikan dengan kebijakan yang berlaku di Bank Kalsel Syariah.

Untuk informasi lebih lanjut, nasabah dapat mengunjungi situs resmi www.bankkalsel.co.id, menghubungi Call Center di 0800 1122 000, atau memantau akun Instagram resmi @Bankkalselsyariah. [adv]

BalainNews.com, BANJARMASIN – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan H. Muhammad Syarifuddin mewakili Gubernur Kalsel membuka kegiatan Festival Mini Soccer Open Tournament Gubernur Cup 2026 di Lapangan Mini Soccer SKB Mulawarman, Kota Banjarmasin, pada Kamis (27/8/2026) pagi.

‎Dalam Turnamen Minisoccer Gubernur Cup, kategori umum menyediakan kuota 32 peserta, sedangkan kategori SKPD diikuti 29 peserta. Turnamen ini digelar dalam rangka memeriahkan Hari Jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan sekaligus HUT ke-81 Republik Indonesia (RI).
‎
‎Pembukaan diawali dengan doa yang dipimpin Habib Fathurrahman Bahasyim. Selanjutnya, secara simbolis Sekdaprov Kalsel H. Muhammad Syarifuddin menendang bola ke gawang sebagai tanda dimulainya turnamen.
‎
‎Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Komite Sepakbola Mini Indonesia (KSMI) Kalimantan Selatan H. Nur Rahman, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kalsel Febriadin Hapiz, serta jajaran pimpinan SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Kalsel.
‎
‎Dalam sambutannya, Sekdaprov Kalsel M. Syarifuddin menyampaikan bahwa turnamen mini soccer tidak hanya menjadi ajang untuk mengejar prestasi, tetapi juga menjadi wadah bagi generasi muda untuk mengembangkan bakat, kedisiplinan, keberanian, kerja sama, dan semangat berkompetisi secara sehat.
‎
‎“Dalam olahraga, kemenangan memang menjadi salah satu tujuan. Namun, ada hal yang jauh lebih penting untuk diterapkan, yaitu sportivitas, kerja sama, disiplin, tanggung jawab, dan sikap pantang menyerah,” sampai Sekdaprov Kalsel H. Muhammad Syarifuddin usai membuka turnamen.
‎
‎Sekdaprov Syarifuddin menekankan bahwa sepak bola mengajarkan pentingnya kerja sama tim. Setiap pemain memiliki posisi dan peran masing-masing sehingga kemenangan tidak dapat diraih seorang diri.
‎
‎“Ketika semua mampu bekerja sama, saling percaya, dan bergerak menuju tujuan yang sama, maka sebuah tim akan menjadi kuat,” ungkap Sekdaprov Syarifuddin.
‎
‎Nilai-nilai tersebut, Sekdaprov Syarifuddin mengatakan, juga relevan dengan kehidupan bermasyarakat dan pembangunan daerah. Menurutnya, pembangunan Kalimantan Selatan membutuhkan kerja sama berbagai pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, dunia usaha, komunitas, organisasi olahraga, hingga seluruh elemen daerah.
‎
‎Sekdaprov Syarifuddin juga mengapresiasi peran para pelatih dan ofisial dalam membangun karakter, sportivitas, serta mental para pemain.
‎
‎Kepada peserta, Sekdaprov Syarifuddin berpesan agar bertanding dengan penuh semangat, menunjukkan kemampuan terbaik, menghormati lawan, dan mematuhi keputusan wasit.
‎
‎“Kalah dan menang adalah hal yang biasa dalam pertandingan. Yang terpenting adalah kita semua dapat bermain dengan sportif, menjalin persahabatan, dan mendapatkan pengalaman yang berharga,” tuturnya.
‎
