BalainNews.com, BANJARBARU — Danrem 101/Antasari Brigjen TNI Ilham Yunus, S.Sos., M.Si., dan Kepala BPBD Prov. Kalsel dampingi Panglima Kodam XXII/Tambun Bungai, Mayjen TNI Zainul Arifin, S.AP., M.Sc., pantau Posko Karhutla sekaligus menyalurkan langsung penyerahan bantuan dari Presiden RI yang dipusatkan di Posko Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Guntung Damar, Kota Banjarbaru, Kamis (29/10).

Kegiatan penyerahan Sembako turut dihadiri Kasrem 101/Ant, Para Kasi Korem 101/Ant, Ketua Persit KCK Daerah XXII/Tambun Bungai beserta pengurus, dan Ketua Persit KCK Koorcabrem 101 PD XXII/TB beserta pengurus.
‎
‎Dalam keterangannya, Pangdam XXll/TB Mayjen TNI Zainul Arifin menyampaikan bahwa penyaluran bantuan ini ditujukan bagi masyarakat terdampak, para relawan, komunitas ojol, serta unsur posko yang telah berjibaku memadamkan kebakaran hutan dan lahan.

Pemilihan Posko Guntung Damar sebagai lokasi penyaluran didasarkan pada intensitas penanganan karhutla yang telah berlangsung kurang lebih selama tiga bulan terakhir di wilayah tersebut.

“Hari ini kita semua berkumpul di posko Karhutla Guntung Damar Banjarbaru, yang pertama kami meninjau penanganan Karhutla dan sekaligus menyerahkan bantuan sembako dari bapak Presiden RI,” ujar Mayjen TNI Zainul Arifin.
‎
‎Ia juga mengapresiasi partisipasi serta kepedulian masyarakat dan para relawan yang aktif membantu penanganan bencana asap dan kebakaran lahan selama berbulan-bulan.

Sebagai bentuk apresiasi dan dukungan logistik, tercatat kurang lebih 3.500 paket bantuan telah disalurkan secara bertahap kepada warga dan pihak-pihak yang bertugas di kawasan Guntung Damar.
‎
‎”Kurang lebih yang sudah dari kemarin, dibagi dalam beberapa tahap, kurang lebih ada 3.500 paket yang kita berikan kepada masyarakat di daerah Guntung Damar ini,” tambahnya.

Selain daerah Guntung Damar, sebelumnya Korem 101/Antasari telah menyalurkan paket sembako kepada masyarakat terdampak Karhutla dan relawan di Posko Sambang Lihum, Posko Jl. Kurnia, Posko Hutan Lindung, Posko Pengayuan, Posko Pal 17, dan Posko Alalak. [riv/Pen 101]

‎

BalainNews.com, BANJARBARU –  Gubernur Kalsel H. Muhidin melalui Sekretaris Daerah H. Muhammad Syarifuddin, mendorong penyusunan 4 (empat) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Banjar, dan Kabupaten Kotabaru agar dilakukan secara komprehensif dengan mengacu pada kondisi faktual serta kebutuhan hukum masing-masing daerah.

Dukungan tersebut disampaikan dalam Rapat Konsultasi Publik Penyusunan Empat Naskah Akademik dan Draf RUU Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan yang berlangsung di Auditorium K.H. Idham Chalid, Kantor Gubernur Kalsel, Banjarbaru, Selasa (27/10/2026) pagi.

Komisi II DPR RI menargetkan penyusunan 33 RUU kabupaten/kota pada 2027 sebagai bagian dari upaya menata dasar hukum pemerintahan daerah agar lebih sesuai dengan perkembangan kondisi administratif dan kebutuhan hukum saat ini.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum Novianto Murti Hantoro, Wali Kota Banjarmasin H. Muhammad Yamin HR, Wakil Bupati Barito Kuala H. Herman Susilo, Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol. Riza Muttaqin, Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar H. Yudi Andrea, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kotabaru H. Minggu Basuki, serta sejumlah pejabat dan pemangku kepentingan terkait.

Dalam sambutannya, Gubernur H. Muhidin melalui Sekdaprov Kalsel M. Syarifuddin menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan siap mendukung proses penyusunan regulasi melalui penyediaan data dan keterangan yang diperlukan oleh tim penyusun.

Menurut Gubernur, penyusunan regulasi baru tersebut merupakan bagian dari upaya menata dasar hukum pembentukan daerah agar selaras dengan ketentuan perundang-undangan dan perkembangan tata kelola pemerintahan saat ini.

Gubernur H. Muhidin menjelaskan, dasar hukum pembentukan Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Banjar, dan Kabupaten Kotabaru masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 yang lahir pada masa berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950.

