BalainNews.com, JAKARTA – Musyawarah Nasional ke-3 (MUNAS-3) Industri Event Indonesia (IVENDO) sukses diselenggarakan pada 16–17 Mei 2025 di Jakarta dengan tema “Satu Tekad untuk Hebat!”.

Lebih dari 200 peserta yang terdiri dari para pengurus dari 21 DPD, anggota dari berbagai provinsi, dan mitra industri berkumpul untuk membahas masa depan event di Indonesia di tengah terpaan situasi politik dan ekonomi global yang penuh tantangan, sekaligus kebijakan efisiensi anggaran domestik yang memberikan tekanan besar pada penyelenggara event di seluruh tanah air.

Sejak berdiri tahun 2018, IVENDO telah menunjukkan ketangguhan dan kemampuan beradaptasi yang luar biasa, terutama di masa pandemi, ketika organisasi ini mempertahankan peranannya sebagai tulang punggung industri event nasional. Hingga kini, eksistensi IVENDO terus menjadi acuan di sektor pariwisata nasional.

“Menghadapi tantangan ini bukanlah hambatan, melainkan peluang untuk menegaskan diri sebagai organisasi yang visioner dan solutif,” ujar Mulkan Kamaludin, Ketua Umum IVENDO periode 2022-2025.

“Munas-3 akan menetapkan arah strategis bagi pertumbuhan kami ke depan dan memastikan kualitas penyelenggaraan event di Indonesia terus ditingkatkan,” tambahnya.

Pada penutupan MUNAS-3, para anggota memilih Irvan Mahidin Sukamto (PT Gemalindo Kreasi Indonesia ) sebagai Ketua Umum IVENDO dan Evan Saepul Rohman (PT Rivan Media Utama) sebagai Sekretaris Jenderal untuk periode 2025–2028.
Pemilihan yang berjalan demokratis ini menegaskan komitmen organisasi untuk meneruskan visi, inovasi serta kolaborasi lintas sektor.

Selain agenda inti pemilihan pengurus baru, rangkaian kegiatan Munas-3 menampilkan tiga program yang menarik:

1. Sertifikasi Kompetensi Profesi (Batch 7) – Para pelaku usaha mengikuti Uji Kompetensi dengan pilihan bidang Event Logistik, Venue Management dan Event Planner yang diselenggarakan LSP Event Professional Indonesia.

2. Webinar “Kuliah S2 melalui Program RPL” – Bekerjasama dengan UnSurya Jakarta, webinar ini membahas peluang percepatan gelar Magister (S2) melalui pengakuan pengalaman kerja (Recognition of Prior Learning), sebagai solusi pengembangan kapasitas di tengah kesibukan para profesional.

3. Dialog Interaktif bertajuk “Pivot & Prosper: Rethinking Corporate Events Post–Austerity Measures” – Diskusi panel bersama perwakilan Korporasi & Institusi membahas strategi kreatif dalam menyelenggarakan acara korporasi di era efisiensi anggaran.

“Kami bangga bahwa MUNAS-3 bukan hanya ajang merumuskan arah strategis IVENDO, tetapi juga platform peningkatan kompetensi dan kolaborasi nyata,” ujar Ipank (panggilan akrab), Ketua Umum Terpilih “Dengan tim kepengurusan baru, kami siap membawa industri event Indonesia ke level yang lebih tinggi.” [nrl/ril]

BalainNews.com, JAKARTA – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) turut ambil bagian dalam rangkaian kegiatan peringatan World Press Freedom Day 2025 yang digelar di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Komite Tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Jurnalisme Berkualitas (KTP2JB) bekerjasama dengan Institute of Journalism (IIJ).

Mengusung tema global “Media Sustainability: Strengthening Democracy & Public Trust”, acara ini bertujuan memperkuat peran media dalam menjaga demokrasi dan membangun kepercayaan publik di era digital.

SMSI hadir dengan menghadirkan booth pameran yang menampilkan visi, misi, serta kiprah organisasi sebagai suara media siber daerah untuk dunia.

Dalam pameran tersebut, SMSI menegaskan komitmennya untuk menjunjung tinggi kebebasan pers dan etika jurnalistik melalui empat misi utama yakni Mewadahi dan memperkuat media siber lokal agar profesional dan berdaya saing, Menjadi mitra strategis dalam pengembangan literasi digital dan kebijakan pers nasional, Mendorong anggota memproduksi konten berkualitas, berimbang, dan bertanggung jawab dan Menjaga solidaritas antar media dan memperluas jejaring kolaborasi lintas daerah.