‎Sekdaprov Syarifuddin juga mendorong agar Gubernur Cup Mini Soccer 2026 menjadi bagian dari proses pembinaan atlet muda di Kalimantan Selatan. Ia berharap kompetisi yang digelar secara berkelanjutan dapat melahirkan pemain potensial yang mampu mengharumkan nama daerah hingga tingkat internasional.
‎
‎“Dari hasil kegiatan dan pertandingan Turnamen Gubernur Cup ini, mudah-mudahan akan lahir atlet-atlet yang mampu mengharumkan nama Kalimantan Selatan, bukan saja di tingkat nasional, tetapi harapan kita sampai di tingkat internasional,” ujarnya.
‎
‎Menurut Sekdaprov Syarifuddin, Kalsel telah memiliki sejumlah pemain yang mampu menembus level internasional, termasuk dari sektor putri. Hal tersebut dinilai menjadi modal positif untuk terus mengembangkan prestasi olahraga di daerah.
‎
‎Karena itu, keberlanjutan kompetisi dan pembinaan dinilai penting untuk memberikan ruang kepada pemain muda dalam mengasah kemampuan sekaligus menjaring bibit-bibit atlet potensial.
‎
‎Sementara itu, Ketua KSMI Kalsel H. Nur Rahman Muhidin mengatakan penyelenggaraan tahun ini lebih mengutamakan peserta asal Kalimantan Selatan. Kebijakan tersebut dilakukan untuk menjaring bibit-bibit lokal yang memiliki potensi untuk dikembangkan ke tingkat nasional.
‎
‎“Untuk kali ini kita utamakan Kalimantan Selatan, untuk mencari bibit-bibit yang berbakat agar bisa lanjut ke tingkat nasional,” ungkap H. Rahman.
‎
‎H. Rahman menjelaskan, kebijakan tersebut berbeda dengan pelaksanaan tahun sebelumnya yang membuka kesempatan lebih luas bagi peserta dari berbagai daerah, termasuk Makassar dan Pulau Jawa.
‎
‎Nur Rahman berharap kompetisi tersebut tidak hanya menjadi ajang pertandingan, tetapi juga mampu melahirkan talenta baru dari Kalsel yang nantinya dapat bersaing di level nasional.
‎
‎Adapun, Kepala Dispora Kalsel Febriadin Hapiz mengatakan pihaknya terus mendorong tumbuhnya budaya olahraga di tengah masyarakat melalui berbagai kegiatan dan kolaborasi, termasuk bersama KSMI.
‎
‎Menurut Febriadin, kesibukan masyarakat, terutama pekerja, kerap menjadi kendala untuk berolahraga. Karena itu, kegiatan olahraga yang dikemas dalam bentuk event diharapkan dapat mendorong masyarakat tetap aktif dan menjaga kebugaran.
‎
‎“Di tengah situasi demikian, kami mencoba memberikan event-event untuk merangsang teman-teman, para pegawai dan pekerja, agar tetap bugar dan aktif berolahraga,” ungkap Kadispora.
‎
‎Kadispora Febriadin berharap kegiatan tersebut tidak hanya menjadi sarana rekreasi, tetapi juga berkembang menjadi wadah pembinaan dan pembibitan atlet.
‎
‎“Kami berharap arena ini bisa menjadi wahana bagi teman-teman di bidang pembinaan prestasi, sehingga ke depan dapat lahir atlet-atlet untuk mini soccer maupun sepak bola secara umum,” pungkasnya.
‎
‎Dengan dibukanya Gubernur Cup Mini Soccer Open Tournament 2026, Pemprov Kalsel berharap kompetisi tersebut mampu memperkuat budaya olahraga, mempererat persahabatan antarpeserta, sekaligus menjadi salah satu jalur pembinaan atlet muda Kalsel menuju prestasi yang lebih tinggi. [adv/adpim]

BalainNews.com, BANJARMASIN – Gubernur Kalsel H. Muhidin melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, HM Syarifuddin membuka secara resmi membuka Forum Kegiatan Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP, Kamis (27/8) pagi, di Hotel Rattan Inn, Banjarmasin.

