LANGKAH PENYELESAIAN KONFLIK NU (gagasan pemikiran dari luar kotak penalti) - BalainNews.com
Connect with us

Banjarmasin

LANGKAH PENYELESAIAN KONFLIK NU (gagasan pemikiran dari luar kotak penalti)

Published

on

KH M Syarbani Haira (Foto : Ist).

BalainNews.com, BANJARMASIN – Menjelang hadir pada Pra MLB NU di Jawa Timur (Surabaya dan Jombang, 17–21 Desember), yang diselenggarakan oleh Presidium Penyelamat Organisasi NU, mulai dari arena hingga saat kembali ke banua, bahkan sampai sekarang, begitu banyak kontak telepon yang masuk. Mulai dari sekadar bertanya, “Kenapa MLB?” “Kenapa tidak menunggu periodesasi?” hingga pertanyaan bernada usil seperti, “Jabatan apa yang kiai cari?” “Kenapa tidak istirahat saja?” dan berbagai pertanyaan lain yang tidak habis-habisnya

Beruntungnya, saya sudah terbiasa dengan narasi seperti ini. Selain menyenangkan, juga menyebalkan. Sebagian saya jawab  serius, selebihnya secara guyon-an, dan santai-santai saja. Tentu, ada yang puas, ada juga yang kecewa. Pastinya, di antara mereka itu ada pula yang biasa-biasa saja.

Berurusan dengan publik soal jam’iyyah seperti NU, tentu harus berkepala ekstra dingin. Karena niat baik, tak sedikit dianggap tak baik. Sebaliknya, niat jahat, justru malah ada yang menganggapnya sebagai aksi yang baik. Itulah dunia, “panggung sandiwara”, ungkap roker tahun 1970-an, Achmad Albar.

Lihat saja reaksi Ketua Umum PBNU, Rais ‘Am PBNU, serta orang-orang di lingkarannya. Beberapa pendukung setianya dengan lantang beramai-ramai menyalahkan kerumunan “gerombolan” PPO MLB NU itu. Ada yang menyebut mereka sebagai kelompok “pengangguran”, “ambisi jabatan”, “tidak tahu aturan”, “bodoh AD ART”, “gerombolan liar”, dan berbagai julukan negatif yang tidak layak disebutkan satu per satu.

Saat libur Natal kemarin, saya berdiskusi dengan para mahasiswa. Mereka bertanya soal NU. Saya katakan, “Mereka itu tidak memiliki cermin yang sempurna sehingga sama sekali tidak bisa melihat borok di wajahnya. Kritik sosial yang lazim terjadi di mana-mana justru dianggap sebagai hama yang harus dibasmi hingga ke sarangnya.”

Fenomena konflik NU ini dapat dikaji dari berbagai perspektif dan sejarah, mulai dari sosiologis, yuridis, filosofis, agamis, hingga ekonomis. Kesimpulannya, konflik tidak akan pernah hilang. Konflik akan selalu ada, muncul, tenggelam, muncul lagi, tenggelam lagi, dan seterusnya. Bedanya hanya pada kadarnya, bisa berada di atas 180 derajat atau di bawah 10 derajat. Semua tergantung aktor, baik internal maupun eksternal.

Jika hari ini suhu politik jam’iyyah rada panas, bisa jadi karena internal pengurus yang salah. Kenapa, karena publik luas juga ikut menyalahkan internal mereka. Berbeda ketika Gus Dur (Ketua Umum PBNU) ditekan rezim Orde Baru di tahun 1990-an, justru masyarakat luas yang membelanya. Diprediksi, ending dari cerita ini, MLB pasti terjadi. Karena secara isyarat, tak ada tanda-tanda damai. Sejak isu MLB berdengung, para decision maker PBNU malah konfrontatif. Menariknya, suara arus bawah yang mendukung MLB semakin bergaung, baik internal atau eksternal.

Kebetulan benteng mereka di pemerintahan, sudah diganti. Tak ada lagi kekuatan mereka, seperti saat menguasasi sebuah kementerian pada Muktamar NU di Lampung. Jika hari ini ada figure Gus Ipul, tapi ASN nya tidak seperti kementerian pendukung Lampung, yang bisa dimobilisasi. Situasi ini harus dimanfaatkan dengan baik oleh para penggerak MLB. Jangan sampai mundur, harus gass poll … !!!

