Jakarta
Prabowo Subianto Galang Diplomasi Kuat untuk Bela Palestina
BalainNews.com, JAKARTA – Pidato Presiden Prabowo di Sidang Majelis Umum PBB ke-80 (23/9/2025) menjadi salah satu pernyataan diplomasi strategis Indonesia dalam dua dekade terakhir. Dari podium PBB, Prabowo bukan hanya menyuarakan kepedulian terhadap tragedi Gaza, tetapi juga menawarkan paket komitmen yang jarang dilakukan negara berkembang, yakni mengirim hingga 20.000 pasukan penjaga perdamaian, membantu pangan melalui ekspor beras, serta menegaskan solusi dua negara Palestina–Israel sebagai jalan tunggal menuju perdamaian.
Pidato ini menarik karena memadukan dua hal, yaitu pengalaman historis Indonesia sebagai bangsa terjajah dan peran Indonesia saat ini sebagai negara yang mampu menawarkan solusi global. Prabowo menyinggung kolonialisme, kemiskinan, dan solidaritas internasional, lalu menghubungkannya dengan penderitaan Palestina. Dengan demikian, ia menempatkan Indonesia bukan hanya sebagai negara yang berempati, tetapi juga sebagai aktor yang siap mengambil bagian dalam “misi penyelamatan” kemanusiaan global.
Komitmen mengirim 20.000 pasukan perdamaian tersebut tentu membutuhkan konsensus Dewan Keamanan PBB, sumber daya finansial besar, dan kesiapan logistik. Belum tentu negara-negara besar akan menerima peran dominan Indonesia di medan yang penuh kepentingan geopolitik tersebut. Demikian pula janji ekspor pangan untuk Palestina yang selain patut diapresiasi, realisasinya tetap tergantung stabilitas dalam negeri dan kemampuan distribusi lintas zona perang—mengingat blokade Israel pada jalur masuk ke Gaza.
Di tengah pidato inspiratif dan kuat dari Presiden Prabowo tersebut, kita patut melihat realitas di lapangan yang jauh lebih kompleks. Saat ini, kita lihat, Israel tetap memegang kendali militer yang kuat, sementara Palestina masih berada dalam “penjara blokade”, “politik pelaparan”, dan terpecah secara politik. Di sisi lain, dukungan Amerika Serikat terhadap Israel, serta belum bersatunya negara-negara Arab untuk mengambil langkah konkrit dalam menghentikan genosida di Gaza sebagai suatu kebutuhan strategis dan mendesak, membuat solusi dua negara kerap berhenti di tingkat retorika. Dalam konteks ini, Presiden Prabowo mencoba membalik narasi, yakni perdamaian hanya mungkin bila ada keberanian mengambil langkah konkret, termasuk mengakui kedua negara dan menjamin keamanan keduanya.
Per 23/9/2025, Israel masih terus menyerang ke seluruh Gaza dan membunuh sedikitnya 36 warga Palestina di tengah-tengah pertemuan para pemimpin dunia menghadiri pertemuan tahunan Majelis Umum PBB, di mana perang Israel di Gaza menjadi pusat perhatian. Israel juga kembali mengeluarkan ancaman terhadap Gaza Sumud Flotilla, dengan mengatakan akan “mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah masuknya ke zona tempur dan menghentikan setiap pelanggaran terhadap blokade laut yang sah.”
Selain itu, merujuk Aljazeera (23/9/2025), Israel juga menutup Jembatan Raja Hussein (atau yang dikenal sebagai Jembatan Allenby) tanpa batas waktu, memblokir satu-satunya jalur penghubung antara Tepi Barat yang diduduki dan Yordania. Israel tampaknya tidak menunjukkan i’tikad serius untuk menghentikan teror dan memaksa puluhan ribu orang mengungsi.
Terlepas dari fakta lapangan dimana terorisme Israel masih terjadi, satu hal penting dari pidato Prabowo tersebut adalah menyadarkan dunia dengan menggunakan narasi universal “keluarga manusia”. Ia menyebut semua agama dan bangsa sebagai bagian dari satu keluarga besar. Kata Prabowo, “We differ in race, religion, and nationality, yet we gather together today as one human family,” dan karena kita ‘satu keluarga manusia’, maka kita harus menolak doktrin sejarawan Athena abad ke-4 Sebelum Masehi, Thucydides bahwa “the strong do what they can, the weak suffer what they must.”
