BalainNews.com, BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin menyambut kedatangan Presiden RI, Prabowo Subianto, di Bandara Internasional Syamsudin Noor di Banjarbaru, Kalsel, Senin (12/1/2026) tepat pukul 10.53 Wita.

Didampingi, Kapolda Kalsel Irjen Pol. Rosyanto Yudha Hermawan, Pangdam XXII Tambun Bungai, Mayjen TNI Zainul Arifin serta Komandan Lanud Syamsudin Noor, Kolonel Pnb. Hilman L. P. Ambarita, Gubernur Kalsel H. Muhidin menyambut kedatangan Presiden RI Prabowo Subianto ke Kalsel untuk pertama kalinya ini, dalam rangka meresmikan 166 Sekolah Rakyat di 34 Provinsi, yang dipusatkan di Sekolah Rakyat Terpadu (SRT) 9 Banjarbaru, di Lingkungan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

Tiba di Sekolah Rakyat Terpadu (SRT) 9 Banjarbaru, Presiden Prabowo dari luar sudah disambut oleh warga Kalsel, dengan meriahnya. Seketika memasuki kawasan SRT 9, lebih meriah lagi disambut oleh Para Pelajar Sekolah Rakyat yang sudah berbaris rapi sejak pagi.

Sebelumnya ‎Gubernur H. Muhidin menyampaikan harapannya sembari berbangga Presiden dan beberapa pejabat pusat terkait, bahkan Gubernur dari sejumlah provinsi di Indonesia datang ke Kalsel.

‎
‎”Kami berharap kunjungan Presiden ini menjadi momen kebanggaan bagi kita semua. Ini merupakan kali pertama Presiden Republik Indonesia berkunjung ke sini untuk meresmikan program Sekolah Rakyat yang berskala nasional. Kehadiran Presiden menunjukkan perhatian dan kepercayaan terhadap daerah ini. Tentu hal ini menjadi kehormatan sekaligus motivasi bagi kita semua,” ucap Gubernur Kalsel, H. Muhidin.
‎
Seperti diketahui, pembangunan 166 sekolah rakyat di seluruh Indonesia ini merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di tingkat daerah dari sektor pendidikan. [riv/Rin/Adpim]

BalainNews.com, BANJARBARU – Kebutuhan hunian bagi ASN dan pekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, mendapat perhatian khusus dari Bank Kalsel.

Dalam kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Pembiayaan Rumah yang digelar BKD Kalsel, Senin (1/12), Kepala Bagian Konsumer Bank Kalsel, Henny Nurlianingsih, memaparkan sejumlah kemudahan pembiayaan yang dapat dimanfaatkan pegawai.

Henny menjelaskan, bahwa Bank Kalsel telah menyiapkan berbagai produk pembiayaan rumah dengan persyaratan yang lebih mudah, tenor panjang, serta suku bunga kompetitif.

Menurutnya, fasilitas ini dirancang untuk membantu ASN maupun pekerja memperoleh hunian yang layak dan sesuai kemampuan.

“Banyak pegawai yang sebenarnya bisa mengajukan pembiayaan, tetapi masih kurang memahami alur dan prosedurnya. Melalui sosialisasi ini, kami ingin memberikan pemahaman yang lebih jelas,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini, Bank Kalsel telah merealisasikan ratusan pembiayaan rumah, baik melalui skema syariah maupun konvensional.

“Alhamdulillah, sampai sekarang sudah ratusan unit yang kami realisasikan. Ini menunjukkan bahwa fasilitas pembiayaan rumah Bank Kalsel sangat diminati dan mampu membantu pegawai untuk memiliki hunian,” jelas Henny.

Ia menambahkan bahwa Bank Kalsel juga menyediakan pendampingan dalam proses administrasi agar pengajuan pembiayaan bisa berjalan cepat dan tepat.

Dengan adanya edukasi ini, Henny berharap semakin banyak ASN dan pekerja yang memanfaatkan fasilitas pembiayaan rumah, sehingga kebutuhan tempat tinggal dapat dipenuhi dengan lebih mudah dan terjangkau.

“Bank Kalsel berkomitmen untuk terus mendukung kesejahteraan pegawai melalui layanan pembiayaan yang aman, mudah diakses, dan sesuai kebutuhan masyarakat,” tutupnya. [adv/riv]

BalainNews.com, BANJARBARU – Manajemen Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) menggelar aksi tanam pohon hari ini, (28/11).

