BalainNews.com, BANJARMASIN – Sambut jamaah Haul ke-6 Guru Akhmad Zuhdiannor (Guru Zuhdi), Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kalsel bagikan ratusan sajadah, kopiah, tasbih nasi kotak dan snack kue kepada jamaah, Sabtu (14/2/2026) di perempatan Pasar Lama.

Ratusan sovenir islami, 200 nasi kotak dan snack kue 100 pcs itu dibagikan setelah waktu salat ashar yang langsung dilakukan Ketua SMSI Kalsel, Anang Fadilah dan Sekretaris SMSI Kalsel Hamdani serta anggota lainnya Munawar Khalil, Nanang Shalokal.

Kata Anang, pembagian sovenir semata-mata untuk persaudaraan dan mengapresiasi jamaah haul yang datang jauh-jauh dari berbagai daerah.

“Mudahan ini menjadi amal kita dan tentunya untuk mempererat persaudaraan sesama muslim dan solidaritas anggota SMSI,” katanya.

Anang mengucap terimakasih kepada semua anggota yang telah rela merogoh kantongnya untuk menyumbang pelaksanaan kegiatan tersebut.

SMSI terus memberikan manfaat untuk masyarakat tidak hanya sajian berita edukatif namun juga sentuhan sosial yang mempererat.

“Terimakasih kepada rekan SMSI, mudahan kita semua terus konsisten memberikan manfaat kepada masyarakat,” tutupnya. [riv/rls]

BalainNews.com, BANJARMASIN – Sebagai bank pembangunan daerah, Bank Kalsel terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung penguatan pengelolaan keuangan serta peningkatan pendapatan daerah melalui pemanfaatan teknologi digital. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kolaborasi aktif bersama pemerintah daerah kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan dalam mendorong implementasi sistem pembayaran yang aman, mudah, dan terintegrasi. Sejalan dengan upaya tersebut, Forum Komunikasi Pengelola Pendapatan Daerah (FKPPD) Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan menggelar kegiatan gathering dengan mengusung tema “Sinergi Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah melalui Implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI), Optimalisasi Pemungutan Opsen PKB, BBNKB, dan MBLB serta Penguatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)”.

Kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini Jumat, 30 Januari 2026 di Hotel Rattan Inn, Banjarmasin, merupakan wujud Bank Kalsel dalam berkoordinasi dan kolaborasi lintas pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan serta optimalisasi pendapatan daerah berbasis digital. Turut berhadir, Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Bapenda Kalsel), Subhan Nor Yaumil, SE., M.Si; Staf Ahli Gubernur Kalimantan Selatan Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Miftahul Chair; Ketua FKPPD Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan yang merupakan Ketua BPKAD Kota Banjarmasin, Edy Wibowo; Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin; Direktur Bisnis Bank Kalsel, Ahmad Fauzi Noor dan seluruh Kepala Dinas ataupun yang mewakili dari Kabupaten Kota se’Kalsel.

Dalam sambutannya, Ketua FKPPD Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan yang merupakan Ketua BPKAD Kota Banjarmasin, Edy Wibowo, menyampaikan bahwa transformasi digital pengelolaan pendapatan daerah membutuhkan dukungan infrastruktur dan sistem perbankan yang andal. Dalam hal ini, peran Bank Kalsel dinilai sangat strategis dalam menyediakan layanan dan ekosistem pembayaran digital yang terintegrasi.

“FKPPD memandang Bank Kalsel sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mendorong digitalisasi sistem pembayaran pendapatan daerah. Dukungan Bank Kalsel melalui penguatan ETPD, implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI), serta pengembangan kanal pembayaran digital telah menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah. Melalui forum ini, kami mendorong adanya kesamaan langkah dan komitmen antar pemerintah daerah kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan agar pemanfaatan sistem yang telah disiapkan Bank Kalsel dapat dioptimalkan secara berkelanjutan,” ujar Edy.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam hal ini diwakili oleh Staf Ahli Gubernur Kalimantan Selatan Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Miftahul Chair, juga menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam mendukung percepatan digitalisasi sistem pembayaran daerah. Ia menilai sinergi antara Pemerintah Provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan Bank Kalsel merupakan kunci utama dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, efisien, dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan publik.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendukung penuh percepatan digitalisasi sistem pembayaran daerah sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola keuangan yang transparan, efisien, dan akuntabel. Sehingga, Sinergi antara Pemerintah Provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan Bank Kalsel diharapkan mampu mempercepat implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), mendukung optimalisasi pendapatan daerah, serta meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat,” ucap Miftahul.

