BalainNews.com, BANJARBARU – Tunjukkan perhatian terhadap inflasi sekaligus Pendidikan Antikorupsi, Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin, yang diwakili Asisten Administrasi Umum, Dinansyah, hadiri secara daring Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan Peluncuran Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Antikorupsi.

Rakor yang diikuti secara daring dari Command Center, Kantor Gubernur Kalsel, di Banjarbaru, pada Senin (11/5/2026) diawali dengan Peluncuran Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Antikorupsi yang ditandai dengan penyerahan Buku Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Antikorupsi (PAK) secara simbolis kepada Perwakilan Pemerintah Daerah.

Peluncuran ini merupakan bentuk kerjasama antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), bertempat di Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta, dengan dihadiri Mendikdasmen, Abdul Mu’ti, Ketua KPK, Setyo Budiyanto dan Wamendagri, Akhmad Wiyagus.

Gubernur H Muhidin, melalui Dinansyah menyampaikan bahwa Pemprov Kalsel beserta seluruh unsur terkait, mendukung penuh peluncuran Buku Panduan dan Bahan Ajar PAK ini, sebagai sebuah upaya untuk memberikan edukasi terkait Pendidikan Antikorupsi sejak dini, untuk menjaga anak-anak dan generasi muda di Provinsi Kalsel dari tindak KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

Usai peluncuran buku, rakor dilanjutkan dengan rakor pengendalian inflasi yang rutin diselenggarakan setiap minggu, untuk memantau perkembangan inflasi, Indeks Perkembangan Harga (IPH), serta mengetahui komoditas-komoditas apa yang menjadi penyumbang inflasi dan untuk mengetahui apa penyebab serta bagaimana solusinya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang disampaikan pada rakor, diketahui bahwa IPH di Provinsi Kalsel pada minggu pertama Mei 2026 mengalami penurunan sebesar minus 0,83 persen.

Hal ini turut disampaikan Asisten Administrasi Umum, Dinansyah, didampingi Plh Kepala BPS Kalsel, Ahmad Muzakkir, bahwa IPH di Kalsel cenderung stabil, dan kalaupun ada kenaikan harga, masih aman dan berada di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET).

“Pada minggu pertama Mei 2026 ini, seperti yang kita lihat dari data tadi, IPH di Kalsel cenderung stabil, dan tidak ada kenaikan harga barang yang signifikan. Kalau pun ada kenaikan di beberapa komoditas, harganya masih terkendali di bawah HET,” sampainya.

Beberapa komoditas tersebut disebutkan adalah beras medium dan minyak goreng, yang terjadi di Kabupaten Tapin dan Tanah Bumbu.

Untuk inflasi di Kalsel, berdasarkan data BPS Kalsel pada awal Mei 2026, diketahui bahwa inflasi year on year pada April 2026 sebesar 3,67 persen, yang dipengaruhi kenaikan harga sepuluh indeks kelompok pengeluaran.

Sedangkan month to month April 2026 terhadap Maret 2026 di Provinsi Kalsel, terjadi deflasi sebesar minus 0,04 persen dan untuk year to date bulan April 2026 terjadi inflasi sebesar 1,52 persen.

Pada Rakor Lintas SKPD lingkup Pemprov Kalsel, Kamis (7/5) yang lalu, Gubernur Kalsel H Muhidin juga telah menyampaikan arahan, khususnya kepada Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kalsel, untuk terus memantau dan mengontrol inflasi serta perkembangan harga komoditas-komoditas di Kalsel, serta melaporkan langsung setiap updatenya kepada Gubernur.

