BalainNews.com, BANJARBARU – Gubernur Kalsel H. Muhidin melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin menghadiri peresmian Gedung Baru Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin yang diresmikan langsung oleh Menteri Haji dan Umrah RI, Dr. K.H. Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan), di Banjarbaru, Jumat (10/7/2026).

Peresmian gedung ditandai dengan penandatanganan prasasti, pemotongan pita, serta pemotongan untaian bunga sebagai simbol mulai beroperasinya fasilitas baru tersebut.

Turut mendampingi dalam peresmian Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Supian HK, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji Kalimantan Selatan Dr. H. Eddy Khairani, serta Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin Haris Fadillah.

Gedung baru yang diresmikan tersebut memiliki 44 kamar dengan kapasitas 176 jemaah dan dibangun menggunakan dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Tahun Anggaran 2025.

Fasilitas tersebut juga telah memenuhi standar pelayanan setara hotel bintang tiga, sehingga diharapkan mampu memberikan kenyamanan yang lebih baik bagi calon jemaah haji maupun masyarakat yang memanfaatkannya.

Dalam sambutannya, Gubernur H. Muhidin melalui Sekdaprov Muhammad Syarifuddin menyampaikan apresiasi atas hadirnya gedung baru tersebut sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Hadirnya gedung baru ini merupakan sebuah kemajuan yang patut kita syukuri. Pembangunan sarana dan prasarana seperti ini bukan sekadar menghadirkan bangunan yang megah, tetapi merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Gubernur menegaskan bahwa tantangan berikutnya adalah menjaga kualitas pelayanan dan merawat fasilitas yang telah dibangun agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Ia meminta seluruh jajaran Kanwil Kementerian Haji Kalimantan Selatan dan pengelola Asrama Haji memiliki rasa memiliki terhadap aset negara tersebut.

“Merawat aset negara sama pentingnya dengan membangunnya. Budaya melayani, profesionalisme, disiplin, dan inovasi harus terus menjadi bagian dari setiap insan yang bertugas di Asrama Haji Kelas I Banjarmasin,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, Gubernur Kalsel juga menyampaikan harapan besar masyarakat Kalimantan Selatan agar penerbangan langsung dari Kalimantan Selatan menuju Arab Saudi, baik ke Jeddah maupun Madinah, dapat segera diwujudkan.

Menurutnya, penerbangan langsung tidak hanya memberikan kemudahan dan efisiensi perjalanan bagi jemaah, tetapi juga akan memperkuat posisi Kalimantan Selatan sebagai salah satu gerbang keberangkatan jemaah haji di kawasan Kalimantan.

Gubernur Kalsel berharap, apabila penerbangan langsung tersebut terealisasi, Asrama Haji Kelas I Banjarmasin dapat berkembang menjadi pusat layanan terpadu bagi jemaah haji dan umrah dengan pelayanan yang mudah, cepat, nyaman, profesional, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Sementara itu, Menteri Haji dan Umrah RI, Dr. K.H. Mochamad Irfan Yusuf, menyatakan bahwa pembangunan gedung baru ini merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas pelayanan haji di daerah. Menurutnya, fasilitas yang semakin representatif harus diiringi dengan peningkatan mutu pelayanan kepada jemaah.

Ia berharap Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin dapat menjadi kebanggaan masyarakat Kalimantan Selatan sekaligus mampu memberikan pelayanan terbaik bagi calon jemaah haji dan umrah, sehingga proses penyelenggaraan ibadah haji semakin nyaman, aman, dan berkualitas. [adv/riv/adpim]

BalainNews.com, BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin memimpin Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan Selatan, bertempat di Gedung DR. KH. Idham Chalid, Kantor Gubernur Kalsel di Banjarbaru, Senin (6/7/2026)

Rakor yang juga dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Kalsel H. Hasnuryadi Sulaiman, Pangdam XXII/Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin, Ketua DPRD Kalsel Supian HK, Kapolda Kalsel Irjen. Pol. Rosyanto Yudha Hermawan beserta Forkopimda lainnya, Sekdaprov Kalsel Muhammad Syarifuddin, dihadiri pula oleh Bupati/Wali Kota se kalsel, Tenaga Ahli Gubernur, Kepala BPBD Provinsi, Kabupaten/Kota se Kalsel, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama lingkup Pemprov Kalsel, BMKG, serta instansi vertikal terkait lainnya.

