BalainNews.com, BANJARMASIN – Bank Kalsel resmi membuka Workshop Kebijakan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) serta Uji Coba/Simulasi Prosedur Tanggap Darurat Bank Kalsel Tahun 2026 pada Jumat (6/11/2026) di Banjarmasin. Kegiatan dibuka oleh Direktur Operasional Bank Kalsel, Iwan, dan berlangsung selama dua hari, 6–7 November 2026.

Workshop diikuti perwakilan seluruh divisi dan kantor cabang Bank Kalsel. Materi
dibawakan oleh Fajar Atrifani, S.E., M.M., BCCS, beserta tim dari BCM Indonesia sebagai narasumber.

Dalam sambutannya, Iwan menegaskan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja
merupakan tanggung jawab bersama antara Bank Kalsel sebagai pemberi kerja, seluruh pegawai, dan pihak lain yang berkegiatan di lingkungan bank.

“Penerapan SMK3 tidak cukup hanya berupa kebijakan tertulis. SMK3 harus dipahami, dilaksanakan, dan dibiasakan dalam aktivitas kerja sehari-hari,” ujar Iwan.

Ia menjelaskan, risiko keadaan darurat seperti kebakaran, gempa bumi, maupun gangguan lain terhadap operasional menuntut kesiapsiagaan yang terencana. Menurutnya, kelalaian dalam penerapan keselamatan kerja dapat berdampak pada manusia, aset, keberlangsungan layanan, hingga kepatuhan bank.

Selama dua hari, peserta mendapatkan pemahaman mengenai kebijakan SMK3, menguji prosedur tanggap darurat, mempraktikkan evakuasi lapangan, serta melakukan evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan. Rangkaian kegiatan juga mencakup uji coba Business Continuity Plan
(BCP).

Iwan turut menyampaikan empat hal yang perlu menjadi perhatian seluruh peserta:

1. Mengikuti sosialisasi dengan sungguh-sungguh, agar setiap pegawai memahami potensi bahaya, jalur pelaporan, peran masing-masing, dan tindakan yang harus dilakukan dalam situasi darurat.
2. Melaksanakan simulasi secara tertib dan disiplin sesuai arahan narasumber, dengan tetap mengutamakan keselamatan peserta dan tidak menimbulkan risiko baru selama latihan.
3. Memastikan kesiapan Tim Tanggap Darurat atau Tim Evakuasi, kelancaran koordinasi antarunit kerja, kejelasan jalur evakuasi dan titik kumpul, serta berfungsinya sarana keselamatan seperti alat pemadam api ringan (APAR) dan sistem peringatan dini.

4. Memanfaatkan uji coba BCP untuk menilai kesiapan bank dalam menjaga atau memulihkan fungsi dan layanan kritis saat terjadi gangguan, termasuk kejelasan komunikasi, peran, dan eskalasi keputusan.

“Manajemen berharap kegiatan ini tidak sekadar memenuhi agenda pelatihan dan
kepatuhan, tetapi membangun budaya sadar risiko, peduli keselamatan, dan siap menghadapi keadaan darurat di seluruh lingkungan Bank Kalsel,” kata Iwan.

Iwan juga menyampaikan apresiasi kepada Divisi Umum, Divisi Human Capital, seluruh unit kerja terkait, serta BCM Indonesia atas dukungan dan koordinasi dalam persiapan kegiatan. [adv/riv]

BalainNews.com, BANJARMASIN – Dinamika perekonomian nasional, termasuk penyesuaian alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dalam kebijakan efisiensi anggaran Pemerintah Pusat, menghadirkan tantangan baru bagi Bank Pembangunan Daerah (BPD) di seluruh Indonesia. Kebijakan ini memengaruhi kapasitas fiskal daerah dan berdampak pada penghimpunan dana pemerintah daerah di BPD. Kondisi tersebut juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi perkembangan asset dan laba BPD. Bagi Bank Kalsel sebagai bank pengelola kas daerah Kalimantan Selatan, perubahan ini menjadi titik tolak untuk melangkah lebih jauh dan memperluas peran.

Bank Kalsel menjadikan kondisi ini sebagai momentum untuk memperkuat strategi bisnis dan mempercepat transformasi. Bank Kalsel terus meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam menghimpun dana dari berbagai sumber di luar pemerintah daerah, memperluas basis nasabah perorangan dan dunia usaha, mengembangkan layanan digital, serta memperkuat pembiayaan kepada sektor produktif, pelaku UMKM, dan masyarakat Kalimantan Selatan.

Potensi besar yang kini sedang dioptimalkan adalah status Bank Kalsel sebagai bank devisa. Dengan status tersebut, Bank Kalsel melayani transaksi valuta asing, pengiriman uang antarnegara, dan pembiayaan perdagangan internasional. Bank Kalsel siap mendampingi pelaku usaha berorientasi ekspor di Kalimantan Selatan, mulai dari korporasi pengolah komoditas unggulan daerah hingga UMKM yang ingin menembus pasar global, termasuk dalam pengelolaan devisa hasil ekspor.

