BalainNews.com, BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan menyepakati/menyutujui rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 Provinsi Kalsel menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Isi kesepakatan yang disertai sejumlah rekomendasi atau saran itu disampaikan dalam rapat paripurna yang dihadiri Wakil Gubernur Kalsel Hasnuryadi Sulaiman, Jumat (10/07/2026) di ruang rapat Paripurna H. Mansyah Addrian Gedung DPRD setempat di Banjarmasin.

Atas nama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel, Wagub Hasnuryadi menyampaikan apresiasi disertai ucapan terima kasih atas kerja keras badan anggaran (Banggar) DPRD yang memproses Raperda ini tahap demi tahap pembahasan hingga rampung.

Pihaknya ujar Wagub, akan memperhatikan dan sesegeranya melaksanakan segala rekomendasi yang disampaikan, termasuk menindaklanjuti rekomendasi BPK RI setelah diberikan penilaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang ke 13.

“Seluruh rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan BPK Republik Indonesia atas laporan keuangan tahun anggaran 2025 akan kami tindaklanjuti sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku, ” ucap Wagub Hasnuryadi di hadapan anggota rapat.

Berkenaan dengan itu lanjutnya, Pemprov kami memastikan pengelolaan keuangan daerah semakin memberikan manfaat bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat Banua Kalimantan Selatan tercinta.

“Seluruh tahapan dan proses ini adalah komitmen kami dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada publik atas amanah anggaran yang dipercayakan kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, ” tegasnya.

Dalam forum yang sama juga dilakukan menyampaikan rancangan kebijakan umum anggaran (KUA) dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) APBD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2027.

Agenda ini adalah pembuka siklus penyusunan APBD 2027 yang berpedoman pada RKPD tahun 2027 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah.

Dijelaskan, bahwa tema pembangunan Kalimantan Selatan tahun 2027 adalah penguatan sumber daya manusia dan investasi di sektor unggulan perekonomian dengan dukungan infrastruktur yang berkualitas.

Arah pembangunan daerah itu difokuskan pada pendidikan, kesehatan, sarana, prasarana, UMKM, ketenagakerjaan, investasi, dan hilirisasi industri, pertanian, pariwisata, serta pengelolaan lingkungan hidup untuk ketahanan bencana sekaligus memantapkan posisi Kalimantan Selatan sebagai gerbang IKN dan gerbang logistik Kalimantan.

Oleh sebab itu belanja daerah diarahkan pada urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar dan kegiatan yang berorientasi produktif guna mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Rapat diawali dengan penyampaian hasil pembahasan Banggar DPRD Kalsel oleh Ketua Banggar, Kartoyo.
Disampaikan apresiasi Banggar DPRD atas pencapaian Pemerintah Provinsi Kalsel meraih WTP ke 13 kali berturut-turut.

Namun diharapkan capaian ini dimaknai sebagai dorongan untuk terus melakukan penyempurnaan tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pengendalian intern, mempercepat tindak lanjut atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI serta memperkuat budaya akuntabilitas pada seluruh perangkat daerah.

Dengan demikian kualitas pengelolaan APBD tidak hanya diukur dari aspek administratif tetapi juga dari manfaat pembangunan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Mengacu dari penjelasan gubernur yang disampaikan pada tanggal 17 Juni 2026, Banggar DPRD tidak hanya mencermati kesesuaian antara laporan keuangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga melakukan pendalaman terhadap substansi pelaksanaan APBD guna memperoleh keyakinan bahwa setiap kebijakan fiskal yang telah ditetapkan benar-benar memberikan manfaat bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Oleh karena itu, hasil pembahasan Banggar selanjutnya disusun berdasarkan komponen utama APBD yaitu pendapatan belanja dan pembiayaan sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan dalam menggambarkan kinerja pengelolaan keuangan daerah.

Banggar berpendapat bahwa optimalisasi penyerapan anggaran bukan semata-mata bertujuan untuk meningkatkan presentasi realisasi belanja tetapi yang lebih penting adalah memastikan bahwa setiap program kegiatan yang telah direncanakan benar-benar terlaksana secara efektif, tepat waktu, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Banggar juga berpandangan, pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD merupakan bagian dari mekanisme, cek and balance dari DPRD kepada pemerintah daerah.
Oleh karena itu seluruh Informasi yang disampaikan pemerintah daerah perlu dikaji secara kritis, objektif, dan konstruktif, guna memastikan bahwa setiap kebijakan anggaran telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, serta memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat.