Narasi “keluarga manusia” penting, karena mengajak dunia keluar dari logika realpolitik yang didominasi kekuatan militer semata, menuju pada solidaritas moral sebagai basis diplomasi. Dalam Islam, relasi tersebut dikenal sebagai relasi “ukhuwah insaniyah”, atau dalam perspektif dokumen Imam Ahmed Al-Tayyeb dan Paus Fransiskus sebagai “persaudaraan kemanusiaan” (human fraternity)—yang saat ini telah dirayakan setiap tahunnya secara internasional.
Presiden Prabowo membuka mata dunia bahwa saat ini secara realistis kita hidup dalam situasi kebencian dan kekerasan. Beliau menyampaikan sebagai berikut:
“We live in a time when hatred and violence can seem to be the loudest voices. But beneath this loud noise lies a quieter truth: That every person longs to be safe, to be respected, to be loved, and to leave a better world to their children. Our children are watching. They are learning leadership not from textbooks, but from our choices.”
(Kita hidup di masa ketika kebencian dan kekerasan terdengar paling lantang. Namun di balik kebisingan itu ada kebenaran yang lebih tenang: setiap orang mendambakan rasa aman, penghormatan, kasih sayang, dan warisan dunia yang lebih baik untuk anak-anak mereka. Anak-anak kita sedang menyaksikan. Mereka belajar kepemimpinan bukan dari buku teks, melainkan dari pilihan kita).
Beliau kemudian membahas ‘situasi bencana’ (catastrophic situation)—untuk menggambarkan kehancuran luar biasa—di Gaza yang tak kunung selesai. Secara diplomatik, kalimat ‘catastrophic situation’ lebih soft sebagai tokoh yang hendak ‘berdiri di atas dan untuk semua golongan’. Prabowo mengatakan sebagai berikut:
“Today, still, a catastrophic situation in Gaza is unfolding before our eyes. At this very moment, the innocent are crying for help [and] are crying to be saved. Who will save them? Who will save the innocent. Who will save the old and women? Millions are facing danger at this very moment, as we sit here. They are facing trauma. They are facing irreparable damage to their bodies. They are dying of starvation. Can we remain silent? Will there be no answer to their screams? Will we teach them that the human family can rise to the challenge?”
(Hari ini, situasi bencana di Gaza masih berlangsung di depan mata. Saat ini juga, orang-orang tak berdosa menangis minta tolong. Siapa yang akan menyelamatkan mereka? Siapa yang akan menyelamatkan orang tua dan perempuan? Jutaan jiwa sedang menghadapi bahaya, trauma, kerusakan tubuh yang tak bisa dipulihkan, kelaparan, bahkan kematian. Dapatkah kita tetap diam? Akankah tidak ada jawaban untuk jeritan mereka? Akankah kita mengajarkan bahwa keluarga manusia tidak sanggup menjawab tantangan ini?)
Kepedulian Prabowo pada Palestina juga disampaikan pada penutup pidatonya sebagai yang ia nyatakan:
“Sebagai penutup, saya ingin menegaskan kembali dukungan penuh Indonesia terhadap solusi dua negara untuk Palestina. Kita harus memiliki Palestina yang merdeka, namun kita juga harus mengakui, menghormati, dan menjamin keselamatan serta keamanan Israel. Hanya dengan itu, kita bisa memiliki perdamaian sejati—perdamaian yang bebas dari kebencian dan kecurigaan. Satu-satunya solusi adalah solusi dua negara.”
Beliau juga menggugah kita semua sebagai ‘satu keluarga manusia’ untuk berkomitmen dalam rekonsiliasi damai dan harmoni:
“Two descendants of Abraham must live in reconciliation, peace and harmony. Arabs, Jews, Muslims, Christians, Hindus, Buddhists, all religions, we must live as one human family. Indonesia is committed to being part of making this vision a reality. Is this a dream? Maybe, but this is the beautiful dream that we must work together towards.”
(Dua keturunan Ibrahim harus hidup dalam rekonsiliasi, damai, dan harmoni. Arab, Yahudi, Muslim, Kristen, Hindu, Buddha—semua agama—harus hidup sebagai satu keluarga manusia. Indonesia berkomitmen menjadi bagian dari upaya mewujudkan visi ini. Apakah ini mimpi? Mungkin, tetapi ini adalah mimpi indah yang harus kita wujudkan bersama).
