Menkomdigi: Tak Semua Platform Digital Aman untuk Anak, Perlu Pengawasan Ketat! - BalainNews.com
Connect with us

Jakarta

Menkomdigi: Tak Semua Platform Digital Aman untuk Anak, Perlu Pengawasan Ketat!

Published

on

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid momentum peringatan Hari Anak Nasional 2025 di Sekolah Rakyat Sentra Handayani, Jakarta Timur, Kamis (24/7/2025). (Foto: Amiriyandi/InfoPublik/Ditjen KPM)

BalainNews.com, JAKARTA – Dalam momentum peringatan Hari Anak Nasional 2025, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan pentingnya perlindungan anak-anak di ruang digital.

Ia kembali mengangkat prinsip-prinsip utama yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas), termasuk gagasan klasifikasi platform digital berdasarkan risiko dan jenjang usia pengguna.

Berbicara di Sekolah Rakyat Sentra Handayani, Jakarta Timur, Kamis (24/7/2025), Meutya menyoroti makin meningkatnya risiko yang dihadapi anak-anak saat menggunakan internet dan media sosial.

Menurut Meutya, tidak semua platform digital layak diakses bebas oleh anak, karena terdapat konten yang berisiko tinggi terhadap keselamatan dan kesehatan psikologis mereka.

“Platform dengan risiko tinggi hanya boleh diakses oleh anak-anak berusia 16 tahun ke atas, dan itu pun harus dengan pendampingan orang tua,” ujarnya.

Dalam regulasi PP Tunas, setiap platform digital memiliki klasifikasi batas usia anak yang berbeda-beda sesuai tingkat risikonya.

“Platform digital tidak bisa disamaratakan. Karena itu, pemerintah akan mengklasifikasikan akses berdasarkan kategori risiko platform, yaitu rendah, sedang, dan tinggi,” jelasnya.

Meutya menegaskan platform berisiko tinggi, seperti yang mengandung pornografi, kekerasan, atau rentan terhadap perundungan, akan dikenakan pembatasan usia yang ketat.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa klasifikasi usia anak dalam mengakses platform digital dibagi dalam beberapa jenjang antara lain:

• Di bawah 13 tahun, hanya boleh mengakses platform yang sepenuhnya aman, seperti situs edukasi atau platform anak.
• 13–15 tahun, diperbolehkan mengakses platform dengan risiko rendah hingga sedang.
• 16–17 tahun, bisa mengakses platform dengan risiko tinggi, tetapi harus dengan pendampingan orang tua.
• 18 tahun ke atas, diperbolehkan mengakses secara independen semua kategori platform.

Meutya mengatakan PP Tunas menjadi tonggak penting dalam menciptakan ruang digital yang lebih aman dan sehat untuk anak-anak.

PP Tunas berperan melindungi anak-anak dari paparan konten negatif yang tidak sesuai usia dan mencegah terjadinya adiksi digital.

Namun demikian, upaya perlindungan anak di ruang digital tidak hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi juga membutuhkan peran aktif dari masyarakat, orang tua, dan anak-anak itu sendiri.

Meutya menekankan pentingnya keberanian anak-anak untuk melapor jika menjadi korban kekerasan di ruang digital.

Menurut Meutya, anak-anak tidak boleh diam jika mengalami perundungan, penipuan, atau ajakan mencurigakan dari orang asing di media sosial.

“Kalau jadi korban perundungan, penipuan, atau dapat ajakan bertemu oleh orang asing, anak-anak jangan diam. Laporkan ke orang tua, guru, atau pihak berwenang. Negara hadir untuk melindungi kalian,” tegasnya di hadapan ratusan siswa.

Peran aktif dari semua pihak diharapkan dapat melindungi anak-anak Indonesia dari dampak negatif internet dan mendorong pemanfaatan ruang digital untuk hal-hal yang positif. [adv/riv]

Sebarkan

Jakarta

Menguji Rasionalitas Demokrasi Kita

Published

on

Justin Djogo Dja,MA,MBA, Direktur Eksekutif FDN. (Foto : Ist)

BalainNews.com, JAKARTA – Teater politik negara kita sedang menyajikan pertunjukan demokrasi yang ajaib. Kita sudah berada di era pasca reformasi yang menghadirkan berbagai keanehan dan kejanggalan dalam berdemokrasi. Sudah ada tiga kata nyeleneh sengaja saya sebut yakni ajaib, keanehan dan kejanggalan dalam demokrasi pasca reformasi.
Mari saya kupas satu persatu secara singkat.

Ajaib

Satu sampel saja ya. Fase awal beberapa bulan pasca pelantikan Prabowo Gibran, lautan teduh setelah 10 tahun Jokowi masih terasa. Potret silaturahmi para mantan Presiden dan Presiden Prabowo indah dipandang. Namun, entah apa yang mendorongnya sampai tiba-tiba angin ribut soal ijazah Jokowi dan Gibran dimejahijaukan dan hasilnya salah satunya Gibran minta berhenti dari tugas sebagai Wapres terpilih 2024 lalu.
Jika saya sepadankan dengan rasionalitas hitung-hitungan Demokrasi pasca pemilu..’Mestinya’ sudah berakhir dan semua memikul beban demokrasi bersama minimal sampai 2029. Teori politik Habermas khusus tentang rasionalitas deliberatif memang tidak mudah diterapkan dalam politik praktis. Menurut teori itu saya tafsirkan, apa yang sudah disepakati bersama dengan prinsip kesetaraan dalam proses demokrasi tanpa paksaan ya semestinya ditanggung bersama.Namun ini tidak terjadi di negara kita.

Keanehan

Bagi yang cermat mengikuti fase kritis pra dan pasca berhentinya Wapres Gibran, mungkin lebih jeli menyimpulkan situasi simalakama Gibran. Di hari yang sama, pagi dan sore, Gibran mesti menghadapi dua skenario yang bermuara pada target memberhentikannya sebagai Wapres. Dalam kacamata kuda oligarki, ini bisa saja dilakukan. Namun dalam perspektif etika politik dalam perspektif rakyat jelata Indonesia, lumayan jauh dari kepantasan. Sang vote getter yang memenangkan pemilihan presiden 2024 diperlakukan ke sudut jurang pemakzulan.
Dalam tahap ini, saya rangkaikan dengan yang dinamakan rasionalitas prosedural . Nah, ini sedikit bersayap menafsirnya. Bukankah Prabowo Gibran sudah melalui prosedur demokrasi. Bisa saja orang awam bergumam mengapa bukan duluan persoalkan MK dan KPU yang merupakan organ utama dalam proses pilpres 2024 lalu. Terlalu ribet dan panjang jika berargumentasi dalam opini singkat ini. Intinya, ini benar sebuah keanehan.