Banggar DPRD berkesimpulan, secara umum pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 telah menunjukkan kinerja yang cukup baik ditandai dengan capaian pendapatan yang melampaui target, kondisi keuangan daerah yang relatif sehat, serta keberhasilan mempertahankan opini WTP.

Namun demikian masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan perhatian bersama khususnya peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran, optimalisasi pemanfaatan aset daerah, peningkatan efektivitas, melakukan tindak lanjut rekomendasi BPK RI, serta peningkatan orientasi pembangunan yang berbasis pada hasil atau outcome dan manfaatnya bagi masyarakat.

Hal-hal tersebut menjadi perhatian badan anggaran sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD guna mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang semakin berkualitas akuntabel berpretasi pada kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan

Dalam kesimpulan akhir, diputuskan bahwa Raperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2025 layak memperoleh persetujuan bersama dengan catatan agar Pemprov Kalsel menindaklanjuti seluruh rekokmendasi yang disampaikan DPRD demi perbaikannya keuangan daerah tahun berikutnya.

Semua rekomendasi diharapkan menjadi perhatian Pemprov Kalsel dalam penyelanggaraan keuangan tahun-tahun berikutnya.
Rapat paripurna ini dihadiri forkopimda, asisten, staf ahli dan tenaga ahli gubernur, kepala SKPD lingkup Pemprov Kalsel, pimpinan perbankan/BUMD/Perusda, dan mahasiswa. [adv/riv/adpim]

BalainNews.com, BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan kesiapannya dalam menghadapi potensi dampak fenomena El Nino yang diperkirakan meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla), sekaligus memperkuat upaya menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan di daerah.

Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin yang diwakili Plt. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Hj. Husnul Hatimah, didampingi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalimantan Selatan Ronny Eka Saputra, saat mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026 dan Sosialisasi Kesiapsiagaan Menghadapi Dampak Fenomena El Nino secara virtual dari Command Center Setdaprov Kalsel, Banjarbaru, Senin (29/6/2026).

Rapat dipimpin Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, dan diikuti seluruh kepala daerah beserta jajaran pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota se-Indonesia.

Dalam arahannya, Mendagri menegaskan bahwa pengendalian inflasi tidak hanya berkaitan dengan stabilitas harga kebutuhan pokok, tetapi juga kesiapan pemerintah daerah menghadapi berbagai faktor yang dapat mengganggu pasokan pangan, termasuk dampak El Nino.

“Daerah harus terus memantau perkembangan harga, menjaga kelancaran distribusi barang, memperkuat cadangan pangan, serta mengantisipasi dampak El Nino sejak dini. Jangan menunggu persoalan muncul baru bergerak. Langkah mitigasi harus dilakukan sekarang melalui kolaborasi seluruh pihak,” tegas Tito Karnavian.

Mendagri juga mengingatkan bahwa musim kemarau yang lebih panjang berpotensi memengaruhi produksi pertanian, ketersediaan air, hingga meningkatkan ancaman kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Indonesia. Karena itu, kesiapsiagaan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam meminimalkan dampaknya terhadap masyarakat.

Menanggapi arahan tersebut, Plt. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Setdaprov Kalsel Hj. Husnul Hatimah mengatakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan siap menjalankan arahan pemerintah pusat melalui penguatan koordinasi lintas sektor.

Menurutnya, pengendalian inflasi dan kesiapsiagaan menghadapi El Nino merupakan dua agenda yang saling berkaitan karena sama-sama menyangkut keberlangsungan aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

“Pak Gubernur H. Muhidin memberikan perhatian besar terhadap stabilitas ekonomi daerah sekaligus kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana. Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta terus memperkuat sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal, dunia usaha, hingga masyarakat agar langkah-langkah antisipasi berjalan efektif,” ujar Husnul.

Sementara itu, Kepala BPBD Kalimantan Selatan Ronny Eka Saputra mengatakan pihaknya telah meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau yang berpotensi memicu karhutla di sejumlah kawasan rawan.