Dalam pidato tersebut, Indonesia menegaskan diri sebagai negara yang berani menawarkan jalan keluar, bukan hanya mengutuk. Paling tidak, Presiden Prabowo telah menempatkan Indonesia pada posisi moral yang jelas, yaitu mendukung Palestina tanpa menafikan hak Israel untuk hidup aman. Artinya, jika Israel ingin aman, maka mereka juga harus memberikan keamanan dan kemerdekaan juga untuk Palestina—tidak bisa hanya menang sendiri. Semuanya harus menang.
Satu hal yang patut diperhatikan adalah bahwa Indonesia berkomitmen pada penghentian perang dan kemerdekaan Palestina. Pernyataan ‘normalisasi dengan Israel’ tidak bisa dimaknai tanpa syarat penghentian perang dan kemerdekaan tersebut. Artinya, selama Israel masih menjajah Palestina, maka selama itu juga Indonesia akan terus melawan dan tentu saja tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Solusi dua negara—negara Israel dan negara Palestina—adalah solusi realistis di tengah berbagai kebuntuan berpuluh tahun. Tapi, semua sekali lagi harus dimulai dengan penghentian perang dan pengakuan Israel terhadap kemerdekaan dan kenegaraan Palestina.
Memang tidak ideal seutuhnya. Akan tetapi, inilah yang paling memungkinkan saat ini bagi perjuangan Palestina. Pada akhirnya, sejarah menunjukkan kepada kita hasilnya ke depan. Tetapi sebagai bangsa yang pernah merasakan pahitnya kolonialisme, Indonesia memang memiliki kewajiban moral untuk terus menyuarakan keadilan. Setelah pidato tersebut, penting bagi semua pihak di Indonesia untuk kembali menyatukan gerakan bagi dukungan kepada Palestina sesuai dengan perkembangan situasi global tersebut. Untuk itu, sinergi antara pemerintah dan masyarakat patut diintensifkan pasca pidato tersebut.
Kemitraan kita dalam mendukung perdamaian dunia, termasuk penghentian perang dan perjuangan solusi dua negara tersebut patut bersinergi dengan para pihak global yang lintas batas. Hal ini tercermin dari pidato Prabowo yang mengatakan sebagai berikut:
“Saya yakin bahwa para pemimpin peradaban-peradaban besar dunia: peradaban Barat, peradaban Timur, peradaban Utara, peradaban Selatan, para pemimpin Amerika, Eropa, India, Tiongkok, dunia Islam, seluruh dunia—saya yakin bahwa mereka akan bangkit untuk menjalankan peran yang dituntut oleh sejarah. Kita semua berharap para pemimpin dunia akan menunjukkan kenegarawanan yang agung, kebijaksanaan yang mendalam, pengendalian diri, kerendahan hati, mengatasi kebencian, dan mengikis kecurigaan.”
Ini berarti bahwa koalisi dan kolaborasi global lintas peradaban haruslah dilakukan secara kontinu, inovatif, dan strategis. Sebab kerja-kerja perdamaian dunia membutuhkan sinergi masyarakat global dari seluruh penjuru mata angin di planet bumi ini.
Akhirnya, pidato Presiden Prabowo di Majelis Umum PBB—setelah Indonesia absen 10 tahun di forum tersebut—bisa kita lihat sebagai upaya Indonesia untuk menghidupkan kembali harapan akan dunia yang lebih adil, lebih damai, lebih harmonis untuk semua manusia, yang dalam Islam disebut sebagai ‘rahmatan lil ‘alamin, kerahmatan bagi seluruh alam semesta. [riv/rls]
Oleh: Dr. Yanuardi Syukur
Direktur Kawasan Asia-Afrika Serikat Media Siber Indonesia (SMSI)
Jakarta
Menkomdigi: Internet Harus Dipakai di Sekolah dan Puskesmas, Bukan Sekadar Dibangun
BalainNews.com, JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan pembangunan konektivitas digital harus diikuti pemanfaatan nyata di layanan publik, terutama di sekolah dan puskesmas.
Pernyataan ini disampaikan dalam Apresiasi Konektivitas Digital 2026 di Jakarta Pusat, Jumat (17/4/2026).