Pengalaman Kalimantan Selatan dalam menyesuaikan dasar hukum pembentukan provinsi melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan juga menjadi salah satu referensi dalam proses penataan regulasi tersebut.

“Kami memandangnya sebagai penataan regulasi yang menegaskan kembali kedudukan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan susunan pemerintahan yang tetap seperti sekarang,” ungkap Gubernur.

Gubernur Kalsel menambahkan, sejumlah aspek yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan RUU tersebut meliputi cakupan wilayah, batas daerah, ibu kota, serta karakteristik masing-masing kabupaten/kota.

Untuk mendukung kelancaran pembahasan, Gubernur meminta perangkat daerah terkait mendampingi tim penyusun, sehingga data dan informasi yang disampaikan benar-benar sesuai dengan kondisi faktual di lapangan.

Khusus mengenai batas wilayah, Pemprov Kalsel berharap rumusan dalam draf RUU tetap mengacu pada dokumen penegasan batas daerah yang berlaku. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga kesesuaian antara ketentuan hukum dan pelaksanaan administrasi kewilayahan.

Selain itu, penyusunan karakteristik daerah dalam naskah akademik diharapkan tidak hanya memuat luas wilayah dan jumlah penduduk, tetapi juga menggambarkan kondisi serta kekhasan setiap daerah secara menyeluruh.

Pada kesempatan itu, Gubernur Kalsel juga berharap keterangan dalam forum konsultasi disampaikan langsung oleh pihak yang memahami kondisi wilayah masing-masing agar substansi regulasi memiliki landasan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Melalui dukungan tersebut, Pemprov Kalsel berharap penyusunan empat RUU dapat berjalan lancar, menghasilkan regulasi yang sesuai dengan kondisi daerah, serta memperkuat kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan bahwa penyusunan empat RUU tersebut harus mampu memberikan kepastian hukum dan menyesuaikan regulasi dengan perkembangan kondisi daerah tanpa menimbulkan beban fiskal baru bagi negara maupun pemerintah daerah.

Menurut Rifqinizamy, forum konsultasi publik perlu dimanfaatkan secara optimal untuk memastikan regulasi yang disusun dapat menjawab persoalan administratif dan kewilayahan yang berpotensi muncul di kemudian hari.

Beberapa hal yang menjadi perhatian antara lain penegasan batas wilayah antarkabupaten/kota serta penyesuaian ketentuan administratif, termasuk cakupan kecamatan dan kelurahan, agar sesuai dengan kondisi daerah saat ini.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa penyusunan RUU tersebut tidak dimaksudkan untuk membuka peluang pembentukan daerah otonomi baru ataupun pemekaran wilayah di dalam kabupaten/kota.

“Undang-undang ini tidak membuka ruang bagi lahirnya daerah otonomi baru. Undang-undang ini juga tidak membuka ruang bagi pemekaran wilayah di dalam kabupaten/kota, termasuk penambahan kecamatan, kelurahan, dan sebagainya,” tegasnya.

Rifqinizamy juga menyampaikan bahwa penyusunan regulasi tersebut tidak boleh menimbulkan beban fiskal baru. Karena itu, pembahasannya tidak dimaksudkan untuk mengakomodasi penambahan dana bagi hasil maupun pemberian insentif di luar formula yang telah ditetapkan.

Diakhir, Rifqinizamy menjelaskan bahwa konsultasi di Kalimantan Selatan merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Badan Keahlian DPR RI dalam mendukung pelaksanaan tugas Komisi II DPR RI, khususnya penyusunan rancangan undang-undang terkait kabupaten/kota di Indonesia.

Rapat konsultasi publik ditutup dengan sesi foto bersama dan penyerahan cendera mata oleh Sekdaprov Kalsel H. Muhammad Syarifuddin kepada Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda bersama jajaran tim penyusun.

Melalui forum tersebut, masukan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan diharapkan dapat memperkaya substansi naskah akademik dan draf RUU, sehingga regulasi yang dihasilkan memberikan kepastian hukum serta mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di Kalimantan Selatan. [riv/mr/Adpim]

BalainNews.com, BANJARBARU — Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) kembali menempatkan pengelolaan kontrak kerja sama media pada Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) pada 2026. Kebijakan tersebut berbeda dengan tahun sebelumnya, ketika anggaran kontrak media berada di Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kalsel.

Hal itu disampaikan dalam kegiatan silaturahmi antara Biro Adpim Pemprov Kalsel dengan sejumlah awak media yang menjalin kerja sama kontrak pada 2026.

