Banjarbaru
Kepemimpinan Perempuan di Era Globalisasi
BalainNews.com, BANJARBARU – Tantangan reformasi dan globalisasi menuntut seorang pemimpin mampu untuk mengelola organisasi dengan baik dengan memperhatikan segala kebutuhan demi tercapainya tujuan organisasi. Perbedaan jenis kelamin dalam kepemimpinan tidak lagi dipermasalahkan. Hal tersebut dibuktikan dengan perempuan memiliki modal berupa ciri khas untuk menjadi seorang pemimpin seperti yang ditunjukkan R.A Kartini sebagai panutan kaum perempuan di Indonesia. Perempuan juga memiliki kemampuan untuk menjadi seorang pemimpin yang selanjutnya dijadikan tujuan penulisan untuk mengetahui karakteristik perempuan yang dapat menunjang efektifitas kepemimpinan (Helma H, 2023)
Penelitian Porter, Crampon dan Smith (2004) mengaitkan masalah gender dan gaya kepemimpinan dengan aspek 1) pengambilan keputusan berorientasi pada pemimpin yang demokratik atau otokratik dan 2) mempengaruhi bawahan, atasan dan rekan kerja dengan strategi komunikasi. Parker (1996) menunjukkan bahwa remaja wanita anglo-american cenderung dependent dan nurturing sedang prianya independent dan agresif. Selanjutnya Parker memperlihatkan perempuan Anglo-American cenderung bergaya transformasional sedangkan, prianya transaksional. Ini menunjukkan bahwa perempuan lebih demokratis dan partisipatif sedang pria lebih otokratik dan direktif (Helma H, 2023). Perempuan mengalami tingkat perkembangan pemikiran yang sangat signifikan yang mana hal tersebut diketahui dari adanya fakta-fakta bahwa saat ini perempuan turut berperan dalam kepemimpinan pada suatu organisasi baik itu organisasi politik maupun non politik. Dengan adanya keterlibatan kaum wanita menjadi seorang pemimpin tersebut dapat menjadi sebuah keterwakilan untuk wanita pada jenis-jenis aktivitas yang dilakukan di lingkup masyarakat (Yulianti R, 2018).
Di era revolusi industri perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa dampak pada peran wanita semakin kompleks. Wanita dan laki-laki memiliki kesetaraan di bidang ketenagakerjaan, sehingga wanita dan laki-laki mempunyai kesempatan, akses dan peluang yang sama sebagai sumber pembangunan nasional. Perempuan sebagai pemimpin dalam berbagai industri adalah topik yang semakin mendapat perhatian di seluruh dunia. Di tengah perubahan sosial, perkembangan norma gender, dan kebutuhan akan keberagaman dalam berbagai sektor, peran perempuan dalam kepemimpinan telah menjadi sorotan utama. Setelah menjadi fenomena yang marak diperbincangkan dalam kalangan mayarakat saat ini, kepemimpinan perempuan tidak lagi diragukan jiwa kepemimpinannya. Kiprah perempuan ini kemudian semakin tampak di Abad ke-21. Dibeberapa negara, sebagian perempuan sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat, baik dalam sisi kehidupan maupun mobilitas vertical (Miswar, 2023).
Kesetaraan gender baik di Indonesia maupun global masih belum berimbang. Sejumlah riset menunjukkan keterwakilan perempuan pada level manajemen di sektor swasta masih belum terpenuhi bahkan sangat minim. Berdasarkan riset World Economic Forum, Indonesia sendiri masih berada di peringkat 101 dari 156 negara untuk kesetaraan gender. Artinya secara umum saat ini keperanan perempuan memang harus didorong, dan di pemerintahan saat ini saya lihat sudah ada perubahan sehingga pemerintah meletakkan program pengembangan perempuan menjadi salah satu prioritas dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024. Kepemimpinan perempuan baik di sektor swasta maupun publik sangat penting bagi kesejahteraan bangsa. Didukung riset oleh lembaga McKinsey tahun 2018-2021, mengatakan bahwa kepemimpinan perempuan mampu menciptakan organisasi yang lebih sehat, egaliter, serta menghasilkan keputusan yang komprehensif dan inklusif karena melihat dari berbagai aspek. Ini lah mengapa keputusan perempuan untuk makin berperan baik di sektor publik maupun swasta sangat dipertimbangkan, karena bukan saja sebuah langkah yang tepat tetapi secara riset juga membuktikan pencapaian yang akan dihasilkan akan jauh lebih baik jika keberadaan perempuan lebih setara dalam pengambilan keputusan (Rahmayanty D, 2023)
Alhasil, khususnya demokrasi di Indonesia yang berlaku dalam hal kepemimpinan tidak membedakan gender/jenis kelamin, terutaman dalam hal pemerintahan cq kepala daerah dan pejabat lainnya, sudah tentu ukurannya adalah kompetensi, jujur, trasparan, bertanggung jawab, transpormatif, sering turun kemasyarat dan mampu membawa kebaikan, kesejahteraan serta peningkatan ekomomi masyarakat. Sudah banyak contoh kepemimpinan perempuan di Indonesia yang sudah sukses, baik di pemerintahan, swasta, pergurunan tinggi dan jenis pendidikan lainnya, termasuk di berbagai organisasi.
