BalainNews.com, JAKARTA – Dinamika politik Indonesia tak pernah lelah bersolek. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, genderang tantangan bertalu-talu bagai ombak yang enggan menepi.

Realitas hari ini menyajikan paradoks yang menarik: di satu sisi, ruang demokrasi tampak menganga lebar memberikan jalan bagi ekspresi publik; namun di sisi lain, ada jaring tak kasat mata yang perlahan mereduksi ruang gerak masyarakat sipil itu sendiri.

Simak saja kegaduhan sepekan menjelang aksi massa 27 Agustus lalu. Jagat maya mendadak riuh oleh orkestrasi para pendengung (buzzer) bayaran dan media pembuat narasi instan.

Mereka mengamplifikasi isu secara masif, melukiskan potret Jakarta yang bakal lumpuh total. Narasi panas membakar persepsi domestik hingga internasional, menempatkan Gedung DPR RI sebagai episentrum ketegangan akibat desakan pengesahan RUU Perampasan Aset. Efeknya instan: sehari menjelang tanggal keramat itu, jalanan ibu kota justru sunyi, tersandera oleh kecemasan yang diproduksi secara digital.

Namun, di tengah simulakra dan hiruk-pikuk hoaks tersebut, sebuah gerakan tandingan yang waras lahir dari rahim pers nasional.

Ketika dunia maya dihujani disinformasi, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI)—sebagai salah satu konstituen penting Dewan Pers di bawah nakhoda Prof. Dr. Komaruddin Hidayat—mengambil peran sebagai jangkar kewarasan publik.

Di bawah komando Ketua Umum Firdaus, SMSI justru mengalihkan perhatian publik ke sebuah agenda subtansial di Gedung Dewan Pers, Jakarta: pelantikan Kelompok Kerja (Pokja) Newsroom Jaga Desa untuk lima provinsi, yakni Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Bengkulu, dan Sumatera Selatan.

Kehadiran para pegiat pers daerah di Jakarta pada momentum krusial tersebut memunculkan dialektika demokrasi yang apik. Saat jalanan ibu kota dipenuhi desakan reformasi hukum yang merupakan keniscayaan dalam alam demokrasi, institusi pers justru sedang memperkuat benteng stabilitas nasional dari unit yang paling elementer: pedesaan.

Disaat kondisi paling genting tersebut, Prof. Harris Arthur Hedar ketua Dewan Pembinaan SMSI yang selalu membersamai pergerakan SMSI dirawat di rumah sakit. Dari rumah sakit Prof. Harris Arthur Hedar terus memompa semangat para pengurus SMSI untuk bergerak.

Sehingga suasana kebatinan tersebut tidak mengurangi semangat pengurus dan anggota dari berbagai daerah hadir ke Jakarta. Mengingat misi kehadiran mereka mengirimkan pesan kuat kepada dunia bahwa Jakarta tetap tegar dan aman.

Agenda strategis yang turut dihadiri oleh tokoh nasional seperti Hashim Djojohadikusumo ini membawa dua misi institusional yang profetik.

Pertama, melawan disinformasi.
Pers nasional berkomitmen menjadi penyedia informasi yang jernih dan berimbang, memastikan publik tidak terseret ke dalam pusaran polarisasi ekstrem yang destruktif.

Kedua, menempatkan desa sebagai garda depan. Melalui Newsroom Jaga Desa, fokus pengawasan jurnalisme digeser ke akar rumput guna mengawal transparansi anggaran, edukasi hukum, dan pencegahan korupsi di tingkat basis.

Langkah ini berkelindan erat dengan salah satu poin Asta Cita Presiden Prabowo, yakni membangun Indonesia yang dimulai dari pinggiran dan desa. Pada akhirnya, ketika ruang digital kerap kali memproduksi kecemasan, jurnalisme desa hadir sebagai penyejuk—sebuah ikhtiar menjaga kewarasan bangsa dari beranda paling depan republik ini. [riv/rls]

Oleh: Prof. Dr.Taufiqurokhman, S.H, A. Ks, S.Sos, M.Si., – Penulis adalah Direktur Pusat Kajian Strategis Governansi Digital Inklusif

BalainNews.com, BANJARMASIN – Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) meluncurkan dua buku, yaitu buku bertajuk “15/25: Catatan Perjalanan Melayani dengan Hati, Ahli, Aksi” dan “Literasi Anti Maladministrasi”. Dalam kesempatan yang sama, Ombudsman Kalsel meluncurkan Aplikasi Monitoring Kerja Sama. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kantor Perwakilan Ombudsman Kalsel, Kamis (3/9/2026).