Kejanggalan

Rasionalitas demokrasi di Indonesia seperti bertabrakan dengan anasir musyawarah mufakat . Kelihatan seperti irasional namun kita membuatnya menjadi rasional.
Bayangkan sederhana saja. Partai pemenang pemilu 2024 adalah PDIP, Golkar, Gerindra secara berurutan dengan selisih beti alias beda tipis. Kita tahu, Gibran bukan dari parpol manapun setelah pergi dengan ‘tidak sopan alias tanpa pamit’ dari PDIP. Menjadi Wapres tanpa parpol yang memback up di Senayan.
Mudah saja menjatuhkannya. Dan itu sudah terjadi. Lalu sekarang kita dengar paduan suara parpol koalisi pengusung presiden tidak mengajukan cawapresnya. Ini benar benar sebuah kejanggalan. Saya belum sampai pada level analisis jebakan kepada Presiden Prabowo.
Jika misalnya wapres baru dari Gerindra lagi, apakah suasana di rumah rakyat Senayan praktis mirip pada era Gibran. Tidak ada tambahan amunisi parpol pendukungnya.Ini bisa bumerang bagi program Presiden yang mungkin dianggap ‘gagal’ .
Apakah Gerindra sendiri bisa menyelamatkannya kelak. Kita tunggu setahun jelang 2029 nanti. Teater politik Indonesia susah ditebak dan jauh dari kesetiaan namun dekat dengan KKN.Jika argumen agar Wapres yang seirama dan tidak berpotensi sebagai kompetitor Presiden di 2029, ini benar kejanggalan. Karena mentalitas oknum parpol manapun sangat gesit berkamuflase.

Be carefull Mr.President!

Presiden menggenggam semua operator kekuasaan. Dan juga, jika program MBG,Kopdes optimal dijalankan, maka Presiden tak perlu khawatir siapa kompetitornya. Justru kompetitor utama adalah rakyat. Rakyat yang makin melek soal rasionalitas dalam demokrasi.

Sinergi baru PDIP

Bagian terakhir, saya sampaikan asumsi logis saya yang jauh dari kenyataan.

Dari aspek rasionalitas hitung hitungan, PDIP adalah pemenang pemilu 2024 lalu. Saya paham PDIP tetap di luar pemerintahan sebagai ganti menyebutnya oposisi. Sangat logis dan bermartabat. Tidak mungkin PDIP masuk dalam kabinet ketika mas Gibran masih bercokol di Istana Wapres. Itu sudah cerita kemarin dan sudah berlalu.

Jika PDIP sedikit nyeleneh, boleh boleh saja sekarang. Khan semua Ketum parpol pengusung Presiden Prabowo satu suara tidak usulkan nama dari partainya.

Saya jadi sulit mendeskripsikan, apakah ini jalan buntu atau taktik parpol pengusung. Dan pada akhirnya kita menanti the one man show Mr. President Prabowo. [riv/rls]

Oleh: Justin Djogo Dja,MA,MBA, Direktur Eksekutif FDN

Sebarkan
Continue Reading

Jakarta

KENAPA JENDERAL LISTYO NEKAT?

Published

on

Henri Subiakto, Wakil Ketua Dewan Pakar SMSI Pusat. (Foto : Ist)

BalainNews.com, JAKARTA – Sudah tidak jadi Kapolri saja masih berani nekat menyuruh bekas anak buahnya menyadap Presiden, Menteri-menteri, para tokoh politik, pengusaha dan aktivis. Bayangkan bagaimana kiprah jenderal polisi ini saat jadi Kapolri?

Itulah bahayanya ketika petinggi polisi ikut bermain politik dan loyal pada pemimpinnya yang tidak beretika dan bermoral. Aparat penegak hukum dipakai oleh petingginya untuk mengawasi “orang orang besar” tanpa peduli hukum dan HAM. Karena diberi contoh atau bahkan “order” dari orang yg tak peduli etika dan moral dalam berpolitik.

Ini imbas dari penyalahgunaan kekuasaan, jabatan, dan pengaruh yang tidak terkontrol, tidak terawasi dalam waktu panjang. Ini pucuk gunung es dari konflik rebutan pengaruh politik di dalam kekuasaan negara.

Terbongkarnya skandal penyadapan ini mungkin tidak akan terjadi jika Kapolri yang lama, Jenderal Listyosigit tidak diganti Kapolri baru, Jenderal Suyudi. Belum tentu skandal besar ini terbongkar jika Jenderal Suyudi tidak menggusur besar besaran jajaran pimpinan kepolisian dua hari setelah ia dilantik.

Skandal ini harus diproses dan diungkap apakah saat Listyo sebagai Kapolri juga ada operasi penyadapan untuk tujuan di luar penegakkan hukum? Ingat penyadapan yang dilakukan aparat negara itu dampak kejahatannya luar biasa.

Tak hanya memantau para pemimpin dan pejabat negara, tapi penyadapan yang dilakukan oleh petinggi aparat yang bermain politik itu bisa digunakan untuk melakukan tekanan politik, mengarahkan elit dan partai, kriminalisasi, blackmail hingga kepentingan pribadi.

Kenapa sampai bodoh dan melakukan perbuatan senekat itu. Ini pasti terkait kepentingan politik dan hukum yang besar, dari kekuatan yg besar pula. Kejahatan ini harus dihentikan dan dibongkar hingga keakar akarnya.

Repotnya sampai sekarang Indonesia itu belum punya UU Penyadapan. Masing masing lembaga penegak hukum termasuk Polri selama ini tatacaranya hanya berdasarkan peraturan internal yang dibuat mereka sendiri. Ini sangat berbahaya.

Makanya penyimpangan atau penyalahgunaan penyadapan oleh aparat negara hanya ditangani dengan UU ITE dan KUHP yg biasa diterapkan untuk kasus pidana umum yang dilakukan orang biasa terhadap warga biasa yang lain. Makanya kasus penyadapan terkait Listyosigit ini penuh ironi.

Pasal yg dipakai menjerat jenderal polisi penyadap presiden itu pasal 32 ayat (1) UU ITE, pasalnya sama dengan pasal yang dipakai polisi menersangkakan dan mendakwa Roy Suryo dan dr Tifa. Padahal perbuatannya amat sangat berbeda.