Bertempat di Taman Kehati, General Manager Bandara Internasional Syamsudin Noor bersama seluruh karyawan dengan antusias melaksanakan “InJourney Airports Tanam 1 Juta Pohon”.

“Kami percaya bahwa alam merupakan sumber kehidupan untuk manusia. Bertepatan dengan momentum peringatan Hari Pohon Sedunia di bulan ini, kami berupaya untuk melakukan kontribusi dalam mencintai dan merawat alam, khususnya di area kerja Bandara Internasional Syamsudin Noor, melalui kegiatan penanaman pohon”, ungkap General Manager Bandara Internasional Syamsudin Noor, Stephanus Millyas Wardana.

Komitmen Manajemen InJourney Airports untuk menanam total 1 Juta Pohon dalam peringatan tahun pertama pasca merger PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II menjadi PT Angkasa Pura Indonesia di seluruh wilayah kerja bandar udara di Indonesia merupakan hasil kolaborasi dengan berbagai pihak terkait sebagai bagian dari penerapan program Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan (TJSL), khususnya pilar lingkungan.

Aksi pelestarian lingkungan ini dilakukan sebagai wujud nyata komitmen Manajemen InJourney Airports dalam melestarikan jenis pohon kayu endemik di Kalimantan Selatan. Dalam kesempatan ini sebanyak 300 bibit Pohon dengan berbagai jenis, seperti kopi, kayu manis, dan lainnya ditanam di lahan yang telah disiapkan dengan sinergi bersama Pemerintah Kota Banjarbaru, yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Banjarbaru.

“Terima kasih dan apresiasi saya sampaikan kepada seluruh pihak terkait atas kontribusi dan dukungannya dalam kesuksesan program tanam pohon pada hari ini. Semoga bibit pohon yang kita tanam hari ini dapat tumbuh subur dan bermanfaat untuk lingkungan”, tutup Millyas.[riv/va]

BalainNews.com, BANJARBARU – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Selatan meresmikan pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Siaran (KMPS) MAPSIKA, sebagai wadah partisipasi publik dalam pengawasan penyelenggaraan penyiaran. Penyerahan Surat Keputusan (SK) dilakukan oleh Ketua KPID Kalsel, Muhammad Leoni Hermawan.

Struktur KMPS MAPSIKA yang telah ditetapkan meliputi:
• Ketua: Nurdin Ardalepa, S.Psi
• Sekretaris: Wajarman, S.Kom
• Ketua Bidang Pengelolaan, Pemantauan, dan Partisipasi: Muhammad Reza Adha, S.Pd
• Ketua Bidang SDM: Dina Aulia Rahmah
• Ketua Bidang Kaderisasi: M. Adha

Ketua KPID Kalsel, Muhammad Leoni Hermawan, dalam sambutannya menegaskan bahwa pembentukan KMPS merupakan implementasi Pasal 52 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aduan, kritik, sanggahan, maupun apresiasi terhadap isi siaran.

“KMPS MAPSIKA kami bentuk sebagai mitra strategis untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengawasan isi siaran. Kehadiran kelompok ini sangat penting agar kualitas penyiaran di Kalimantan Selatan dapat terus meningkat dan berada pada koridor yang sehat dan edukatif,” ujar Leo.

Pembentukan KMPS MAPSIKA juga mengacu pada Peraturan KPID Nomor 3 Tahun 2012 tentang pedoman pembentukan dan pembinaan kelembagaan jaringan kelompok masyarakat, sehingga kelompok ini dapat berfungsi secara terstruktur dan berkelanjutan.

Sementara Ketua KMPS MAPSIKA, Nurdin Ardalepa, S.Psi, menyampaikan kesiapan kelompoknya menjadi mitra aktif KPID Kalsel. Ia menegaskan bahwa masyarakat perlu merasa memiliki ruang untuk mengawasi siaran yang mereka konsumsi setiap hari.

“KMPS MAPSIKA hadir sebagai jembatan antara masyarakat dan KPID. Kami ingin memastikan suara publik benar-benar terdengar; baik itu berupa aduan, kritik, maupun apresiasi. Masyarakat berhak mendapatkan siaran yang sehat, mendidik, dan tidak merugikan,” ujar Nurdin.