Potensi dasar yang dimiliki oleh perempuan sebagai makhluk religius, individu, sosial dan budaya sebenarnya tidak berbeda dengan laki-laki. Berbagai hasil penelitian menunjukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan tentang kemampuan dasar potensial dari kedua jenis (laki-laki dan perempuan) tersebut. Bahkan pada beberapa penelitian, tanpak bahwa perempuan memiliki beberapa kelebihan khas, antara lain perempuan lebih mampu untuk berperan ganda, di samping mengembang kodratnya sebagai ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui dan membesarkan anak dengan kasih sayang, perempuan memiliki potensi dasar untuk lebih tahan uji, rela berkorban, tahan menderita, ulet dan sabar dibanding laki-laki (Rudi H, 2021).
Perempuan memiliki potensi yang setara dengan laki-laki dalam berkarya pada bidang apa pun, termasuk dalam memimpin perusahaan. Kepemimpinan perempuan dinilai memiliki kelebihan dengan naluri seorang ibu, tegas dan mengayomi. pemimpin perempuan memiliki kelebihan berbeda dibandingkan pemimpin pria. Pemimpin perempuan mampu memberikan perhatian personal kepada anak buah, yang sering kali itu tidak pernah dilakukan oleh seorang pemimpin laki-laki, contoh sederhana memberi perhatian pada kesehatan. Perhatian personal itu justru bisa menjadi motivasi karyawan dalam berkerja untuk mencapai target kerja (Erwi, 2018).
Kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai level kepemimpinan, sudah lama terjadi di Indonesia. Hal ini membuktikan Negara kita menganut prinsif persmaan gender. Oleh karna itu undang-undang dan peraturan Pemerintah-RI khususnya dalam kepemimpinan/kepada daerah baik berupa bupati, wali kota dan gubernur beserta wakilnya masing-masing membolehkan perempuan untuk menjadi pemimpin/kepala daerah tersebut, selagi memenuhi persyaratan ketentuan pemerintah dan KPU-RI.
Dengan adanya keberagaman (diversity) secara gender di posisi pemimpin, inovasi baru dapat dilahirkan sebab perempuan membawa ide-ide segar dan perspektif berbeda yang mungkin tidak terlihat sebelumnya. Kehadiran perempuan di posisi pemimpin, tentunya diperlukan untuk membawa angin segar yang berujung pada lahirnya berbagai inovasi. Kehadiran pemimpin perempuan meningkatkan kesetaraan gender di ranah profesional, termasuk di industri teknologi. Adanya pemimpin perempuan di perusahaan menjadi bukti bahwa perempuan pun mampu memimpin sebuah tim atau perusahaan dengan baik. Dalam hal membangun relasi, pemimpin perempuan secara konsisten dinilai lebih tinggi daripada rekan prianya. Menjadi terampil dalam membangun hubungan di dalam rumah, perempuan juga sangat mungkin berhasil dalam membangun hubungan di luar (Kana RP, 2022).
Telah banyak kaum perempuan dapat mengenyam dunia pendidikan yang sejajar dengan kaum laki-laki sehingga mampu menduduki jabatan strategis yang sama dalam dunia birokrasi atau pemerintahan. kepemimpinan merupakan akibat dari satu arah yang mungkin dikarenakan sang pemimpin memiliki kualitas tertentu yang membuatnya unggul di antara pengikutnya. Secara nasional, kiprah perempuan sudah sangat menonjol. Hal ini ditunjukkan oleh banyaknya perempuan yang saat ini berada di pucuk pimpinan nasional, diantaranya: Sri Mulyani Menteri keuangan Republik Indonesia (Menkeu RI), Retno Marsudi Menteri Luar Negeri RI (Menlu RI), Khofifah Indarparawansa sebagai gubernur Jawa Timur dan lainnya (Rabbani, 2023).
Banyak perempuan telah menduduki posisi penting di berbagai bidang. Keunggulan perempuan dalam menduduki posisi penting mendapat pengakuan oleh Marie C. Wilson : “The core what woman bring to leadership- a tendency toward inclusiveness, emphaty, communication up and down hierarchis, focus on broader issues and reacher bussiness” . Hal ini semakin dikuatkan pula oleh Thomas J. Reters mengatakan : “ woman as more relational, less conscious of hierarchy, better listener and more able to avoid the agression men can sometimes bring to management” (Eagly, A. H. & Carli, L. L. 2003).