Bank Kalsel juga melayani kebutuhan valuta asing masyarakat Banua, seperti untuk ibadah haji dan umrah, pendidikan, maupun perjalanan ke luar negeri. Dengan begitu, perputaran dana dari aktivitas ekonomi daerah semakin banyak dikelola oleh bank milik daerah sendiri.

Langkah ini sejalan dengan semangat Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) agar BPD naik kelas, yakni berperan sebagai pengelola arus dana, penjaga likuiditas, dan penggerak ekonomi daerah. Kedekatan dengan pemerintah daerah dan pemahaman atas ekonomi lokal menjadi modal Bank Kalsel untuk menjalankan peran tersebut, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Kepercayaan masyarakat, dunia usaha, pelaku UMKM, dan seluruh pemangku kepentingan di Kalimantan Selatan adalah kekuatan utama Bank Kalsel. Untuk itu, Bank Kalsel terus berbenah dan menyambut baik kritik, masukan, serta saran yang membangun dari seluruh pihak demi menjadi bank yang semakin baik bagi Banua.

“Kami melihat perubahan ini sebagai peluang untuk tumbuh lebih luas. Dengan inovasi layanan dan peran sebagai bank devisa, Bank Kalsel siap menjadi mitra pelaku usaha dan masyarakat Banua, dari pasar lokal hingga pasar global. Kami mengajak seluruh masyarakat Kalimantan Selatan untuk terus memberikan dukungan dan kepercayaan kepada Bank Kalsel.Dukungan masyarakat adalah energi kami untuk terus berkembang, berkontribusi nyata bagi perekonomian daerah, dan menjadi kebanggaan Banua,” ujar Agus Setiawan, Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Bank Kalsel.

Mari bersama-sama menjaga, mendukung, dan membesarkan bank milik masyarakat Kalimantan Selatan. Bank Kalsel, Setia Melayani Melaju Bersama. [adv/riv]

BalainNews.com, BANJARMASIN – Pengurangan Dana Transfer ke Daerah (TKD) tidak hanya berdampak terhadap kemampuan fiskal pemerintah daerah, tetapi juga berpotensi mengguncang kinerja Bank Pembangunan Daerah (BPD), termasuk Bank Kalsel.

Pengamat sosial Noorhalis Majid menilai, berkurangnya dana TKD telah memberikan tekanan terhadap hampir seluruh BPD di Indonesia. Kondisi ini harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat maupun pemerintah daerah agar keberlangsungan bank milik daerah tidak terancam.

“Kalau pemerintah pusat ingin mendorong perekonomian daerah, termasuk mempertahankan BPD di seluruh Indonesia, dampak pengurangan TKD semestinya sudah diantisipasi. Apakah pemerintah pusat memahami pengaruh kebijakan ini terhadap BPD?” ujar mantan Ketua KPU Kota Banjarmasin menjawab pertanyaan wartawan, Selasa (03/11/2026).

Menurut Majid yang pernah menjabat Kepala Perwakilan Ombudsman dua periode ini juga mengatakan, tanpa langkah antisipasi yang tepat, penurunan kinerja tersebut dikhawatirkan semakin memburuk dan mengancam keberlangsungan BPD. Bahkan, Bank Kalsel pun tidak boleh menganggap dirinya aman dari dampak kebijakan tersebut.

Karena itu, antisipasi tidak cukup hanya dengan mengoreksi kebijakan efisiensi dan pengurangan TKD dari pemerintah pusat. Bank Kalsel juga harus menyiapkan langkah strategis agar mampu bertahan di tengah tekanan ekonomi dan kebijakan yang kurang berpihak terhadap daerah.

Noorhalis mengakui, persoalan yang dihadapi Bank Kalsel tidak sederhana. Penurunan kinerja tidak bisa semata-mata dibebankan kepada manajemen, karena turut dipengaruhi kebijakan pemerintah pusat dan kondisi ekonomi global yang berdampak terhadap perekonomian daerah.

Namun, menurutnya, kondisi tersebut justru menuntut Bank Kalsel lebih adaptif dan berani melakukan pembenahan.

Ada tiga langkah strategis yang perlu dipertimbangkan. Pertama, mendorong perputaran ekonomi daerah agar lebih dinamis dengan menempatkan Bank Kalsel sebagai salah satu motor penggeraknya.

Bank Kalsel perlu memperluas kerja sama dengan pengusaha lokal melalui berbagai asosiasi dunia usaha, termasuk Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Selama ini, sumber dana Bank Kalsel banyak bertumpu pada kas pemerintah daerah. Karena itu, perputaran dana pemerintah daerah semestinya tidak hanya menjadi sumber likuiditas bank, tetapi juga dimanfaatkan untuk menggerakkan aktivitas ekonomi dan dunia usaha di daerah.

Kedua, melakukan efisiensi secara menyeluruh terhadap pengeluaran perusahaan. Seluruh komponen belanja perlu dievaluasi, termasuk gaji, bonus, dan berbagai pengeluaran lainnya agar lebih rasional dan proporsional.

“Jangan sampai terjadi lebih besar pasak daripada tiang. Beban pengeluaran harus disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi perusahaan,” tegasnya.