Dalam poster pameran bertajuk “Suara Media Siber dari Daerah untuk Dunia”, SMSI menggarisbawahi peran penting media daerah dalam menyuarakan kebenaran dan membangun masyarakat melek informasi di tengah derasnya arus digitalisasi.

Stand SMSI ini pun di sponsori oleh berbagai institusi media dan perhotelan ternama, termasuk Siber Indonesia Network (din.co.id), Pusaran.co, siberindo.co, IKEI, Novotel Kota Tangerang, Mercure Hotel Batam, Pakons Prime Hotel Kota Tangerang, Claro Hotel Makassar, Horison Ultima Ratu Kota Serang, Golden Tulip Esseential Kota Tangerang, Aston Hotel Kota Serang, Hotel Episode Gading Serpong Kab Tangerang, Swiss Belhotel, Hotel Asoka Tanjung Lesung Kab. Pandeglang. Novotel Tangerang, Mercure hotels, Pakons Prime Hotel, Claro Makassar, Horison ratu – serang, Golden Tulip, Aston Serang, Hotel Episode Gading Serpong, Swiss belhotel dan lainnya sebagai mitra pendukung.

Partisipasi SMSI dalam ajang ini menunjukkan peran strategis organisasi dalam memperkuat eksistensi media siber sebagai elemen penting dalam ekosistem pers nasional.

Sebagai organisasi media siber terbesar di Indonesia, SMSI ada di seluruh Provinsi hingga kota dan kabipaten di Indonesia, menjadi solusi dalam menyangga keberlangsungan media yang berkualitas.

Ketua umum SMSI Pusat Firdaus mengatakan Hari Kebebasan Pers Sedunia bukan sekadar seremoni, tapi momentum reflektif untuk meneguhkan kembali komitmen pers sebagai penyangga demokrasi.

“Di tengah tantangan era digital, media siber daerah harus menjadi jangkar informasi yang akurat, berimbang, dan beretika,”ujarnya.

Dijelaskannya nya lagi, SMSI hadir bukan hanya untuk menyatukan suara media daerah, tapi juga untuk mengangkat martabat jurnalisme yang cerdas, independen, dan berpihak pada kepentingan publik. Media yang berkelanjutan adalah media yang dipercaya dan kepercayaan itu hanya lahir dari integritas yang tinggi.

“Kebebasan pers adalah napas dari demokrasi, dan jurnalisme yang merdeka adalah cahaya bagi masyarakat. Di tengah arus deras informasi digital, pers harus menjadi kompas moral dalam menunjukkan arah yang benar, bukan sekadar cepat,” ungkapnya.

SMSI berdiri untuk memastikan bahwa suara dari daerah, dari pelosok negeri, tidak hanya terdengar tapi juga dihargai.

Di era globalisasi digital ini, SMSI percaya bahwa kekuatan jurnalisme tidak hanya lahir dari pusat-pusat informasi dunia, tetapi juga dari desa-desa, dari kabupaten, dari media lokal yang bekerja dengan hati dan nurani

“Pers yang bebas bukan hanya tentang hak berbicara, tapi tentang tanggung jawab menyuarakan kebenaran untuk dunia, dari Indonesia,” tutupnya penuh semangat.

Dalam momen ini, Ketua Umum SMSI Firdaus juga sempat berbincang dengan beberapa aktivis pers diantaranya, Ketua KTP2JB Suprapto Sastro Atmojo selalu penyelenggara, Guntur Saragih, Alex Suban, Sasmito, dan Frans Surdiasis. Momen inipun diabadikan dengan sebuah foto bersama.

Pada kesempatan tersebut, Ketua KTP2JB Suprapto Sastro Atmojo mengatakan, kedepan pihaknya berencana menjalin sinergi dengan SMSI selaku organisasi media siber terbesar di tanah air bahkan dunia. [riv/rls]

BalainNews.com, JAKARTA – Penetapan tersangka dan penahan Direktur Pemberitaan JakTV, Tian Bahtiar, dalam kasus yang disebut Kejaksaan Agung sebagai permufakatan jahat untuk merintangi pemeriksaan perkara korupsi crude palm oil (CPO), timah, dan impor gula, mendapat perhatian khusus bagi Serikat Media Siber Indionesia (SMSI). Organisasi perusahaan media siber terbesar di Indonesia ini, mendorong, supaya proses hukum Direktur Pemberitaan JakTV dilakukan secara akuntable dan proporsional.