Rakor pengendalian inflasi ini turut dihadiri perwakilan dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalsel dan perwakilan Kamar Dagang Indonesi (KADIN) Provinsi Kalsel. [adv/riv]

BalainNews com, BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, H. Muhammad Syarifuddin membuka kegiatan Sosialisasi Program Pemanfaatan Hasil Kelola Dana Abadi Kebudayaan Tahun 2026 yang diselenggarakan Kementerian Kebudayaan di Gedung DR. KH. Idham Chalid, Banjarbaru, pada Senin (11/5/2026) pagi.
‎
‎Kegiatan diawali dengan persembahan Tari Huyung Marabia dari Sanggar Rairatan, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan pembacaan doa oleh Ustadz Ahmad Baihaqi.
‎
‎Tampak hadir juga Direktur Investasi Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Muhammad Oriza; Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Kalimantan Selatan, Manggar Sari Ayuati; Tenaga Ahli Gubernur Kalsel, Prof Dr. Gusti HM Hatta dan jajaran Pimpinan SKPD Kalsel terkait, serta sejumlah seniman Banua.
‎
‎Dalam kesempatan tersebut disampaikan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur perluasan cakupan dana abadi, meliputi Dana Abadi Pendidikan, Penelitian, Perguruan Tinggi, dan Kebudayaan.
‎
‎Sosialisasi Program Pemanfaatan Hasil Kelola Dana Abadi Kebudayaan Tahun 2026 ini diharapkan dapat mendorong peningkatan jumlah penerima manfaat dari kalangan pelaku budaya di Banua, sekaligus memperkuat pengembangan dan pelestarian kebudayaan daerah.
‎
‎Gubernur Kalimantan Selatan melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel H. Muhammad Syarifuddin menyampaikan, program Dana Abadi Kebudayaan merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mendukung kemajuan pendidikan dan kebudayaan di Indonesia.
‎
‎“Pemerintah menghadirkan Program Pemanfaatan Hasil Kelola Dana Abadi sebagai bentuk komitmen terhadap kemajuan di bidang pendidikan dan kebudayaan. Sejumlah aset atau investasi disisihkan dan dikelola agar nilai pokoknya terus berkembang, sementara hasil pengelolaannya dimanfaatkan untuk pengembangan program pendidikan dan kebudayaan,” sampai Gubernur Kalsel yang dibacakan oleh Sekdaprov Kalsel M. Syarifuddin.
‎
‎Dalam kesempatan itu, Gubernur menjelaskan pengelolaan dana tersebut telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2021. Melalui kegiatan sosialisasi ini, pemerintah ingin memberikan pemahaman kepada calon penerima manfaat serta SKPD pendukung terkait tata cara pengusulan program dan mekanisme pendanaan.
‎
‎Sebanyak 52 organisasi, komunitas, dan lembaga budaya di Kalimantan Selatan diundang dalam kegiatan tersebut agar informasi mengenai Dana Abadi Kebudayaan dapat menjangkau seluruh pihak yang bergerak di bidang kebudayaan.
‎
‎H. Muhammad Syarifuddin mengungkapkan, selama periode 2022–2025 jumlah penerima manfaat Dana Abadi Kebudayaan dari Kalimantan Selatan masih tergolong minim. Dari total 3.757 penerima manfaat secara nasional, hanya 21 penerima yang berasal dari Kalimantan Selatan.
‎
‎“Jumlah ini tentu masih sangat sedikit. Oleh sebab itu, melalui sosialisasi ini diharapkan akan semakin banyak pihak yang memanfaatkan program tersebut,” ungkap Sekdaprov Kalsel M. Syarifuddin.
‎
‎Saat ini, penerima manfaat masih didominasi wilayah Kota Banjarmasin, Kabupaten Banjar, dan Kota Banjarbaru. Sementara beberapa daerah lain seperti Balangan, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara, Kotabaru, Tanah Bumbu, dan Tapin belum memiliki perwakilan penerima manfaat.