Dalam Rakor Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan yang digelar kali ini, Pemerintah Provinsi Kalsel menetapkan Status Siaga Darurat Karhutla untuk tingkat Provinsi Kalsel, yang ditandatangani Gubernur Kalsel H. Muhidin 6 Juli 2026.

“Penetapan status ini berdasarkan pertimbangan bahwa iklim dan cuaca dari BMKG, bahwa wilayah Provinsi Kalsel akan memasuki puncak musim kemarau yang menimbulkan potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan dan kekeringan pada bulan Agustus hingga September,” jelas Gubernur H. Muhidin.

Selain itu, menurut Gubernur H. Muhidin saat ini sudah ada 3 (dua) kabupaten yang telah menetapkan status siaga darurat Karhutla, yakni Kabupaten Barito Kuala, Tanah Bumbu dan Kabupaten Tapin. Serta rakor kali ini juga terungkap bahwa dari jumlah Hotspot di Kalsel sepanjang tahun 2026 sudah mencapai 1.678 dengan jumlah kejadian sebanyak 41 kejadian, dan paling tinggi terjadi di Kabupaten Tapin.

Selain itu, disampaikan Gubernur H. Muhudin, sinergi antara BPBD, TNI, Polri, BMKG, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat harus terus diperkuat, agar penanggulangan Karhutla berjalan efektif hingga puncak musim kemarau berakhir.

“Saya berharap rapat koordinasi ini menghasilkan langkah-langkah konkret dan terukur, sehingga Kalimantan Selatan dapat menghadapi puncak musim kemarau tahun 2026 dengan kesiapan penuh,” ucap Gubernur H. Muhidin mengawali rakor.

Banyak hal yang menjadi bahasan dalam rakor kali ini, diantaranya update terkini prediksi musim kemarau dari BMKG, hingga laporan dari beberapa Kepala Daerah mengenai kondisi di masing-masing daerahnya, baik jumlah titik panas (hotspot) hingga jumlah kejadian Karhutla yang sudah terjadi di daerahnya.

“Pada prinsipnya Kalsel sampai saat ini masih aman, namun kami tetap memerintahkan kepada BPBD dan tim, untuk melakukan monitoring terhadap kondisi lahan gambut di sekitar bandara yang masuk Ring 1, apakah lahan masih basah atau sudah kering. Apabila mengalami kekeringan, kita dapat segera berkoordinasi dengan BNPD untuk penanganan Karhutla ini,” ucap Gubernur Kalsel, H. Muhidin.

Untuk kesekian kalinya, Gubernur Kalsel H. Muhidin bersama Forkopimda Kalsel mengingatkan Masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, untuk menghindari risiko api merembet, kerusakan lingkungan, serta ancaman sanksi hukum. Selain itu masyarakat juga diminta berperan aktif memantau lingkungan sekitar dan segera melaporkan jika menemukan indikasi adanya titik api.

Diakhir rakor, Gubernur Kalsel H. Muhidin juga memberikan bantuan berupa alat pemadam kebakaran kepada 4 (empat) daerah di Kalsel, yakni untuk Kabupaten Balangan, Tabalong, Hulu Sungai Selatan dan Hulu Sungai Utara. [adv/riv/adpim]

BalainNews.com, BANJARBARU – Gubernur Kalsel H. Muhidin yang diwakili Sekretaris Daerah Kalsel, H. M. Syarifuddin bertindak selaku Inspektur pada Upacara Peringatan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) ke-33 tingkat Provinsi Kalsel di halaman Kantor Gubernur Kalsel, Senin (29/6/2026) pagi.

Mengangkat tema “Ayah Wajib Hadir” Peringatan tahun ini menjadi momentum memperkuat komitmen bersama dalam membangun keluarga yang tangguh sebagai fondasi utama mencetak generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.

Upacara berlangsung khidmat dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalsel bertindak sebagai Komandan Upacara.

Rangkaian diawali dengan penyerahan bantuan secara simbolis kepada keluarga berisiko stunting dari Kota Banjarbaru dan Kota Banjarmasin.

Bantuan yang diberikan meliputi bantuan sanitasi berupa pembangunan jamban sehat untuk menciptakan lingkungan tempat tinggal yang bersih, layak, dan memenuhi standar kesehatan.