Jika MLB tetap terlaksana, sedikitnya ada 3 kemungkinan terjadi. Pertama, ada dualisme kepengurusan NU se nusantara. Jika ini yang terjadi, maka yang rugi jam’iyyah dan jama’ah. Semua rugi. Ini sesungguhnya tak boleh terjadi.  Untuk itu harus ada yang mengalah. Bercermin dari konflik NU pasca Pemilu 1982 – 1984, K.H. Idham Chalid patut dijadikan <span;>uswah hasanah. Beliau memilih menyelamatkan jam’iyyah. Mengalah, hingga terselenggaranya Muktamar NU di Situbondo tahun 1984. Dengan mekanisme AHWA Tunggal, seorang diri, <span;>Allah Yarham<span;> K.H. As’ad Samsul Arifin, menunjuk K.H. Ahmad Siddiq Sebagai Rais ‘Am Syuriah PBNU, dan K.H. Abdurrahman Wahid sebagai Ketua Umum Tanfidziyah PBNU (lahul fatihah buat semuanya).

Model Lampung juga setali tiga uang. Kelompok Tanfidziyah yang dipimpin Prof. K.H. Said Aqiel Siradj, pun mengalah. Tak melakukan perlawanan. Hingga sekarang jemaat beliau pun tersingkirkan. Untuk apa? Semata untuk menjaga marwah jam’iyyah. Beliau berjiwa besar. Bagaimana respon elite PBNU hari ini, kita tunggu saja. Yang pasti, kritik terhadap jam’iyyah hari ini terus menguat, sama seperti jemaat NU yang mengeritik para habaib yang dianggap sudah rungkad.

Kedua, elite PBNU ngeyel bertahan. Merasa benar, dan disukai rakyat. Kalau ini yang terjadi, maka jam’iyyah seperti sedang berada di tepi jurang. Beberapa indikator yang bisa dijadikan sandaran, adanya gap antara elite PBNU dengan umat di akar rumput. Aset-aset yang tidak terurus, bahkan berimbas, seperti tata kelola kampus, rumah sakit, dan lembaga lainnya (yang bisa dimonitor dinamikanya, andai mereka mau jujur mencermatinya). Berbagai MoU hanya akan menjadi penghias lemari, dan beragam persoalan akan bermunculan di sana-sini.

Ketiga, sikap pemerintah. Harapannya, pemerintah seyogyanya tetap pada tupoksinya. Namun untuk menciptakan stabilitas negara, mereka bisa saja tegas. Karena jangan sampai jam’iyyah NU ini amburadul, dikelola secara otoriter. Menteri Dalam Negeri harus mencermati baik-baik apa yang sedang terjadi. Jamaah yang diam lebih banyak dari pada yang bersuara. Mereka itulah yang bisa dijadikan rujukan. Apalagi misalnya jika ada di lingkaran elite NU yang tak sejalan dengan kebijakan NKRI, misalnya soal khilafah atau negara Islam, ini harus segera ditutup ruangnya. Karena itu berbahaya sekali. Juga terhadap mereka yang selalu membanggakan para pendatang, itu juga kurang wise. Buat apa generasi muda kita dididik, jika hanya dipandang sebagai warga kelas dua. Negara juga harus tegas terhadap pihak tertentu yang secara terselubung menjadi corong kepentingan kolonial dari kelompok zionis Israel.

Besar harapan, agar negara bisa lebih demokratis dan bijak jika menyerahkan urusan NU ini hanya ke aktor yang sesungguhnya. Sembari menarik pejabat negara yang menyibukan diri mengurus NU, seperti Gus Ipul. Sesungguhnya, menjadi relevan jika Sekjend PBNU yang dipercaya negara menjadi Menteri Sosial oleh Presiden Prabowo, mundur dari PBNU. Karena nyatanya, saat kunjungan bencana alam, jumpa pers-nya justru soal NU melulu. Kita yakin, sebagai negarawan, Presiden Prabowo, pasti risih melihat pembantunya double tanggung jawab institusi, bahkan terlibat konflik civil society, jam’iyyah NU. Menjadi relevan jika Presiden langsung bertindak, memberikan ultimatum pada pembantunya: “sibuk ngurus NU, atau menjalankan tugas negara?”

