BalainNews.com, BANJARMASIN – Perekonomian Kalsel Terus Melanjutkan Tren Positif.

“Kondisi Pasca PEMILU yang stabil dukung ekonomi Kalsel”.

Sampai dengan Bulan Februari 2024 ini, kondisi perekonomian nasional masih melanjutkan trend positifnya. Pelaksanaan PEMILU 2024 yang berjalan dengan lancar mendukung kinerja perekonomian nasional, demikian juga berpengaruh terhadap Kalimantan Selatan. Indikator-indikator yang menunjukkan keadaan perekonomian Kalimantan Selatan yang positif tersebut antara lain:
Tingkat inflasi Februari 2024 tercatat sebesar -0,01 persen (mtm) atau mengalami deflasi dan sebesar 2,27 persen (yoy), dibawah rata-rata nasional yang mencapai 2,75.
Surplus perdagangan terus berlanjut di Bulan Februari 2024 sebesar US$ 1.037,46 juta, tetapi perlu diwaspadai adanya tren penurunan dari periode sebelumnya, imbas dari dinamika harga komoditas andalan.
Kelompok barang dengan ekspor tertinggi masih didominasi oleh bahan bakar mineral/batubara dengan porsi 93,26%.

Pemerintah Alokasikan Dana THR
“Kinerja APBN dalam mendukung pembayaran THR ”

Kinerja APBN sampai dengan Februari 2024, khususnya di sisi pendapatan telah terealisasi sebesar Rp2,60 triliun atau 11,25% dari target. Jika dibandingkan pada periode yang sama tahun 2023, pertumbuhannya -33,17%. Untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menunjukkan angka pertumbuhan yang positif yaitu 19,95% dengan realisasi sebesar Rp384,15 miliar. Realisasi total belanja negara sebesar Rp6,33 triliun atau 16,73% dari pagu. Capaian ini meningkat 42,98% dibandingkan tahun lalu. Dalam rangka pembayaran THR, khusus untuk Belanja Pemerintah Pusat, telah dialokasikan belanja THR pegawai sebesar RP 188,46 miliar kepada 36.249 penerima. Realisasi sampai dengan 26 Maret 2024 sebesar Rp165,98 miliar untuk 340 satuan kerja serta kepada 34.826 penerima.

Penjelasan lebih rinci untuk pendapatan negara, realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri mencapai Rp2,19 triliun atau 10,23% dari target, terkontraksi sebesar -35,37% (yoy). Kontribusi terbesar berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp1,40 triliun, kemudian PPN memberikan kontribusi sebesar Rp703,90 miliar. Tiga sektor yang memberikan kontribusi penerimaan perpajakan terbesar berasal dari sektor pertambangan dan penggalian dengan kontribusi sebesar 36,7%, kemudian sektor pengangkutan dan pergudangan sebesar 19,7%, dan sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 7,7%. Secara kumulatif, sampai dengan Bulan Februari 2024, mayoritas sektor utama masih tumbuh positif, kecuali Sektor Pertambangan dan Penggalian, Sektor Perdagangan Besar, dan Sektor Pertanian, yang mengalami kontraksi.

Kinerja penerimaan negara yang dipungut oleh Kanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai Kalimantan Bagian Selatan sampai dengan Februari 2024 sebesar Rp1,29 triliun. Penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp21,40 miliar dan penerimaan lainnya Rp1,27 triliun. Tantangan yang dihadapi terkait penerimaan yang dipungut oleh Kanwil DJBC Kalbagsel adalah penurunan harga ekspor komoditas batubara, CPO dan turunannya.

Selanjutnya pada sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), realisasi penerimaannya telah mencapai Rp384,15 miliar atau 30,95% dari target, tumbuh 19,95% (yoy). Capaian ini berasal dari PNBP BLU (28,44%) dan PNBP Lainnya (71,56%). PNBP Lainnya antara lain berasal dari PNBP yang dipungut DJKN yaitu PNBP aset, piutang negara, dan bea lelang.