Kepemimpinan perempuan merujuk pada peran perempuan dalam posisi kepemimpinan, baik di bidang politik, bisnis, organisasi, maupun komunitas. Kepemimpinan perempuan semakin diakui penting dalam menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, adil, dan inovatif. Selama bertahun-tahun, tren kepemimpinan di tempat kerja semakin meningkat. Pemimpin wanita membawa perspektif baru ke tempat kerja dan terbukti sama efektifnya dengan pemimpin pria. Pemimpin perempuan memiliki beberapa kelebihan dibandingkan laki-laki, meskipun kelebihan ini bisa berbeda-beda tergantung pada individu. Berikut adalah beberapa kelebihan umum yang sering dikaitkan dengan pemimpin Wanita (Nasrullah, 2022):
- Empati yang Lebih Tinggi. Wanita sering kali dianggap lebih empatik dan mampu memahami perasaan serta kebutuhan orang lain dengan lebih baik. Ini membuat mereka lebih efektif dalam memimpin tim yang membutuhkan perhatian pada kesejahteraan emosional.
- Kemampuan Komunikasi yang Baik. Banyak wanita yang memiliki kemampuan komunikasi yang sangat baik, baik dalam mendengarkan maupun mengekspresikan ide. Hal ini penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang terbuka dan kolaboratif.
- Pendekatan Kolaboratif. Wanita cenderung mengutamakan pendekatan kolaboratif dalam pengambilan keputusan, yang dapat meningkatkan partisipasi dan keterlibatan anggota tim. Mereka sering mencari konsensus dan lebih terbuka terhadap berbagai perspektif.
- Multitasking dan Manajemen Waktu. Wanita sering kali terbiasa dengan multitasking dan memiliki kemampuan manajemen waktu yang baik, yang sangat berguna dalam mengelola berbagai tugas dan tanggung jawab sebagai pemimpin.
- Ketekunan dan Ketahanan. Banyak pemimpin wanita yang menunjukkan ketekunan dan ketahanan tinggi, terutama dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Mereka sering kali mampu menghadapi situasi sulit dengan tenang dan mencari solusi yang efektif.
- Kepekaan terhadap Isu Sosial. Wanita sering kali lebih peka terhadap isu-isu sosial dan keadilan, yang dapat membuat mereka lebih sadar akan pentingnya kebijakan yang inklusif dan adil dalam organisasi.
- Kepedulian terhadap Pemberdayaan. Pemimpin wanita sering kali lebih fokus pada pemberdayaan anggota tim dan pengembangan potensi individu, sehingga dapat menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan karier
Fisikawan termasyhur, Albert Einstein kelahiran Jerman pada tahun 1879, penemu teori relatifitas dan memberikan kontribusi besar terhadap mekanika quantum pernah mengatakan bahwa: “kita tidak mungkin memecahkan suatu masalah dengan cara yang sama pada saat kita menciptakan masalah tersebut”. Perubahan hanya mungkin terjadi jika terjadi perubahan cara pandang, perubahan mindset (cara berpikir).
Peran perempuan saat ini harus dipandang dengan cara yang berbeda dibanding masa lalu. Ahmad Al Sughairi, seorang pengacara terkenal di Timur Tengah yang berasal dari keluarga kaya dengan pendidikan di Amerika Serikat (AS) mengungkapkan bahwa: “Pria memimpikan wanita sempurna. Wanita memimpikan pria sempurna. Mereka tidak tahu bahwa Allah SWT menciptakan mereka untuk menyempurnakan satu sama lain“. Kalimat ini memberikan gambaran mengenai pentingnya keseimbangan peran perempuan dan laki-laki dalam berbagai dimensi sosial kemasyaratan, termasuk yang berkaitan dengan bisnis, politik, pemerintahan dan lainnya. Perempuan dan laki-laki adalah dua entitas yang satu sama lain saling melengkapi (bersifat komplementer).
Kepemimpinan perempuan di berbagai level dalam era globalisasi telah banyak terbukti keberhasilan dalam pekerjaannya. Namun mereka tetap seorang ibu, dan seorang isteri tidak melupakan sebagai kodrati perempuan. Dari masa ke masa ketangguhan kepemimpinan perempuan terus berjalan, teruji dan tangguh serta terus bergerak menuju kesuksesan. [riv]
Penulis : Prof. Dr. Husaini – Akademisi ULM
SebarkanBanjarbaru
Lepas Jamaah Calon Haji, Gubernur Kalsel Pesan Jaga Kesehatan dan Titip Doa untuk Keberkahan Banua
BalainNews.com, BANJARBARU – Labbaika Allahumma Labbaik, Laa Syariika Laka labbaik. Innalhamda Wan-ni’mata Laka wal mulk, Laa Syariikalak.
Lantunan talbiyah mengiringi pelepasan Jamaah Calon Haji Kloter 1 asal Banjarmasin oleh Gubernur Kalsel, H. Muhidin, yang juga bertindak sebagai Koordinator PPIH Embarkasi Banjarmasin, di Embarkasi Haji Banjarmasin Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi pada Kamis (23/4/2026).