‎
‎Dalam kesempatan itu, Gubernur juga menyoroti besarnya potensi budaya yang dimiliki Kalimantan Selatan, termasuk pengakuan Geopark Meratus sebagai UNESCO Global Geopark yang semakin memperkuat identitas daerah sebagai kawasan kaya warisan budaya dan kearifan lokal.
‎
‎Menurut Gubernur, masih banyak pekerja budaya yang memiliki potensi besar untuk mengembangkan karya dan aktivitas kebudayaan melalui dukungan pendanaan dari Dana Abadi Kebudayaan.
‎
‎Karena itu, Pemerintah Provinsi Kalsel bersama pemerintah kabupaten/kota menyatakan siap memberikan pendampingan kepada calon penerima manfaat dalam memenuhi tata cara dan prosedur pengajuan program.
‎
‎Selain itu, H. Gubernur juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk SKPD, dinas pendidikan dan kebudayaan, organisasi, hingga komunitas budaya untuk memperkuat kolaborasi dalam meningkatkan kapasitas dan daya saing pelaku budaya di Kalimantan Selatan.
‎
‎“Kolaborasi lintas sektor menjadi sebuah keharusan dalam mewujudkan perkembangan kebudayaan yang berkelanjutan,” pungkasnya.
‎
‎Direktur Investasi Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, Muhammad Oriza menyampaikan bahwa Dana Abadi Kebudayaan yang dikelola LPDP terus diperkuat untuk mendukung para pelaku budaya di Indonesia, termasuk di Kalimantan Selatan.
‎
‎Menurutnya, Dana Abadi Kebudayaan telah mulai dianggarkan oleh negara sejak 2021 dengan nilai awal Rp1 triliun. Saat ini, total dana yang dikelola telah mencapai Rp6 triliun sebagai bagian dari keseluruhan dana abadi nasional yang mencapai Rp139 triliun.
‎
‎“Pada tahun ini kami berkomitmen mendistribusikan dana program budaya sebesar Rp500 miliar. Kami berharap para pelaku budaya dan pemangku kepentingan di Kalimantan Selatan dapat memanfaatkan kesempatan ini,” ujar Oriza dalam kegiatan sosialisasi program LPDP.
‎
‎Ia menyebutkan, jumlah penerima manfaat dari Kalimantan Selatan masih relatif kecil. Dari sekitar 3.700 penerima program secara nasional sejak 2021, penerima dari Kalimantan Selatan baru mencapai sekitar 21 orang. Karena itu, LPDP terus mendorong peningkatan sosialisasi agar akses terhadap program kebudayaan, beasiswa, maupun riset semakin luas.
‎
‎Oriza menegaskan, LPDP siap melakukan sosialisasi baik secara luring maupun daring kapan pun dibutuhkan. Menurutnya, keterlibatan aktif masyarakat dan komunitas budaya menjadi kunci agar pemanfaatan Dana Abadi Kebudayaan dapat lebih optimal.
‎
‎Ia juga memaparkan sejumlah capaian program Dana Abadi Kebudayaan sejak diluncurkan. Hingga saat ini, program tersebut telah menghasilkan lebih dari 500 karya dan kreasi baru, meliputi 150 buku, 137 film dokumenter, 87 pertunjukan seni, serta berbagai karya digital dan aplikasi.
‎
‎Selain itu, lebih dari 1.000 kegiatan publik telah terselenggara dengan melibatkan lebih dari 35 ribu pelaku budaya, sekitar 8.900 komunitas, dan menjangkau sekitar 1,5 juta masyarakat.
‎
‎“Kami akan terus mengembangkan pemanfaatan dana dan kegiatan ini. Karena itu sosialisasi terus dilakukan di berbagai daerah, dan Kalimantan Selatan menjadi salah satu daerah yang terpilih,” katanya.
‎
‎Dalam kesempatan tersebut, Oriza juga menyampaikan apresiasinya kepada para pelaku budaya yang hadir. Ia mengaku senang dapat melihat secara langsung pemanfaatan dana yang dikelola LPDP untuk mendukung pengembangan budaya, riset, dan pendidikan di Indonesia. [adv/riv]