Pada sesi pemaparan utama, Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin, menyampaikan komitmen Bank Kalsel dalam mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui penguatan ekosistem pembayaran digital daerah.

“Bank Kalsel melihat Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memiliki komitmen yang kuat dalam mendorong transformasi digital pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah. Melalui implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI), optimalisasi pemungutan opsen PKB dan BBNKB, serta penguatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), kolaborasi ini diharapkan mampu menjadi AKSELerasi strategis bagi pemerintah daerah secara berkelanjutan,” ungkap Fachrudin.

Selain itu, Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan sharing session yang menghadirkan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Bapenda Kalsel), Subhan Yaumil serta Perwakilan dari Divisi Komersial & Korporat Bank Kalsel, Fajri. dengan Rini Muliana sebagai moderator. Diskusi ini, membahas praktik terbaik, tantangan implementasi, serta peluang optimalisasi pendapatan daerah melalui pemanfaatan sistem pembayaran digital.

Melalui forum ini, FKPPD Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan berharap sinergi antara pemerintah daerah dan Bank Kalsel dapat semakin diperkuat, sehingga pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah dapat berjalan lebih optimal, transparan, serta adaptif terhadap perkembangan teknologi digital, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kalimantan Selatan. [adv/riv]

BalainNews.com, BANJARMASIN – Ķetua Komisi II DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) membidangi Ekonomi dan Keuangan, HM Yani Helmi, menyatakan sangat mendukung perkembangan Bank Kalsel sebagai Bank Devisa.

“Sejak dua tahun lalu saya sudah mendukung Bank Kalsel juga menjadi bank devisa,” ujar Yani Helmi, usai rapat bersama badan pendapatan se-Kalsel di Banjarmasin, Rabu (28/1).

Dengan begitu lanjutnya, cakupan bisnis bank daerah ini bisa menjadi lebih luas, tak hanya sebatas bank umum semata.

Berdasarkan informasi, saat ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK ) sudah memberikan izin sebagai Bank devisa, dan tinggal merampungkan persiapan infrastruktur untuk implementasi kinerjanya. ” pekan depan kami komisi II merencanakan mengundang bank Kalsel untuk dengar pendapat,” terang politisi yang di sapa paman Yani ini.

Sebelumnya, OJK Kalimantan Selatan sudah memberikan izin operasional sebagai Bank devisa. Bahkan menurut Kepala OJK potensi perdagangannya cukup besar yaitu mencapai kisaran Rp 400 triliun.

Adapun perbedaan utama bank umum dan bank devisa terletak pada izin operasional valuta asing.

Bank Devisa adalah bank umum yang mendapat izin dari Bank Indonesia untuk melakukan transaksi mata uang asing dan perdagangan internasional.

Sebaliknya, Bank Umum biasa (non-devisa) umumnya hanya beroperasi dalam mata uang Rupiah dan terbatas pada transaksi dalam negeri. [adv]

BalainNews.com, BANJARMASIN – Bank Kalsel dengan dorongan OJK Provinsi Kalimantan Selatan kembali mengambil peran strategis dalam penguatan sektor keuangan daerah dengan menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) tentang Konsolidasi BPR milik Pemerintah Daerah se-Kalimantan Selatan. Kegiatan ini diselenggarakan di Hotel Rattan Inn Banjarmasin pada tanggal 20 Januari 2025 dengan menghadirkan para pemangku kepentingan sektor keuangan dan pemerintahan demi mendorong kapasitas BPR yang lebih kuat, efisien, dan inklusif.