Prosesi pelepasan berlangsung di Aula Jeddah Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin, dalam suasana khidmat dan penuh haru.
Ditandai dengan penyerahan bendera Merah Putih oleh Gubernur H. Muhidin kepada Ketua Kloter 01 (BDJ) Banjarmasin sebagai simbol resmi dimulainya perjalanan jemaah menuju Tanah Suci.
Momen pelepasan berlangsung khidmat dengan dikumandangkannya azan dan talbiyah mengiringi langkah para jemaah yang akan menunaikan rukun Islam kelima.
Sebanyak 360 jemaah haji Kloter 1 asal Banjarmasin dijadwalkan diberangkatkan pada Jumat (24/4/2026) pukul 00.00 WITA melalui Bandara Syamsuddin Noor.
Keberangkatan ini menjadi awal dari rangkaian proses pemberangkatan jemaah haji Embarkasi Banjarmasin pada musim haji 1447 Hijriah/2026 Masehi.
Secara keseluruhan, jumlah jemaah haji Embarkasi Banjarmasin tahun ini mencapai 6.758 orang yang berasal dari dua provinsi, yakni Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dari total tersebut, jemaah asal Kalimantan Selatan mendominasi dengan jumlah 5.199 orang, sementara dari Kalimantan Tengah sebanyak 1.559 orang.
Seluruh jemaah akan diberangkatkan secara bertahap dalam 19 kelompok terbang (kloter). Setiap kloter telah dipersiapkan secara matang dengan dukungan petugas guna memastikan kelancaran perjalanan serta pelaksanaan ibadah di Tanah Suci.
Dalam pelaksanaannya, sebanyak 76 petugas kloter turut mendampingi jemaah, yang terdiri dari 19 ketua kloter, 19 pembimbing ibadah, 19 dokter, dan 19 perawat. Selain itu, terdapat pula 34 petugas haji daerah yang berperan dalam memberikan pelayanan dan pendampingan tambahan kepada para jemaah.
Dengan kesiapan tersebut, diharapkan seluruh proses keberangkatan hingga pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan lancar, tertib, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh jemaah.
Dalam sambutannya, Gubernur Kalsel, H. Muhidin menyampaikan ucapan selamat kepada para jemaah haji kloter pertama yang terpilih berangkat pada musim haji tahun ini.
Gubernur Kalsel menegaskan bahwa keberangkatan ke Tanah Suci merupakan panggilan Allah SWT yang patut disyukuri.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Kalsel saya mengucapkan selamat kepada Bapak/Ibu sekalian jemaah kloter pertama yang terpilih berangkat tahun ini. Perjalanan ini adalah panggilan Allah yang sangat mulia,” ujar H. Muhidin dalam sambutannya.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur H. Muhidin juga menitipkan sejumlah pesan kepada para jemaah agar pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan lancar dan penuh kekhusyukan.
Orang nomor satu di Kalsel itu mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan selama berada di Tanah Suci, mengingat kondisi cuaca yang berbeda dengan di tanah air.
“Cuaca di sana berbeda dengan tanah air, maka jaga fisik, cukup minum, dan patuhi petugas kesehatan,” pesannya.
Selain menjaga kesehatan, H. Muhidin juga meminta para jemaah untuk menjaga kebersamaan selama menjalankan ibadah. Menurutnya, kekompakan, saling tolong-menolong, serta meluruskan niat menjadi bagian penting dalam menunaikan ibadah haji.
“Jaga kekompakan sesama jemaah, saling tolong-menolong, dan luruskan niat,” tambahnya.
Gubernur H Muhidin juga berharap seluruh jemaah dapat memusatkan perhatian sepenuhnya pada ibadah agar memperoleh haji yang mabrur.
Tak hanya itu, Gubernur H. Muhidin turut menitipkan doa untuk Kalimantan Selatan agar senantiasa diberikan keamanan, ketenteraman, dan keberkahan.
“Fokuskan diri untuk beribadah agar mendapatkan haji yang mabrur. Kami titip doa di tempat-tempat mustajab agar banua Kalsel selalu aman dan diberkahi,” ujarnya.
Di akhir sambutannya, Gubernur H. Muhidin secara resmi melepas keberangkatan jemaah haji kloter pertama Embarkasi Banjarmasin dengan doa dan harapan agar seluruh jemaah diberikan kelancaran, keselamatan, serta menjadi haji yang mabrur.
Sementara itu, Asisten Direktur Jenderal Pengendalian dan Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Haji dan Umrah RI, Harun Al Rasyid, menyampaikan pesan singkat namun penuh makna kepada jemaah haji kloter pertama Embarkasi Banjarmasin saat prosesi pelepasan.
Dalam sambutannya, Harun menyampaikan apresiasi atas dukungan berbagai pihak di Kalsel, mulai dari Pemerintah Provinsi Kalsel hingga jajaran Forkopimda, yang dinilai berperan penting dalam kelancaran penyelenggaraan ibadah haji.