Dalam pertemuan tersebut dijelaskan, perubahan pengelolaan anggaran kontrak media terjadi setelah adanya arahan Gubernur Kalsel. Sebelumnya, kontrak media berada di Biro Adpim, kemudian pada 2025 pengelolaannya berada di Kominfo, sebelum kembali ke Biro Adpim pada 2026.

“Sebelumnya kontrak media itu adanya di Biro Adpim. Kemudian pada 2025 kontrak media berada di Kominfo. Tahun 2026 kembali diserahkan ke Adpim atas arahan Pak Gubernur,” ujar Kepala Biro Adpim H Berkatullah dalam kegiatan tersebut.

Ia mengatakan, perpindahan pengelolaan tersebut bukan semata persoalan teknis, tetapi berkaitan dengan ketersediaan anggaran dan kebijakan pemerintah daerah.

Menurutnya, persoalan utama terjadi dalam perencanaan anggaran 2025 untuk pelaksanaan kontrak media pada 2026. Saat itu, anggaran kontrak media belum tersedia pada pos yang sebelumnya menangani kerja sama tersebut.

“Untuk 2026, perencanaannya dilakukan pada 2025. Saat itu anggarannya tidak ada. Sehingga pada akhir Desember 2025, atas arahan Pak Gubernur, anggaran tersebut disiapkan di Biro Adpim untuk kontrak media 2026,” jelasnya.

Kondisi tersebut, lanjutnya, membuat pengelolaan kontrak media 2026 akhirnya kembali berada di Biro Adpim.

Anggaran 2027 Sudah Disiapkan

Sementara itu, untuk tahun anggaran 2027, Biro Adpim menyatakan telah menyiapkan anggaran untuk kontrak kerja sama media.

Namun, posisi anggaran tersebut masih bersifat dinamis karena pembahasan dan pengesahan APBD 2027 belum selesai.

“Untuk 2027, anggaran kontrak media masih berada di Adpim sampai hari ini. Anggarannya sudah kami siapkan, tetapi masih dinamis karena anggaran 2027 belum disahkan,” katanya.

Ia memastikan, pemerintah daerah telah memasukkan kebutuhan anggaran tersebut dalam perencanaan. Namun, belum dapat dipastikan apakah pada tahap final pengelolaannya tetap berada di Biro Adpim atau kembali dialihkan kepada Kominfo.

“Apakah nanti pada finalnya diserahkan ke Kominfo atau tetap di Adpim, itu masih menunggu keputusan. Yang pasti anggarannya sudah ada dan sudah kami siapkan,” ujarnya.

Samakan Persepsi dengan Media

Pertemuan dengan media tersebut juga dimaksudkan untuk menyamakan persepsi mengenai mekanisme kerja sama kontrak media dengan Pemprov Kalsel.

Pihak Biro Adpim menilai komunikasi langsung penting dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai ketentuan maupun pelaksanaan kontrak.

“Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan kita diskusikan. Namanya juga silaturahmi antara Biro Administrasi Pimpinan dan rekan-rekan media yang berkontrak di Biro Adpim,” katanya.

Ia juga membuka ruang komunikasi bagi media yang belum dapat menghadiri kegiatan tersebut. Pertanyaan maupun hal yang belum jelas terkait kontrak dapat disampaikan langsung melalui kantor, WhatsApp, maupun telepon.

“Kalau penjelasannya tidak cukup atau tidak memadai, takutnya terjadi miskomunikasi. Makanya kita undang hari ini untuk silaturahmi dan menyamakan persepsi mengenai kontrak media yang ada di Biro Adpim,” tambahnya.

Pertemuan tersebut sekaligus menjadi ruang komunikasi antara pemerintah daerah dan media terkait keberlanjutan kerja sama publikasi serta kepastian penganggaran pada tahun berikutnya.

Meski anggaran 2027 disebut telah disiapkan, keputusan akhir mengenai perangkat daerah yang akan menjadi pengelola kontrak media masih menunggu proses pengesahan dan kebijakan Pemprov Kalsel. [adv/riv]

BalainNews.com, BANJARBARU – Penerbangan di Bandara Internasional Syamsudin Noor terdampak akibat erupsi Gunung Anak Krakatau yang tengah terjadi dan mengakibatkan penutupan operasional dalam waktu tertentu di Bandara Internasional Soekarno Hatta (CGK) pada hari ini, (06/09).

Terdapat sejumlah penerbangan yang terdampak dengan data sebagai berikut.