Untuk para aktivis PPO MLB, optimalkanlah peranan ulama, masyayikh, pimpinan pesantren dan muasis, yang selama ini sudah seirama. Ini modal adu kekuatan opini dan dukungan. Keprihatinan ulama terhadap eksistensi PBNU hari ini menjadi senjata ampuh bagi PPO MLB untuk melangkah lebih jauh, menyelamatkan jam’iyyah. Kelompok ini harus dipelihara buat penjaga marwah NU, termasuk optimalisasi peran masyayikh itu di muktamar mendatang.

Optimalisasi peran ulama ini merupakan jalan pintas menyelesaikan konflik, sekaligus menjadikan para masyayikh sebagai pengawas NU di masa depan. Jika ada konflik, pembekuan, atau pemberhentian seperti yang dialami K.H. Marzuki Mustamar (Jawa Timur), itu bukan ranah Tanfidziyah lagi, melainkan sudah harus persetujuan para pengawas. Format inilah langkah penyelesaian konflik, di mana PBNU bisa dibubarkan para masyayikh, dan membentuk pengurus yang baru. Kehadiran wilayah dan cabang fungsional hanya aspiratif, sedang ulama sekaligus pengawas eksekutif. Wallahua’lam bi as-sawab … !!! [riv/nf]

Oleh : M. Syarbani Haira

Sebarkan

Banjarmasin

Lewat Program BAMARA, Bank Kalsel dan Diskopumker Perkuat Akses Modal UMKM

Published

on

Luncurkan Program BAMARA untuk UMKM, Ini Kerja Sama Bank Kalsel-Diskopumker Banjarmasin. (Foto : Ist)

BalainNews.com, BANJARMASIN – Kerja sama Bank Kalsel dengan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja (Diskopumker) Banjarmasin bakal meluncurkan program permodalan usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan nama BAMARA.

Kepala Diskopemker Kota Banjarmasin Isa Ansari menuturkan, program ini bekerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kaimantan Selatan atau Bank Kalsel dan anggaran keseluruhan melalui Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp3 miliar.

“Modal KUR itu bahkan bisa ditambah lagi, bila peminat usaha banyak. Tapi untuk sekarang itu dulu disepakati,” ujarnya.

Menurutnya, program ini diluncurkan untuk membantu para UMKM yang ingin mengembangkan usahanya. Permodalan usaha ini, minimal Rp5-10 juta hingga maksimal pinjaman mencapai Rp50 juta, dengan bunga yang sama pinjaman KUR di bank lainnya sekitar 6 persen.

Adapun permodalan usaha ini, diprioritaskan kepada UMKM binaan urban incubator di Diskopumker Banjarmasin.

Tentunya ada persyaratan yang harus dipenuhi para pelaku usaha yang ingin meminjam, misalnya memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikat halal untuk usaha olahan serta lainnya.
Baca Juga

Ia berharap program ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi UMKM dan terserap semua, agar pertumbuhan ekonomi di Kota Seribu Sungai meningkat, sesuai visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin Yamin – Ananda.

“Insyaallah segeranya program ini diluncurkan agar bisa dimanfaatkan para UMKM yang perlu permodalan untuk usahanya,” imbuhnya. [adv/riv]

Sebarkan
Continue Reading

Banjarmasin

Bank Kalsel dan BAZNAS Kalsel Bersinergi Tebar Kebaikan bagi Sesama

Published

on

Jajaran Bank Kalsel bersama BAZNAS Kalsel. (Foto : Ist)

BalainNews.com, BANJARMASIN – Berbuat baik bisa dilakukan oleh siapa saja, bahkan berbuat kebaikan kepada sesama menjadi hal wajib yang harus dilakukan.

PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan atau sekarang dikenal sebagai Bank Kalsel telah menjadi bagian dalam menebar kebaikan bersama BAZNAS Kalsel dengan membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Bank Kalsel.

Dana ZIS yang dikelola oleh UPZ Bank Kalsel tentu menjadi semangat bersama dalam memberi manfaat kepada sesama dan terus berupaya bersama BAZNAS Kalsel mewujudkan harapan mereka yang membutuhkan.

Bersama kita bisa, bersama kita kuat Yuk wujudkan harapan saudara kita yang membuhkan dengan menunaikan zakat melalui transfer rekening.