“Saya atas nama Menteri Haji dan Wakil Menteri menyampaikan terima kasih atas dukungan nyata dari Bapak Gubernur, Kapolda, Kepala Kantor Kemenag, dan Forkopimda, serta seluruh jemaah haji yang saya cintai dan saya muliakan,” ujarnya.
Harun menegaskan bahwa keberangkatan kloter pertama ini menjadi momentum awal bagi para jemaah untuk memenuhi panggilan Allah SWT.
Dalam suasana penuh kekhusyukan,
Harun menyempatkan untuk menyampaikan pesan penting dengan mengutip hadis riwayat Imam al-Bukhari dan Imam Muslim tentang keutamaan haji mabrur.
“Wal hajjul mabrur laisa lahu jaza’un illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga,” tuturnya.
Harun pun mengajak seluruh jemaah untuk meluruskan niat dan memfokuskan diri sepenuhnya dalam beribadah selama di Tanah Suci.
“Ini adalah kesempatan kita. Luruskan niat, betul-betul untuk memenuhi panggilan Allah. Mudah-mudahan seluruh jemaah kloter 1 Banjarmasin mendapatkan predikat mabrur dan mabrurah,” harapnya.
Suasana pelepasan berlangsung tertib dan khidmat. Doa serta harapan mengiringi keberangkatan para jemaah yang akhirnya mendapat kesempatan menunaikan ibadah haji setelah penantian panjang.
Salah satu jemaah, Syamsul Bahri, yang juga bertugas sebagai Ketua Rombongan 1 Regu 2 Kloter 1 asal Kota Banjarmasin, mengungkapkan rasa syukur dan kebahagiaannya menjelang keberangkatan.
“Alhamdulillah luar biasa bahagia, bersyukur kita panjatkan kepada Allah. Setelah menunggu kurang lebih 15 tahun, hari ini adalah puncak penantian kami untuk berangkat ke Tanah Suci memenuhi panggilan Allah Subhanahu Wa Ta’ala,” ujarnya.
Syamsul Bahri menjelaskan, berbagai persiapan telah dilakukan secara maksimal, mulai dari rutin melakukan pemeriksaan kesehatan, berolahraga, hingga memperbanyak doa agar seluruh rangkaian ibadah berjalan lancar.
“Harapan kami, mudah-mudahan jemaah haji khususnya Kalsel semuanya berjalan dengan aman, lancar, sehat, dan kembali tanpa kurang suatu apa pun,” tambahnya.
Acara kemudian ditutup dengan prosesi Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin, didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan H. Muhammad Syarifuddin, unsur Forkopimda, serta jajaran terkait, mengantar langsung para jemaah haji menuju bus keberangkatan. Sebanyak 11 unit bus telah disiapkan untuk membawa jemaah dari Asrama Haji menuju bandara, sebagai tahap akhir sebelum melanjutkan perjalanan ke Tanah Suci.
Pelepasan kloter pertama ini menjadi awal dari rangkaian keberangkatan jemaah haji Embarkasi Banjarmasin tahun 2026, yang diharapkan seluruhnya dapat menunaikan ibadah dengan baik serta kembali ke tanah air dengan predikat haji yang mabrur.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kapolda Kalsel, Direktur Jenderal Pengendalian Haji dan Umrah Kementerian Haji dan Umrah RI, Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Kalsel, serta anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalsel.
Hadir pula para pejabat eselon II di lingkungan Kementerian Haji dan Umrah RI, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Kalsel, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalsel, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kalsel, serta Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel.
Selain itu, kegiatan ini juga dihadiri pimpinan instansi dan stakeholder penyelenggaraan ibadah haji, Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kalsel, serta jemaah haji Embarkasi Banjarmasin Kloter BDJ 01 asal Kota Banjarmasin serta tamu undangan lainnya. [adv/riv/adpim]
SebarkanBanjarbaru
Gubernur Kalsel H. Muhidin Bersama Pimpinan Forkopimda dan Forum Botasupal Musnahkan Uang Palsu
BalainNews.com, BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya dalam mendukung pemberantasan peredaran uang palsu melalui penguatan sinergi lintas sektor, yang ditandai dengan hadirnya Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin dalam Silaturahmi Forum Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (Botasupal) bersama Forkopimda Provinsi Kalimantan Selatan, di Mako BIN Daerah Kalimantan Selatan, di Banjarbaru, Rabu (22/4/2026).
Dalam kesempatan ini Gubernur Kalsel, H. Muhidin juga turut menyaksikan langsung penandatanganan Nota Kesepahaman yang menjadi landasan penguatan kerja sama antar instansi untuk pencegahan dan pemberantasan rupiah palsu oleh forum Botasupal Kalsel yang terdiri dari lima instansi yaitu BIN Daerah, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI), Polda, Kejati, serta Kanwil Ditjen Bea dan Cukai Kalsel.