Menurut Meutya, keberhasilan pembangunan jaringan tidak hanya diukur dari tersedianya akses, tetapi dari sejauh mana internet digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan.
“Saya terharu banyak masyarakat dari elemen sekolah, puskesmas, TNI, dan industri bekerja sama memudahkan langkah pemerintah memastikan konektivitas berjalan dengan baik,” ujar Meutya.
Menurut Meutya, keberhasilan konektivitas diukur dari manfaat yang dirasakan sehari-hari. Siswa bisa mengakses materi belajar lebih luas. Tenaga kesehatan bisa melayani pasien dengan lebih cepat dan tepat.
“Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri, butuh dukungan dari banyak pihak,” tuturnya.
Ia menekankan konektivitas harus menjadi bagian dari layanan publik, bukan hanya pembangunan infrastruktur.
“Mudah-mudahan kerja sama antara pemerintah, industri, dan masyarakat bisa terus berjalan untuk mengawal konektivitas kita semakin baik,” tegasnya. [adv/riv]
SebarkanEkonomi
4 Tahun Berturut-Turut Bintang 5, Bank Kalsel Tegaskan Superioritas di TOP BUMD Awards 2026
BalainNews.com, JAKARTA – Bank Kalsel kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional dengan meraih sejumlah penghargaan dalam ajang TOP BUMD Awards 2026 yang diselenggarakan oleh Majalah Top Business bekerja sama dengan Institut Otonomi Daerah (I-OTDA) serta berbagai lembaga dan konsultan bisnis nasional.
Acara puncak penghargaan yang berlangsung di Dian Ballroom, Hotel Raffles Jakarta tersebut dihadiri oleh sejumlah kepala daerah, direksi BUMD, serta pemangku kepentingan sektor keuangan daerah, Senin (13/4/2026).
Hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin, Direktur Utama Bank Kalsel Fachrudin, Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Firmansyah, serta Kepala Divisi Perencanaan & Kinerja Deddy Setiawan.Keikutsertaan Bank Kalsel dalam ajang ini tidak berlangsung secara instan, melainkan melalui serangkaian tahapan penilaian yang komprehensif dan independen.
Proses tersebut meliputi seleksi administrasi, pengisian kuesioner kinerja, hingga sesi presentasi dan wawancara penjurian yang diikuti langsung oleh jajaran manajemen Bank Kalsel .Berdasarkan hasil penilaian Dewan Juri, Bank Kalsel berhasil meraih sejumlah penghargaan, yaitu:
• Medali Golden Trophy (Bintang 5 selama 4 tahun berturut-turut)
• TOP Pembina BUMD 2026 (Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin)
• TOP BUMD Awards 2026 BPD Bintang 5 (Bank Kalsel)
• TOP CEO BUMD 2026 (Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin)
Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin, menyampaikan bahwa pencapaian ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh insan Bank Kalsel serta dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai pemegang saham.
“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja, memperkuat inovasi layanan, serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah,” ujar Fachrudin.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan turut meraih penghargaan dalam ajang TOP BUMD Awards 2026.
Penghargaan tersebut menjadi kado istimewa dalam peringatan Hari Jadi ke-76 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Sekdaprov Syarifuddin menilai capaian ini sebagai bentuk apresiasi atas kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sekaligus menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah.
“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus memberikan kontribusi dalam pembangunan daerah, serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat Kalimantan Selatan,” pungkasnya.
Ia juga mengharapkan penghargaan ini dapat semakin mendorong peningkatan kontribusi BUMD terhadap pembangunan daerah, serta menekankan pentingnya terus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat di Kalimantan Selatan.
Ajang TOP BUMD Awards 2026 mengangkat tema “Inovasi BUMD dalam Pembangunan Berkelanjutan”, yang menekankan pentingnya peran BUMD dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui transformasi bisnis dan inovasi layanan.
Partisipasi Bank Kalsel dalam kegiatan ini juga menjadi bagian dari strategi perusahaan dalam memperkuat positioning dan meningkatkan brand awareness di tingkat nasional, sekaligus membuka peluang kolaborasi strategis dengan berbagai pihak.