Bank Kalsel Syariah : 901.00.01.00284.9 BSI : 733.333.3745
atau klik link pada BIO @baznaskalsel untuk menunaikan ZIS lebih mudah, aman dan nyaman. [adv/riv]

Sebarkan
Continue Reading

Banjarmasin

Gubernur dan Ketua TP PKK Kalsel Dorong Literasi Keuangan Pelajar Ukhuwah Banjarmasin Melek Finansial Sejak Dini

Published

on

Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin dengan didampingi Ketua TP PKK Prov Kalsel, Hj. Fathul Jannah; Direktur Utama Bank Kalsel, Fahrudin; Kepala OJK Prov Kalsel, Agus Maiyo; Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan, Kepala Divisi Usaha Syariah & Kepala Divisi Perencanaan & Kinerja serta seluruh Guru Pendamping & siswa-siswi SMP & SMA IT Ukhuwah Banjarmasin. (Foto : Humas-BankKalsel)

BalainNews.com, BANJARMASIN – Sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan literasi dan inklusi keuangan di Kalimantan Selatan, Bank Kalsel berkolaborasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalsel menyelenggarakan Puncak Bulan Inklusi Keuangan di SMP & SMA IT Ukhuwah Banjarmasin. Kegiatan yang dilaksanakan pada hari Jumat, 31 Oktober 2025 ini, yang bertujuan menanamkan pemahaman keuangan sejak usia dini.

Acara diawali dengan transaksi keuangan (setoran) ke kantor kas Bank Kalsel di Yayasan Ukhuwah Banjarmasin oleh Ketua TP PKK Provinsi Kalsel, Hj. Fathul Jannah bersama 3 cucu yang melihat langsung proses transaksi tersebut. Simbol ini, merupakan gerakan sadar literasi dan juga pemahaman pentingnya menabung sejak dini. Acara di mulai dengan Penyerahan Dukungan Pembukaan 1.000 rekening tabungan simple iB Bank Kalsel dari Direktur Utama Bank Kalsel kepada Ketua Yayasan Ukhuwah Banjarmasin, Sirajuddin Habibi, dengan didampingi oleh 10 perwakilan siswa-siswi. Turut menyaksikan Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin dengan didampingi Ketua TP PKK Prov Kalsel, Hj. Fathul Jannah; Kepala OJK Prov Kalsel, Agus Maiyo; Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan, Kepala Divisi Usaha Syariah & Kepala Divisi Perencanaan & Kinerja serta seluruh Guru Pendamping & siswa-siswi SMP & SMA IT Ukhuwah Banjarmasin.

Dalam sambutannya, Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin menekankan pentingnya menanamkan budaya menabung dan pengelolaan uang dengan bijak sejak dini.

“Anak-anak harus dibiasakan mengatur uang jajan, menabung dan belajar keuangan secara sehat. Dengan literasi keuangan yang baik, generasi muda kita akan tumbuh menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab,” ujar Muhidin.

Dilanjutkan dengan Ketua TP PKK Provinsi Kalimantan Selatan, Hj. Fathul Jannah (Ibu Gubernur) yang juga memberikan motivasi kepada para siswa-siswi untuk aktif menabung dan menghindari perilaku konsumtif.

“Kegiatan hari ini mengajarkan kita bahwa tentang bukan hanya soal uang, tapi tentang membentuk karakter disiplin dan kebiasaan baik dalam mengatur keuangan sejak dini. Kami berharap literasi ini menjadi awal pembentukan generasi yang cerdas finansial,” tutur Fathul.

Sementara itu, Kepala OJK Prov Kalsel, Agus Maiyo menyampaikan bahwa Bulan Inklusi Keuangan adalah program nasional yang diinisiasi oleh Otoritas Jasa Keuangan bersama seluruh pemangku kepentingan di sektor jasa keuangan dengan tujuan untuk meningkatkan akses dan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan yang aman, terpercaya, dan bermanfaat.

“Melalui kegiatan seperti ini, kami ingin memastikan seluruh lapisan masyarakat, termasuk pelajar, dapat mengenal dan memanfaatkan layanan keuangan secara bijak. Dengan demikian, literasi dan inklusi keuangan di Indonesia, khususnya di Kalimantan Selatan, dapat terus meningkat secara berkelanjutan,” ujar Agus Maiyo.

Setelah itu, Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan dan kolaborasi berbagai pihak dalam menyukseskan kegiatan ini.