Peluncuran ini dirangkai untuk memperingati dua momen penting: 15 tahun kehadiran Ombudsman Republik Indonesia (RI) di Kalsel dan 25 tahun kiprah Ombudsman RI di tingkat nasional. Kedua buku ini melengkapi 10 judul publikasi yang telah diterbitkan Ombudsman Kalsel sejak 2021 hingga 2025, termasuk Buku “15/25: Catatan Perjalanan Melayani dengan Hati, Ahli, Aksi” dan buku “Literasi Anti Maladministrasi” yang menjadi terbitan ke-9 dan ke-10. 10 buku dimaksud terdiri dari 6 buku reguler, 3 buku kompilasi dan 1 buku saku inspiratif, sebagai bagian dari upaya mendokumentasikan beragam pengalaman, pemikiran, serta praktik pengawasan pelayanan publik.

Wakil Ketua Ombudsman RI, Rahmadi Indra Tektona, yang hadir pada kegiatan peluncuran menyambut baik dan memberikan apresiasi atas inisiasi aplikasi dan buku yang diterbitkan Ombudsman Kalsel. Harapannya akan meningkatkan budaya literasi di kalangan masyarakat terkait pelayanan publik dan maladministrasi. Juga semakin banyak yang mengetahui keberadaan Ombudsman RI serta memahami fungsi dan tugas yang diembannya. “Kami apresiasi para penulis yang sudah menyumbangkan tulisan dan pemikirannya. Kami meyakini hal ini akan membawa dampak positif dan memberi manfaat buat banyak pihak. Semoga insan Ombudsman lainnya di berbagai perwakilan makin banyak yang aktif menulis dan terdorong membuat buku seperti di Kalsel”, ujar Rahmadi.

Sementara itu, Anggota Ombudsman RI, Abdul Ghoffar, turut senang dan berbangga atas lahirnya karya berupa aplikasi dan dua buku oleh Ombudsman Kalsel. Menurutnya, ini merupakan bentuk inovasi dan dedikasi jajaran Ombudsman Kalsel dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan pelayanan publik secara optimal. “Selain kerja-kerja substantif pengawasan, Ombudsman perlu memainkan perannya dalam peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat maupun instansi pemerintah, salah satunya melalui penerbitan buku sebagai sumber pembelajaran. Jadi bisa berdampak terhadap perbaikan kualitas pelayanan publik”, tekan Ghoffar.

Kepala Perwakilan Ombudsman Kalsel, Hadi Rahman, menjelaskan bahwa buku “15/25: Catatan Perjalanan Melayani dengan Hati, Ahli, Aksi” adalah buku kompilasi setebal 333 halaman yang menghimpun 38 esai dari sembilan sudut pandang, mulai dari pimpinan Ombudsman, kepala daerah, instansi vertikal, insan media, hingga warga pelapor. Sementara buku “Literasi Anti Maladministrasi” merupakan buku reguler yang menyajikan 82 tulisan setebal 381 halaman karya insan Ombudsman RI dari berbagai daerah di Indonesia.

“Kedua buku ini disiapkan sebagai rujukan praktis bagi siapapun yang peduli pada perbaikan layanan publik, sehingga tidak perlu bingung mencari sumber inspirasi dan referensi. Buku dimaksud juga bentuk aktualisasi diri dan akuntabilitas kinerja yang menjangkau luas dan lama lintas generasi serta dapat menambah perbendaharaan buku pada pojok baca maupun perpustakaan di tingkat daerah dan nasional,” jelas Hadi.