Undangan kegiatan meliputi pejabat dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalimantan Selatan, Kepala Biro Ekonomi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan serta jajaran Pejabat Pemerintah Kabupaten se-Kalimantan Selatan yang memiliki BPR di wilayahnya.

FGD ini menjadi forum strategis untuk membahas transformasi kelembagaan, penguatan tata kelola, dan penyusunan skema konsolidasi yang tepat bagi BPR agar dapat menjawab dinamika kebutuhan pembiayaan masyarakat, khususnya pelaku UMKM di kawasan pedesaan.

Selain itu, pada kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, M. Syarifuddin mewakili Gubernur Kalimantan Selatan menyampaikan dorongan kuat pemerintah provinsi untuk memperluas akses pembiayaan bagi UMKM pedesaan sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi lokal.

“Pemerintah provinsi memandang penting peran lembaga keuangan daerah, termasuk BPR dan Bank Kalsel, dalam meningkatkan inklusi keuangan dan memfasilitasi UMKM naik kelas melalui pembiayaan yang lebih mudah diakses”, ujarnya.

Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin, menegaskan bahwa konsolidasi BPR bukan sekadar rangkaian merger atau penggabungan saja, melainkan sebagai upaya strategis untuk memperkuat fondasi kelembagaan dan layanan keuangan yang lebih inklusif.

“Konsolidasi BPR merupakan langkah penting untuk memperkuat tata kelola, permodalan, dan kapasitas layanan. Dengan skala yang lebih besar dan struktur yang lebih kuat, BPR akan lebih mampu mendukung pembiayaan produktif UMKM dan memperluas inklusi keuangan, khususnya di wilayah pedesaan,” ujar Fachrudin.

Fachrudin menambahkan bahwa Bank Kalsel siap menjadi mitra strategis dalam proses konsolidasi ini melalui pembinaan kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM, serta pendampingan dalam pengembangan model bisnis yang adaptif terhadap era digital.

Melalui forum ini, Bank Kalsel dan para pemangku kepentingan menegaskan komitmen bersama untuk terus memperkuat ekosistem keuangan daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan semangat Setia Melayani, Melaju Bersama, Bank Kalsel siap berkolaborasi denganpemerintah daerah, regulator, dan seluruh BPR milik Pemda se-Kalimantan Selatan dalam mendukung pertumbuhan UMKM, stabilitas keuangan, serta kesejahteraan masyarakat. [adv/riv]

BalainNews.com, BANJARMASIN – Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap maraknya modus penipuan yang mengatasnamakan Coretax/Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Modus penipuan tersebut dilaporkan semakin beragam dan menyasar masyarakat melalui berbagai saluran komunikasi digital.

Penipuan dilakukan dengan mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp, SMS, maupun email yang berisi tautan palsu. Selain itu, pelaku juga kerap melakukan panggilan telepon dengan mengaku sebagai petugas pajak serta membuat situs tiruan dengan alamat yang menyerupai laman resmi instansi pemerintah.

Sejumlah korban dilaporkan tertipu karena tampilan pesan dan situs yang menyerupai layanan resmi perpajakan. Padahal, instansi pemerintah, termasuk DJP, tidak pernah meminta data pribadi, kode OTP, maupun mengarahkan masyarakat untuk mengunduh aplikasi melalui pesan pribadi.

Masyarakat diminta untuk tidak mudah percaya apabila menerima pesan atau tautan mencurigakan yang mengatasnamakan Coretax atau DJP. Jika menerima pesan semacam itu, masyarakat disarankan untuk tidak mengklik tautan yang dikirimkan serta tidak memberikan informasi pribadi dalam bentuk apa pun.

Sebagai langkah pencegahan dan penanganan, masyarakat dapat melaporkan dugaan penipuan tersebut melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui laman resmi https://iasc.ojk.go.id

Dengan meningkatnya kewaspadaan dan literasi digital, diharapkan masyarakat dapat terhindar dari berbagai modus penipuan yang berpotensi merugikan secara finansial.

Masyarakat juga diimbau untuk selalu melakukan verifikasi terhadap setiap informasi yang diterima sebelum mengambil tindakan. [adv/riv]