“Bank Kalsel berkomitmen untuk terus hadir dalam setiap kegiatan edukatif yang menumbuhkan kesadaran keuangan Masyarakat sejak dini. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini, para siswa dapat menjadi agen perubahan yang menularkan semangat pengelolaan keuangan sehat di lingkungan sekolah dan keluarga, sekaligus memperkuat upaya bersama dalam mewujudkan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Fachrudin.

Sebagai informasi, Setelah simulasi dan sambutan, kegiatan dilanjutkan dengan sesi edukasi literasi keuangan oleh OJK Regional 9 Kalimantan dan Bank Kalsel. Para siswa dikenalkan dengan konsep pengelolaan keuangan, cara menabung di bank, serta pentingnya memahami produk keuangan digital yang aman. setelah itu suasana semakin meriah dengan digelarnya quiziz untuk para siswa-siswi yang diajak memahami berbagai aspek pengelolaan keuangan pribadi, termasuk menabung di bank, mengenal produk perbankan, serta cara cerdas menghindari penipuan keuangan digital. Adapun hadiah tersebut untuk 5 siswa-siswi pemenang terpilih yaitu berupa sepeda yang diserahkan secara langsung oleh Gubernur & Ketua TP PKK Prov Kalsel. Kegiatan ini menjadi bukti nyata sinergi antara Bank Kalsel bersama OJK Prov Kalsel dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam memperkuat program literasi dan inklusi keuangan nasional, khususnya di lingkungan pendidikan, demi mewujudkan masyarakat yang cerdas dalam mengelola keuangan sejak dini. [adv/riv]

Sebarkan
Continue Reading

Banjarmasin

Bank Kalsel Syariah Dinobatkan BP Tapera sebagai Bank Penyalur FLPP Terbaik Nasional

Published

on

Bank Kalsel Syariah berhasil meraih Penghargaan Kategori Bank Penyalur Pembiayaan FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) dengan Nilai Evaluasi Tertinggi dari Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) pada kegiatan Evaluasi Kinerja Bank Penyalur Pembiayaan FLPP Periode Kuartal III Tahun 2025 yang diselenggarakan di Bogor, Jawa Barat, Kamis (23/10). (Foto : Humas-BankKalsel)

BalainNews.com, BANJARMASIN – Komitmen Bank Kalsel Syariah dalam mendukung program pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) kembali mendapat apresiasi. Bank Kalsel Syariah berhasil meraih Penghargaan Kategori Bank Penyalur Pembiayaan FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) dengan Nilai Evaluasi Tertinggi dari Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) pada kegiatan Evaluasi Kinerja Bank Penyalur Pembiayaan FLPP Periode Kuartal III Tahun 2025 yang diselenggarakan di Bogor, Jawa Barat, Kamis (23/10).

Kegiatan evaluasi ini merupakan agenda strategis tahunan BP Tapera yang bertujuan meningkatkan kualitas pelaksanaan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Kegiatan tersebut dihadiri oleh Anggota Komite Tapera Dr. Eko D. Heripoerwanto, Direktur Operasi Pemanfaatan BP Tapera Muhammad Nauval Al-Ammari, serta narasumber dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Keuangan, serta diikuti oleh 41 bank penyalur dan perwakilan asosiasi pengembang dari berbagai daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Operasi Pemanfaatan BP Tapera, Muhammad Nauval Al-Ammari, menjelaskan bahwa evaluasi ini dilakukan untuk mendorong peningkatan kualitas layanan dan penyaluran pembiayaan rumah FLPP agar lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

“Tujuannya adalah untuk melakukan improvement agar kualitas program FLPP terus meningkat menjadi lebih baik,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota Komite Tapera, Eko Djoeli Heripoerwanto, menyampaikan apresiasi atas kolaborasi antara bank penyalur dan asosiasi pengembang yang selama ini telah mendukung pelaksanaan program FLPP.

“Kita harus terus semangat, memaksimalkan penyaluran pembiayaan sesuai kuota yang tersedia, dan terus meningkatkan kualitas rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” tegasnya.