Selain meluncurkan dua buku, Ombudsman Kalsel merilis pula Aplikasi Monitoring Kerja Sama yang dilengkapi dengan Modul Operasional. Aplikasi tersebut diarahkan untuk membantu dokumentasi dan pengelolaan berbagai Nota Kesepahaman (MOU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) secara digital agar bisa terpantau isi, waktu dan tindaklanjutnya. Aplikasi ini menjadi sistem digital ketiga yang dikembangkan Ombudsman Kalsel setelah Aplikasi Monitoring Renja dan Buku Tamu Digital, yang telah berjalan dengan baik sampai dengan sekarang. [riv/jun]

BalainNews.com, SURABAYA – Bank Kalsel kembali memperkuat sinergi dengan insan pers melalui kegiatan Media Gathering Bank Kalsel 2026 yang berlangsung pada 2–4 September 2026 di Platinum Hotel, Surabaya.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya Bank Kalsel melanjutkan komunikasi dan sinergi yang telah dibangun bersama media, sekaligus merespons dinamika industri pers di tengah perkembangan teknologi digital dan munculnya fenomena homeless media.

Direktur Operasional Bank Kalsel, Iwan, mengatakan media gathering merupakan kelanjutan dari program sebelumnya yang bertujuan memperkuat hubungan dan sinergi antara Bank Kalsel dengan media.

“Bank Kalsel perlu terus membangun dan memperkuat sinergi dengan teman-teman media. Kami memandang media sebagai partner strategis Bank Kalsel,” ujar Iwan.

Menurutnya, sinergi tersebut penting untuk memastikan berbagai program dan kegiatan Bank Kalsel dapat tersampaikan secara baik kepada masyarakat. Informasi mengenai program kerja perusahaan, kata dia, diharapkan dapat berjalan selaras dengan arah pembangunan daerah sehingga keberadaan Bank Kalsel dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi pembangunan serta masyarakat Kalimantan Selatan.

Sementara itu, Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Bank Kalsel, Firmansyah, menyoroti tantangan yang dihadapi dunia jurnalistik seiring berkembangnya ekosistem media digital, termasuk kemunculan homeless media.

Menurut Firmansyah, kegiatan media gathering juga menjadi ruang untuk memperluas pengetahuan dan wawasan insan media dalam memahami perubahan yang terjadi di dunia jurnalistik.

“Salah satu tantangan yang cukup besar adalah munculnya homeless media. Karena itu, teman-teman yang berada di media konvensional perlu menyikapi perkembangan ini secara bijak dan menjadikannya sebagai bagian dari dinamika serta tolok ukur perkembangan dunia jurnalisme,” katanya.

Firmansyah berpandangan, perkembangan homeless media tidak semata-mata harus dilihat sebagai sesuatu yang berdiri sendiri atau sebagai kompetitor media konvensional. Fenomena tersebut, menurutnya, dapat menjadi momentum bagi media konvensional untuk melakukan evaluasi dan transformasi mengikuti perkembangan teknologi.

Ia menilai diperlukan pola atau aturan yang dapat mendorong terciptanya sinergi antara media konvensional dan homeless media, sehingga perkembangan ekosistem informasi tetap berjalan secara sehat dan terarah.

“Media konvensional perlu terus meningkatkan perannya dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi serta ekosistem media yang semakin beragam,” jelasnya.

Transformasi menuju media multi-platform, lanjut Firman, menjadi bagian dari kebutuhan media di tengah perubahan perilaku masyarakat dalam memperoleh informasi. Namun, transformasi tersebut dinilai harus tetap berpijak pada kredibilitas dan prinsip-prinsip jurnalistik.

Karena itu, ia berharap ke depan terdapat aturan yang mampu menertibkan sekaligus mengarahkan perkembangan ekosistem media, tanpa menghambat inovasi dan proses adaptasi industri pers.

“Media konvensional tidak perlu terburu-buru dalam menyikapi perubahan, tetapi harus mampu bertransformasi secara tepat menjadi media multi-platform, tanpa kehilangan kredibilitas dan nilai-nilai jurnalistik,” pungkasnya.

Melalui Media Gathering Bank Kalsel 2026, komunikasi antara perbankan dan media diharapkan tidak berhenti pada hubungan publikasi semata. Sinergi tersebut juga menjadi ruang dialog untuk memahami perubahan ekosistem informasi, memperkuat literasi media, serta mendorong hadirnya jurnalisme yang tetap kredibel di tengah percepatan teknologi digital. [adv/riv]

BalainNews.com, SURABAYA — Perkembangan kecerdasan buatan (AI) dan kemunculan homeless media mengubah lanskap produksi serta distribusi informasi. Di tengah perubahan tersebut, kemampuan verifikasi, akses terhadap sumber, pengetahuan lokal, dan kepercayaan publik dinilai tetap menjadi fondasi utama jurnalisme.