Dengan capaian ini, Bank Kalsel menegaskan komitmennya untuk terus tumbuh sebagai bank daerah yang kompetitif, inovatif, dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi Kalimantan Selatan. [adv/riv]
SebarkanEkonomi
TOP Pembina BUMD 2026 Diraih Gubernur H Muhidin, Komitmen Perkuat Layanan Masyarakat
BalainNews.com, JAKARTA – Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin meraih penghargaan sebagai Top Pembina BUMD 2026 dalam ajang TOP BUMD Awards 2026 yang digelar di Hotel Raffles Jakarta Lantai 11 Ciputra World, pada Senin (13/4/2026).
Penghargaan Medali Golden Trophy tersebut diterima oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, H. Muhammad Syarifuddin, yang hadir mewakili Gubernur Kalsel. Dalam acara itu, Sekdaprov Kalsel didampingi Direktur Utama Bank Kalsel Fachrudin, Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Bank Kalsel Firmansyah, serta Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS) H. Syafrudin Noor.
Penghargaan ini diberikan atas peran, kontribusi, dan dukungan Gubernur sebagai kepala daerah terhadap peningkatan kinerja Bank Perkreditan Rakyat sebagai bagian dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sehingga mampu menunjukkan kinerja yang baik dan berprestasi.
Top Pembina BUMD merupakan penghargaan bergengsi yang diberikan kepada kepala daerah yang dinilai berhasil membina dan mendukung BUMD dalam meningkatkan kinerja, tata kelola, serta kontribusi terhadap perekonomian daerah. Ajang ini juga menitikberatkan pada aspek pencapaian, inovasi, dan perbaikan berkelanjutan.
Selain itu, Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin, juga menerima penghargaan sebagai Top CEO BUMD 2026.
Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berhasil meraih penghargaan TOP BUMD Award.
Penghargaan tersebut menjadi kado istimewa dalam peringatan hari jadi ke-76 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Sekdaprov Syarifuddin menilai capaian ini sebagai bentuk apresiasi atas kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sekaligus menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah.
“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus memberikan kontribusi dalam pembangunan daerah, serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat Kalimantan Selatan,” pungkasnya.
Muhammad Syarifuddin mengharapkan, penghargaan ini dapat mendorong peningkatan kontribusi BUMD terhadap pembangunan daerah. Selain itu, pihaknya juga menekankan pentingnya terus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat di Kalimantan Selatan.
Ajang TOP BUMD Awards sendiri merupakan bentuk apresiasi terhadap kinerja BUMD di seluruh Indonesia yang dinilai berprestasi dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi daerah. [adv/riv/mr/Adpim]
SebarkanBudaya
Gubernur H. Muhidin Didampingi Hj. Fathul Jannah Resmikan Dermaga Pasar Terapung di Taman Mini Indonesia Indah
BalainNews.com, JAKARTA – Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin bersama Ketua TP PKK Provinsi Kalimantan Selatan, Hj. Fathul Jannah menghadiri sekaligus meresmikan Dermaga Pasar Terapung Air Tawar di kawasan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta, yang ditandai dengan penandatanganan prasasti serta pemotongan pita di dermaga, Sabtu (11/4/2026).
Peresmian Dermaga Pasar Terapung di TMII tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Kalsel dalam melestarikan warisan budaya daerah sekaligus memperkenalkan kekayaan pariwisata Banua ke tingkat nasional, yang peresmiannya ini dihadiri oleh didampingi Direktur Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi di Kementerian Kebudayaan RI, Restu Gunawan, Dirjen Bina Marga Kementerian PU Roy Rizali Anwar bersama Bupati/Walikota se Kalsel, Forkopimda Kalsel serta Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin.
Pada penandatangan prasasti, Gubernur H. Muhidin didampingi pimpinan Forkopimda Kalsel antara lain Pangdam XXII/Tambun Bungai, Mayjen TNI Zainul Arifin, Kajati Kalsel Tiyas Widiarto, S.H., M.H, Danrem 101/Antasari Brigjen TNI Ilham Yunus, Kepala BIN Kalsel Brigjen Pol.Sentot Adi Dharmawan, S.I.K., M.H. Kepala BNN Brigjen Pol. Asep Taufik, S.I.K, Danlanal Kolonel Laut (P) Galih Nurna Putra, S.H., M.Tr.Opsla serta Sekdaprov Kalsel M. Syarifuddin.