Gubernur Kalsel H. Muhidin bersama Forum Botasupal juga melakukan pemusnahan temuan uang palsu, yang merupakan hasil temuan tahun 2024 dan 2025 yang jumlahnya sebanyak 463 lembar dengan mesin penghancur, sebagai bentuk komitmen nyata pemerintah dan aparat dalam memberantas kejahatan tersebut.
“Mudah-mudahan dengan adanya forum botasupal, peredaran uang rupian palsu dimasyarakat dapat diberantas. Dan kepada masyarakat, agar berhati-hati terhadap peredaran uang rupiah palsu. Jangan lupa 3D (dilihat, diraba dan diterawang),” kata Gubernur Kalsel, H. Muhidin.
Kegiatan ini juga dihadiri langsung oleh Anggota DPR RI Dapil Kalimantan Selatan, Bambang Heri Purnama, Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Supian HK dan Forkopimda Kalsel lainnya, seperti Kapolda Kalsel, Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan, Kajati Kalsel Tiyas Widiarto, Danrem 101/Antasari, Brigjen TNI Ilham Yunus, Kepala BNN Kalsel, Brigjen Pol Asep Taufik, Danlanal Banjarmasin Kolonel Laut (P) Galih Nurna Putra, Asisten Administrasi Umum Setdako Banjarbaru, Kanafi, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Fadjar Majardi, Kepala Kanwil Ditjen Bea Dan Cukai Kalbagsel, Muhtadi, Pimpinan Instansi Vertikal dan Perbankan, Forum Botasupal Provinsi Kalsel, serta para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di ingkungan Pemprov Kalsel.
Dalam sambutannya, Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin menyampaikan apresiasi terselenggaranya kegiatan Forum Botasupal ini.
“Pemberantasan peredaran uang palsu bukan hanya tugas satu instansi, melainkan tanggung jawab lintas sektor yang membutuhkan sinergi erat antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan seluruh pemangku kepentingan,” ujar Gubernur H. Muhidin
Gubernur H. Muhidin juga menegaskan, peredaran uang palsu merupakan ancaman serius bagi stabilitas perekonomian daerah.
“Uang palsu dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem keuangan, merugikan pelaku usaha kecil dan masyarakat rentan, serta menghambat pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, setiap langkah pencegahan dan penindakan merupakan upaya bersama untuk melindungi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan,” tegas H. Muhidin.
Menurut Gubernur, Forum Botasupal memiliki peran strategis dalam memperkuat koordinasi antarinstansi. Penandatanganan nota kesepahaman yang dilaksanakan dalam kegiatan ini menjadi bentuk komitmen bersama untuk bergerak secara terpadu.
“Melalui kerja sama ini, kita dapat saling berbagi informasi, mempercepat respons di lapangan, serta mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan pemalsuan uang,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala BIN Daerah Kalimantan Selatan Brigjen Pol Sentot Adi Dharmawan yang merupakan Ketua Forum Botasupal ini menyampaikan, kegiatan ini merupakan momentum penting dalam memperkuat sinergi lintas sektor untuk mencegah dan memberantas peredaran uang rupiah palsu di wilayah Kalsel.
“Kita pahami bersama, peredaran uang palsu tidak hanya berdampak pada kerugian ekonomi masyarakat, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap mata uang rupiah,” ucap Kabinda
Dalam perspektif intelijen, menurut Sentot, hal ini merupakan Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG) yang berdampak terhadap stabilitas Ipoleksosbudhankam di daerah.
“Oleh karena itu, pemerintah membentuk Forum Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (Botasupal) sebagaimana telah diatur dalam peraturan presiden nomor 123 tahun 2012. Botasupal berperan strategis sebagai wadah koordinasi lintas instansi dalam mengintegrasikan langkah-langkah pencegahan, penindakan, serta edukasi kepada masyarakat terkait uang rupiah palsu,” jelas Kabinda Kalsel. [adv/riv/rin]
Sebarkan
Banjarbaru
Penghargaan Top BUMD Award Tahun 2026, Dirut Bank Kalsel Fachrudin Raih Top CEO BUMD
BalainNews.com, BANJARMASIN – Acara puncak penghargaan Top BUMD Award Tahun 2026 yang berlangsung di Dian Ballroom, Hotel Raffles Jakarta tersebut pada Senin, 13 April 2026 tadi, dihadiri oleh sejumlah kepala daerah dan direksi BUMD.Referensi Geografis
Hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin dan Direktur Utama Bank Kalsel Fachrudin, Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Firmansyah, serta Kepala Divisi Perencanaan & Kinerja Deddy Setiawan.
Keikutsertaan Bank Kalsel dalam ajang ini tidak berlangsung secara instan, melainkan melalui serangkaian tahapan penilaian yang komprehensif dan independen. Proses tersebut meliputi seleksi administrasi, pengisian kuesioner kinerja, hingga sesi presentasi dan wawancara penjurian yang diikuti langsung oleh jajaran manajemen Bank Kalsel.