Bank Kalsel Syariah menjadi satu-satunya Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang menerima penghargaan tertinggi dalam kategori “Bank Penyalur Pembiayaan FLPP dengan Nilai Evaluasi Tertinggi.” Penghargaan ini menjadi bukti nyata atas konsistensi Bank Kalsel Syariah dalam menjalankan prinsip tata kelola yang baik, pelayanan yang optimal, serta sinergi yang kuat dengan BP Tapera dalam menyalurkan pembiayaan rumah bagi masyarakat di Kalimantan Selatan dan sekitarnya.

Pada kesempatan terpisah, Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas penghargaan tersebut.

“Kami bersyukur atas kepercayaan dan apresiasi yang diberikan oleh BP Tapera. Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus berkontribusi aktif dalam mendukung program pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat, khususnya melalui Unit Usaha Syariah Bank Kalsel,” ujarnya.

Lebih lanjut, Fachrudin menegaskan bahwa capaian ini tidak lepas dari kerja keras seluruh insan Bank Kalsel Syariah yang senantiasa menjaga kualitas penyaluran pembiayaan sesuai prinsip syariah, serta komitmen untuk menghadirkan solusi pembiayaan perumahan yang aman, transparan, dan berkeadilan.

“Kami akan terus memperkuat kolaborasi dengan BP Tapera dan seluruh mitra pengembang agar masyarakat Banua semakin mudah memiliki rumah impian dengan pembiayaan yang sesuai kemampuan dan prinsip syariah,” tambahnya.

Melalui penghargaan ini, Bank Kalsel Syariah semakin meneguhkan perannya sebagai lembaga keuangan daerah yang berkontribusi nyata dalam mendorong inklusi keuangan, memperluas akses pembiayaan syariah, serta mendukung pemerataan pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kalimantan Selatan. [adv/riv]

Sebarkan
Continue Reading

Banjarmasin

Dirut Bank Kalsel Luruskan Isu Dana Mengendap Pemko Banjarbaru: Murni Kekeliruan Administratif Pelaporan

Published

on

Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin. (Foto : Ist)

BalainNews.com, BANJARMASIN – Menanggapi pemberitaan mengenai dana mengendap milik Pemerintah Kota Banjarbaru sebesar Rp5,1 triliun, Bank Kalsel menegaskan bahwa hal tersebut bukan merupakan penyimpangan keuangan, melainkan kekeliruan administratif pada sistem pelaporan internal (Antasena LBUT-KI).

Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin, menjelaskan bahwa temuan ini berasal dari hasil review rutin internal terhadap laporan bulanan perbankan yang disampaikan kepada Bank Indonesia. Dalam proses validasi, Bank Kalsel menemukan adanya ketidaksesuaian kode golongan nasabah pada beberapa rekening pemerintah daerah.

“Kami memastikan terlebih dahulu seluruh data diverifikasi bersama pihak regulator dan pemerintah daerah agar informasi yang disampaikan akurat dan tidak menimbulkan salah persepsi. Karena itu, klarifikasi baru kami sampaikan setelah seluruh proses koreksi dan konfirmasi selesai dilakukan,” ujar Fachrudin.

Menurut Fachrudin, kekeliruan tersebut bersifat teknis administratif, bukan pada saldo atau rekening sebenarnya. Dalam sistem pelaporan Antasena, setiap rekening instansi pemerintah memiliki kode golongan nasabah. Pada proses input, terdapat kesalahan pengisian kode sehingga laporan yang seharusnya untuk satu kategori terbaca pada kategori lain.

“Dana tersebut tetap milik pemerintah daerah dan tercatat dengan aman di sistem Bank Kalsel. Tidak ada pihak mana pun yang memperoleh keuntungan atau bunga dari kekeliruan ini,” tegasnya.

Sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen terhadap tata kelola yang baik, Bank Kalsel telah mengambil tiga langkah strategis, yaitu:

  1. Melakukan klarifikasi dan komunikasi langsung kepada Bank Indonesia.
  2. Melakukan penjelasan data bersama Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Pemerintah Kota Banjarbaru.
  3. Memperkuat sistem pelaporan internal serta manajemen risiko agar kesalahan serupa tidak terulang.

Lebih lanjut, Bank Kalsel juga sedang melakukan review menyeluruh terhadap proses internal, termasuk evaluasi tanggung jawab unit kerja terkait. Namun demikian, Fachrudin menegaskan bahwa kejadian ini tidak bersifat penyimpangan atau penyelewengan, melainkan kesalahan teknis dalam penginputan kode pelaporan.