Realisasi belanja negara sampai dengan 29 Februari 2024 sebesar Rp6,33 triliun, atau sebesar 16,73% dari pagu yang terdiri dari Belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp1,19 triliun (13,65% dari pagu) dan Belanja Transfer ke Daerah/TKD sebesar Rp5,14 triliun (17,66% dari pagu). Khusus untuk belanja barang, realisasinya meningkat karena dipengaruhi oleh kegiatan persiapan Pemilu dan belanja barang dari satker BLU. Untuk belanja modal, pemerintah terus mendorong akselerasi belanja modal di awal tahun 2024. Realisasi belanja modal sampai dengan Februari 2024 baru mencapai Rp40,65 miliar (3,44% dari pagu. Rendahnya serapan belanja modal karena sebagian besar belanja modal khususnya untuk pekerjaan konstruksi baru selesai di periode Semester II 2024.

Dukungan APBN 2024 untuk Kalimantan Selatan selain dari alokasi belanja Kementerian/Lembaga dan Transfer ke Daerah juga diwujudkan dalam bentuk pemberian subsidi. Subsidi yang diberikan oleh pemerintah di wilayah Kalimantan Selatan antara lain Subsidi Pupuk, Subsidi Beras, Subsidi Listrik, Subsidi BBM dan LPG. Realisasi Subsidi Pupuk telah tersalur 4.709,80 ton terdiri dari Urea, NPK, dan NPK Kakao. Subsidi Beras di Bulan Februari 2024 ini telah tersalur 1.886,55 ton. Subsidi BBM & LPG yang terdiri dari Pertalite sebesar 47.459 Kilo Liter dan Solar JBT (Jenis BBM Tertentu) 18.948 Kilo Liter, serta subsidi untuk LPG 3 kg (PSO) 9.383 Metrik Ton. Untuk Subsidi listrik sudah terealisasi sebesar Rp132,78 miliar.

“Kinerja TKD : Kinerja Penyaluran Dana Desa perlu lebih diakselerasi”

Realisasi Belanja Transfer ke Daerah (TKD) sampai dengan 29 Februari 2024 sebesar 5,14 triliun atau sebesar 17,66%. Secara keseluruhan, jika dibandingkan dengan tahun lalu, pertumbuhan Belanja Transfer ke Daerah meningkat sebesar 39,15%. Realisasi DBH sebesar Rp2,69 Triliun (17,42%), Realisasi DAU sebesar Rp1,69 triliun (19,91%), Realisasi DAK Non Fisik sebesar Rp393, 62 Miliar (16,42%), Realisasi Dana Desa sebesar Rp347,19 miliar (23,77%). Realisasi TKD tertinggi di bulan Februari ni adalah Kota Banjarmasin sebesar 20,15%.

“Kinerja APBD : Kinerja Pajak Daerah Naik 75,51% dan Retribusi Daerah naik 415,12%”

Kinerja APBD Regional Kalimantan Selatan sampai dengan 29 Februari 2024, untuk realisasi pendapatan daerah mencapai Rp5,95 triliun atau sekitar 15,67% dari target, meningkat sebesar 99,46% jika dibandingkan tahun lalu. Pajak Daerah terealisasi Rp755,38 miliar dan Retribusi Daerah sebesar Rp48,73 miliar . Realisasi pendapatan tertinggi ada pada Kabupaten Tanah Bumbu sebesar Rp624,78 miliar (19,82%). Pajak daerah dan retribusi daerah mengalami kenaikan, disumbang dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang meningkat secara signifikan. Komponen pendapatan yang mendominasi struktur Pendapatan Daerah se-Kalimantan Selatan adalah Pendapatan Transfer sebesar Rp4,89 T, dengan kontribusi 82,33% terhadap total pendapatan Daerah.

Sedangkan dari sisi Belanja Daerah, Realisasi belanja telah terealisasi sebesar Rp2,48 triliun (5,95%) tumbuh 36,72%. Belanja pegawai telah terealisasi sebesar Rp951,80 miliar. Untuk Belanja Barang/Jasa sebesar Rp497,32 miliar, belanja modal telah terealisasi sebesar Rp83,79 miliar. Belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal meningkat dibandingkan tahun 2023. Peningkatan paling tinggi pada belanja barang/jasa yaitu mencapai 88,15% jika dibandingkan tahun lalu. Realisasi belanja APBD terbesar di Bulan Januari 2024 adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp1,13 triliun (9,72%).

