BalainNews.com, MARTAPURA – Bank Kalsel menegaskan komitmennya untuk terus mendukung Pemerintah Kabupaten Banjar dalam upaya penanganan bencana banjir melalui penguatan program Corporate Social Responsibility (CSR).

Komitmen tersebut disampaikan dalam audiensi antara perwakilan Bank Kalsel yang dipimpin Kepala Cabang Bank Kalsel Martapura dengan Sekda Banjar H Yudi Andrea, di ruang kerja Sekda, Rabu (31/12/2025) pagi.

Pertemuan ini menjadi forum strategis untuk membahas sinergi antara Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pemerintah daerah, khususnya dalam penanganan dampak bencana banjir yang kerap melanda wilayah Kabupaten Banjar. Fokus pembahasan meliputi koordinasi penyaluran CSR, pemberian bantuan langsung kepada masyarakat terdampak, serta dukungan sosialisasi dan edukasi kebencanaan kepada masyarakat.

Perwakilan Bank Kalsel Teguh Marsudi menyampaikan bahwa sebagai bank daerah, Bank Kalsel memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk hadir di tengah masyarakat, terutama saat terjadi bencana. Ke depan, Bank Kalsel berkomitmen untuk meningkatkan intensitas dan efektivitas program CSR, tidak hanya dalam penanganan banjir, tetapi juga berbagai bencana dan kebutuhan sosial lainnya di daerah.

“Bank Kalsel hadir untuk masyarakat Kalimantan Selatan. Kami siap berkontribusi maksimal melalui program CSR yang berkelanjutan dan tepat sasaran, sejalan dengan kebutuhan pemerintah daerah dan masyarakat,” ujarnya.

Sekda Banjar Yudi Andrea menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah bergerak sejak awal dalam penanganan banjir, baik dari sisi mitigasi, tanggap darurat, maupun pemulihan pascabencana. Oleh karena itu, dukungan dari Bank Kalsel sebagai bank milik pemerintah daerah dinilai sangat strategis dalam memperkuat upaya tersebut.

Ia berharap sinergi yang telah terjalin dapat terus diperkuat melalui komunikasi yang intensif dan kolaborasi berkelanjutan.

“Pentingnya upaya bersama dalam membesarkan bank daerah agar manfaatnya dapat dirasakan langsung masyarakat, mulai dari penguatan sumber daya manusia hingga pembangunan ekonomi dan sosial,” ujarnya.

Dengan sinergi yang solid antara Bank Kalsel dan Pemerintah Kabupaten Banjar, diharapkan upaya penanganan banjir dan pembangunan daerah dapat berjalan lebih optimal serta memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. [adv/riv]

BalainNews.com, BANJAR – Masjid As-Su’ada Syekh Abdul Kadir Hasan yang berada di lingkungan Kampus Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan (UNUKASE), Jalan Ahmad Yani Km 12.500 Gambut, Kabupaten Banjar, menjadi salah satu pusat ibadah favorit bagi masyarakat sekitar, khususnya pada pelaksanaan sholat Jum’at (8/8/2025).

Tak hanya civitas akademika UNUKASE, jemaah yang hadir juga didominasi oleh masyarakat sekitar, termasuk para pekerja kantor dan karyawan perusahaan. Lokasinya yang strategis, fasilitas parkir yang luas, serta suasana yang nyaman membuat masjid ini selalu dipenuhi jamaah.

Masjid As-Su’ada juga menjadi pilihan singgah bagi para pelintas dari Banjarmasin menuju Hulu Sungai atau Kalimantan Timur. Dengan desain bangunan yang unik—menggunakan tiang dan lantai dari kayu ulin khas “mesjid baangkat” serta teras terbuka yang menghadirkan hembusan angin segar—masjid ini memberi kenyamanan dan kesejukan bagi setiap pengunjung.

Pada kesempatan itu, KH. M. Bushiri bertindak sebagai imam sekaligus khatib. Dalam khutbahnya, beliau mengingatkan jemaah tentang keutamaan istighfar dan taubat. “Kita wajib bersyukur sebagai umat Nabi Muhammad SAW, karena taubat kita diterima walau dosa sebanyak buih di laut, pasir di pantai, atau daun di muka bumi,” ujarnya. Ia menegaskan, memperbanyak istighfar adalah jalan untuk meraih ampunan dan keselamatan.

Suasana berkah di hari Jum’at tersebut semakin lengkap dengan kegiatan berbagi dari tim Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) UNUKASE. Usai sholat, mahasiswa membagikan nasi bungkus kepada jemaah dengan penuh kehangatan dan keikhlasan.[riv/Humas UNUKASE/mpd]

BalainNews.com, BANJAR – Gubernur Kalsel H. Muhidin melalui Sekretaris Daerah H. Muhammad Syarifuddin mendorong desa agar memberikan pelayanan yang bersih dan prima saat kegiatan Penetapan Desa Awang Bangkal Barat sebagai Desa Anti Maladministrasi dan Pencanangan 10 Desa Anti Maladministrasi di Kabupaten Banjar yang berlokasi di Kampung Wisata Putra Bulu, Desa Awang Bangkal Barat, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, pada Kamis (31/7/2025) siang.

