BalaianNews.com, BANJARMASIN  – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Kalimantan Selatan menyelenggarakan kegiatan lelang serentak yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2025. Lelang ini merupakan upaya berkelanjutan untuk mendorong optimalisasi penerimaan negara melalui penjualan barang hasil sita, serta sebagai bentuk nyata dukungan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) binaan Kemenkeu Kalimantan Selatan.

Dalam pelaksanaannya, lelang mencakup berbagai jenis barang, mulai dari produk UMKM, aset bergerak seperti kendaraan dan peralatan, hingga aset tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Beberapa barang tersebut merupakan hasil eksekusi atas tunggakan kewajiban perpajakan, yang telah melalui proses hukum dan administratif sesuai ketentuan perundangundangan. Selain itu, kegiatan ini juga membuka ruang bagi pelaku UMKM binaan Kemenkeu untuk berpartisipasi memasarkan produk-produk unggulannya melalui mekanisme lelang.

Secara keseluruhan, kegiatan ini mencatat total 66 lot lelang, terdiri dari 25 lot barang hasil sita, 17 lot Barang Milik Negara (BMN), serta 24 lot produk UMKM.

Objek lelang tersebar di berbagai wilayah, dengan kontribusi dari sejumlah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah berupa barang hasil sita, dengan rincian sebagai berikut:
1. KPP Madya Banjarmasin sebanyak 9 aset (3 aset barang tidak bergerak dan 6 barang bergerak) dengan nilai limit senilai Rp1.067.147.200,00.
2. KPP Pratama Banjarmasin sebanyak 1 aset barang tidak bergerak dengan nilai limit Rp200.130.000,00.
3. KPP Pratama Barabai sebanyak 2 aset barang tidak bergerak dengan nilai limit Rp2.089.749.000,00.
4. KPP Pratama Batulicin sebanyak 2 aset barang tidak bergerak dengan nilai limit Rp408.258.000,00.
5. KPP Pratama Palangkaraya sebanyak 1 aset barang tidak bergerak dengan nilai limit Rp122.446.800,00.
6. KPP Pratama Pangkalanbun sebanyak 7 aset barang bergerak dengan nilai limit Rp541.030.000,00.
7. KPP Pratama Sampit sebanyak 1 aset barang tidak bergerak dengan nilai limit Rp82.500.000,00.
8. KPP Pratama Tanjung sebanyak 2 aset (1 aset barang tidak bergerak dan 1 barang bergerak) dengan nilai limit Rp156.259.478,00. Seluruh barang telah ditaksir dan dinilai sesuai dengan prosedur yang berlaku oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat. Dari 66 lot, sebanyak 44 lot barang terjual pada lelang tersebut dengan capaian aktual hasil lelang sebesar
Rp984.925.325,00. Sebanyak 6 lot barang hasil sitaan berhasil dilelang dengan total nilai mencapai Rp586.272.000,00. Selain itu, 17 lot BMN laku terjual dengan nilai
Rp390.035.325,00, sementara 21 lot produk UMKM terjual dengan nilai sebesar
Rp8.618.000,00.

Kepala Kanwil DJP Kalselteng Syamsinar menyatakan, segenap proses lelang dilakukan secara resmi dan terbuka melalui lelang.go.id, balai lelang swasta berizin, serta disiarkan dan disaksikan langsung oleh masyarakat dan UMKM peserta.

“Kami Kemenkeu Kalimantan Selatan terus berkomitmen untuk menjalankan fungsi
pengelolaan keuangan negara dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Melalui kegiatan lelang serentak ini, kami harap dapat mendukung pemulihan ekonomi dan penguatan sektor UMKM sebagai pilar penting pembangunan nasional,” jelasnya di hadapan
wartawan yang hadir. [riv/rls]

BalainNews.com, BANJARMASIN – Provinsi Kalimantan Selatan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Rapat Koordinasi Penyaluran KUR 2025 Regional Kalimantan, pada Rabu (18/6). Dimana sejumlah perbankan swasta serta Bank Kalsel, turut hadir mengikuti rakor yang dipimpin langsung Menteri UMKM RI, Maman Abdurrahman tersebut.