Para Jenderal Polisi ini melakukan kejahatan yang membahayakan negara, menyadap presiden dan para tokoh negara, kok pakai pasal yang sama dengan Roy dan Tifa yang hanya menganalisa copy ijazah Jokowi yang diupload orang.

Itulah ironi saat hukum diwarnai oleh kepentingan politik dari penegak hukumnya. Proses Penegakkan hukum bukan hanya jadi tidak adil, tapi aneh dan ironi. Menyamakan perbuatan hukum pidana menyadap presiden secara ilegal, dengan perbuatan pengritik yang menganalisis ijazah. Itulah proses hukum yang bercampur dengan permainan politik yang komando polisinya adalah Jenderal Listyosigit disitu. [riv/rls]

Sebarkan
Continue Reading

Ekonomi

Komisi II DPRD Kalsel Koordinasi dengan Asbanda, Kawal Likuiditas Bank Kalsel di Tengah Wacana Kebijakan Gaji ASN

Published

on

Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melakukan koordinasi dengan Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) di Jakarta, Selasa (20/10/2026). (Foto : HumasDPRDKalsel)

BalainNews.com, JAKARTA – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melakukan koordinasi dengan Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) di Jakarta, Selasa (20/10/2026), guna mengantisipasi dampak wacana perubahan skema pembiayaan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), khususnya terhadap likuiditas dan keberlangsungan bisnis Bank Kalsel.

Koordinasi yang dipimpin Anggota Komisi II DPRD Kalsel, Adrizal, tersebut menjadi langkah strategis dalam memperoleh gambaran mengenai implikasi kebijakan pemerintah pusat terhadap sistem pengelolaan penggajian ASN, sekaligus mendorong sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah agar tetap memberikan ruang bagi penguatan peran Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Rombongan Komisi II DPRD Kalsel diterima langsung oleh Direktur Operasional Asbanda, Subekti Heriyanto. Pertemuan tersebut turut dihadiri jajaran manajemen Bank Kalsel dan perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalimantan Selatan.
Adrizal menegaskan, koordinasi ini penting untuk memastikan setiap kebijakan pemerintah pusat yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan penggajian ASN turut mempertimbangkan keberlangsungan perbankan daerah. Menurutnya, dukungan terhadap kebijakan nasional perlu berjalan seiring dengan tanggung jawab menjaga kekuatan Bank Kalsel sebagai salah satu pilar perekonomian daerah.

“Kita ingin tetap sinkron dengan pemerintah pusat. Kalau kebijakan itu nantinya benar-benar diterapkan, tentu kita mendukung kebijakan pemerintah pusat, tetapi tetap harus ada perhatian terhadap keberlangsungan BPD Kalsel. Kita ingin Bank Kalsel tetap kuat menjadi bank kebanggaan daerah,” ujar Adrizal.

Ia menjelaskan, perubahan mekanisme pembiayaan maupun penyaluran gaji ASN berpotensi memengaruhi pola aliran dana pemerintah dan aktivitas transaksi perbankan daerah. Dampaknya perlu dicermati, terutama terkait penghimpunan dana pihak ketiga, likuiditas, ketersediaan dana murah, serta keberlanjutan layanan kredit bagi ASN dan sektor produktif.
Karena itu, Komisi II memandang perlu adanya kejelasan mekanisme pelaksanaan apabila wacana tersebut direalisasikan, termasuk memastikan peran BPD dalam penyaluran gaji ASN tetap diperhitungkan. Langkah ini dinilai penting agar perubahan kebijakan tidak mengurangi kontribusi Bank Kalsel dalam mendukung pembiayaan usaha masyarakat dan pembangunan ekonomi daerah.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Operasional Asbanda, Subekti Heriyanto, menyampaikan bahwa Asbanda tetap menempatkan BPD sebagai mitra strategis dalam pelayanan perbankan di daerah, termasuk dalam penyaluran dan pengelolaan dana penggajian ASN.

“Pihak Asbanda tetap menempatkan Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai mitra penyalur utama di setiap wilayah dalam hal pencairan dan pengelolaan dana penggajian ASN. Jika pendanaan atau keputusan alokasi gaji ditangani oleh pemerintah pusat, eksekusi transfer pembayaran gaji pegawai daerah tetap diteruskan (channeling) melalui rekening BPD masing-masing provinsi, kabupaten, dan kota,” ungkap Subekti.

Ia menambahkan, keberlanjutan peran BPD dalam pengelolaan penggajian ASN memiliki arti penting bagi stabilitas likuiditas perbankan daerah. Dana yang dikelola melalui BPD dapat mendukung aktivitas intermediasi perbankan, termasuk penyaluran kredit kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pembiayaan berbagai kegiatan ekonomi lokal.

“Mempertahankan pengelolaan gaji di BPD sangat vital untuk menjaga likuiditas bank daerah agar tetap dapat menyalurkan kredit sektor UMKM dan pembangunan ekonomi lokal,” tegasnya.

Hasil koordinasi tersebut menjadi masukan penting bagi Komisi II DPRD Kalsel dalam menjalankan fungsi pengawasan, khususnya terhadap kebijakan yang berpotensi berdampak pada pengelolaan keuangan daerah dan kinerja badan usaha milik daerah di sektor perbankan. Komisi II juga mendorong agar komunikasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, regulator, dan pihak perbankan terus diperkuat sehingga setiap perubahan kebijakan dapat diantisipasi secara terukur.
Selain mengawal kebijakan dari sisi regulasi dan pengawasan, Bank Kalsel diharapkan terus memperkuat strategi bisnis, melakukan diversifikasi sumber pendanaan, meningkatkan kualitas layanan, serta memperluas pembiayaan ke sektor-sektor produktif. Dengan demikian, Bank Kalsel dapat mempertahankan daya saing, menjaga kesehatan usaha, dan terus berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan. [adv/riv]

Sebarkan
Continue Reading

Jakarta

Perkuat Ekosistem Pers, SMSI dan RRI Kolaborasi Tangkal Hoaks

Published

on

Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) dan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) memperkuat kolaborasi untuk menanggulangi penyebaran berita bohong atau hoaks, meningkatkan kompetensi wartawan. (Foto : SMSI)

BalainNews.com, JAKARTA – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) dan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) memperkuat kolaborasi untuk menanggulangi penyebaran berita bohong atau hoaks, meningkatkan kompetensi wartawan, serta memperluas penyebaran informasi pembangunan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) antara SMSI dan RRI di Ruang Rapat Direktur Utama RRI, Jakarta, Senin (26/10/2026).