Ketiga, membangun partisipasi yang lebih luas dengan melibatkan para pakar, akademisi, serta pelaku ekonomi. Menurutnya, kompleksitas persoalan yang dihadapi Bank Kalsel tidak mungkin diselesaikan hanya melalui pemikiran internal perusahaan. Diperlukan pandangan dan masukan dari berbagai pihak untuk merumuskan strategi penyelamatan dan penguatan bank daerah tersebut.

Noorhalis menegaskan, masyarakat Kalimantan Selatan pada dasarnya memiliki kepedulian besar terhadap keberadaan dan masa depan Bank Kalsel. Karena itu, kritik yang disampaikan publik seharusnya tidak dipandang sebagai serangan, melainkan bentuk kepedulian agar bank kebanggaan masyarakat Banua tersebut tetap sehat dan mampu bertahan.

“Yakinlah, semua warga Kalsel sangat cinta dan peduli terhadap keberadaan serta masa depan Bank Kalsel. Kalau pun ada kritik, itu merupakan bagian dari kepedulian untuk menyelamatkan Bank Kalsel dari kinerja buruk,” ungkapnya.

Ia juga mengingatkan, kinerja sebuah perusahaan atau lembaga tidak bisa dilepaskan dari kualitas sumber daya manusia yang mengelolanya. Meski kebijakan pemerintah dan kondisi ekonomi global turut menentukan, kemampuan manajemen dalam membaca persoalan, mengambil keputusan, serta melakukan pembenahan tetap menjadi faktor penting.

Karena itu, Bank Kalsel dituntut tidak sekadar bertahan menghadapi tekanan pengurangan TKD, tetapi juga melakukan transformasi agar tidak terus bergantung pada dana pemerintah daerah dan memiliki sumber pertumbuhan bisnis yang lebih kuat. [adv/riv]

BalainNews.com, BANJARMASIN – Bank Kalsel memperkuat pengembangan sumber daya manusia (SDM) melalui Aksel University yang berlokasi di Kantor Pusat II Bank Kalsel, Jalan S. Parman, Banjarmasin.

Direktur Kepatuhan Bank Kalsel, Firmansyah, mengatakan Aksel University disiapkan sebagai pusat pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi karyawan, sekaligus terbuka bagi perusahaan daerah dan instansi lain.

Fasilitas ini dilengkapi sejumlah ruang kelas yang akan diisi instruktur untuk memberikan edukasi dan pelatihan, khususnya terkait operasional perbankan.

“Pendidikan dan pelatihan di Aksel University ini terbagi dalam beberapa kelas. Nantinya, kelas-kelas akan diisi instruktur yang memberikan pemahaman dan edukasi terkait kegiatan operasional perbankan,” ujarnya.

Bank Kalsel berencana segera meresmikan fasilitas tersebut. Ke depan, Aksel University diharapkan dapat dimanfaatkan perusahaan daerah, termasuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR), untuk meningkatkan kompetensi pegawai.

Melalui Aksel University, Bank Kalsel ingin memperluas akses pelatihan perbankan sekaligus mendorong peningkatan kualitas SDM di Kalimantan Selatan. [adv/riv]

BalainNews.com, BANJARMASIN – Bank Kalsel terus memperkuat komitmennya dalam memajukan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kalimantan Selatan, dengan menghadirkan stan Aksel UMKM di University Aksel, serta galeri serupa di Kantor Pusat 2 Bank Kalsel, Jl. S. Parman, Banjarmasin. Selasa.

Direktur Kepatuhan Bank Kalsel, Firmansyah, mengungkapkan bahwa kehadiran Aksel UMKM merupakan langkah strategis untuk menampilkan berbagai produk kearifan lokal masyarakat Banua.

“Di Aksel UMKM ini kami tampilkan beberapa produk dari nasabah-nasabah binaan Bank Kalsel,” ujar Firmansyah.

Berbagai produk unggulan yang ditawarkan antara lain kain sasirangan khas Kalsel, kerajinan anyaman daun purun, aneka produk makanan ringan, hingga kopi dan berbagai produk pilihan lainnya.

Lebih lanjut, Firmansyah menjelaskan inisiatif ini bertujuan untuk mendongkrak kreativitas para pelaku UMKM. Kemitraan dengan Bank Kalsel diharapkan dapat menjadi pembuktian bahwa pelaku usaha daerah mampu menghasilkan karya terbaik yang siap diserap dan dijual secara luas kepada masyarakat.

Melalui fasilitas promosi ini, para pelaku UMKM juga diharapkan dapat meningkatkan kapasitas usahanya serta memperkuat struktur permodalan.

Tidak hanya memberikan ruang pamer, Bank Kalsel juga berkomitmen mendukung kemudahan finansial pelaku usaha melalui berbagai skema pembiayaan yang inklusif. Salah satu ujung tombaknya adalah fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR).

“Betul, bisa melalui program KUR. Dan hal lainnya yang mungkin bisa kita bina langsung melalui beberapa program yang ada di Bank Kalsel,” tutup Firmansyah. [adv/riv]