BalainNews.com, BANJARBARU – Deru mesin dan semangat adrenalin membakar Kalimantan Selatan. Gubernur Kalsel H. Muhidin resmi membuka Banua Rally 2026, seri pembuka Putaran 1 dan 2 Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Rally Indonesia, di kawasan Food Village Citra Mitra City, Palam, Banjarbaru, pada Jumat (8/5/2026) sore.

Ajang balap bergengsi ini langsung mencuri perhatian nasional. Sebanyak 45 pereli terbaik Tanah Air turun bertarung di lintasan ekstrem sepanjang lebih dari 400 kilometer yang membentang dari Martadah hingga Pelaihari.

Tak sekadar balapan biasa, Banua Rally 2026 menghadirkan atmosfer rally kelas dunia. Mobil-mobil Rally berspesifikasi internasional seperti Toyota GR Yaris, Skoda RS, hingga Hyundai i20 N tampil garang menaklukkan kombinasi lintasan gravel dan aspal khas Kalimantan Selatan yang dikenal cepat, penuh lompatan (jump), dan crest menantang.

Pembukaan event turut dihadiri tokoh-tokoh penting nasional, di antaranya Ketua Umum IMI Moreno Soeprapto dan Wakil Ketua IMI Ananda Mikola, serta Wakil Gubernur Kalsel H. Hasnuryadi Sulaiman selaku Ketua Penyelenggara Banua Rally dan bersama jajaran Forkopimda Kalsel yakni Ketua DPRD Kalsel, Kapolda Kalsel, Kabinda Kalsel, Danlanal Banjarmasin dan Walikota Banjarbaru.

Dalam sambutannya, Gubernur H. Muhidin menegaskan bahwa rally bukan hanya ajang adu kecepatan, tetapi juga momentum untuk mengangkat nama Kalimantan Selatan di level nasional bahkan internasional.

“Kami berharap para pembalap dapat mengharumkan nama daerah sekaligus menunjukkan kemampuan terbaiknya di lintasan,” ujar Gubernur H. Muhidin.

Gubernur H. Muhidin juga optimistis, kesuksesan Banua Rally 2026 bisa membuka jalan bagi Kalimantan Selatan menjadi tuan rumah event otomotif berskala lebih besar di masa depan.

“Jika kegiatan ini sukses, insya Allah ke depan dapat kembali dilaksanakan dengan skala yang lebih besar, bahkan hingga tingkat internasional,” katanya.

Selain menekankan sportivitas kepada para pereli, Gubernur H. Muhidin juga mengingatkan masyarakat untuk menjaga keamanan selama perlombaan berlangsung.

“Jangan melintasi area lintasan karena hal tersebut sangat membahayakan diri sendiri maupun para pembalap,” pungkasnya.

Tak hanya menjadi panggung pereli nasional, Banua Rally 2026 juga menjadi kesempatan emas bagi pembalap lokal Kalimantan Selatan untuk menunjukkan kemampuan dan bersaing di level elite.

Lebih dari sekadar olahraga otomotif, event ini diyakini memberi efek positif bagi sektor pariwisata, ekonomi, hingga promosi daerah. Ribuan pasang mata kini tertuju ke Banua membuktikan Kalimantan Selatan siap menjadi tuan rumah sport tourism berkelas nasional. [adv/riv]

BalainNews.com, BANJARBARU – Labbaika Allahumma Labbaik, Laa Syariika Laka labbaik. Innalhamda Wan-ni’mata Laka wal mulk, Laa Syariikalak.

Lantunan talbiyah mengiringi pelepasan Jamaah Calon Haji Kloter 1 asal Banjarmasin oleh Gubernur Kalsel, H. Muhidin, yang juga bertindak sebagai Koordinator PPIH Embarkasi Banjarmasin, di Embarkasi Haji Banjarmasin Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi pada Kamis (23/4/2026).

Prosesi pelepasan berlangsung di Aula Jeddah Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin, dalam suasana khidmat dan penuh haru.

Ditandai dengan penyerahan bendera Merah Putih oleh Gubernur H. Muhidin kepada Ketua Kloter 01 (BDJ) Banjarmasin sebagai simbol resmi dimulainya perjalanan jemaah menuju Tanah Suci.

Momen pelepasan berlangsung khidmat dengan dikumandangkannya azan dan talbiyah mengiringi langkah para jemaah yang akan menunaikan rukun Islam kelima.

Sebanyak 360 jemaah haji Kloter 1 asal Banjarmasin dijadwalkan diberangkatkan pada Jumat (24/4/2026) pukul 00.00 WITA melalui Bandara Syamsuddin Noor.

Keberangkatan ini menjadi awal dari rangkaian proses pemberangkatan jemaah haji Embarkasi Banjarmasin pada musim haji 1447 Hijriah/2026 Masehi.