Selain itu, disalurkan pula bantuan nutrisi selama tiga bulan guna memenuhi kebutuhan gizi anak-anak pada masa pertumbuhan, sehingga diharapkan dapat mendukung tumbuh kembang yang optimal serta mencegah terjadinya stunting.

Dalam amanat Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, H. Wihaji yang dibacakan Inspektur Upacara, M. Syariduddin ditegaskan bahwa Hari Keluarga Nasional bukan sekadar agenda seremonial tahunan, tetapi momentum refleksi untuk memperkuat fungsi keluarga sebagai benteng utama pembangunan bangsa.

“Hari ini bukan sekadar baris tanggal untuk sebuah seremoni, melainkan sebuah jeda kultural dan refleksi nasional. Mari kita tengok kembali rumah kita masing-masing dan bertanya, sudahkah keluarga kita menjadi tempat bernaung yang aman, tangguh, dan siap melahirkan generasi pemenang,” katanya.

Dalam pidato itu juga dijelaskan bahwa keluarga saat ini menghadapi tantangan besar akibat perubahan zaman yang begitu cepat, mulai dari disrupsi teknologi digital hingga pergeseran nilai sosial yang masuk ke lingkungan keluarga.

Oleh sebab itu, ketangguhan keluarga dinilai menjadi kebutuhan mendesak dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas.

“Ketangguhan keluarga bukanlah sebuah pilihan alternatif, melainkan keharusan mutlak dan urgensi nasional. Ketangguhan keluarga inilah yang berkolerasi langsung dengan masa depan Indonesia,” ujarnya.

Pemerintah juga mengingatkan bahwa Indonesia tengah memasuki bonus demografi yang merupakan peluang emas untuk menjadi negara maju. Namun, peluang tersebut hanya dapat dimanfaatkan apabila kualitas sumber daya manusianya dipersiapkan sejak dini melalui keluarga.

Dalam mewujudkan hal tersebut, pemerintah menekankan tiga pilar utama pembangunan keluarga, yakni penuntasan stunting melalui pemenuhan gizi terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan, penguatan pendidikan karakter sejak di lingkungan rumah, serta membangun ketahanan mental anak agar mampu menghadapi berbagai tantangan kehidupan.

Selain itu, perhatian khusus juga diberikan kepada peran ayah dalam proses pengasuhan anak. Kehadiran ayah dinilai tidak cukup hanya secara fisik, tetapi juga harus hadir secara emosional agar mampu membentuk karakter anak secara optimal.

“Kehadiran fisik dan kedekatan emosional Anda adalah penentu utama kestabilan struktur kepribadian anak. Jangan biarkan anak-anak kita tumbuh dalam fenomena fatherless country, di mana ayah hadir secara fisik namun absen secara psikologis,” pesannya.

Pemerintah juga mengajak seluruh keluarga membatasi penggunaan gawai yang berlebihan serta membangun komunikasi hangat di lingkungan rumah agar anak tidak kehilangan perhatian dan kasih sayang orang tua.

Dalam amanat tersebut dijelaskan pula bahwa berbagai persoalan sosial seperti perundungan, tawuran, penyalahgunaan narkoba hingga pergaulan bebas sering kali berakar dari lemahnya fungsi keluarga. Karena itu, keluarga harus menjadi benteng pertama dalam mencegah berbagai ancaman tersebut.

“Jangan tunggu sampai anak kita terlanjur menjadi korban atau bahkan pelaku. Benteng pertahanan terbaik di dunia adalah ketahanan keluarga. Jadikan rumah sebagai tempat yang paling aman dan paling dirindukan,” tegasnya.

Menutup amanatnya, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, H. Wihaji mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperbarui cara pandang terhadap keluarga sebagai titik awal pembangunan nasional.

“Keluarga bukan sekadar unit terkecil di masyarakat, melainkan hulu dari segala kebijakan publik dan penentu utama arah pembangunan nasional,” tutup amanat tersebut.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, H. M syarifuddin ditemui usai kegiatan menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Kalsel mendukung penuh seluruh kebijakan pemerintah pusat, khususnya yang berkaitan dengan penguatan pembangunan keluarga, percepatan penurunan stunting, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

“Pemerintah Provinsi Kalsel berkomitmen untuk terus bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah pusat dalam mengimplementasikan berbagai program strategis nasional. Dukungan ini kami wujudkan melalui penguatan kebijakan daerah, koordinasi lintas sektor, serta pelaksanaan program yang langsung menyentuh masyarakat,” ujarnya.