Usai rakor, Menteri UMKM RI, ikut menyaksikan penandatanganan nota kesepakatan antara Bank Kalsel dengan PT Jamkrindo dan PT Askrindo, tentang penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Penandatangan dilakukan langsung Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin.

Kepada wartwan, Fachrudin mengatakan, penandatanganan ini sifatnya hanyalah perpanjangan kerjasama yang sudah ada sebelumnya.

“Ini khusus untuk penjaminan KUR. Jadi sifatnya perpanjangan, karena adanya perubahan syarat dan perbaikan, agar seluruh kreditur dapat dijamin”, jelasnya.

Sementara itu, terkait penyaluran KUR tahun 2025 di Bank Kalsel, Fachrudin mengakui masih di bawah target 1 trilyun rupiah pada tahun 2025 ini.

“Alhamdulillah masih di bawah target. Baru tercapai sekitar 180 miliar”, ujarnya.

Sesuai arahan Menteri Maman Abdurrahman, menurut Fachrudin, penyiapan struktur organisasi untuk perbaikan sistem, perlu dilakukan untuk mendorong peningkatan penyaluran.

“Tadi sesuai arahan pak menteri, keuntungan KUR dikembalikan untuk perbaikan sistem ini”, tambahnya.

Selain itu, Menteri UMKM juga meminta dukungan pemerintah daerah, untuk penyiapan data UMKM. Hal ini agar tidak ada perbedaan antara data lapangan dan data yang diajukan ke perbankan.

“Input data tahun ini kami harapkan dapat ditingkatkan, karena selama ini masih kurang”, tutup Fachrudin. [adv/riv]

BalainNews.com, BANJARBARU – Bank Kalsel menggelar jalan santai, bagi ASN lingkup Komplek Kantor Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru, pada Jumat (13/6) pagi. Hadir pada jalan santai ini, Pj Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin, Komisaris Independen Bank Kalsel, Syahrituah Siregar, Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin, dan jajaran direksi Bank Kalsel, serta ratusan ASN dari sejumlah SKPD lingkup Pemprov Kalsel.

Jalan santai dimulai dari halaman kantor Bank Kalsel di Komplek Perkantoran Gubernur di Banjarbaru, dan berakhir di lokasi yang sama. Rencananya kantor baru Bank Kalsel ini, akan diresmikan, pada hari jadi Provinsi Kalsel, 14 Agustus 2025 mendatang.

“Dengan jalan santai ini, seluruh karyawan dan pejabat di lingkup pemerintah provinsi, supaya bisa tahu lah dengan kantor baru ini,” ujar Muhammad Syarifuddin sesaat sebelum mengikuti jalan santai.

Sementara itu, Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin mengatakan, kantor baru ini akan menggantikan kantor Bank Kalsel, yang selama ini ada di basement kantor Setdaprov.

“Lokasi kantor baru ini sangat strategis. Dekat dengan masjid Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan juga kantor SKPD di lingkungan komplek perkantoran Gubernur di Banjarbaru. Sehingga sangat memudahkan ASN dan juga masyarakat, untuk melakukan transaksi,” urainya.

Kantor baru Bank Kalsel, berada tepat disebelah kantor Bapenda Provinsi, dengan halaman luas, untuk parkir kendaraan roda empat dan dua. Saat ini proses pembangunan sudah dirampungkan, dan menunggu penyelesaian interior serta sarana prasarana pendukung.

Sementara itu, jalan santai yang digelar pada Jumat (13/6), menyediakan 200 lebih hadiah atau door prize bagi para ASN yang mengikuti kegiatan. Hadiah yang disiapkan Bank Kalsel, diantaranya lemari es, televisi serta sejumlah hadiah menarik lainnya. [adv/riv]

BalainNews.com, KAB BANJAR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) berhasil mencatat prestasi membanggakan dengan menjadi salah satu dari tiga provinsi tercepat secara nasional dalam pelaksanaan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus (Musdes/Kel Khusus) untuk pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes MP).

Capaian ini berdasarkan data resmi dari portal https://kopdesmerahputih.kop.id per 29 Mei 2025. Provinsi Kalsel sukses mencapai target 100 persen pembentukan Kopdes MP di seluruh 2.015 desa dan kelurahan (1.871 desa dan 144 kelurahan), lebih cepat dua hari dari target yang ditetapkan oleh Gubernur Kalsel, H. Muhidin, yakni 31 Mei 2025.