KEBERANGKATAN / DEPARTURE
1. GA533 | STD 07.00 WITA | BDJ-CGK
2. IU629 | STD 09.30 WITA | BDJ-CGK
3. GA535 | STD 10.20 WITA | BDJ-CGK
4. QG795 | STD 10.25 WITA | BDJ-SRG
5. IP617 | STD 10.55 WITA | BDJ-CGK
6. QG491 | STD 12.25 WITA | BDJ-CGK
7. IU627 | STD 13.20 WITA | BDJ-CGK
8. QG495 | STD 14.05 WITA | BDJ-SUB

KEDATANGAN / ARRIVAL
1. GA530 | STA 09.30 WITA | CGK-BDJ
2. QG480 | STA 09.55 WITA | SRG-BDJ
3. IP616 | STA 10.10 WITA | CGK-BDJ
4. QG490 | STA 11.55 WITA | CGK-BDJ
5. IU626 | STA 12.40 WITA | CGK-BDJ
6. QG794 | STA 13.35 WITA | SRG-BDJ

Seluruh penerbangan di atas dibatalkan untuk berangkat dan tiba di Bandara Internasional Syamsudin Noor dengan total penumpang terdampak sebanyak 1.187 penumpang keberangkatan dan 784 penumpang kedatangan.

”Informasi terkini yang kami dapatkan pagi ini, telah terbit NOTAM penutupan operasional Bandara Internasional Soekarno Hatta hingga pukul 13.30 WIB/14.30 WITA, sehingga hal ini berdampak pada penerbangan dari dan ke tujuan CGK dan penerbangan dengan rute terkoneksi. Hingga saat ini kami masih terus menunggu perkembangan situasi”, terang Stephanus Millyas Wardana.

Akibat kondisi ini, Bandara Internasional Syamsudin Noor telah menyiapkan sejumlah langkah penanganan seperti _parking stand_ untuk pesawat-pesawat yang terdampak dan memberikan _service recovery_ kepada para penumpang.

“Kami menyarankan para pengguna jasa untuk memastikan kembali jadwal penerbangannya melalui informasi yang disampaikan oleh maskapai. Jika sudah berada di Bandara Internasional Syamsudin Noor jangan ragu untuk menghubungi petugas dan mengikuti arahannya jika membutuhkan bantuan. Kami berterima kasih atas pengertian seluruh pengguna jasa atas ketidaknyamanan yang terjadi selama kondisi ini berlangsung”, tutup Millyas. [riv/rls]

BalainNews.com, BANJARBARU – PT Angkasa Pura Indonesia (Persero) hadirkan layanan khusus untuk _top-up_ kartu elektronik di Bandara Internasional Syamsudin Noor.

Sebagai upaya untuk menghadirkan rangkaian perjalanan yang _seamless_ mulai dari pintu gerbang hingga lepas landas, Bandara Internasional Syamsudin Noor menerapkan pembayaran parkir non-tunai dengan menggunakan kartu elektronik di seluruh gerbang masuk dan keluar kendaraan.

“Kita sudah mulai pembayaran non-tunai di Bandara Internasional Syamsudin Noor sejak November 2023 dengan menggunakan kartu elektronik. Selama penerapannya, kami melihat ada kebutuhan para pengguna jasa yang urgent ketika saldo pembayaran kurang atau bahkan kartu hilang, untuk itu kami hadirkan layanan untuk solusi atas kondisi tersebut”, terang General Manager Bandara Internasional Syamsudin Noor, Stephanus Millyas Wardana.

Bekerja sama dengan Bima Trans, layanan yang dapat diakomodir adalah pembelian kartu baru seharga Rp 60.000,00 (termasuk saldo senilai Rp 20.000,00), penyewaan kartu elektronik dengan biaya Rp 20.000,00 (belum termasuk saldo untuk pembayaran tarif parkir), dan top-up dengan biaya Rp 5.000,00/transaksi. Saat ini jenis kartu elektronik yang tersedia adalah e-Money Mandiri, Flazz BCA, Brizzi BRI, dan BNI TapCash.

Seluruh layanan tersebut berlokasi di dua titik, yaitu Toll Gate Utama dan Toll Gate Area Perkantoran untuk kendaraan roda dua maupun roda empat selama 24 jam setiap hari.

“Untuk menggunakan layanan ini, para pengguna jasa cukup menyampaikan kebutuhannya ke petugas yang _standby_ di toll gate, Kami harap dengan hadirnya layanan ini akan semakin memudahkan dan mempercepat proses tap in dan tap out pembayaran parkir kendaraan di Bandara Internasional Syamsudin Noor serta sejalan dengan kebijakan cashless government yang diterapkan oleh pemerintah”, tutup Millyas. [riv/va]