Ketua Umum SMSI, Firdaus, mengatakan kerja sama tersebut merupakan tindak lanjut dari gagasan bersama dirinya dan Direktur Utama RRI untuk menghadapi persoalan hoaks yang semakin kompleks di ruang digital.

“Kolaborasi ini merupakan manifestasi dari gagasan Dirut RRI dan Ketum SMSI untuk melawan hoaks,” kata Firdaus.

Ia menjelaskan, kerja sama tersebut akan diwujudkan melalui sejumlah program, antara lain Training of Trainers (ToT), Uji Kompetensi Wartawan (UKW), serta penyebaran informasi pembangunan kepada masyarakat.

Menurut Firdaus, SMSI menaungi 3.181 media siber, termasuk media rintisan (startup), yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Jaringan tersebut dinilai memiliki potensi besar untuk membantu memperluas jangkauan informasi pembangunan.

“Media startup atau media rintisan yang tergabung dalam SMSI sebanyak 3.181 anggota yang tersebar di seluruh Indonesia mendukung program penyebaran informasi pembangunan,” ujarnya.

Firdaus juga menyampaikan dukungan terhadap upaya pengintegrasian RRI dan TVRI sebagai platform media publik yang dapat menjangkau masyarakat lebih luas.

Ia menegaskan, penanganan hoaks tidak cukup dilakukan dengan membantah informasi palsu setelah beredar. Upaya tersebut perlu disertai penguatan ekosistem media, peningkatan profesionalitas wartawan, serta kemampuan memverifikasi informasi sebelum dipublikasikan.

Karena itu, peningkatan kompetensi wartawan menjadi salah satu prioritas dalam kerja sama SMSI dan RRI. Kolaborasi ini diharapkan turut mendorong terciptanya ekosistem pers yang profesional dan berkualitas.

Sementara itu, Direktur Utama LPP RRI, Hendrasmo, mengatakan kerja sama dengan SMSI merupakan bagian dari upaya bersama menghadapi tantangan ekosistem informasi digital.

“Hari ini kita kedatangan tokoh pers dan kita hadir dalam proyek yang lebih besar, yaitu bersama-sama menanggulangi hoaks,” kata Hendrasmo.

Ia menjelaskan, tantangan penyebaran informasi tidak hanya berkaitan dengan media besar. Media kecil dan media rintisan juga memiliki peran penting dalam membentuk ekosistem informasi publik.

Melalui kerja sama tersebut, RRI dan SMSI akan mendorong peningkatan kompetensi serta memperkuat kolaborasi antarmedia agar mampu menghasilkan konten berkualitas dan membantu masyarakat menyikapi derasnya arus informasi digital.

Dewan Pers Soroti Tantangan Informasi Digital

Ketua Dewan Pers, Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, yang hadir dalam kegiatan tersebut, menyoroti perubahan pola masyarakat dalam memperoleh informasi akibat perkembangan teknologi digital.

Menurut Komaruddin, pada masa lalu, informasi yang dipublikasikan melalui media massa melewati proses produksi dan seleksi. Media juga memiliki identitas, alamat, serta pihak yang bertanggung jawab atas informasi yang diterbitkan.

Namun, perkembangan teknologi digital mengubah kondisi tersebut. Media sosial kini menjadi ruang publik yang memungkinkan siapa pun memproduksi dan menyebarkan informasi.

“Dulu informasi dikuasai oleh media massa, terakreditasi, terseleksi dan terverifikasi. Sekarang media sosial memenuhi ruang publik,” ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa derasnya arus informasi tidak selalu diikuti peningkatan kualitas pengetahuan masyarakat. Informasi yang benar dapat bercampur dengan kabar yang belum terverifikasi, konten sensasional, hingga penipuan.

Komaruddin juga menyoroti peran algoritma platform digital dalam membentuk pola konsumsi informasi masyarakat. Aktivitas pengguna, seperti konten yang dilihat, disukai, dan dicari, dapat memengaruhi rekomendasi informasi yang diterima berikutnya.

“Algoritma itu sebelumnya menjajah tanpa paksaan, mengendalikan tanpa paksaan,” katanya.

Menurut dia, data aktivitas pengguna menjadi salah satu kekuatan dalam ekosistem digital. Jejak penggunaan telepon pintar dapat dimanfaatkan untuk membentuk profil pengguna dan menentukan rekomendasi konten.

Akibatnya, masyarakat berpotensi terus menerima informasi yang sesuai dengan minat dan kebiasaannya, sementara pandangan berbeda semakin jarang muncul dalam ruang informasi yang mereka akses.

Kondisi tersebut, lanjut Komaruddin, menjadi tantangan bagi masyarakat, keluarga, dunia pendidikan, media, dan pemerintah. Kemampuan memeriksa, mempertanyakan, serta memverifikasi informasi perlu diperkuat agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh konten yang memancing emosi.

“Yang serius sekali adalah kita tidak dilatih untuk mengecek informasi,” ujarnya.

Ia menambahkan, media sosial memiliki kemampuan besar dalam memengaruhi emosi dan membentuk opini publik dalam waktu singkat. Oleh karena itu, kolaborasi antara lembaga penyiaran publik dan organisasi perusahaan media dinilai penting untuk mendukung terciptanya ekosistem informasi yang lebih sehat.

Kolaborasi Diharapkan Berlanjut ke Program Nyata

Kerja sama SMSI dan RRI diharapkan tidak berhenti pada penandatanganan MoU, tetapi dilanjutkan dengan program konkret untuk meningkatkan kompetensi wartawan, memperkuat verifikasi informasi, dan memperluas penyebaran informasi pembangunan yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Ketua Dewan Pers Totok Suryanto, Anggota Dewan Pengawas LPP RRI Enderiman Butar Butar, Direktur PP LPP RRI Mistam, Dewan Penasihat SMSI Pusat Prof. Dr. Taufiqurochman, Dewan Pertimbangan SMSI Pusat Theodorus Dar Edi Yoga, serta Wakil Ketua Umum SMSI Bidang Usaha Media Siber dan Pengembangan Teknologi Digital Ilona Juwita.

Hadir pula Kepala Stasiun RRI Jakarta Ir. M. Bugi Hidayat, Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi RRI Ade Irosadi, dan Kepala Pusat Pemberitaan RRI Yuliana Marta Doky. [riv/rls]

Sebarkan
Continue Reading

Jakarta

Jon Heri, Pemberhentian Firdaus Pelanggaran HAM Dan Ancaman Demokrasi

Published

on

Sekretaris Dewan Kehormatan (DK) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Selatan, Jon Heri. (Foto : SMSI)

BalainNews.com, JAKARTA – Polemik pemberhentian penuh Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat, Firdaus, dari keanggotaan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) memunculkan kritik terhadap kepemimpinan PWI Pusat periode 2025–2030.