Kegiatan tersebut menjadi ruang koordinasi antara pemerintah, perbankan, pengembang, serta pemangku kepentingan lainnya dalam mendorong penyediaan hunian yang layak dan terjangkau, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Dalam sambutannya, H Syarifuddin menyampaikan bahwa penyediaan perumahan merupakan bagian penting dari upaya pemerintah memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Menurutnya, Program 3 Juta Rumah menjadi salah satu program prioritas nasional yang memiliki arti strategis dalam menyediakan hunian yang layak, aman, terjangkau, dan berkelanjutan.

“Penyediaan rumah tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik semata, tetapi juga bagaimana masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah, dapat memperoleh akses pembiayaan yang mudah, terjangkau, dan sesuai dengan kemampuan mereka,” ujar Syarifuddin.

Sekdaprov menilai, skema Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR-FLPP) menjadi salah satu instrumen penting untuk membantu MBR memiliki rumah melalui dukungan pembiayaan yang lebih terjangkau.

Karena itu, H M Syarifuddin berharap forum tersebut dapat memperkuat koordinasi dan kolaborasi seluruh pihak, sekaligus membahas secara konkret berbagai aspek dalam penyediaan perumahan baru.

“Melalui forum ini, saya berharap dapat dilakukan pembahasan secara lebih konkret mengenai pengembangan perumahan baru, kesiapan pengembang, mekanisme akses KPR-FLPP, persyaratan dan proses pengajuan pembiayaan, serta berbagai kendala yang dihadapi di lapangan,” kata Sekda.

Lebih lanjut, Sekdaprov mengungkapkan masih terdapat sejumlah tantangan dalam pembangunan perumahan, mulai dari keterjangkauan harga rumah, ketersediaan lahan, kesiapan infrastruktur dasar, kepastian perizinan, hingga akses masyarakat terhadap pembiayaan.

Untuk itu, menurut Sekdaprov, diperlukan sinergi lintas sektor agar setiap tahapan penyediaan perumahan dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

H Syarifuddin juga menekankan agar forum tersebut tidak berhenti pada diskusi, tetapi menghasilkan langkah konkret untuk mempercepat penyediaan rumah bagi MBR di Kalimantan Selatan.

“Saya berharap forum ini tidak berhenti pada diskusi semata, tetapi dapat menghasilkan rumusan tindak lanjut dan komitmen bersama untuk mempercepat penyediaan rumah bagi MBR di Kalimantan Selatan,” tegas Sekdaprov.

H M Syarifuddin menambahkan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman akan terus mendorong koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan perumahan agar program pembangunan perumahan dapat berjalan lebih terpadu, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kepada para pengembang dan pihak perbankan, H Syarifuddin turut mengharapkan dukungan aktif dalam menghadirkan produk perumahan dan pembiayaan yang terjangkau, berkualitas, serta mudah diakses masyarakat.

Sekdaprov pun mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan forum tersebut. Sinergi yang kuat, lanjutnya, diharapkan dapat mendukung keberhasilan Program 3 Juta Rumah sekaligus memperluas akses masyarakat Kalimantan Selatan terhadap hunian yang layak dan terjangkau.

“Semoga melalui forum ini terbangun koordinasi dan sinergi yang semakin kuat, sehingga kita dapat bersama-sama mendukung keberhasilan Program 3 Juta Rumah serta memperluas akses masyarakat Kalimantan Selatan terhadap hunian yang layak dan terjangkau,” pungkas Sekdaprov Syarifuddin.

Usai menyampaikan sambutan, H Syarifuddin kemudian membuka secara resmi Forum Kegiatan Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR-FLPP).

Forum ini juga dilaksanakan dalam rangka Hari Perumahan Nasional, yang mengusung tema “Hunian Layak Untuk Semua”.

Hadir sebagai narasumber, dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bank Indonesia, Komisioner BP Tapera dan Disperkim Provinsi Kalimantan Selatan.

Turut berhadir, Dinas yang membidangi Perumahan dan Permukiman dari 13 kab/kota se-Kalimantan Selatan, perwakilan perbankan, BUMN, BUMD serta para pemangku kepentingan. [adv/adpim]