Berdasarkan hasil penilaian dewan juri, Bank Kalsel berhasil meraih sejumlah penghargaan, yaitu medali golden trophy (bintang 5 selama 4 tahun berturut-turut), Top Pembina BUMD 2026 diberikan kepada Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin, kemudian Top BUMD Awards 2026 BPD Bintang 5 kepada Bank Kalsel serta Top CEO BUMD 2026 kepada Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin.
“Pencapaian ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh insan Bank Kalsel serta dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai pemegang saham,” ujar Fachrudin.
Muhammad Syarifuddin juga mengatakan capaian ini sebagai bentuk apresiasi atas kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sekaligus menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah.
Ajang Top BUMD Awards 2026 mengangkat tema “Inovasi BUMD dalam pembangunan berkelanjutan”, menekankan pentingnya peran BUMD dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui transformasi bisnis dan inovasi layanan.
Partisipasi Bank Kalsel dalam ajang Top BUMD Awards 2026 ini menjadi bagian dari strategi perusahaan dalam memperkuat positioning dan meningkatkan brand awareness di tingkat nasional, sekaligus membuka peluang kolaborasi strategis dengan berbagai pihak.
Dengan capaian ini, Bank Kalsel menegaskan komitmennya untuk terus tumbuh sebagai bank daerah yang kompetitif, inovatif, dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi Kalimantan Selatan. [adv/riv]
SebarkanBanjarbaru
Bank Kalsel Hadirkan Promo Spesial HUT ke-27 Banjarbaru Dapat Voucher Belanja
BalainNews.com, BANJARBARU – Bank Kalsel menghadirkan promo spesial dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-27 Kota Banjarbaru dengan memberikan voucher belanja senilai Rp50.000 kepada masyarakat.
Promo ini dapat dimanfaatkan dengan dua cara, yakni membuka rekening tabungan Bank Kalsel atau melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Program ini berlaku bagi 100 nasabah pertama yang memenuhi persyaratan.
Pelaksanaan kegiatan berlangsung di Kantor Cabang Banjarbaru serta area Banjarbaru Expo, mulai 13 hingga 30 April 2026.Jaringan & Stasiun TV
Adapun jenis tabungan yang dapat dibuka dalam program ini meliputi Simpeda, Banua, Banua Bungas, Banua Rencana, hingga TabunganKu. Setiap nasabah yang memenuhi ketentuan berhak memperoleh voucher belanja Indomaret senilai Rp50.000.
Bank Kalsel mengingatkan bahwa kuota promo terbatas, sehingga masyarakat diimbau untuk segera memanfaatkan kesempatan ini.
Melalui program ini, Bank Kalsel berharap dapat meningkatkan minat masyarakat dalam menggunakan layanan perbankan sekaligus mendukung kemudahan pembayaran pajak daerah. [adv/riv]
SebarkanBanjarbaru
Komitmen Pengelolaan Sampah Gubernur Kalsel melalui Perjanjian Kerjasama Pembangunan Instalasi Pengelolaan Sampah Berbasis Teknoologi Ramah Lingkungan menjadi Energi Listrik (PSEL)
BalainNews.com, BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan H Muhidin menunjukkan komitmen penuh dalam pengelolaan sampah di Kalimantan Selatan, melalui Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pembangunan Instalasi Pengelolaan Sampah Berbasis Teknoologi Ramah Lingkungan menjadi Energi Listrik (PSEL/Waste to Energy) Aglomerasi Banjarmasin Raya tahun 2026.
Penandatanganan Kerja Sama ini dilakukan oleh Gubernur H Muhidin, dengan Walikota Banjarmasin, HM Yamin HR, Bupati Banjar, H Saidi Mansyur dan Bupati Barito Kuala, H Bahrul Ilmi, disaksikan Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Daerah, Kementerian Lingkungan Hidup, Hanifah Dwi Nirwana, pada Kamis (9/4/2026) pagi, bertempat di Gedung DR KH Idham Chalid di Banjarbaru.
Gubernur H Muhidin, melalui Asisten Administrasi Umum, Dinansyah dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Lingkungan Hidup untuk kesempatan yang diberikan kepada Kalsel untuk dapat melaksanakan program PSEL, yang tentunya akan berdampak baik terhadap pengelolaan sampah di Kalsel.
“Penandatanganan Kerja Sama (PKS) ini adalah titik awal agar pengelolaan sampah kita di Kalsel dapat berjalan dengan lebih baik,” sampai Gubernur melalui sambutan tertulisnya.
Smeentara itu, Menteri Lingkungan Hidup RI melalui Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Daerah, Kementerian Lingkungan Hidup, Hanifah Dwi Nirwana, mewakili Menteri Lingkungan Hidup menyampaikan bahwa Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisal Nurofiq menyambut inisiasi Gubernur H Muhidin dalam menghadirkan aglomerasi Banjarmasin dan sekitarnya untuk PSEL ini dapat terlaksana.