Ia menjelaskan, BPBD bersama TNI/Polri, , pemerintah kabupaten/kota, relawan, serta berbagai unsur terkait telah memperkuat koordinasi pencegahan melalui patroli rutin, pemetaan daerah rawan, pemantauan titik panas, kesiapan personel dan peralatan, hingga edukasi kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan.

“Penanganan karhutla tidak bisa dilakukan saat api sudah membesar. Yang paling utama adalah pencegahan. Karena itu kami terus memperkuat patroli, meningkatkan deteksi dini, memastikan sarana dan prasarana siap digunakan, serta membangun koordinasi yang solid dengan seluruh pihak agar setiap potensi kebakaran dapat segera ditangani,” kata Ronny.

Menurut Ronny, keterlibatan masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam mengurangi risiko karhutla. Oleh sebab itu, BPBD terus mengedepankan edukasi dan sosialisasi agar masyarakat semakin sadar pentingnya menjaga lingkungan selama musim kemarau.

Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap langkah pengendalian inflasi dan mitigasi dampak El Nino dapat berjalan secara terpadu, sehingga stabilitas ekonomi tetap terjaga, ketahanan pangan semakin kuat, dan risiko bencana, khususnya kebakaran hutan dan lahan, dapat ditekan semaksimal mungkin. [adv/adpim]

BalainNews.com, BANJARMASIN – Gubernur H Muhidin dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnuryadi Sulaiman mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2024 dan RUPS Luar Biasa tahun 2025.

Diikuti dan dihadiri oleh Pj Sekda Provinsi Kalsel serta Bupati/Walikota se-Kalsel, kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Rapat Sasangga Banua, di Eks Kantor Gubernur di Banjarmasin pada Kamis (3/13) sore.

Ditemui usai buka puasa bersama dan sholat Magrib berjamaah, H Muhidin sampaikan apresiasi untuk capaian dan kinerja Bank Kalsel selama tahun 2024.

“Untuk kinerja Bank Kalsel tahun 2024, terjadi peningkatan penyertaan modal yang berdampak pada naiknya dividen (pembagian laba) hingga 18 persen. Ini membuktikan bahwa kinerja Direktur Utama dan juga jajaran Direksi Bank Kalsel sudah sangat baik. Dan kita harapkan untuk lebih ditingkatkan lagi di tahun 2025 ini,” sampai H Muhidin.

“Penyertaan modal tertinggi itu oleh Provinsi Kalsel, kemudian Kabupaten Balangan, dan Kota Banjarmasin,” lanjut H Muhidin.

Kesempatan penyertaan modal ini ujar H Muhidin adalah kesempatan berharga yang hanya diberikan kepada seluruh pemerintah daerah di Kalsel.

Oleh karena itu dirinya menghimbau kepada seluruh pemerintah daerah di Kalsel untuk menggunakan kesempatan ini, dengan meningkatkan penyertaan modal di Bank Kalsel.

“Untuk seluruh pemerintah daerah di Kalsel, kita himbau untuk meningkatkan penyertaan modal, agar lebih tinggi dividen dan juga CSR(Corporate Social Responsibility) yang akan didapatkan,” sampai H Muhidin.

Atas peningkatan dividen yang mencapai 18 persen ini, H Muhidin mengucapkan rasa syukurnya, dan berharap hal ini berdampak pada pembangunan daerah Kalsel.

“Dengan peningkatan ini, tak ada hal lain yang kita harapkan, selain agar dapat berdampak pada peningkatan pembangunan daerah di Kalsel,” pesan H. Muhidin.

Sementara itu, Direktur Utama Bank Kalsel, Fachruddin, pada kesempatan yang sama menyampaikan apresiasi atas kehadiran dan arahan yang diberikan oleh Gubernur, Wakil Gubernur dan Pj Sekda Provinsi Kalsel.

“Alhamdulillah hari ini kita dapat melaksanakan RUPS dan dapat dihadiri oleh seluruh pemegang saham. Banyak sekali arahan yang disampaikan oleh Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur dan Pak Pj Sekda kepada kita semua,” sampainya.

Lebih lanjut, Fachruddin menyampaikan komitmennya untuk terus meningkatkan kinerja Bank Kalsel di tahun 2025 ini.