Secara keseluruhan, jumlah jemaah haji Embarkasi Banjarmasin tahun ini mencapai 6.758 orang yang berasal dari dua provinsi, yakni Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dari total tersebut, jemaah asal Kalimantan Selatan mendominasi dengan jumlah 5.199 orang, sementara dari Kalimantan Tengah sebanyak 1.559 orang.

Seluruh jemaah akan diberangkatkan secara bertahap dalam 19 kelompok terbang (kloter). Setiap kloter telah dipersiapkan secara matang dengan dukungan petugas guna memastikan kelancaran perjalanan serta pelaksanaan ibadah di Tanah Suci.

Dalam pelaksanaannya, sebanyak 76 petugas kloter turut mendampingi jemaah, yang terdiri dari 19 ketua kloter, 19 pembimbing ibadah, 19 dokter, dan 19 perawat. Selain itu, terdapat pula 34 petugas haji daerah yang berperan dalam memberikan pelayanan dan pendampingan tambahan kepada para jemaah.

Dengan kesiapan tersebut, diharapkan seluruh proses keberangkatan hingga pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan lancar, tertib, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh jemaah.

Dalam sambutannya, Gubernur Kalsel, H. Muhidin menyampaikan ucapan selamat kepada para jemaah haji kloter pertama yang terpilih berangkat pada musim haji tahun ini.

Gubernur Kalsel menegaskan bahwa keberangkatan ke Tanah Suci merupakan panggilan Allah SWT yang patut disyukuri.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Kalsel saya mengucapkan selamat kepada Bapak/Ibu sekalian jemaah kloter pertama yang terpilih berangkat tahun ini. Perjalanan ini adalah panggilan Allah yang sangat mulia,” ujar H. Muhidin dalam sambutannya.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur H. Muhidin juga menitipkan sejumlah pesan kepada para jemaah agar pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan lancar dan penuh kekhusyukan.

Orang nomor satu di Kalsel itu mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan selama berada di Tanah Suci, mengingat kondisi cuaca yang berbeda dengan di tanah air.

“Cuaca di sana berbeda dengan tanah air, maka jaga fisik, cukup minum, dan patuhi petugas kesehatan,” pesannya.

Selain menjaga kesehatan, H. Muhidin juga meminta para jemaah untuk menjaga kebersamaan selama menjalankan ibadah. Menurutnya, kekompakan, saling tolong-menolong, serta meluruskan niat menjadi bagian penting dalam menunaikan ibadah haji.

“Jaga kekompakan sesama jemaah, saling tolong-menolong, dan luruskan niat,” tambahnya.

Gubernur H Muhidin juga berharap seluruh jemaah dapat memusatkan perhatian sepenuhnya pada ibadah agar memperoleh haji yang mabrur.

Tak hanya itu, Gubernur H. Muhidin turut menitipkan doa untuk Kalimantan Selatan agar senantiasa diberikan keamanan, ketenteraman, dan keberkahan.

“Fokuskan diri untuk beribadah agar mendapatkan haji yang mabrur. Kami titip doa di tempat-tempat mustajab agar banua Kalsel selalu aman dan diberkahi,” ujarnya.

Di akhir sambutannya, Gubernur H. Muhidin secara resmi melepas keberangkatan jemaah haji kloter pertama Embarkasi Banjarmasin dengan doa dan harapan agar seluruh jemaah diberikan kelancaran, keselamatan, serta menjadi haji yang mabrur.

Sementara itu, Asisten Direktur Jenderal Pengendalian dan Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Haji dan Umrah RI, Harun Al Rasyid, menyampaikan pesan singkat namun penuh makna kepada jemaah haji kloter pertama Embarkasi Banjarmasin saat prosesi pelepasan.

Dalam sambutannya, Harun menyampaikan apresiasi atas dukungan berbagai pihak di Kalsel, mulai dari Pemerintah Provinsi Kalsel hingga jajaran Forkopimda, yang dinilai berperan penting dalam kelancaran penyelenggaraan ibadah haji.

“Saya atas nama Menteri Haji dan Wakil Menteri menyampaikan terima kasih atas dukungan nyata dari Bapak Gubernur, Kapolda, Kepala Kantor Kemenag, dan Forkopimda, serta seluruh jemaah haji yang saya cintai dan saya muliakan,” ujarnya.