“Kami juga telah memberikan penjelasan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas,” tambahnya.

Sebagai penutup, Fachrudin menegaskan komitmen Bank Kalsel untuk terus menjaga kepercayaan publik.

“Kami berdiri di atas prinsip integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Kami berterima kasih atas kritik, masukan, serta kerja sama dari seluruh pihak, khususnya Pemerintah Kota Banjarbaru, regulator, dan rekan media yang turut membantu meluruskan informasi ini,” pungkasnya. [adv/riv]

Tentang Bank Kalsel
Bank Kalsel merupakan bank pembangunan daerah yang berkomitmen mendukung kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan melalui layanan keuangan yang berintegritas, modern, dan berorientasi pada pembangunan daerah.

 

Sebarkan
Continue Reading

Kalsel

Banjarmasin2 hari ago

Lewat Program BAMARA, Bank Kalsel dan Diskopumker Perkuat Akses Modal UMKM

BalainNews.com, BANJARMASIN – Kerja sama Bank Kalsel dengan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja (Diskopumker) Banjarmasin bakal meluncurkan program...

Banjarmasin2 hari ago

Bank Kalsel dan BAZNAS Kalsel Bersinergi Tebar Kebaikan bagi Sesama

BalainNews.com, BANJARMASIN – Berbuat baik bisa dilakukan oleh siapa saja, bahkan berbuat kebaikan kepada sesama menjadi hal wajib yang harus...

Banjarmasin1 minggu ago

Gubernur dan Ketua TP PKK Kalsel Dorong Literasi Keuangan Pelajar Ukhuwah Banjarmasin Melek Finansial Sejak Dini

BalainNews.com, BANJARMASIN – Sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan literasi dan inklusi keuangan di Kalimantan Selatan, Bank Kalsel berkolaborasi dengan Otoritas...

Banjarmasin1 minggu ago

Bank Kalsel Syariah Dinobatkan BP Tapera sebagai Bank Penyalur FLPP Terbaik Nasional

BalainNews.com, BANJARMASIN – Komitmen Bank Kalsel Syariah dalam mendukung program pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) kembali mendapat apresiasi....

Banjarmasin1 minggu ago

Dirut Bank Kalsel Luruskan Isu Dana Mengendap Pemko Banjarbaru: Murni Kekeliruan Administratif Pelaporan

BalainNews.com, BANJARMASIN – Menanggapi pemberitaan mengenai dana mengendap milik Pemerintah Kota Banjarbaru sebesar Rp5,1 triliun, Bank Kalsel menegaskan bahwa hal...

Banjarmasin1 minggu ago

Dewan Pers Sorot Ketimpangan Gender dan Akses Wartawan Kalsel dalam Survei IKP 2025

BalainNews.com, BANJARMASIN Dewan Pers Republik Indonesia melalui tim peneliti provinsi Kalimantan Selatan menggelar Mini Focus Group Discussion (FGD) di Banjarmasin,...

Banjarbaru2 minggu ago

Gubernur Muhidin Tegas: Tak Ada Dana Pemprov Kalsel Mengendap, Minta Kemenkeu Segera Luruskan Isu

BalainNews.com, BANJARBARU Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin menegaskan bahwa isu dana mengendap senilai Rp5,165 triliun di perbankan daerah yang disampaikan...

Jakarta2 minggu ago

Prof Henri Subiakto: UU ITE Harus Dikawal agar Tak Menjadi Alat Pembungkam Pers

BalainNews.com, JAKARTA Dewan Pakar Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Prof Henri Subiakto menegaskan bahwa Undang-indang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU...

Banjarmasin2 minggu ago

Bank Kalsel Buka Kantor Kas Sungai Andai, Hadir Lebih Dekat untuk Layani Warga

BalainNews.com, BANJARMASIN – Bank Kalsel kembali memperluas jangkauan layanannya dengan meresmikan Kantor Kas Sungai Andai, yang berada di bawah koordinasi...

Banjarmasin2 minggu ago

Bank Kalsel Klarifikasi Isu Dana Mengendap, Pastikan Hanya Kekeliruan Teknis Penginputan Data

BalainNews.com, BANJARMASIN Menanggapi pemberitaan yang beredar mengenai informasi dana mengendap sebesar Rp5,165 triliun yang dikaitkan dengan Pemerintah Kota Banjarbaru, Bank...

Populer