Ia menambahkan bahwa KMPS juga akan mendorong literasi media, agar warga semakin kritis dalam memilah program siaran.

Kegiatan peresmian turut dirangkai dengan pelatihan bagi anggota KMPS MAPSIKA untuk memperkuat pemahaman mereka tentang regulasi, standar isi siaran, serta mekanisme pemantauan dan pengaduan.

KPID Kalsel berharap kehadiran KMPS MAPSIKA dapat memperluas jaringan partisipasi masyarakat sehingga pengawasan penyiaran menjadi lebih terstruktur, partisipatif, dan sesuai amanat UU Penyiaran. [riv/rls]

BalainNews.com, BANJARBARU — Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin menegaskan bahwa isu dana mengendap senilai Rp5,165 triliun di perbankan daerah yang disampaikan Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa adalah tidak benar.

Dalam konferensi pers di Banjarbaru, Selasa (28/10/2025) siang, Muhidin menjelaskan bahwa dana tersebut merupakan milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel), bukan Pemerintah Kota Banjarbaru seperti yang sebelumnya beredar. Ia menyebut kesalahan terjadi akibat kekeliruan teknis penginputan kode Golongan Pihak Lawan (GPL) di sistem Bank Kalsel.

Kesalahan pencatatan itu menyebabkan 13 rekening milik Pemprov Kalsel dengan total saldo Rp4,746 triliun tercatat seolah milik Pemko Banjarbaru. Padahal, rekening-rekening tersebut seluruhnya atas nama Pemerintah Provinsi.

Muhidin pun menilai pernyataan Menkeu Purbaya disampaikan terlalu tergesa-gesa tanpa verifikasi ke pemerintah daerah maupun pihak perbankan.

“Pernyataan dari Menteri Keuangan itu keliru. Artinya jangan sampai koboy salah tembak, karena ini bukan dana mengendap,” ujarnya dengan nada tegas.

Gubernur Kalsel kemudian menjelaskan bahwa dana Rp4,7 triliun tersebut memang tercatat dalam bentuk giro dan deposito, dengan porsi terbesar berupa deposito senilai Rp3,9 triliun. Dana itu merupakan kas sementara sebelum direalisasikan untuk belanja daerah.

“Itu uang sementara, kita simpan dalam deposito sambil menunggu waktu realisasi belanja. Justru dari deposito itu kita mendapat bunga 6,5 persen per tahun atau sekitar Rp21 miliar per bulan,” paparnya.

Muhidin menegaskan, hasil bunga deposito tersebut masuk ke kas daerah sebagai pendapatan sah Pemprov Kalsel.

“Kalau disimpan lima bulan saja, hasilnya bisa lebih dari Rp100 miliar. Ini keuntungan bagi daerah, bukan kerugian,” ucapnya.

H. Muhidin juga menyampaikan bahwa hingga akhir September 2025, saldo deposito masih utuh di angka Rp3,9 triliun, dan hingga 28 Oktober 2025 Pemprov Kalsel telah menarik Rp268 miliar untuk kebutuhan belanja, dengan sisa kas sekitar Rp4,477 triliun.

Maka dari itu, Ia menyayangkan pernyataan Purbaya yang menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Ia meminta agar Kementerian Keuangan segera memberikan klarifikasi resmi agar tidak menimbulkan persepsi negatif terhadap pengelolaan keuangan daerah.

“Harapan kami, Pak Menteri segera meluruskan. Karena ini sudah menimbulkan tafsir yang salah di masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, Gubernur juga meminta manajemen Bank Kalsel melakukan evaluasi internal terhadap terjadinya kesalahan input tersebut.

“Saya sudah minta Bank Kalsel menelusuri dan mengevaluasi. Karena dampaknya cukup besar dan sempat menghebohkan publik,” katanya.

Muhidin menambahkan, praktik menempatkan kas daerah dalam bentuk giro dan deposito merupakan hal yang umum dilakukan pemerintah daerah, sebagai bentuk optimalisasi kas daerah sebelum direalisasikan untuk pembangunan.

“Banyak daerah yang melakukan hal serupa. Ketika dibutuhkan, dana bisa langsung dicairkan untuk kegiatan pembangunan,” pungkasnya. [adv/riv/adpim]