Harun menegaskan bahwa keberangkatan kloter pertama ini menjadi momentum awal bagi para jemaah untuk memenuhi panggilan Allah SWT.

Dalam suasana penuh kekhusyukan,
Harun menyempatkan untuk menyampaikan pesan penting dengan mengutip hadis riwayat Imam al-Bukhari dan Imam Muslim tentang keutamaan haji mabrur.

“Wal hajjul mabrur laisa lahu jaza’un illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga,” tuturnya.

Harun pun mengajak seluruh jemaah untuk meluruskan niat dan memfokuskan diri sepenuhnya dalam beribadah selama di Tanah Suci.

“Ini adalah kesempatan kita. Luruskan niat, betul-betul untuk memenuhi panggilan Allah. Mudah-mudahan seluruh jemaah kloter 1 Banjarmasin mendapatkan predikat mabrur dan mabrurah,” harapnya.

Suasana pelepasan berlangsung tertib dan khidmat. Doa serta harapan mengiringi keberangkatan para jemaah yang akhirnya mendapat kesempatan menunaikan ibadah haji setelah penantian panjang.

Salah satu jemaah, Syamsul Bahri, yang juga bertugas sebagai Ketua Rombongan 1 Regu 2 Kloter 1 asal Kota Banjarmasin, mengungkapkan rasa syukur dan kebahagiaannya menjelang keberangkatan.

“Alhamdulillah luar biasa bahagia, bersyukur kita panjatkan kepada Allah. Setelah menunggu kurang lebih 15 tahun, hari ini adalah puncak penantian kami untuk berangkat ke Tanah Suci memenuhi panggilan Allah Subhanahu Wa Ta’ala,” ujarnya.

Syamsul Bahri menjelaskan, berbagai persiapan telah dilakukan secara maksimal, mulai dari rutin melakukan pemeriksaan kesehatan, berolahraga, hingga memperbanyak doa agar seluruh rangkaian ibadah berjalan lancar.

“Harapan kami, mudah-mudahan jemaah haji khususnya Kalsel semuanya berjalan dengan aman, lancar, sehat, dan kembali tanpa kurang suatu apa pun,” tambahnya.

Acara kemudian ditutup dengan prosesi Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin, didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan H. Muhammad Syarifuddin, unsur Forkopimda, serta jajaran terkait, mengantar langsung para jemaah haji menuju bus keberangkatan. Sebanyak 11 unit bus telah disiapkan untuk membawa jemaah dari Asrama Haji menuju bandara, sebagai tahap akhir sebelum melanjutkan perjalanan ke Tanah Suci.

Pelepasan kloter pertama ini menjadi awal dari rangkaian keberangkatan jemaah haji Embarkasi Banjarmasin tahun 2026, yang diharapkan seluruhnya dapat menunaikan ibadah dengan baik serta kembali ke tanah air dengan predikat haji yang mabrur.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kapolda Kalsel, Direktur Jenderal Pengendalian Haji dan Umrah Kementerian Haji dan Umrah RI, Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Kalsel, serta anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalsel.

Hadir pula para pejabat eselon II di lingkungan Kementerian Haji dan Umrah RI, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Kalsel, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalsel, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kalsel, serta Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel.

Selain itu, kegiatan ini juga dihadiri pimpinan instansi dan stakeholder penyelenggaraan ibadah haji, Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kalsel, serta jemaah haji Embarkasi Banjarmasin Kloter BDJ 01 asal Kota Banjarmasin serta tamu undangan lainnya. [adv/riv/adpim]

BalainNews.com, BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya dalam mendukung pemberantasan peredaran uang palsu melalui penguatan sinergi lintas sektor, yang ditandai dengan hadirnya Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin dalam Silaturahmi Forum Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (Botasupal) bersama Forkopimda Provinsi Kalimantan Selatan, di Mako BIN Daerah Kalimantan Selatan, di Banjarbaru, Rabu (22/4/2026).