“Karena yang berkembang saat ini, menimbulkan pesepsi yang beragam dimata publik, terutama dari kalangan pers. Hal itu tak lepas dari karya jurnalistik yang menjadi barang-bukti dan bagian dari pertimbangan hukum,” ujar Sekretaris Jenderal SMSI, Makali Kumar SH, jumat (25/4/2025).

Sehingga, ada permintaan Kejagung untuk meninjau ulang penggunaan delik Pidana Obstruction of Justice dan membuka akses atau menjelaskan substansi konten yang dijadikan alat bukti, agar publik dapat menilai apakah konten tersebut memenuhi unsur pidana atau sekadar kritik terhadap proses hukum.

Disisi lain, Kejagung Kejagung menilai Direksi JakTV (TB) bersama dua tersangka lainnya ( Tersangka MS dan Tersagka JS), bahwa para tersangka berupaya membuat narasi negatif melalui publikasi sejumlah berita untuk mengganggu konsentrasi penyidik. Ketiganya disangkakan melanggar Pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Dalam siaran persnya Kejagung, menyebutkan Terdapat pemufakatan jahat antara Tersangka MS, Tersangka JS bersama-sama dengan Tersangka TB selaku Direktur Pemberitaan JAK TV untuk mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah IUP PT Timah Tbk dan perkara tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula, baik dalam penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di persidangan sementara berlangsung dengan biaya sebesar Rp478.500.000 (empat ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), yang dibayarkan oleh Tersangka MS dan Tersangka JS kepada Tersangka TB.

“Dewan Pers sendiri akhirnya menyikapinya dengan melakukan kunjungan resmi ke Kejaksaan Agung dan bertemu dengan Jaksa Agung pada Selasa 22 April 2025. Kemudian, dilanjutkan pada tanggal 24 April 2025, Kejaksaan Agung yang mengunjungi Dewan Pers sekaligus menyerahkan berkas kasus yang melibatkan Tian Bahtiar tersebut,” tambah Makali.

Dewan Pers melalui siaran persnya, antara lain meminta agar Kejaksaan Agung melakukan pengalihan penahanan terhadap Tian Bahtiar untuk memudahkan proses pemeriksaan di Dewan Pers. Kemudian Dewan Pers juga akan meneliti secara mendalam berkas-berkas dari Kejaksaan Agung tersebut. Meski perlu waktu yang memadai untuk meneliti sekaligus menganalisis kasus tersebut sesuai dengan prosedur operasi standar, namun Dewan Pers akan menyampaikan hasilnya pada semua pihak sesegera mungkin.

Ketua Umum SMSI, Firdaus menambahkan, menyikapi kondisi tersebut, SMSI Pusat menyampaikan sikapnya. Pertama, mendukung upaya proses hukum yang sedang dilakukan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam perkara korupsi crude palm oil (CPO), timah, dan impor gula, sampai tuntas, demi tegakknya supremasi hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia. “Dengan proses hukum secara akuntabel dan proporsional, tanpa melanggar prinsip-prinsip kebebasan pers,” jelas Firdaus.

Kedua, mendukung langkah Dewan Pers untuk meneliti secara mendalam berkas-berkas dari Kejaksaan Agung tersebut. Meski perlu waktu yang memadai untuk meneliti sekaligus menganalisis kasus Penetapan tersangka dan penahan Direktur Pemberitaan JakTV, Tian Bahtiar tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-undang pers Nomor 40 Tahun 1999.

Ketiga, SMSI mendorong Kejagung dan Dewan Pers untuk untuk saling menghormati wewenang masing-masing, dan segera membuat nota kesepahaman berkaitan dengan penanganan sengketa pemberitaan (produk jurnalistik). Supaya ada kepastian proses hukum terkait karya jurnalistik yang ditangani pihak kejaksaan. (*)

BalainNews.com, JAKARTA – Dewan Pers memberi perhatian besar terhadap penetapan tersangka Direktur Pemberitaan JakTV, Tian Bahtiar, dalam kasus yang disebut Kejaksaan Agung sebagai permufakatan jahat untuk merintangi pemeriksaan perkara korupsi crude palm oil (CPO), timah, dan impor gula. Dewan Pers telah mengunjungi Kejaksaan Agung dan bertemu Jaksa Agung pada Selasa 22 April 2025. Kemarin, 24 April 2025, giliran Kejaksaan Agung yang mengunjungi Dewan Pers sekaligus menyerahkan berkas kasus yang melibatkan Tian Bahtiar tersebut.