Hal itu mengemuka dalam materi bertajuk “Homeless Media dan Era AI untuk Bank Kalsel” yang disampaikan Mitra Tarigan, redaktur Tempo.co sekaligus Trainer AI for Journalism 2026, dalam kegiatan Media Gathering 2026 di Surabaya, Kamis (3/9/2026).

Perubahan ekosistem informasi terlihat dari pola distribusi berita yang tidak lagi sepenuhnya bergantung pada portal media dan jaringan redaksi. Informasi kini dapat muncul dari berbagai platform, seperti Instagram, TikTok, video warga, maupun unggahan media sosial, kemudian menyebar luas melalui mekanisme algoritma.

Kondisi tersebut turut melahirkan homeless media, yakni media berbasis platform digital yang tidak selalu memiliki struktur dan organisasi redaksi sebagaimana media konvensional.

Model ini memiliki sejumlah keunggulan, antara lain kecepatan produksi, biaya operasional yang relatif rendah, jangkauan audiens yang luas, fleksibilitas dalam mengemas konten, serta peluang monetisasi melalui kerja sama merek, afiliasi, dan sponsorship.

Namun, kecepatan distribusi informasi tidak serta-merta identik dengan kerja jurnalistik.

Homeless Media Bisa Menjadi Radar Wartawan

Homeless media tidak selalu harus ditempatkan sebagai pesaing media konvensional. Konten yang mereka hasilkan dapat menjadi sumber informasi awal bagi wartawan, terutama ketika berada di lokasi sebuah peristiwa.

Video warga, unggahan saksi mata, maupun isu yang ramai diperbincangkan di media sosial dapat menjadi petunjuk awal bagi wartawan untuk melakukan penelusuran lebih lanjut.

Perbedaannya terletak pada tahapan setelah informasi awal tersebut diperoleh.

Dalam materi tersebut ditegaskan bahwa konten dapat berhenti pada publikasi, sedangkan kerja jurnalistik menuntut proses lanjutan berupa verifikasi, konfirmasi, pemberian konteks, dan pertanggungjawaban kepada publik.

Dengan demikian, kecepatan bukan satu-satunya ukuran kualitas berita. Akurasi informasi, keberimbangan, relevansi, konteks, serta kepentingan publik tetap menjadi bagian penting dalam proses jurnalistik.

AI Mempercepat Kerja, Bukan Mengambil Alih Peran Jurnalis

Pemanfaatan AI di ruang redaksi memberikan peluang untuk meningkatkan efisiensi kerja. Teknologi tersebut dapat membantu proses transkripsi, penerjemahan, peringkasan, penyusunan draf awal, pembuatan alternatif judul, pengolahan data rutin, serta penandaan atau analisis awal terhadap materi visual.

Namun, penggunaan AI juga memiliki keterbatasan.

Investigasi lapangan, wawancara dengan sumber utama, verifikasi informasi kompleks, pemahaman terhadap konteks sosial dan budaya, penentuan nilai berita, pengambilan keputusan etis, serta pembangunan hubungan dengan narasumber tetap membutuhkan penilaian manusia.

Karena itu, AI lebih tepat ditempatkan sebagai alat bantu kerja jurnalistik, bukan sebagai pengganti wartawan.

Jurnalis tetap bertanggung jawab memeriksa keluaran AI, memastikan fakta, mengantisipasi kesalahan, dan menentukan keputusan editorial sebelum informasi dipublikasikan.

Risiko AI Memerlukan Tata Kelola

Penggunaan AI tanpa pedoman yang jelas juga membawa sejumlah risiko, antara lain hallucination atau informasi yang dihasilkan AI tetapi tidak sesuai fakta, fake citation, bias, deepfake, serta potensi persoalan hak cipta.

Materi tersebut juga mengutip data Thomson Reuters Foundation yang menyebutkan bahwa delapan dari 10 redaksi di Global South belum memiliki kebijakan mengenai penggunaan AI.