Sekretaris Dewan Kehormatan (DK) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Selatan, Jon Heri menyatakan kekecewaan atas keputusan Dewan Kehormatan PWI Pusat tersebut.

Jon menilai pemberhentian Firdaus melalui Surat Keputusan Dewan Kehormatan PWI Pusat Nomor 98/X/DK/PWI-P/SK-SR/2026 tertanggal 14 Oktober 2026 yang ditandatangani Atal S Depari (Ketua), Herbet Timbo P Siahaan (Wakil Ketua), Nurcholis MA Basyari (Sekretaris), Helmi Burman (anggota), Muhammad Sahrir (anggota), Usman Kamsong (anggota), Zaky Anthony (anggota) perlu dievaluasi secara menyeluruh. Menurutnya, perkara tersebut bukan sekadar persoalan keanggotaan internal, melainkan juga menyangkut kebebasan menyampaikan pendapat, kepastian prosedur organisasi, serta independensi lembaga pers.

Ia berpandangan, langkah Firdaus mengusulkan SMSI sebagai penanggung jawab penyelenggaraan Hari Pers Nasional (HPN) 2027 merupakan aspirasi kelembagaan yang disampaikan dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum SMSI. Karena itu, menurut Jon, perbedaan pandangan mengenai penyelenggaraan HPN semestinya diselesaikan melalui dialog dan mekanisme organisasi yang terbuka, bukan berujung pada sanksi pemberhentian penuh tanpa penjelasan prosedural yang memadai kepada publik.

“Persoalan ini harus dilihat secara jernih dan proporsional. Ketika seseorang menyampaikan aspirasi dalam kapasitasnya sebagai pimpinan organisasi pers, perlu ada kejelasan mengenai dasar aturan yang digunakan untuk menjatuhkan sanksi, proses pemeriksaan yang dilakukan, serta hubungan antara pernyataan yang disampaikan dan hukuman yang dijatuhkan,” ujar Jon dalam keterangannya, Sabtu (24/10/2026).

Pertanyakan Prosedur Pemberhentian Firdaus

Jon mengaku sangat menyayangkan keputusan Dewan Kehormatan PWI Pusat yang dipimpin Atal S. Depari. Ia menilai proses yang berlangsung perlu diperiksa, terutama terkait kecukupan kesempatan klarifikasi, pertimbangan terhadap jawaban tertulis Firdaus, serta penerapan ketentuan organisasi sebelum keputusan pemberhentian penuh diterbitkan.

Berdasarkan dokumen yang beredar, Dewan Kehormatan PWI Pusat mengirimkan undangan klarifikasi kepada Firdaus pada 1 Oktober 2026 melalui surat Nomor 96/X/DK/PWI-P/SK-SR/2026. Firdaus diminta memberikan penjelasan pada 6 Oktober 2026 mengenai usulannya agar SMSI menjadi penanggung jawab penyelenggaraan HPN 2027.

Firdaus kemudian menyampaikan jawaban dan klarifikasi tertulis pada 4 Oktober 2026. Selanjutnya, Dewan Kehormatan PWI Pusat menerbitkan keputusan pemberhentian penuh pada 14 Oktober 2026, saya tegaskan lagi SK ditandatangani Atal S Depari (Ketua), Herbet Timbo P Siahaan (Wakil Ketua), Nurcholis MA Basyari (Sekretaris), Helmi Burman (anggota), Muhammad Sahrir (anggota), Usman Kamsong (anggota), Zaky Anthony (anggota).

Dalam tanggapan tertulis bertanggal 22 Oktober 2026, Firdaus menyatakan telah menerima surat keputusan tersebut pada 21 Oktober 2026.

Bagi Jon, rangkaian tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai apakah seluruh tahapan pemeriksaan telah dilaksanakan secara memadai dan apakah jawaban tertulis Firdaus telah dicek dan dipertimbangkan secara menyeluruh.

Ia juga mempertanyakan apakah perbedaan pandangan mengenai pengelolaan HPN dapat menjadi dasar pemberian sanksi keanggotaan dengan konsekuensi sebesar pemberhentian penuh.

“Organisasi profesi memang memiliki kewenangan mengatur keanggotaan dan menegakkan aturan internalnya. Namun, kewenangan tersebut harus dijalankan secara profesional, transparan, dan berdasarkan ketentuan yang jelas. Jangan sampai muncul kesan bahwa perbedaan pendapat mengenai kebijakan organisasi justru berakhir dengan pemberhentian anggota. Jangan sampai muncul dugaan keputusan tersebut karena balas dendam atau upaya mengganjal kontestasi 2029,” tegasnya.

Jon menilai persoalan tersebut perlu menjadi bahan evaluasi internal PWI Pusat sekaligus perhatian masyarakat pers nasional. Namun, ia juga berpandangan bahwa penilaian mengenai dugaan pelanggaran prosedur dan hak asasi manusia harus dilakukan dengan memeriksa dokumen, aturan organisasi, serta keseluruhan proses yang berlangsung.

Mosi Tidak Percaya terhadap Kepemimpinan PWI Pusat

Kritik Jon tidak berhenti pada keputusan pemberhentian Firdaus. Ia juga menyampaikan adanya ketidakpercayaan terhadap kepemimpinan PWI Pusat di bawah Ketua Umum Ahmad Munir dan Ketua Dewan Kehormatan Atal S. Depari.

Menurut Jon, penanganan perkara Firdaus telah menimbulkan kekecewaan di kalangan sejumlah pengurus dan anggota PWI serta masyarakat pers yang menempatkan Pers sebagai pilar keempat dalam demokrasi, organisasi profesi wartawan wajib dijalankan dengan prinsip keterbukaan, keadilan, dan penghormatan terhadap perbedaan pendapat.

Ia menyatakan bahwa desakan agar Ahmad Munir dan Atal S. Depari mengundurkan diri perlu dipertimbangkan sebagai bentuk evaluasi atas kepemimpinan dan penanganan persoalan tersebut.

Jon juga mengemukakan bahwa apabila tuntutan evaluasi kepemimpinan tidak memperoleh respons, mekanisme Kongres Luar Biasa (KLB) dapat menjadi salah satu opsi yang diperjuangkan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketentuan organisasi PWI yang berlaku.