Melalui peringatan HARGANAS ke-33 ini, Pemerintah Provinsi Kalsel menegaskan dukungannya terhadap berbagai program pembangunan keluarga, percepatan penurunan stunting, serta penguatan kualitas sumber daya manusia demi terwujudnya keluarga yang sehat, harmonis, dan tangguh sebagai pondasi Indonesia yang maju.

Upacara Peringatan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) ke-33 Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kalimantan Selatan, para pimpinan instansi vertikal, pimpinan BUMN, BUMD, perguruan tinggi, dan dunia usaha, para pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, tenaga ahli gubernur, pimpinan organisasi kemasyarakatan, jajaran perangkat daerah, serta para peserta upacara dari berbagai instansi dan organisasi terkait. [adv/adpim]

BalainNews.com, BANJARBARU – Gubernur Kalsel. H. Muhidin melalui Staf Ahli Gubernur Kalsel Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Adi Santoso menghadiri Pembukaan Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) I dan Dialog Kebangsaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Kalsel Masa Khidmat 2026–2031 di Hotel Grand Qin Banjarbaru, Senin (15/6/2026).

Kegiatan yang diikuti sekitar 500 peserta tersebut menjadi forum strategis bagi MUI Kalsel dalam menjabarkan hasil Musyawarah Daerah ke dalam program kerja yang lebih operasional, melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program yang telah berjalan, serta menyusun langkah-langkah strategis organisasi untuk masa mendatang.

Mengusung tema “Memperkuat Soliditas Kebangsaan di Era Ketidakpastian” Mukerda MUI Kalsel dihadiri Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Hanif Faisol Nurofiq; Ketua DPRD Kalsel, H. Supian HK; Wakil Wakapolda Kalsel, Brigjen Pol. Noviar; serta Kepala Staf Korem 101/Antasari, Kolonel Inf. Roy Fahrur Rozi.

Hadir pula Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Dr. KH. Marsudi Syuhud, M.M.; Ketua Dewan Pertimbangan MUI Kalsel, Prof. Dr. KH. Hafiz Anshary; beserta jajaran pengurus MUI provinsi dan kabupaten/kota se-Kalsel.

Selain itu, kegiatan tersebut juga diikuti para pejabat di lingkungan pemerintah provinsi serta kabupaten/kota se-Kalsel, pimpinan organisasi kemasyarakatan dan keagamaan, tokoh agama, akademisi, serta berbagai unsur masyarakat yang turut berpartisipasi dalam Musyawarah Kerja Daerah dan Dialog Kebangsaan MUI Kalimantan Selatan.

Membacakan sambutan tertulis Gubernur Kalsel. H. Muhidin, Staf Ahli Gubernur Kalsel Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Adi Santoso, Gubernur H. Muhidin mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus MUI Kalsel atas terselenggaranya Mukerda pertama dan Dialog Kebangsaan yang dinilai menjadi bukti eksistensi MUI sebagai organisasi keagamaan yang aktif berkontribusi bagi pembangunan bangsa dan daerah.

“Kegiatan ini menegaskan bahwa MUI Kalsel eksis sebagai organisasi keagamaan dan sekaligus hadir untuk berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan daerah yang kita cintai, Kalimantan Selatan,” ujar Gubernur H. Muhidin.

Menurutnya, keberadaan MUI Kalsel juga memiliki posisi yang sangat strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain menjadi wadah pemersatu umat, MUI Kalsel juga berperan dalam mencegah perpecahan, menjaga toleransi, membangun harmoni kehidupan beragama, serta memberikan fatwa dan nasihat keagamaan yang menjadi pedoman masyarakat.

Gubernur H. Muhidin menegaskan, sinergi antara pemerintah daerah dan MUI perlu terus diperkuat, terutama dalam merawat nilai-nilai kebangsaan yang saat ini menghadapi berbagai tantangan di era keterbukaan informasi.

Selain itu Gubernur H. Muhidin menyampaikan maraknya penyebaran fitnah, ujaran kebencian, paham yang memecah belah, hingga isu-isu intoleransi yang beredar melalui berbagai platform media sosial. Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan bersama yang harus dihadapi dengan memperkuat pemahaman kebangsaan di seluruh lapisan masyarakat.