Ketiadaan kebijakan dapat membuka ruang bagi penggunaan AI secara tidak transparan serta meningkatkan risiko kesalahan jurnalistik, hukum, dan etika.

Karena itu, tata kelola dan transparansi penggunaan AI menjadi bagian penting dalam transformasi media.

Penggunaan AI untuk membantu pekerjaan internal perlu tetap berada dalam kendali dan tanggung jawab jurnalis. Sementara penggunaan materi sintetis, seperti foto, video, atau suara yang dihasilkan AI, membutuhkan perhatian lebih terhadap keterbukaan informasi kepada publik agar tidak menimbulkan kesan bahwa materi tersebut merupakan dokumentasi faktual.

Pengetahuan Lokal Jadi Keunggulan Media Daerah

Perkembangan AI juga menghadirkan tantangan sekaligus peluang bagi media daerah.

Salah satu modal yang sulit direplikasi mesin adalah pengetahuan lokal yang diperoleh melalui pengalaman, interaksi, dan jaringan di suatu wilayah.

Pemahaman terhadap karakter masyarakat, sejarah persoalan, kondisi geografis, jaringan narasumber, serta dinamika sosial setempat dapat menjadi nilai tambah bagi media daerah.

Karena itu, pemberitaan tidak cukup hanya mengejar algoritma mesin pencari. Informasi harus terlebih dahulu memiliki nilai dan manfaat bagi masyarakat.

Dalam pendekatan Generative Engine Optimization (GEO), kualitas informasi antara lain ditopang otoritas sumber, konteks, kejelasan, orisinalitas, struktur informasi, bukti, dan sitasi.

Sebuah berita mengenai suatu peristiwa, misalnya, tidak cukup hanya menjelaskan apa yang terjadi. Pemberitaan idealnya juga memberikan informasi mengenai lokasi, waktu, kronologi, data pendukung, pihak terdampak, keterangan pihak berwenang, serta informasi relevan lainnya yang dapat membantu publik memahami persoalan secara utuh.

Verifikasi Menjadi Benteng Jurnalisme

Di tengah banjir informasi dan kemampuan AI memproduksi konten dalam waktu singkat, verifikasi menjadi salah satu pembeda utama antara konten dan kerja jurnalistik.

Jurnalis dituntut melakukan pemeriksaan silang atau triangulasi melalui lebih dari satu sumber maupun metode. Informasi dari media sosial, misalnya, dapat diperiksa melalui wawancara, dokumen resmi, data lapangan, dan jejak digital yang relevan.

Selain literasi AI dan data, jurnalis membutuhkan editorial judgment, yakni kemampuan menentukan informasi yang memiliki nilai berita dan kepentingan publik.

Sebab, sesuatu yang viral belum tentu penting bagi publik. Sebaliknya, persoalan yang penting bagi masyarakat belum tentu langsung menjadi viral.

Dalam konteks tersebut, kemampuan memahami fakta, memberikan konteks, menjaga independensi, menerapkan etika, dan mempertimbangkan kepentingan publik tetap menjadi bagian yang tidak dapat dilepaskan dari profesi wartawan.

Perkembangan AI pada akhirnya tidak otomatis menghilangkan nilai jurnalisme. Justru ketika produksi konten semakin mudah dan murah, nilai tambah jurnalistik semakin bergeser pada hal-hal yang sulit diotomatisasi: informasi orisinal, pengetahuan lokal, akses, verifikasi, konteks, dan kepercayaan.

Di tengah situasi ketika hampir setiap orang dapat memproduksi dan menyebarkan informasi, tantangan wartawan bukan semata menjadi pihak yang paling cepat mengunggah berita.

Wartawan dituntut menjadi pihak yang paling dapat dipercaya karena setiap informasi yang disampaikan kepada publik telah melalui proses verifikasi dan dapat dipertanggungjawabkan. [adv/riv]

BalainNews.com, SURABAYA – Bank Kalsel resmi menyandang status sebagai bank devisa sejak 22 Juni 2026. Perubahan status tersebut menjadi langkah strategis perseroan dalam memperluas layanan perbankan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan transaksi valuta asing serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha yang berkaitan dengan transaksi internasional.