Tampak hadir Tenaga Ahli Gubernur (TAG), Staf Ahli dan Asisten Setda Kalsel; Plh. Sekda Kabupaten Banjar dan jajaran Pimpinan Forkopimda Kabupaten Banjar, serta kepala desa dan jajarannya.

Pada kesempatan itu, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan, Hadi Rahman menyerahkan plakat kepada Sekdaprov Kalsel M. Syarifuddin dan Plh. Sekda Banjar, Ikhwansyah. Kemudian, penyerahan sertifikat penghargaan kepada Kepala Desa Awang Bangkal Barat, Pajrul Ripani.

Selanjutnya dilakukan penandatanganan sebagai bentuk Komitmen Pemerintah Desa dalam rangka Pencanangan Desa Anti Maladministrasi di Kabupaten Banjar, yaitu Desa Remo, Desa Pingaran Ulu, Desa Kertak Hanyar II, Desa Sungai Sipai, Desa Batu Tanam, Desa Sungai Landas, Desa Tangkas, Desa Gudang Hirang, Desa Simpang Warga, Desa Gunung Ulin, Desa Kertak Empat, Desa Kupang Rejo, Desa Belangian, Desa Salat Makmur, Desa Sungkai, Desa Keramat Mina, Desa Pemangkih Darat, Desa Antasan Senor, Desa Telaga Biru dan Desa Tambak Sirang Baru.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengucapkan apresiasi kepada kepala desa dan aparatur desa yang kini ditetapkan sebagai Desa Anti Maladministrasi dan Pencanangan 20 Desa Maladministrasi. Semoga, penetapan dan pencanangan ini dapat menyadarkan kepala desa beserta seluruh jajaran,” sampai Gubernur H. Muhidin dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekdaprov Kalsel, M. Syarifuddin.

Gubernur Kalsel ingin adanya pelayanan yang bersih dan memiliki standar yang prima, serta jauh dari nilai diskriminasi. Pemerintah desa yang mampu melayani rakyat dengan baik, menurutnya adalah dambaan seluruh warga di Banua.

Gubernur Kalsel menyadari bahwa masih banyak tindakan maladministrasi yang menjadi persoalan nyata diberbagai lapisan pemerintahan. Mulai dari pelayanan publik yang lambat, pemungutan liar, hingga ketidakjelasan informasi itu menjadi keluhan masyarakat sekitar.

“Hari ini, kita tidak hanya melakukan penetapan dan pencanangan sebuah program, tetapi kita juga melakukan gerakan kolektif untuk mewujudkan desa-desa yang bebas dari praktik maladministrasi,” tegas Gubernur.

Karena menurut Gubernur Kalsel bahwa desa bukan sekadar unit kecil tetapi ujung tombak dari pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sebab itu, dia mendorong dalam peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pembinaan.

“Tentu juga memastikan dana desa serta pelayanan publik secara transparan dan partisipatif, hingga mempererat dengan penegak hukum agar mencegah maladministrasi,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan, Hadi Rahman menyampaikan bahwa Ombudsman memiliki fungsi yaitu pencegahan dan pemberantasan dari tindakan maladministrasi. Dalam konteks, dia menyebut penyelenggaraan negara atau pemerintahan daerah, baik itu ditingkat pusat, daerah maupun desa.

“Selama itu menggunakan dana APBN dan APBD, kita memiliki data sepanjang 2024 secara Nasional bahwa menerima 10.837 laporan masyarakat, dengan 10.303 laporan berhasil diselesaikan, melebihi target 90% penyelesaian,” ungkap Hadi Rahman.

Hadi Rahman mengatakan, substansi pedesaan paling banyak dan cukup tinggi pelaporan ke Ombudsman RI. Dari grafik, menurutnya selalu meningkat dari tahun ke tahunnya sehingga perlu kolaborasi antar pihak untuk pengentasan masalah tersebut.

Dalam pemenuhan standar pelayanan publik, Hadi Rahman mengaku masih kurang dalam halnya dengan proses perencanaan, penggunaan dan pertanggungjawaban dana desa.

“Khususnya dalam pelayanan desa, dan melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Terutama dalam akuntabilitas dan responsibiltas dalam konteks partisipasi masyarakat,” tandasnya.