Kinerja Sektor Keuangan
“Kalsel peringkat 15 se-Indonesia dalam hal Realisasi Penyaluran KUR”

Penyaluran KUR s.d. 29 Februari 2024 terealisasi sebesar Rp358,95 miliar kepada 13.365 debitur. Nominal penyaluran tersebut mengalami pertumbuhan yang positif dengan persentase growth mencapai 399,90% dibandingkan periode Februari 2023. Kota/Kabupaten penyalur KUR tertinggi di Bulan Februari 2024 adalah Kota Banjarmasin, Kabupaten Tanah Bumbu, dan Kabupaten Banjar. Kota Banjarmasin merupakan kota dengan penyaluran KUR tertinggi per Februari tahun 2024 dengan nominal sebesar Rp183,50 miliar yang disalurkan kepada 2.491 debitur. Capain tersebut meningkat 174,79% dibandingkan periode Februari 2023. BRI merupakan Bank/LKBB penyalur dengan penyaluran KUR tertinggi per Februari tahun 2024 dengan nominal sebesar Rp546,12 miliar yang disalurkan kepada 11.244 debitur. Selanjutnya adalah Bank Kalsel sebesar Rp103,89 miliar dan Bank Mandiri sebesar Rp68,26 miliar.

“Penyaluran UMi Kalimantan Selatan peringkat 13 se-Indonesia”

Penyaluran UMi s.d. 29 Februari 2024 terealisasi sebesar Rp3,66 miliar kepada 730 debitur. Nominal penyaluran tersebut mengalami peningkatan sebesar 61,96% dibandingkan periode Februari 2023. Kota Banjarmasin merupakan kabupaten/kota dengan penyaluran pembiayaan UMi tertinggi per Februari tahun 2024 dengan nominal sebesar Rp904 juta yang disalurkan kepada 182 debitur. Capaian tersebut meningkat 127,19% dibandingkan periode Februari 2023. PT PNM (Permodalan Nasional Madani) merupakan LKBB dengan penyaluran pembiayaan UMi tertinggi dengan realisasi per Februari tahun 2024 sebesar Rp3,28 miliar kepada 691 debitur, kemudian Pegadaian menyalurkan sebesar Rp382,23 juta kepada 39 debitur.

Isu Regional
“Perkembangan Harga Beras di Kalimantan Selatan”

Harga beras (Premium dan Medium) di Kalsel mengalami kenaikan sejak Januari 2024. Kenaikan ini disebabkan oleh :
Supply shock gagal panen akibat virus tungro. Permintaan naik signifikan pada bulan-bulan Ruwah (Sya’ban) dan Puasa (Ramadhan) yang siklusnya berbeda dengan bulan panen. Sya’ban, Ramadhan, dan Syawal jatuh pada Februari, Maret, dan April 2024 berbarengan dengan musim paceklik beras .

Penurunan produksi beras dari tahun ke tahun.

Kenaikan harga beras pada Januari s.d. awal Maret 2024 tidak setinggi pada bulan Juli 2023, karena pada bulan Juli 2023 adalah masa berakhirnya masa panen dan adanya kenaikan harga gabah di tingkat petani.

Di tingkat Nasional tren kenaikan harga beras disebabkan oleh faktor El Nino yang mempengaruhi pola tanam pada daerah sentra padi. Hal ini membuat musim panen (raya) mundur dan implikasinya, paceklik kian panjang. Selain itu, dinamika harga beras global yang tecermin dari kebijakan negara-negara eksportir beras yang cenderung restriktif. Salah satunya India. Keputusan India menutup ekspor beras non-basmati pada Juli lalu berdampak pada kenaikan harga beras, terutama negara-negara yang selama ini tergantung pada beras impor dari India.

“Policy Respon”

Terhadap keadaan tersebut, kami memberikan rekomendasi antara lain:
Dalam jangka pendek pemerintah perlu melakukan kebijakan stabilisasi harga dan dukungan bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah misalnya melalui program penjualan beras Stabilisasi Pasokan Harga Pangan (SPHP) dan program pemberian bantuan pangan oleh Bulog.
Menjaga jumlah stok yang cukup sedini mungkin, terutama tidak mudah untuk mendapatkan stok, baik dari produksi dalam negeri maupun dari import.
Dalam jangka menengah panjang perlu peningkatan produksi yang berkelanjutan dengan berbasis data dan teknologi. [riv/humas]