Dalam kesempatan ini Gubernur Kalsel, H. Muhidin juga turut menyaksikan langsung penandatanganan Nota Kesepahaman yang menjadi landasan penguatan kerja sama antar instansi untuk pencegahan dan pemberantasan rupiah palsu oleh forum Botasupal Kalsel yang terdiri dari lima instansi yaitu BIN Daerah, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI), Polda, Kejati, serta Kanwil Ditjen Bea dan Cukai Kalsel.

Gubernur Kalsel H. Muhidin bersama Forum Botasupal juga melakukan pemusnahan temuan uang palsu, yang merupakan hasil temuan tahun 2024 dan 2025 yang jumlahnya sebanyak 463 lembar dengan mesin penghancur, sebagai bentuk komitmen nyata pemerintah dan aparat dalam memberantas kejahatan tersebut.

“Mudah-mudahan dengan adanya forum botasupal, peredaran uang rupian palsu dimasyarakat dapat diberantas. Dan kepada masyarakat, agar berhati-hati terhadap peredaran uang rupiah palsu. Jangan lupa 3D (dilihat, diraba dan diterawang),” kata Gubernur Kalsel, H. Muhidin.

Kegiatan ini juga dihadiri langsung oleh Anggota DPR RI Dapil Kalimantan Selatan, Bambang Heri Purnama, Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Supian HK dan Forkopimda Kalsel lainnya, seperti Kapolda Kalsel, Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan, Kajati Kalsel Tiyas Widiarto, Danrem 101/Antasari, Brigjen TNI Ilham Yunus, Kepala BNN Kalsel, Brigjen Pol Asep Taufik, Danlanal Banjarmasin Kolonel Laut (P) Galih Nurna Putra, Asisten Administrasi Umum Setdako Banjarbaru, Kanafi, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Fadjar Majardi, Kepala Kanwil Ditjen Bea Dan Cukai Kalbagsel, Muhtadi, Pimpinan Instansi Vertikal dan Perbankan, Forum Botasupal Provinsi Kalsel, serta para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di ingkungan Pemprov Kalsel.

Dalam sambutannya, Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin menyampaikan apresiasi terselenggaranya kegiatan Forum Botasupal ini.

“Pemberantasan peredaran uang palsu bukan hanya tugas satu instansi, melainkan tanggung jawab lintas sektor yang membutuhkan sinergi erat antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan seluruh pemangku kepentingan,” ujar Gubernur H. Muhidin

Gubernur H. Muhidin juga menegaskan, peredaran uang palsu merupakan ancaman serius bagi stabilitas perekonomian daerah.

“Uang palsu dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem keuangan, merugikan pelaku usaha kecil dan masyarakat rentan, serta menghambat pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, setiap langkah pencegahan dan penindakan merupakan upaya bersama untuk melindungi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan,” tegas H. Muhidin.

Menurut Gubernur, Forum Botasupal memiliki peran strategis dalam memperkuat koordinasi antarinstansi. Penandatanganan nota kesepahaman yang dilaksanakan dalam kegiatan ini menjadi bentuk komitmen bersama untuk bergerak secara terpadu.

“Melalui kerja sama ini, kita dapat saling berbagi informasi, mempercepat respons di lapangan, serta mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan pemalsuan uang,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala BIN Daerah Kalimantan Selatan Brigjen Pol Sentot Adi Dharmawan yang merupakan Ketua Forum Botasupal ini menyampaikan, kegiatan ini merupakan momentum penting dalam memperkuat sinergi lintas sektor untuk mencegah dan memberantas peredaran uang rupiah palsu di wilayah Kalsel.

“Kita pahami bersama, peredaran uang palsu tidak hanya berdampak pada kerugian ekonomi masyarakat, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap mata uang rupiah,” ucap Kabinda

Dalam perspektif intelijen, menurut Sentot, hal ini merupakan Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG) yang berdampak terhadap stabilitas Ipoleksosbudhankam di daerah.

“Oleh karena itu, pemerintah membentuk Forum Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (Botasupal) sebagaimana telah diatur dalam peraturan presiden nomor 123 tahun 2012. Botasupal berperan strategis sebagai wadah koordinasi lintas instansi dalam mengintegrasikan langkah-langkah pencegahan, penindakan, serta edukasi kepada masyarakat terkait uang rupiah palsu,” jelas Kabinda Kalsel. [adv/riv/rin]