“Bapak Menteri Lingkungan Hidup, dalam hal ini menyambut baik semua inisiasi yang dihadirkan Bapak Gubernur untuk bisa menghadirkan aglomerasi Banjarmasin dan sekitarnya, meliputi Banjar Bakula dan Kabupaten Banjar, selain Banjarmasin sendiri selaku tuan rumah yang menyediakan diri untuk penempatan PSEL,” sampainya.
Melalui PKS ini, ujar Hanifah, selanjutnya menjadi komitmen Gubernur dan Pemprov Kalsel untuk memastikan hal-hal terkait agar sesuai ketentuan dan persyaratan untuk PSEL dapat berjalan.
“Dengan komitmen ini, tugas Pak Gubernur adalah memastikan seluruh pasokan sampah bisa masuk ke dalam instalasi PSEL. Artinya ada kepastian untuk volume sampah yang akan ada, juga memastikan kerja sama lintas kabupaten/kota. Ini juga menjadi bentuk komitmen Pemprov Kalsel untuk mengawal terselenggaranya PSEL,” ingat Hanifah.
Diketahui bahwa proyek PSEL umumnya membutuhkan volume sampah minimal sekitar 1.000 ton per hari agar operasionalnya ekonomis dan efisien. Meskipun angka 1.000 ton menjadi standar, beberapa wilayah kadang memerlukan penyesuaian atau aglomerasi/kerjasama antar-daerah untuk mencapai kuota tersebut.
Selain itu, ujar Hanifah pada interview usai acara, kendati capaian volume yang dikomitmenkan pada PKS ini hanya 635 ton, notabene di bawah volume minimal sampah untuk proyek PSEL, disampaikan bahwa Menteri Lingkungan Hidup, Hanif, diminta untuk menyiapkan beberapa lokasi lain.
“Secara volume berdasar Perpres 109/2025, minimal adalah di angka 1.000 ton per hari ke atas. Namun melihat kondisi yang ada, Pak Menteri diminta menyiapkan beberapa lokasi lain yang permasalahan sampahnya menjadi kedaruratan, karena diharapkan dengan PSEL ini, permasalahan sampah mampu kita selesaikan,” sampainya.
Dalam penjelasannya, Hanifah juga menyampaikan bahwa mengingat durasi operasional PSEL yang mencapai 30 tahun, harapannya PSEL dapat masuk dalam dokumen perencanaan daerah, baik kabupaten/kota juga provinsi.
Tak lupa Hanifah juga sampaikan pesan Menteri Lingkungan Hidup untuk pemerintah daerah, khususnya kabupaten/kota untuk mencanangkan pilah sampah dari sumber dan rumah tangga, untuk mengurangi cost pengelolaan sampah di daerah.
Di akhir penjelasannya, Hanifah menyampaikan harapan agar PSEL dapat terlaksana dengan lancar sesuai rencana, dan dapat memberikan manfaat bagi pengelolaan lingkungan hidup di Kalsel.
“Mohon do’a untuk kita semuanya agar pengelolaan sampah di Kalsel semakin membaik, dan juga pelaksanaan PSEL nanti bisa berjalan lancar. Mudah-mudahan apa yang kita komitmenkan, bisa memberikan manfaat buat Kalsel dalam pengelolaan lingkungan hidup,” tutupnya.
Turut berhadir pada kegiatan ini, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalsel, serta Kepala Dinas atau perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota se-Kalsel. [adv/adpim]
Sebarkan-
Nasional3 tahun agoMajelis Ulama Indonesia Dan Masyarakat Spiritual Indonesia
-
Lifestyle3 tahun agoGeliat Kehidupan Malam Jakarta
-
Internasional3 tahun agoKTT Perdamaian Dunia HWPL Di Korea Selatan Turut Di Hadiri Ketua SMSI Kalsel
-
Banjarmasin2 tahun agoTidak Ada Yang Lebih Penting Daripada Air, Qum Water Solusi Kesehatan Masa Kini
-
Daerah3 tahun agoPolres Batola Berhasil Ungkap Kasus Tindak Pidana Penjualan Obat Bebas Terbatas
-
Banjarmasin2 tahun agoOrang Tua Wajib Tahu ! Apa Saja Informasi Dan Syarat PPDB Online 2024 SMP Negeri 11 Banjarmasin
-
Nasional2 tahun agoMengharumkan Banua, Karateka Muhammad Afif Lubis Bawa Pulang Medali
-
Banjarmasin3 tahun agoLulus Akmil 2023, Sejak Kecil Hikmal Aris Farendy Sudah Ingin jadi Jenderal
-
Banjarmasin2 tahun agoLantik PDK Kerukunan Bubuhan Banjar Sa’Dunia, Paman Birin : Terus Eratkan Kebersamaan Warga Banjar Di Seluruh Tanah Air
-
Banjarmasin2 tahun agoLomba Nyanyi antar Wartawan Bersama SMSI Kalsel