Dalam sambutannya, Gubernur H. Muhidin menyampaikan Dengan diresmikannya dermaga pasar terapung ini, Pemprov Kalsel mencapai kemajuan yang luar biasa disektor pariwisata, dan sekaligus menghadirkan budaya banua Kalsel, dalam deretan kebudayaan nasional di TMII.
“Melalui kehadiran dermaga ini, kita berharap masyarakat dari berbagai daerah, dapat mengenal lebih dekat kekayaan budaya sungai Kalimantan Selatan. sekaligus memperkuat posisi Kalsel sebagai salah satu simpul penting warisan budaya sungai di indonesia,” ucap Gubernur H. Muhidin.
Budaya pasar terapung disampaikan gubernur, adalah tradisi yang telah berlangsung sejak masa kesultanan banjar, ketika sungai menjadi jalur utama transportasi, interaksi sosial, serta aktivitas perdagangan masyarakat. dan hingga saat ini, tradisi tersebut masih dapat di saksikan secara langsung, di kawasan wisata budaya pasar terapung Lok Baintan, yang telah menjadi salah satu ikon pariwisata Kalsel.
“Di dermaga pasar terapung ini, kita menegaskan bahwa pasar terapung sebagai warisan budaya urang banjar tetap ada dan masih bisa dinikmati, dan di kawasan TMII ini, kita menghadirkan gambaran budaya sungai, kepada masyarakat Indonesia, sekaligus memperkuat identitas budaya daerah sebagai bagian dari kekayaan budaya nasional,” tambah Gubernur Kalsel, H. Muhidin.
Gubernur H. Muhidin berharap, keberadaan dermaga pasar terapung ini, mampu menarik minat masyarakat, yang berkunjung ke taman mini indonesia indah, untuk mengenal lebih jauh tentang Kalsel.
“Bahkan kami harapkan masyarakat tertarik untuk berkunjung langsung ke Kalsel dan merasakan pengalaman kehidupan masyarakat sungai yang masih lestari,” harap Gubernur H. Muhidin.

Gubernur juga mengajak Bupati/Wali Kota se Kalsel dan seluruh Kepala SKPD lingkup Pemprov Kalsel agar meramaikan Pasar Terapung di TMII ini dengan menggelar berbagai acara di lokasi tersebut.
“Saya mengajak, ayo kita bersama-sama kita meramaikan pasar terapung ini, dengan menggelar acara setiap pekannya, bisa diisi dengan kesenian, atau acara apapun yang bermuatan lokal daerah. Sehingga budaya kita Kalsel dapat semakin dikenal oleh masyarakat di Jakarta,” ajak Gubernur H. Muhidin
Sementara itu, apresiasi datang dari Kementerian Kebudayaan RI, seperti yang disampaikan Dirjen Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi di Kementerian Kebudayaan RI, Restu Gunawan.
“Ini adalah satu contoh bagaimana pengembangan dan pemanfaatan budaya itu ada di Kalimantan Selatan. Kita berharap, ke depan ada warisan budaya tak benda Kalsel yang bisa diusulkan ke UNESCO,” harap Restu Gunawan.
Usai meresmikan dermaga ini, Gubernur H. Muhidin bersama Ketua TP PKK Provinsi Kalsel, Hj. Fathul Jannah, berkesempatan membeli buah-buah dan kue yang dijual oleh “Acil wan Paman” (red; sebutan pedagang dalam jukung/perahu di pasar terapung).
Bukan hanya itu, Ketua TP PKK Provinsi Kalsel, Hj. Fathul Jannah Muhidin yang juga sebagai Ketua Dekranasda Kalsel menyempatkan pula mengunjungi stand-stand UMKM dan Dekranasda yang dihadirkan di TMII, Jakarta.
Untuk diketahui, kegiatan ini mengusung tema “Pesona Pasar Terapung, Lestarikan Budaya, Tumbuhkan Ekonomi Kerakyatan, dan Perkuat Hilirisasi Industri Kreatif Banua.”
Selain itu, pembangunan Dermaga Pasar Terapung di TMII didukung melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Bank Kalsel sebagai wujud sinergi antara pemerintah daerah dengan dunia perbankan dalam mendukung pembangunan sektor budaya dan pariwisata.