“PWI adalah organisasi pers yang memiliki sejarah panjang dan peran penting dalam kehidupan pers Indonesia. Karena itu, kepemimpinannya harus mampu menjaga kepercayaan anggota, menjunjung tinggi profesionalisme, serta memastikan bahwa perbedaan pandangan tidak diselesaikan secara sepihak. Jika kepercayaan anggota terus menurun, evaluasi kepemimpinan melalui mekanisme organisasi harus dibuka,” ujar Jon.

Ia menegaskan bahwa dorongan evaluasi tersebut, menurut pandangannya, bukan semata-mata untuk membela Firdaus secara pribadi. Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana PWI menjaga kredibilitasnya sebagai organisasi profesi wartawan di tengah dinamika dan kemajemukan ekosistem pers nasional.

Soroti Independensi PWI dan Jabatan di BUMN

Jon turut menyoroti latar belakang Ahmad Munir yang disebutnya masih memiliki jabatan sebagai Dewas atau komisioner di Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA, sebuah badan usaha milik negara. Menurut Jon, selain Munir, salah satu penanda tangan surat keputusan Dewan Kehormatan adalah juga seorang Komisaris Independen PT Pelindo Multi Terminal (SPMT).

Menurut Jon, posisi pimpinan organisasi profesi wartawan apalagi Dewan Kehormatan perlu dijalankan dengan komitmen kuat terhadap independensi, terutama ketika organisasi menghadapi perbedaan pandangan mengenai kebijakan yang berkaitan dengan pemerintah, kelembagaan pers, dan kepentingan publik.

Ia mempertanyakan apakah kepemimpinan PWI telah memberikan jaminan yang cukup terhadap independensi organisasi serta bagaimana potensi konflik kepentingan dikelola apabila pejabat organisasi juga memegang jabatan di lembaga atau perusahaan yang berkaitan dengan pemerintah.

“Independensi merupakan salah satu fondasi penting kehidupan pers. Karena itu, setiap rangkap jabatan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan perlu dijelaskan secara terbuka dan dinilai berdasarkan aturan organisasi yang berlaku. Jangan sampai kepercayaan publik terhadap independensi organisasi pers justru melemah,” katanya.

Jon juga meminta agar ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PWI, termasuk aturan mengenai rangkap jabatan, diperiksa dan diterapkan secara konsisten kepada seluruh pengurus maupun anggota yang berada dalam posisi terkait.

Menurutnya, persoalan ini harus diselesaikan berdasarkan fakta dan ketentuan yang berlaku, bukan melalui prasangka ataupun penilaian yang hanya ditujukan kepada individu tertentu.

Ia menegaskan bahwa pers harus tetap menjadi salah satu pilar demokrasi yang mampu menjalankan fungsi kontrol sosial secara independen, profesional, dan bertanggung jawab.

Kebebasan Berpendapat dan Dugaan Persoalan HAM

Dalam pandangan Jon, kasus Firdaus juga menimbulkan pertanyaan mengenai perlindungan kebebasan menyampaikan pendapat di lingkungan organisasi profesi pers.

Ia merujuk pada Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Selain itu, Pasal 28F UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi serta menyampaikan informasi melalui berbagai saluran yang tersedia.

Jon juga menyinggung Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, terutama Pasal 23 yang mengatur kebebasan menyatakan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nurani dengan memperhatikan batasan yang ditetapkan dalam ketentuan hukum.

Di tingkat internasional, perlindungan kebebasan berpendapat dan berekspresi diatur dalam Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik atau International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.

Menurut Jon, ketentuan tersebut relevan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam menilai persoalan yang muncul dari pemberhentian Firdaus. Namun, ia menilai kesimpulan mengenai ada atau tidaknya pelanggaran HAM harus didasarkan pada pemeriksaan fakta, dasar hukum, prosedur, dan proporsionalitas sanksi.

“Jangan terburu-buru menyimpulkan persoalan ini hanya sebagai konflik internal organisasi. Perlu diperiksa apakah kebebasan berpendapat telah dihormati, apakah aturan diterapkan secara konsisten, dan apakah orang yang dikenai sanksi mendapatkan kesempatan yang adil untuk menjelaskan posisinya,” katanya.

Jon mendorong agar pihak-pihak terkait membuka ruang klarifikasi dan evaluasi agar polemik tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan yang merugikan pers nasional.

Berawal dari Evaluasi HPN 2026 di Banten

Polemik pemberhentian Firdaus tidak dapat dilepaskan dari perdebatan mengenai penyelenggaraan HPN 2026 di Banten dan usulan agar SMSI menjadi penanggung jawab HPN 2027.

Menurut kronologi yang dihimpun dari dokumen dan keterangan terkait, persoalan bermula dari evaluasi terhadap penyelenggaraan puncak HPN 2026 di Serang, Banten, pada 9 Februari 2026.

Sejumlah persoalan yang disoroti SMSI antara lain keterwakilan delegasi, distribusi fasilitas akomodasi, transparansi, serta ruang partisipasi organisasi pers lain dalam agenda utama dan pemberian penghargaan.

Dalam pernyataan yang disampaikan Sekretaris Jenderal SMSI Pusat Makali Kumar pada 11 Februari 2026, disebutkan bahwa kuota undangan delegasi SMSI yang semula 171 orang berkurang menjadi 48 orang pada acara puncak. Persoalan tersebut disampaikan sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan HPN berikutnya.

Pada 15 Maret 2026, persoalan tersebut dibahas dalam rapat pleno pengurus SMSI Pusat bersama pimpinan SMSI provinsi melalui konferensi video. Dalam rapat itu, evaluasi HPN 2026 diarahkan pada pentingnya keterbukaan, keadilan, dan keterlibatan organisasi pers secara proporsional.

Rapat tersebut juga menyepakati aspirasi agar SMSI dapat menjadi penyelenggara HPN 2027. Ketua Umum SMSI Firdaus kemudian mendapat mandat organisasi untuk menyampaikan aspirasi tersebut kepada Dewan Pers.

Pada 18 Juni 2026, dalam kegiatan Penyerahan Anugerah SMSI 2026 di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Firdaus menyampaikan aspirasi tersebut dalam sambutannya di hadapan Ketua Dewan Pers saat itu, Prof. Dr. Komaruddin Hidayat.

Aspirasi itu pada dasarnya berkaitan dengan usulan agar penyelenggaraan HPN lebih terbuka, setara dan berkeadilan dengan memberi kesempatan kepada organisasi-organisasi konstituen Dewan Pers untuk berpartisipasi secara proporsional.