Berkaitan dengan itu, Dewan Pers menyampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Dewan Pers pada hari Kamis 24 April 2025 telah menerima berkas-berkas dari Kejaksaan Agung yang disampaikan oleh Kapuspenkum, Harli Siregar, sehubungan dengan ditetapkannya Tian Bahtiar sebagai tersangka.
2. Ketua Dewan Pers meminta agar Kejaksaan Agung melakukan pengalihan penahanan terhadap Tian Bahtiar untuk memudahkan proses pemeriksaan di Dewan Pers.
3. Dewan Pers akan meneliti secara mendalam berkas-berkas dari Kejaksaan Agung tersebut. Meski perlu waktu yang memadai untuk meneliti sekaligus menganalisis kasus tersebut sesuai dengan prosedur operasi standar, namun Dewan Pers akan menyampaikan hasilnya pada semua pihak sesegera mungkin.
4. Dewan Pers dan Kejaksaan Agung sama-sama berkomitmen untuk menguatkan penegakan hukum dan penguatan kehidupan pers. Kedua belah pihak juga sama- sama saling menghormati kewenangan masing-masing.
5. Kapuspenkum Kejaksaan Agung telah menyatakan, bahwa kasus ini tidak ada kaitannya dengan produk jurnalistik.

Untuk meningkatkan sikap saling menghormati wewenang masing-masing, Dewan Pers akan meneruskan rencana menghidupkan nota kesepahaman dengan Kejaksaan Agung berkaitan dengan penanganan sengketa pemberitaan (produk jurnalistik) sebagaimana pernah dilakukan di masa lalu. Hal yang sama telah dilakukan oleh Dewan Pers bersama Polri dan Mahkamah Agung. [Nrl/Ril]

BalainNews.com, JAKARTA – Dewan Pers memberi perhatian besar terhadap penetapan tersangka Direktur Pemberitaan JakTV, Tian Bahtiar, dalam kasus yang disebut Kejaksaan Agung sebagai permufakatan jahat untuk merintangi pemeriksaan perkara korupsi crude palm oil (CPO), timah, dan impor gula. Dewan Pers telah mengunjungi Kejaksaan Agung dan bertemu Jaksa Agung pada Selasa 22 April 2025. Kemarin, 24 April 2025, giliran Kejaksaan Agung yang mengunjungi Dewan Pers sekaligus menyerahkan berkas kasus yang melibatkan Tian Bahtiar tersebut.

Berkaitan dengan itu, Dewan Pers menyampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Dewan Pers pada hari Kamis 24 April 2025 telah menerima berkas-berkas dari Kejaksaan Agung yang disampaikan oleh Kapuspenkum, Harli Siregar, sehubungan dengan ditetapkannya Tian Bahtiar sebagai tersangka.
2. Ketua Dewan Pers meminta agar Kejaksaan Agung melakukan pengalihan penahanan terhadap Tian Bahtiar untuk memudahkan proses pemeriksaan di Dewan Pers.
3. Dewan Pers akan meneliti secara mendalam berkas-berkas dari Kejaksaan Agung tersebut. Meski perlu waktu yang memadai untuk meneliti sekaligus menganalisis kasus tersebut sesuai dengan prosedur operasi standar, namun Dewan Pers akan menyampaikan hasilnya pada semua pihak sesegera mungkin.
4. Dewan Pers dan Kejaksaan Agung sama-sama berkomitmen untuk menguatkan penegakan hukum dan penguatan kehidupan pers. Kedua belah pihak juga sama- sama saling menghormati kewenangan masing-masing.
5. Kapuspenkum Kejaksaan Agung telah menyatakan, bahwa kasus ini tidak ada kaitannya dengan produk jurnalistik.

Untuk meningkatkan sikap saling menghormati wewenang masing-masing, Dewan Pers akan meneruskan rencana menghidupkan nota kesepahaman dengan Kejaksaan Agung berkaitan dengan penanganan sengketa pemberitaan (produk jurnalistik) sebagaimana pernah dilakukan di masa lalu. Hal yang sama telah dilakukan oleh Dewan Pers bersama Polri dan Mahkamah Agung. [riv/rls]