“Alhamdulillah kinerja 2024 mendapat anugerah BUMD Terbaik selama 5 kali berturut-turut, Bank Kalsel dengan raihan bintang 5. Insya Allah di tahun depan, tentunya dengan dukungan Pak Gubernur dan Pak Wagub juga, kinerja kita akan kita pertahankan dengan predikat ‘Sangat Baik’,” sampainya. [riv/adpim]

BalainNews.com, BANJARMASIN – Bank Kalsel di anugerahi 5 penghargaan sekaligus pada gelaran 21st INFOBANK-MRI BANKING SERVICE EXCELLENCE 2024, penghargaan ini didapatkan atas kualitas layanan yang diukur melalui survey bertajuk Bank Service Excellence Monitor (BSEM) oleh Marketing Research Indonesia (MRI) dengan melakukan analisis mendalam terhadap Service Delivery pada berbagai Touch Point yang menghubungkan Bank dengan nasabahnya.

Adapun 5 (lima) Penghargaan yang telah diraih adalah Golden Trophy – 5 Consecutive Years in Service Excellence; The Best 1st – ATM; The 2nd Best – Customer Service; The 2nd Best – Kenyamanan di Kantor Cabang; dan The 2nd Best – Security. Penghargaan diserahkan secara langsung oleh Editor In Chief & Chairman INFOBANK Media Group, Eko B. Supriyanto kepada Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin dengan disaksikan Deputi In Chief & Chairman INFOBANK Media Group, Karnoto Mohammad dan President Director Marketing Research Indonesia, Harry Puspito.

Bank Kalsel yang turut serta mendampingi pada kegiatan ini seperti Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan; Kepala Divisi Jaringan & Pelayanan Cabang; Kepala Bank Kalsel Cabang Jakarta; dan Perwakilan Divisi Operasional, Perwakilan Bagian Kualitas Pelayanan Cabang serta khususnya Best Frontliner Periode 2023-2024 bertempat di Bali Room Hotel Indonesia Kempinski Jakarta, Jalan MH. Thamrin No. 1, Jakarta Pusat pada 2 Juli 2024 kemarin.

Dilain waktu, Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas penghargaan yang telah diraih, ini merupakan anugerah yang memang membuahkan hasil dari perjuangan seluruh Insan Bank Kalsel.

“Saya ucapkan terima kasih kepada MRI atas kepercayaan yang telah diberikan melalui penghargaan yang telah kami dapatkan pada kegiatan tersebut. Saya juga mengapresiasi kepada seluruh Insan Bank Kalsel, khususnya Frontliner seperti Customer Service, Teller dan Satpam sebagai garda terdepan dalam memberikan layanan perbankan maupun kenyamanan pada saat nasabah datang ke
Kantor Cabang Bank Kalsel, sehingga tahun ini bisa mendapatkan hasil yang terbaik” ucap Fachrudin.

Sebagai informasi, Acara ini juga dihadiri oleh Bank Umum Konvensional & Syariah, Unit Usaha Syariah Perbankan, Bank Pembangunan Daerah, Bank Digital, Akademisi, Media Massa. [adv/riv]

BalainNews.com, BANJARMASIN – Ibu Asiah seorang lansia dhuafa yang tinggal sendiri dirumahnya yang beralamat di JI. Pekapuran A RT. 12 Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin.

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya bergantung pada hasil berjualan mie dan lontong di depan rumahnya dengan keuntungan cukup kecil dan tidak menentu setiap harinya.

Sebagai wujud kepedulian sosial dan ekonomi, manajemen Bank Kalsel melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Bank Kalsel telah memberikan bantuan untuk lbu Asiah sesuai program UPZ Bank Kalsel dalam pemberdayaan ekonomi Mustahik.

Adapun bantuan tersebut berupa program rombong barakah yang diserahkan langsung oleh Direktur UPZ Bank Kalsel H. M. Fajri Muhtadi.

“Semoga bantuan tersebut dapat membantu dalam peningkatan ekonomi para Mustahik selaku UMKM, dan melalui bantuan rombong barakah kepada lbu Asiah diharapkan nantinya dapat meningkatkan perekonomian
keluarga,” ungkap Fajri Muhtadi.

Bagi Donatur dan Sahabat Akselenials yang ingin menyisihkan sebagian hartanya untuk membantu saudara kita yang membutuhkan, kamu bisa ikut berpartisipasi dalam program-program kegiatan yang diinisiasi oleh UPZ Bank Kalsel dengan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah melalui UPZ Bank Kalsel. [adv/rivani]