Penyampaian aspirasi tersebut disusulkan dengan pengajuan surat kepada ketua Dewan Pers No: 0288/SMSI-Pusat/VII/2026, tanggal 10 Juli 2026

Hal: Permohonan Penunjukan SMSI Sebagai Penanggung Jawab HPN Tahun 2027.

Pada 30 September 2026, Dewan Pers menggelar rapat bersama para konstituen untuk mendengarkan pandangan dan usulan mengenai penyelenggaraan HPN. Dalam rapat tersebut, SMSI diwakili Makali Kumar selaku Sekretaris Jenderal yang menyampaikan aspirasi tertulis agar SMSI dipertimbangkan menjadi penanggung jawab HPN 2027.

Rangkaian tersebut menunjukkan bahwa usulan SMSI mengenai HPN 2027 telah menjadi bagian dari pembahasan kelembagaan di lingkungan Dewan Pers, meskipun penentuan penyelenggara tetap harus mengikuti mekanisme dan keputusan yang berlaku.

Kronologi Undangan Klarifikasi hingga Pemberhentian

Berikut rangkaian peristiwa yang berkaitan dengan pemberhentian Firdaus dari keanggotaan PWI berdasarkan dokumen dan informasi yang dihimpun:

9 Februari 2026

Puncak peringatan Hari Pers Nasional 2026 diselenggarakan di Serang, Provinsi Banten. Setelah kegiatan tersebut, muncul evaluasi dari sejumlah pihak, termasuk SMSI, mengenai keterwakilan organisasi, fasilitas, transparansi, dan ruang partisipasi.

11 Februari 2026

Sekretaris Jenderal SMSI Pusat Makali Kumar menyampaikan pernyataan di media mengenai sejumlah hal yang menurut SMSI perlu dievaluasi dari penyelenggaraan HPN 2026.

15 Maret 2026

Rapat pleno pengurus SMSI Pusat bersama pimpinan SMSI provinsi membahas evaluasi HPN 2026 dan menyepakati aspirasi agar SMSI dapat menjadi penyelenggara HPN 2027.

18 Juni 2026

Ketua Umum SMSI Firdaus menyampaikan aspirasi agar SMSI menjadi penanggung jawab HPN 2027 dalam kegiatan SMSI di Gedung Dewan Pers, Jakarta.

30 September 2026

Dewan Pers mengundang konstituennya untuk membahas berbagai pandangan mengenai penyelenggaraan HPN. SMSI diwakili Sekretaris Jenderal Makali Kumar yang menyampaikan aspirasi tertulis mengenai usulan SMSI sebagai penyelenggara HPN 2027.

1 Oktober 2026

Dewan Kehormatan PWI Pusat menerbitkan surat undangan klarifikasi Nomor 96/X/DK/PWI-P/SK-SR/2026 kepada Firdaus. Surat tersebut meminta penjelasan mengenai usulannya agar SMSI menjadi penanggung jawab HPN 2027.

Dalam surat itu, Dewan Kehormatan menyebut Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1985 tentang Hari Pers Nasional dan menyatakan bahwa PWI tetap menjadi penanggung jawab HPN 2027 sesuai garis kebijakan organisasi. Surat tersebut juga menyebut pembentukan panitia penyelenggara dan penetapan Lampung sebagai tuan rumah HPN 2027.

4 Oktober 2026

Firdaus menyampaikan jawaban dan klarifikasi secara tertulis atas undangan Dewan Kehormatan PWI Pusat.

6 Oktober 2026

Jadwal klarifikasi langsung yang tercantum dalam undangan Dewan Kehormatan PWI Pusat. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Firdaus telah lebih dahulu menyampaikan jawaban tertulis pada 4 Oktober 2026.

14 Oktober 2026

Dewan Kehormatan PWI Pusat menerbitkan Surat Keputusan Nomor 98/X/DK/PWI-P/SK-SR/2026 tentang sanksi pemberhentian penuh terhadap Firdaus. Surat keputusan tersebut ditandatangani Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat Atal S. Depari.

21 Oktober 2026

Menurut surat tanggapan Firdaus, pada tanggal ini ia menerima surat keputusan pemberhentian penuh keanggotaan PWI.

22 Oktober 2026

Firdaus menyampaikan tanggapan tertulis kepada Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat. Dalam surat itu, ia menyatakan menerima keputusan tersebut dengan lapang dada, sekaligus menegaskan bahwa perjuangannya mengenai HPN berangkat dari prinsip kesetaraan dan keadilan dalam penyelenggaraan agenda pers nasional.

23 Oktober 2026

Polemik pemberhentian Firdaus terus menjadi perhatian dalam pembahasan mengenai tata kelola HPN, kebebasan berpendapat, prosedur organisasi, serta independensi lembaga pers.

Firdaus Hormati Keputusan, tetapi Tetap Memperjuangkan Kesetaraan HPN

Dalam surat tanggapan bertanggal 22 Oktober 2026, Firdaus menyatakan menghormati keputusan Dewan Kehormatan PWI Pusat. Ia juga menjelaskan bahwa usulannya mengenai HPN 2027 merupakan bagian dari perjuangan untuk mewujudkan penyelenggaraan HPN yang lebih inklusif, transparan, dan setara.

Firdaus menilai perbedaan pandangan tersebut berkaitan dengan prinsip pengelolaan agenda pers nasional, bukan persoalan pelanggaran moral, tindak pidana, atau pengingkaran terhadap Kode Etik Jurnalistik dalam karya pemberitaan.

Dalam surat yang sama, Firdaus menyebut bahwa keputusan pemberhentian tersebut didasarkan pada Peraturan Organisasi PWI Nomor 113.PLP/PP-PWI/X/2026 yang menempatkan HPN sebagai program strategis organisasi PWI. Ia menyatakan menghormati hak dan garis kebijakan Dewan Kehormatan PWI, meskipun memiliki pandangan berbeda mengenai tata kelola HPN.

Tanggapan tersebut memperlihatkan bahwa Firdaus memilih menyikapi keputusan melalui jalur tertulis dan tetap menekankan pentingnya prinsip kesetaraan dalam penyelenggaraan HPN.

HPN 2027 dan Peran Dewan Pers

Bagi Jhon, polemik ini seharusnya menjadi momentum untuk memperjelas tata kelola HPN agar dapat diterima oleh seluruh elemen pers nasional.

Ia menilai bahwa Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1985 menetapkan 9 Februari sebagai Hari Pers Nasional. Adapun persoalan mengenai organisasi yang menjadi penanggung jawab penyelenggaraan setiap tahun perlu dibahas dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku dan mekanisme kelembagaan yang berwenang.