Selain prosesi peresmian, kegiatan turut diramaikan dengan berbagai rangkaian acara budaya seperti pertunjukan seni tradisional Banjar, simulasi Pasar Terapung di area anjungan, pameran produk unggulan UMKM, kuliner khas Banua yang kerap dikenal “mawarung”, pameran kerajinan, fashion show Wastra Banua, hingga pemutaran Silent Cinema.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap melalui kegiatan ini budaya lokal dapat terus lestari, dikenal lebih luas, serta mampu memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan industri kreatif di Banua. [adv/riv/Rin/Adpim]
SebarkanJakarta
Dewan Pers Uji Dana Jurnalisme, SMSI Usul Dikelola Lembaga Independen
BalainNews.com, JAKARTA – Dewan Pers menggelar uji publik Rancangan Peraturan Dewan Pers tentang Dana Jurnalisme sebagai langkah strategis memperkuat ekosistem pers nasional yang merdeka, profesional, dan berkelanjutan.
Dalam forum tersebut, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menegaskan pentingnya pengelolaan dana dilakukan oleh lembaga independen dan profesional, bukan oleh Dewan Pers secara langsung.
Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, menyampaikan bahwa penyusunan rancangan peraturan ini telah dimulai sejak 25 Juli 2025 melalui serangkaian rapat dan diskusi kelompok terarah (FGD) bersama konstituen Dewan Pers serta berbagai pemangku kepentingan.
“Rancangan ini merupakan respons atas tantangan besar yang dihadapi industri media, terutama disrupsi digital dan tekanan ekonomi yang berdampak pada keberlanjutan jurnalisme berkualitas,” ujar Komaruddin.
Uji publik berlangsung pada Senin, 30 Maret 2026, di Hall Dewan Pers, Jakarta Pusat, dengan melibatkan anggota Dewan Pers, tenaga ahli, kelompok kerja, akademisi, organisasi pers, serta tokoh pers nasional. Forum ini bertujuan menjaring masukan publik sebelum peraturan ditetapkan secara resmi.
Sejumlah perwakilan perguruan tinggi hadir dalam kegiatan ini, antara lain Universitas Indonesia, Universitas Hasanuddin, Universitas Sumatera Utara, Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Universitas Mataram, dan Universitas Diponegoro. Hadir pula organisasi pers seperti AJI, PFI, IJTI, PWI, ATVLI, ATVSI, AMSI, JMSI, SMSI, PRSSNI, dan SPS.
Tokoh pers nasional yang turut memberikan pandangan di antaranya Prof. Bagir Manan, Bambang Harymurti, Suryopratomo, Hendry Ch Bangun, Kemal Gani, Eduard Depari, Nina Mutmainah, Ninuk Pambudy, hingga Benny Butarbutar. Forum ini juga dihadiri Koalisi untuk Kebebasan Pers (KTP2JB), LBH Pers, serta didukung PR2Media.
Menjawab Krisis Ekosistem Media
Rancangan Peraturan tentang Dana Jurnalisme disusun sebagai instrumen untuk menjamin keberlangsungan jurnalisme yang melayani kepentingan publik.
Dalam dokumen tersebut ditegaskan bahwa perubahan model bisnis media dan tekanan ekonomi telah mengancam eksistensi jurnalisme berkualitas.
Dana Jurnalisme direncanakan dihimpun dari berbagai sumber yang sah dan tidak mengikat, dengan prinsip pengelolaan yang independen, transparan, dan akuntabel. Beberapa prinsip utama yang diusung meliputi:
Independensi redaksional tanpa intervensi pemberi dana
Transparansi dan akuntabilitas melalui audit keuangan berkala
Keadilan dan inklusivitas dalam distribusi dana
Keberlanjutan untuk mendukung ekosistem pers jangka panjang
Selain itu, mekanisme pengelolaan dana dirancang dengan sistem checks and balances guna mencegah penyalahgunaan dan memastikan tata kelola yang baik.
Dana tersebut nantinya akan dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan strategis, seperti peliputan investigasi, produksi karya jurnalistik berkualitas, perlindungan hukum wartawan, peningkatan kapasitas insan pers, inovasi bisnis media, serta advokasi terhadap kekerasan terhadap jurnalis.
Penerima manfaat mencakup wartawan individu, perusahaan pers, organisasi pers, hingga lembaga independen yang berkontribusi pada kemerdekaan pers.