“Nilai-nilai kebangsaan harus kita perkuat di semua generasi. Ruang dialog kebangsaan seperti yang digagas MUI Kalsel ini perlu kita sebarkan lebih luas di berbagai lapisan masyarakat,” katanya.

Karena itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap program-program yang dihasilkan dalam Mukerda mampu menjawab berbagai persoalan umat sekaligus memperkuat wawasan kebangsaan melalui langkah-langkah nyata yang memberi manfaat bagi masyarakat.

Lebih lanjut, GubernurH. Muhidun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama membangun Kalimantan Selatan yang maju, sejahtera, dan bermartabat dengan berlandaskan nilai-nilai keagamaan yang kuat.

“Pemerintah dan ulama kiranya saling merangkul untuk memperkuat soliditas kebangsaan ini, sehingga berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat dapat diselesaikan secara bersama-sama,” pesannya.

Sementara itu, Ketua MUI, K.H. Ahmad Syairazi menegaskan bahwa MUI harus menjadi rumah besar umat Islam yang mampu merangkul seluruh komponen masyarakat tanpa memandang perbedaan pandangan.

“Perbedaan pandangan tidak boleh menjadi sumber perpecahan, sebaliknya keberagaman harus menjadi kekuatan untuk membangun sinergi dan kolaborasi demi kepentingan umat yang lebih luas,” ujarnya.

Lebih lanjut, K.H. Ahmad Syairazi berharap Mukerda mampu menghasilkan program kerja yang realistis, implementatif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Selain itu, K.H. Ahmad Syairazi juga mendorong penguatan sinergi antara MUI, pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan Islam, perguruan tinggi, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

“Tantangan umat saat ini tidak dapat dihadapi sendiri-sendiri sehingga kolaborasi dan semangat gotong royong menjadi kunci dalam menjalankan dakwah dan pengabdian kepada masyarakat.” pungkas K.H. Ahmad Syairazi. [adv/riv/adpim]

BalainNews.com, BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin melalui Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan, Rusma Khazairin, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Penandatanganan Surat Edaran Bersama (SEB) tentang Sinergi Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 secara virtual dari Command Center Setda Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru, Senin (15/06/2026).

Usai mengikuti rakor, Khazairin mengatakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan siap mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebagai upaya menghadirkan data yang akurat dan komprehensif untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah maupun nasional.

“Data ekonomi yang akurat sangat penting sebagai dasar dalam menyusun kebijakan pembangunan. Karena itu, Pemprov Kalimantan Selatan mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dan siap bersinergi dengan BPS agar pelaksanaannya berjalan optimal di daerah,” ujarnya.

Menurutnya, hasil sensus nantinya akan menjadi rujukan penting bagi pemerintah daerah dalam memetakan potensi ekonomi, menyusun program pembangunan yang tepat sasaran, serta memperkuat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rakor tersebut, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Muhammad Tito Karnavian bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menandatangani Surat Edaran Bersama (SEB) yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa data merupakan fondasi utama dalam penyusunan kebijakan pemerintah. Menurutnya, semakin akurat data yang dimiliki, maka semakin tepat pula kebijakan yang dapat dirumuskan untuk menjawab kebutuhan masyarakat.

“Kita tahu bahwa data itu sangat-sangat penting sekali. Dengan data, berbasis data kita bisa membuat kebijakan. Makin data makin akurat maka kebijakan juga akan makin baik,” ujar Tito Karnavian.

Mendagri menjelaskan, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menugaskan BPS untuk melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 guna memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi perekonomian masyarakat Indonesia. Hasil sensus tersebut nantinya akan menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan ekonomi nasional maupun daerah.

Mendagri juga menekankan pentingnya dukungan pemerintah daerah dalam menyukseskan pelaksanaan sensus. Menurutnya, data yang dihasilkan tidak hanya bermanfaat bagi pemerintah pusat, tetapi juga menjadi referensi strategis bagi pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dalam merumuskan kebijakan pembangunan.

“Jadi tolong sekali lagi proaktif rekan-rekan kepala daerah, undang BPS. Segera. Bicarakan secara teknis bagaimana agar kegiatan sensus ini di daerah masing-masing hasilnya optimal,” tegasnya. [adv/riv/adpim]