Jon mendorong Dewan Pers memfasilitasi dialog antar konstituen untuk mencari mekanisme yang transparan, proporsional, dan berkeadilan. Ia menilai setidaknya terdapat dua opsi yang dapat dibahas, yaitu pembentukan kepanitiaan bersama yang melibatkan konstituen Dewan Pers atau sistem rotasi penanggung jawab penyelenggaraan HPN berdasarkan kesepakatan bersama.

Menurutnya, kedua opsi tersebut dapat menjadi bahan pembahasan tanpa mengabaikan sejarah HPN, peran PWI, dan ketentuan organisasi yang berlaku.

“HPN merupakan momentum penting bagi masyarakat pers Indonesia. Karena itu, penyelenggaraannya harus mampu memperkuat kebersamaan, bukan memperlebar perbedaan. Dewan Pers perlu memfasilitasi dialog yang sehat agar semua konstituen memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi,” kata Jon.

Ia berharap penyelesaian polemik tidak berhenti pada persoalan sanksi terhadap Firdaus, tetapi juga menghasilkan perbaikan tata kelola HPN yang dapat memperkuat kepercayaan dan solidaritas antarlembaga pers.

Dorong Evaluasi Menyeluruh demi Marwah Pers

Jon menegaskan bahwa PWI memiliki sejarah panjang dalam perjalanan pers Indonesia. Karena itu, menurutnya, setiap keputusan organisasi yang menimbulkan polemik luas perlu dijelaskan secara terbuka dan dipertanggungjawabkan berdasarkan aturan yang berlaku.

Ia juga meminta seluruh pihak menghindari pernyataan yang dapat memperuncing konflik personal maupun kelembagaan. Perbedaan pendapat, katanya, seharusnya diselesaikan melalui dialog, evaluasi, dan mekanisme organisasi yang sah.

Terkait desakan mosi tidak percaya terhadap Ahmad Munir dan Atal S. Depari, Jhon menyatakan bahwa evaluasi kepemimpinan perlu dilakukan secara serius dengan melibatkan anggota dan unsur organisasi yang berwenang.

Menurutnya, kepercayaan terhadap organisasi profesi tidak hanya dibangun melalui sejarah, tetapi juga melalui konsistensi dalam menerapkan aturan, menjaga independensi, dan menghormati hak anggota.

“Yang dipertaruhkan bukan hanya persoalan satu orang atau satu organisasi, melainkan kepercayaan terhadap kehidupan pers nasional. PWI harus tetap menjadi organisasi profesi yang profesional, independen, dan mampu menjaga marwah pers sebagai pilar demokrasi. Karena itu, evaluasi harus dilakukan secara terbuka, adil, dan sesuai mekanisme organisasi,” pungkas Jon Heri [riv/rls]

Sebarkan
Continue Reading

Kalsel

Banjarmasin1 hari ago

Dukcapil Kalsel Jajaki Pemanfaatan IKD Bersama Bank Kalsel, Permudah Layanan Perbankan

BalainNews.com, BANJARMASIN – Pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) terus didorong untuk memperluas kemudahan layanan masyarakat, termasuk di sektor perbankan. Melalui...

Banjarmasin6 hari ago

Bank Kalsel Perkuat Koordinasi dengan Pemda dan Perluas Sumber Dana Jelang Akhir Tahun

BalainNews.com, BANJARMASIN Menjelang penutupan tahun anggaran 2026, Bank Kalsel memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah se-Kalimantan Selatan sekaligus memperluas sumber penghimpunan...

Banjarmasin6 hari ago

Bank Kalsel Perkuat Likuiditas Hadapi Puncak Transaksi Keuangan Daerah Akhir Tahun

BalainNews.com, BANJARMASIN Memasuki dua bulan terakhir tahun anggaran 2026, Bank Kalsel memperkuat kesiapan likuiditas menghadapi puncak transaksi keuangan daerah. Sebagai...

Banjarmasin1 minggu ago

Bank Kalsel Perkuat Keamanan Digital, Nasabah Diminta Jaga Data Pribadi

BalainNews.com, BANJARMASIN – Di tengah perkembangan teknologi digital yang semakin pesat, keamanan transaksi dan perlindungan data nasabah menjadi salah satu...

Banjarmasin1 minggu ago

Peringati Hari Pahlawan Bank Kalsel Gelar Apel Bersama Secara Virtual

BalainNews.com, BANJARMASIN – Dalam membersamai semangat perjuangan para pahlawan senantiasa menjadi inspirasi untuk berkarya dan mengabdi bagi kemajuan bangsa. Untuk...

Kalsel1 minggu ago

Kopdar Tinta Sastra Banua Berlangsung Lancar Jadi Ruang Silaturahmi dan Dialog Literasi

BalainNews.com, KANDANGAN Kegiatan Kopi Darat (Kopdar) komunitas Tinta Sastra Banua (TSB) berlangsung lancar dan penuh kehangatan pada Minggu (8/11/2026), bertempat...

Banjarmasin1 minggu ago

TKD Dipangkas Rp226,9 Triliun, Likuiditas Bank Kalsel Diuji

BalainNews.com, BANJARMASIN Pengurangan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN 2026 menjadi tantangan serius bagi Bank Pembangunan Daerah (BPD), termasuk...

Banjarmasin2 minggu ago

Bank Kalsel Buka Workshop SMK3 dan Simulasi Tanggap Darurat, Perkuat Budaya Keselamatan Kerja

BalainNews.com, BANJARMASIN – Bank Kalsel resmi membuka Workshop Kebijakan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) serta Uji Coba/Simulasi Prosedur...

Banjarmasin2 minggu ago

Bank Kalsel Gelar Simulasi Tanggap Darurat di Kantor Pusat, Uji Kesiapan Evakuasi dan Keberlangsungan Layanan Simulasi

BalainNews.com, BANJARMASIN – Bank Kalsel menggelar Uji Coba/Simulasi Prosedur Tanggap Darurat di Kantor Pusat Bank Kalsel, Banjarmasin, pada Sabtu (7/11/2026)....

Banjarmasin2 minggu ago

Bank Kalsel: Tetap Tangguh, Terus Berbenah, dan Bertumbuh Bersama Banua

BalainNews.com, BANJARMASIN – Dinamika perekonomian nasional, termasuk penyesuaian alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dalam kebijakan efisiensi anggaran Pemerintah Pusat, menghadirkan...

Populer