SMSI: Harus Dikelola Lembaga Independen
Usai uji publik yang berlangsung pukul 09.00–13.00 WIB, Dewan Pers melanjutkan rapat bersama tim perumus pada pukul 14.00–17.00 WIB yang dipimpin Abdul Manan dan Dahlan Dahi. Tim perumus terdiri utusan Dewan Pers dan perwakilan konstituen Dewan Pers, termasuk dari Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) yang diwakili Sekretaris Jenderal, Makali Kumar, SH.
Dalam forum tersebut, Makali Kumar menyampaikan sikap SMSI yang menekankan pentingnya independensi dalam pengelolaan Dana Jurnalisme. Ia juga mengungkapkan bahwa SMSI telah menyampaikan surat resmi kepada Ketua Dewan Pers terkait sikap organisasi tersebut.
Dalam surat bernomor 096/SMSI-Pusat/III/2026 tertanggal 26 Maret 2026, SMSI pada prinsipnya mendukung pembentukan regulasi Dana Jurnalisme Indonesia sebagai upaya memperkuat ekosistem pers nasional. Namun, SMSI memberikan sejumlah catatan penting.
Pertama, perumusan kebijakan harus didasarkan pada kajian komprehensif secara akademik dan hukum agar tidak menimbulkan risiko di kemudian hari. Kedua, jika Dana Jurnalisme dibentuk, pengelolaannya tidak boleh melibatkan Dewan Pers secara langsung guna menghindari konflik kepentingan.
“Pengelolaan dana sebaiknya dilakukan oleh lembaga independen yang dibentuk oleh konstituen Dewan Pers, misalnya dalam bentuk yayasan atau badan hukum lain sesuai peraturan perundang-undangan,” tegas Makali.
Selain itu, SMSI mengusulkan agar Dana Jurnalisme juga diarahkan untuk mendukung keberlangsungan bisnis perusahaan pers, khususnya media siber rintisan (startup), termasuk kebutuhan infrastruktur seperti server serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang jurnalistik.
Terkait pendanaan Dewan Pers, SMSI menegaskan tetap harus mengacu pada Pasal 15 ayat (7) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang menyebutkan sumber pendanaan berasal dari organisasi pers, perusahaan pers, serta bantuan negara dan bantuan lain yang tidak mengikat.
Menuju Regulasi yang Legitimate
Melalui uji publik ini, Dewan Pers berharap dapat merumuskan kebijakan yang legitimate, akuntabel, dan mampu menjawab tantangan industri media di era digital. Masukan dari berbagai pihak menjadi bahan penting dalam penyempurnaan rancangan sebelum ditetapkan sebagai peraturan resmi.
Dengan adanya Dana Jurnalisme yang dikelola secara independen dan profesional, diharapkan kualitas jurnalisme di Indonesia dapat terus terjaga serta mampu menjalankan fungsi kontrol sosial secara optimal di tengah dinamika perubahan zaman. [riv/rls]
Sebarkan-
Nasional3 tahun agoMajelis Ulama Indonesia Dan Masyarakat Spiritual Indonesia
-
Lifestyle2 tahun agoGeliat Kehidupan Malam Jakarta
-
Internasional3 tahun agoKTT Perdamaian Dunia HWPL Di Korea Selatan Turut Di Hadiri Ketua SMSI Kalsel
-
Banjarmasin2 tahun agoTidak Ada Yang Lebih Penting Daripada Air, Qum Water Solusi Kesehatan Masa Kini
-
Daerah2 tahun agoPolres Batola Berhasil Ungkap Kasus Tindak Pidana Penjualan Obat Bebas Terbatas
-
Nasional2 tahun agoMengharumkan Banua, Karateka Muhammad Afif Lubis Bawa Pulang Medali
-
Banjarmasin2 tahun agoOrang Tua Wajib Tahu ! Apa Saja Informasi Dan Syarat PPDB Online 2024 SMP Negeri 11 Banjarmasin
-
Banjarmasin3 tahun agoLulus Akmil 2023, Sejak Kecil Hikmal Aris Farendy Sudah Ingin jadi Jenderal
-
Banjarmasin2 tahun agoLantik PDK Kerukunan Bubuhan Banjar Sa’Dunia, Paman Birin : Terus Eratkan Kebersamaan Warga Banjar Di Seluruh Tanah Air
-
Banjarmasin2 tahun agoLomba Nyanyi antar Wartawan Bersama SMSI Kalsel