Diketahui bahwa area itu merupakan destinasi Kampung Putra Buku menawarkan banyak hiburan, yaitu Kapal Bebek, Sepeda Air, Canoe, Mancing, Camping Area, Gazebo, Jetski, Donat Boat, Banana Boat, Katinting, Dermaga, Playground, Atu, Danau dan Pamiling Park. [adv/riv/Adpim]

BalainNews.com, KAB BANJAR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) berhasil mencatat prestasi membanggakan dengan menjadi salah satu dari tiga provinsi tercepat secara nasional dalam pelaksanaan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus (Musdes/Kel Khusus) untuk pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes MP).

Capaian ini berdasarkan data resmi dari portal https://kopdesmerahputih.kop.id per 29 Mei 2025. Provinsi Kalsel sukses mencapai target 100 persen pembentukan Kopdes MP di seluruh 2.015 desa dan kelurahan (1.871 desa dan 144 kelurahan), lebih cepat dua hari dari target yang ditetapkan oleh Gubernur Kalsel, H. Muhidin, yakni 31 Mei 2025.

Dalam peluncuran dan dialog Kopdes MP yang berlangsung di GOR Babussalam pada Rabu, 21 Mei 2025 lalu, Gubernur Kalsel, Muhidin menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk merealisasikan target tersebut. Dengan slogan “Bekerja Bersama Merangkul Semua”, Gubernur mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berperan aktif.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Kalsel, Faried Fakhmansyah, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi.

“Capaian ini berkat arahan Gubernur Kalsel, serta dukungan penuh dari seluruh bupati, wali kota, camat, lurah, kepala desa, OPD, hingga instansi vertikal. Ini adalah buah dari kerja bersama,” ujar Faried, Jumat (30/05/2025).

Berdasarkan data pada Dashboard Kopdes MP Provinsi Kalsel per 29 Mei 2025 pukul 12.37 WITA, tercatat 100 persen desa dan kelurahan telah disosialisasikan dan melaksanakan Musdes/Kel Khusus untuk pembentukan Koperasi Merah Putih.

“Keberhasilan ini menandai komitmen kuat Provinsi Kalsel dalam mendorong kemandirian ekonomi desa serta memperkuat kelembagaan ekonomi berbasis masyarakat melalui koperasi,” pungkasnya.[adv/riv]

BalainNews.com, KAB BANJAR – Ketua Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Provinsi Kalimantan Selatan, Hj. Fathul Jannah Muhidin kembali melanjutkan rangkaian sosialisasi Program 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Posyandu Era Baru, yang kali ini dilaksanakan di Posyandu Jati 2, Desa Pasar Jati, Kabupaten Banjar, Kamis (8/5/2025) pagi.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya revitalisasi peran Posyandu di era modern, dengan fokus pada penguatan layanan dasar masyarakat. Sosialisasi ini merupakan lanjutan dari kegiatan serupa yang telah dilakukan di Kabupaten Tapin dan Hulu Sungai Selatan dan merupakan lokus Posyandu Wasaka di 6 titik yang berbeda.

Dalam sambutannya, Hj. Fathul Jannah menjelaskan bahwa Program 6 SPM Posyandu mencakup sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan dan permukiman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta sosial.

“Program Posyandu Baru ini merupakan langkah konkret untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui enam SPM ini, Posyandu tidak hanya berfungsi sebagai pusat layanan kesehatan, tapi juga menjadi simpul partisipasi masyarakat dalam pembangunan,” ujarnya.

Istri Gubernur Kalsel ini menekankan bahwa peran kader Posyandu sangat strategis, karena mereka berada di garda terdepan dalam menjalankan pelayanan dasar yang menyentuh langsung kehidupan warga desa.

“Posyandu bukan sekadar tempat timbang bayi atau pemberian makanan tambahan. Di sinilah masyarakat saling belajar, bertukar informasi, dan membangun kebersamaan,” tambahnya.

Hj. Fathul Jannah juga menyampaikan apresiasi kepada para kader Posyandu yang dengan penuh dedikasi telah memberikan waktu, tenaga, dan bahkan dana pribadi demi keberlangsungan kegiatan Posyandu.

“Ini adalah bentuk pengabdian yang luar biasa dan menjadi teladan bagi generasi muda serta masyarakat sekitar,” ujarnya.

Hj. Fathul Jannah berharap, program ini dapat dijalankan secara berkelanjutan dengan perencanaan yang matang, serta mendapatkan dukungan nyata dari semua pihak, termasuk pemerintah daerah dan mitra terkait.

Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan Posyandu di Kalimantan Selatan semakin tangguh dan mampu menjadi pusat pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.

Turut hadir dalam kegiatan ini Wakil Bupati Banjar H. Said Idrus Al-Habsyie dan Ketua TP PKK Kabupaten Banjar Hj. Nurgita Tiyas Saidi Mansyur, yang turut memberikan dukungan dan apresiasi terhadap upaya peningkatan kualitas layanan Posyandu melalui program 6 SPM ini dan masyarakat yang sejak pagi antusias menyambut kedatangan istri gubernur itu. [adv/riv/adpim].