Informasi tersebut disampaikan Direktur Operasional Bank Kalsel Iwan saat membacakan amanat Direktur Utama Bank Kalsel dalam Media Gathering Bank Kalsel 2026 di Platinum Hotel Surabaya, Kamis (3/9/2026).

Menurut manajemen, status sebagai bank devisa tidak sekadar menambah jenis layanan perbankan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperkuat peran Bank Kalsel sebagai bank pembangunan daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan.

“Kalimantan Selatan memiliki potensi ekonomi yang besar, termasuk perdagangan dan ekspor,” demikian disampaikan Iwan dalam sambutan tersebut.

Potensi tersebut antara lain berasal dari sektor batu bara, kelapa sawit, produk olahan kayu, serta berbagai komoditas lainnya. Dengan status bank devisa, Bank Kalsel dapat menyediakan layanan transaksi valuta asing sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga masyarakat maupun pelaku usaha memiliki alternatif layanan perbankan untuk kebutuhan transaksi yang berkaitan dengan aktivitas internasional.

Manajemen Bank Kalsel berharap perluasan layanan tersebut dapat meningkatkan kapasitas perseroan dalam melayani kebutuhan transaksi ekonomi masyarakat dan dunia usaha di Kalimantan Selatan, sekaligus mendukung aktivitas perdagangan dan ekspor daerah.

Perkuat Peran di Tengah Transformasi Digital

Media Gathering Bank Kalsel 2026 tidak hanya membahas perkembangan bisnis perseroan. Forum yang mempertemukan manajemen Bank Kalsel dengan insan pers tersebut juga mengangkat perkembangan ekosistem media di tengah pesatnya kemajuan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).

Manajemen Bank Kalsel menilai perkembangan AI telah membawa perubahan terhadap pola produksi, distribusi, hingga konsumsi informasi. Kondisi tersebut dinilai memiliki keterkaitan erat dengan industri perbankan yang sangat bergantung pada kepercayaan dan reputasi publik.

Dalam sambutan yang dibacakan Iwan, manajemen menekankan bahwa perkembangan teknologi harus tetap diiringi dengan penerapan prinsip jurnalistik, terutama dalam memastikan informasi yang disampaikan kepada publik memiliki dasar yang jelas.

“Kecepatan memang penting, tetapi kecepatan tidak boleh mengalahkan akurasi,” demikian pesan yang disampaikan dalam sambutan tersebut.

Menurut manajemen, sejumlah prinsip seperti akurasi, kredibilitas, verifikasi, keberimbangan, dan tanggung jawab kepada publik tetap menjadi bagian penting dalam ekosistem informasi.

Kehadiran AI dinilai tidak serta-merta menggantikan peran media profesional. Justru, kemampuan wartawan dan media dalam melakukan verifikasi, konfirmasi, serta menghadirkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan menjadi semakin penting ketika masyarakat menghadapi arus informasi yang semakin cepat.

Media dan Perbankan Sama-Sama Bertumpu pada Kepercayaan

Bank Kalsel juga menyampaikan apresiasi kepada insan pers atas kontribusinya dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Bagi industri perbankan, keberadaan media dinilai memiliki arti penting karena informasi yang beredar di ruang publik dapat berkaitan langsung dengan persepsi dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan.

Karena itu, komunikasi yang terbuka antara Bank Kalsel dan media diharapkan dapat menciptakan ruang pertukaran informasi yang konstruktif. Informasi mengenai kinerja, kebijakan, maupun perkembangan perseroan diharapkan dapat disampaikan kepada publik secara proporsional, akurat, dan berimbang.

Media Gathering Bank Kalsel 2026 sekaligus menjadi momentum memperkuat hubungan antara perseroan dan insan pers. Selain membahas perkembangan Bank Kalsel, forum tersebut menjadi ruang dialog mengenai tantangan industri media dalam menghadapi perubahan teknologi dan pola konsumsi informasi masyarakat.

Dengan status baru sebagai bank devisa dan di tengah transformasi digital yang terus berkembang, Bank Kalsel menegaskan komitmennya untuk memperluas layanan sekaligus menjaga komunikasi dengan publik. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat peran Bank Kalsel dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah serta mempertahankan kepercayaan masyarakat sebagai salah satu fondasi utama industri perbankan. [adv/riv]