Dalam peluncuran dan dialog Kopdes MP yang berlangsung di GOR Babussalam pada Rabu, 21 Mei 2025 lalu, Gubernur Kalsel, Muhidin menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk merealisasikan target tersebut. Dengan slogan “Bekerja Bersama Merangkul Semua”, Gubernur mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berperan aktif.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Kalsel, Faried Fakhmansyah, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi.

“Capaian ini berkat arahan Gubernur Kalsel, serta dukungan penuh dari seluruh bupati, wali kota, camat, lurah, kepala desa, OPD, hingga instansi vertikal. Ini adalah buah dari kerja bersama,” ujar Faried, Jumat (30/05/2025).

Berdasarkan data pada Dashboard Kopdes MP Provinsi Kalsel per 29 Mei 2025 pukul 12.37 WITA, tercatat 100 persen desa dan kelurahan telah disosialisasikan dan melaksanakan Musdes/Kel Khusus untuk pembentukan Koperasi Merah Putih.

“Keberhasilan ini menandai komitmen kuat Provinsi Kalsel dalam mendorong kemandirian ekonomi desa serta memperkuat kelembagaan ekonomi berbasis masyarakat melalui koperasi,” pungkasnya.[adv/riv]

BalainNews.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan kembali mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan pejabat maupun pegawai DJP. Imbauan ini disampaikan seiring maraknya kembali aksi penipuan yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab.

Peringatan ini memperkuat berbagai pengumuman dan siaran pers sebelumnya yang telah dikeluarkan DJP, di antaranya Pengumuman Nomor PENG-1/PJ.09/2025 tanggal 8 Januari 2025, serta Siaran Pers SP-34/2024 dan SP-30/2024 yang masing-masing dirilis pada Oktober dan September 2024.

Dalam keterangan resminya, DJP menegaskan bahwa berbagai modus penipuan tersebut bukan merupakan hal baru yang muncul seiring dengan implementasi sistem Coretax DJP. Namun, teknologi baru ini justru dimanfaatkan oleh para pelaku untuk melancarkan aksi kejahatan mereka.

Adapun sejumlah modus penipuan yang diidentifikasi antara lain:

Phishing, dengan pelaku mengaku sebagai petugas pajak melalui telepon, email, atau pesan teks untuk meminta data pribadi;

Pharming, dengan mengarahkan korban ke situs web palsu yang menyerupai situs resmi DJP;

Sniffing, yakni peretasan perangkat korban untuk mengakses data penting;

Money mule, di mana korban dijebak untuk mentransfer uang;

Social engineering, yaitu manipulasi psikologis guna memperoleh informasi berharga.

DJP menyoroti bahwa oknum penipu kerap menggunakan berbagai saluran komunikasi tidak resmi, seperti panggilan telepon atau pesan WhatsApp, untuk meminta pembayaran pajak, mengunduh aplikasi mencurigakan (.apk), atau mengklik tautan yang menyerupai domain resmi DJP.

Masyarakat juga diimbau untuk waspada terhadap permintaan membuka email yang tidak berasal dari domain resmi pajak.go.id, serta permintaan pembayaran bea meterai atau transfer dana yang mengatasnamakan layanan pajak.

Saluran Konfirmasi dan Pengaduan

DJP mengimbau masyarakat untuk tidak melayani permintaan mencurigakan tersebut dan segera melakukan konfirmasi kebenarannya melalui berbagai saluran resmi, antara lain:

Kantor pajak terdekat,

Kring Pajak 1500200,

Faksimile (021) 5251245,

Email pengaduan@pajak.go.id,

Akun X (Twitter) @kring_pajak,

Situs https://pengaduan.pajak.go.id,

Live chat di https://www.pajak.go.id.

Selain itu, masyarakat juga dapat melaporkan nomor telepon penipu melalui laman https://aduannomor.id serta melaporkan konten, tautan, atau aplikasi penipuan melalui https://aduankonten.id yang dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.

Dengan imbauan ini, DJP berharap masyarakat semakin waspada dan tidak mudah terjebak oleh berbagai upaya penipuan yang mengatasnamakan institusi perpajakan negara. [riv/rls]